SUPREMASI : Jurnal Hukum最新文献

Legalitas Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan KUHAP (Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg) 根据KUHAP事件中verba口头证人对儿童的描述的合法性(裁决:165/Pid.Sus/2018/ Kpg)

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1144

Dyana Putri Saudila

{"title":"Legalitas Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan KUHAP (Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg)","authors":"Dyana Putri Saudila","doi":"10.36441/supremasi.v5i2.1144","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1144","url":null,"abstract":"Selama ini, berbicara tentang saksi verbalisan dirujuk pada ketentuan Pasal 163 KUHAP. Kronologi yang menyebabkan perlunya kesaksian saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak yaitu dalam putusan di Pengadilan Negeri Kota Kupang nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg atas nama Thomas Aquinaldo, terkait tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak. Tindakan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keterangan saksi verbalisan dan tidak memperhatikan alat bukti lain yang bersesuaian KUHAP seperti Visum et repertum dalam kasus ini, membuat perlunya penelitian untuk mengatahui apakah sah status hukum saksi verbalisan dalam kasus persetubuhan terhadap anak berdasarkan KUHAP dalam kasus nomor:165/PID.SUS/2018/PN.kpg dan apakah dasar hukum yang digunakan hakim terkait keterangan saksi verbalisan. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu hukum normatif, dengan menggunakan metode pendektan undang-undang, pendekatan kasus dan yang terahir pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan status hukum saksi verbalisan diketahui bahwa kehadiran dari saksi verbalisan yang merupakan hal yang tidak wajib perlu untuk dipertimbangkan kembali sehingga hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kupang tidak keliru untuk menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan alat bukti sah seperti keterangan saksi, dan surat yang jelas bersesuaian. Selanjutnya menurut penulis hakim keliru dalam mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa karena dasar pertimbangan yang tidak tepat yaitu mempertimbangkan satu keterangan yang tidak bersesuaian dengan BAP dan keterangan saksi verbalisan. Diketahui bahwa hadirnya saksi verbalisan dalam persidangan hanya untuk memberikan klarifikasi terkait perbedaan antara berita acara yang tertuang dalam BAP dan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan. Sehingga jelas bahwa keterangan saksi verbalisan tidak memberi kekuatan pebuktian untuk membuktikan secara materil.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"30 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122665667","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di Wilayah Donbass 俄罗斯对乌克兰在东巴斯地区的军事侵略负责

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.885

F. Firmansyah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa

{"title":"Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di Wilayah Donbass","authors":"F. Firmansyah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa","doi":"10.36441/supremasi.v5i2.885","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.885","url":null,"abstract":"Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala penjuru. Hal ini dianggap sebagai \" Perang Putin\" oleh semua negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina akibat perbuatan agresi yakni harus reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara aggressor. Konflik ini belum diakui secara resmi sebagai kejahatan terhadap perdamaian internasional. Negara Ukraina dianggap sebagai korban agresi menurut hukum internasional meskipun agresi kepada Ukraina merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam pbb serta statuta roma. Permasalahan utama yang akan dikaji ada dua : (1)Bagaimana pertanggungjawaban secara individu dan kolektif ( sebagai negara) terkait agresi ini. (2) Mekanisme ajudikasi dan non ajudikasi dari kejahatan agresi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina beserta implikasi hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosio-Legal. Untuk menuntut Putin dan para pemimpin politik dan militer Rusia lainnya di pengadilan kriminal internasional memiliki hambatan dari sisi hukum maupun politik. Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki data terkait kejahatan agresi, serta penarikan diri Rusia dari Pengadilan Kriminal Internasional mampu mereduksi yurisdiksi ICC. Alternatif lain diupayakan yakni pengadilan ad hoc karena kejahatan agresi erat kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. Atau dengan dilakukannya praktik penerapan yurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan agresi.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129895709","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba 国家在矿产和煤炭领域的专有权与Minerba法案相匹配

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1262

Ayu Suryaningsih, Allena Marvelia Silalahi, Aqila Herdinyanto Sanjaya

{"title":"Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba","authors":"Ayu Suryaningsih, Allena Marvelia Silalahi, Aqila Herdinyanto Sanjaya","doi":"10.36441/supremasi.v5i2.1262","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1262","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak penguasaan negara terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan UU minerba. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis yang dilakukan dengan preskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah UU minerba ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang dimana dalam UU ini menjelaskan mengenai IUP dan IUPK yang sebelumnya berupa kontrak karya yang masih membuat Indonesia inferior. Dengan adanya izin IUP dan IUPK ini Indonesia telah menjadi superior dari perusahaan atau investor asing yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan. Selain itu, UU ini mengalami perubahan dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang memiliki fokus utama untuk memindahkan penguasan pengontrolan pertambangan ke tangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah dikarenakan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah mengalami banyak permasalahan dan juga terdapat peraturan yang tumpang tindih dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117105879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku.Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 漫画/漫画在我的漫画网站上的遗产。2014年第28条关于版权的现场审查

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1142

Muhamad Rizki Kurnia, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar

{"title":"Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku.Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta","authors":"Muhamad Rizki Kurnia, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar","doi":"10.36441/supremasi.v5i2.1142","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1142","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus tantangan. Salah satu tantangannya adalah kemudahan distribusi produk digital yang melanggar hak cipta. Manga adalah salah satu karya berhak cipta yang didistribusikan secara ilegal dalam jumlah banyak. Efek dari pemyebaran scanlation (pembajakan) masih diperdebatkan. Manga telah menjadi objek pelanggaran hak cipta digital oleh para penggemarnya di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kegiatan fansubbing dan scanlation menciptakan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Jepang setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan legalitas manga-scanlation pada situs mangaku.live menurut perspektif Udang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengetahui perlindungan hukum hak cipta manga-scanlation yang diunggah oleh situs mangaku.live tanpa izin pencipta, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dijalankan oleh pemilik hak cipta. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kepustakaan yuridis normatif yang fokus kepada kaidah – kaidah hukum berlingkup pada bahan hukum“UURI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dan penelitian dengan mengamati beberapa situs manga-scanlation. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semuamanga-scanlation yang terdapat pada situs online mangaku.live illegal (tidak berlisensi) dan merupakan pelanggaran Hak Cipta yang berupa pembajakan. UU Hak Cipta berperan dalam melindungi hak dan kewajiban pencipta antara lain mengatur dengan tegas hak Pemegang Hak Cipta, lisensi, tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta pada media komunikasi elektronik (internet), dan tindakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (perdata dan pidana).","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131838622","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 根据《刑法》，刑罚制度有助于促进犯罪行为

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1494

Fahririn Fahririn

引用次数: 1

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1496

Ishar Pulungan

{"title":"Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Perpu Cipta Kerja","authors":"Ishar Pulungan","doi":"10.36441/supremasi.v5i2.1496","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1496","url":null,"abstract":"Tulisan ini akan membahas tentang kepastian hukum bagi karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perkembangan teknologi sangat berdampak pada perusahaan, dimana para pemilik modal akan menyesuaikan aktivitas kegiatan perusahaannya dengan perkembangan yang ada. Era disruption yang sangat jelas dirasakan semenjak wabah covid19 melanda dunia banyak mengubah tatanan baik di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan. Perubahan-perubahan tatanan yang ada di perusahaan membuat para karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) menjadi cemas dengan nasib mereka ke depan, dimana banyak dari perusahaan sudah mulai mengalami masalah keuangan akibat belum stabilnya perekonomian semenjak covid19 melanda negeri ini juga dengan ancaman resesi di berbagai negara termasuk Indonesia. Adanya undang-undang ketenagakerjaan diharapkan bisa membantu para karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam bekerja ketika hal-hal yang tidak di inginkan terjadi seperti pemberhentian hak kerja (PHK). Terbitnya Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi agar Undang-undang Cipta Kerja diperbaiki dengan waktu selama 2 tahun sebelum disahkan. Oleh karena itu penulis akan menguraikan kepastian hukum yang akan di proleh oleh karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dengan terbitnya Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan mencari literatur-literatur hukum, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan juga kaidah-kaidah hukum yang berlaku.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132765404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok 保护法律将信息传播为Tiktok社交媒体上的诽谤

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2023-04-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1218

Vanessa Stefanie Virginia

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut UURI.No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan:No.64/Pid.Sus/2021/PNMdn) 回顾对孩子作为性骚扰受害者根据UURI管辖权。2014年35号(64号判决:研究/ Pid。苏- 2021 / PNMdn)

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-10-10 DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.853

Mernan Sinaga

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN 《儿童保护法》(law protection for kids)在调查过程中被视为盗窃罪的肇事者

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-10-05 DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.520

Delvia Kartika Sari, Eko Wahyudi

{"title":"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN","authors":"Delvia Kartika Sari, Eko Wahyudi","doi":"10.36441/supremasi.v4i1.520","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.520","url":null,"abstract":" AbstrakPerlindungan hukum bagi anak pada proses penyidikan dalam hal ini dilakukan di tingkat kepolisian Polrestabes Surabaya, perlindungan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus senantiasa dilakukan dan diperhatikan, mengingat anak adalah individu yang belum cakap hukum dan merupakan cikal bakal masa depan bangsa. Dalam proses penyidikan ada beberapa bentuk perlindungan yang harus didapatkan oleh anak, salah satunya adalah kasus penanganan nya yang relatif singkat, penyidik untuk kasus anak haruslah penyidik khusus anak, memperoleh bantuan dari Lembaga kemasyarakatan serta wajibnya dilakukan diversi untuk anak. Proses penyidikan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di tingkat penyidikan ini juga terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh para penyidik antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memakai metode yuridif empiris yaitu merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan, seperti diadakanya studi lapangan dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan kepastian hukum terhadap perlindungan yang harus didapatkan oleh anak sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, khususnya perlindungan hukum pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak karena naiknya kasus tersebut setiap tahun nya di wilayah Surabaya.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127011329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia) 分析印尼银行系统的数据泄露权限(印尼银行的案例研究)

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-10-04 DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.721

Aditama Candra Kusuma, Ayu Diah Rahmani

{"title":"Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)","authors":"Aditama Candra Kusuma, Ayu Diah Rahmani","doi":"10.36441/supremasi.v5i1.721","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721","url":null,"abstract":"Kemajuan globalisasi yang semakin cepat ikut mendorong percepatan kemajuan teknologi. Sistem perkembangan teknologi, informatika dan elektronik yang semakin pesat merupakan suatu kemajuan zaman yang semakin dinamis. Pengembangan teknologi informatika dan sistem elektronik ini tentu merupakan salah satu sebab dari keberhasilan peningkatan yang selalu dievaluasi dari kegagalan dan kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penindakan kejahatan peretas data di Indonesia serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menindak pelaku pencurian data dan pertanggungjawaban semua aspek yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sumber data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku peretas data dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Serta upaya pemerintah yg diperlukan yaitu dengan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, lantaran bila RUU tersebut disahkan sebagai undang-undang, akan menjadi payung hukum bagi perlindungan data pribadi serta dapat memberikan kepastian hukum bagi korban serta mengingat posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah seharusnya keamanan data milik Bank Indonesia terjaga secara ketat dan terkontrol oleh pihak terkait.Kata kunci— Bank Indonesia, Kebocoran data, perbankan","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121320202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1