SUPREMASI : Jurnal Hukum最新文献_第2页

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIA KOTA BATAM 在审查了巴淡市IIA班囚犯的假释申请情况

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.768

Asep Rinaldy

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIA KOTA BATAM","authors":"Asep Rinaldy","doi":"10.36441/supremasi.v5i1.768","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.768","url":null,"abstract":"Keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan tingkah laku manusia. Hukum merupakan salah satu norma yang ada di masyarakat. Jika seseorang tidak patuh terhadap hukum yang ada dan melakukan tindak pidana, maka mereka wajib mendapatkan sanksi yang ada, salah satu nya adalah sanksi pidana penjara. Tetapi, sanksi pidana penjara telah diubah menjadi “Rumah Tahanan” yang mengacu pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995. Sebagai narapidana atau Warga Binaan (WB) yang sedang melaksanakan hukuman pidananya, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Warga Binaan juga harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Permenkumham 32/2020 yang mengatur sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh Warga Binaan untuk memperoleh haknya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai alasan berlakunya cuti bersyarat bagi warga binaan, kemudian untuk mengetahui apakah kegiatan cuti bersama sudah dilaksanakan dengan baik di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, yang mana hasil penelitiannya didapatkan melalui wawancara secara langsung di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam. Sehingga berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa warga binaan mendapatkan hak untuk cuti bersyarat berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf K dan pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang. ","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116696488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 738/PDT.P/2019/PN.PTK TENTANG PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN 裁决裁决738/PDT P/2019/PN。关于私生子的PTK

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-10-02 DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1146

Boy Yosua Purba

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 738/PDT.P/2019/PN.PTK TENTANG PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN","authors":"Boy Yosua Purba","doi":"10.36441/supremasi.v5i1.1146","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.1146","url":null,"abstract":"Undang-Undang Perkawinan mengatakan apabila perkawinan itu absah dengan cara dilaksanakan melalui kaidah setiap agama dan keyakinan. Selain itu, UU Perkawinan mengharapkan untuk mencatat perkawinan disetiap perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan belum menjelaskan serta mengatur tentang bagaimana dampak kaidahnya, dengan perkawinan yang cuma diperbuat dengan keyakinan saja, mengecualikan pendaftaran perkawinannya. Di kota Pontianak, ada orang Tionghoa yang mengadakan perkawinan dengan beralaskan kepercayaan dan mengecualikan pendaftaran pernikahan. Kondisi itu menyebabkan dampak yang nyata bahwa anak dari jalinan yang tidak tercatat akan mendapatkan situasi sebagai anak di luar perkawinan. Mengingat penggambaran yang telah disebutkan, yang menyebabkan persoalan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan anak di luar kawin di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.PTK. Melalui hasil penelitian boleh disimpulkan bahwa kedudukan anak luar kawin di Indonesia secara undang undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu biologisnya sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43. Peninjauan Hakim dalam perkara Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.PTK tidak bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka untuk membuktikan asal-usul anak dapat dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu menggunakan tes DNA (deoxyribo nucleic acid).","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125438434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO 在租房协议中，对各方的法律保护得到了保障

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-04-06 DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.715

Dessy Sunarsih

{"title":"KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO","authors":"Dessy Sunarsih","doi":"10.36441/supremasi.v4i2.715","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.715","url":null,"abstract":"Abstrak Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Di kota-kota yang merupakan pusat kegiatan bisnis, tumbuh pesat rumah toko tempat usaha dengan berbagai bentuk, baik dalam satu bangunan tertentu ataupun didalam bangunan pasar milik bersama dan kawasan pusat perbelanjaan. Pengusaha berusaha mencari letak rumah toko strategis untuk kemajuan usahanya, sehingga tak segan harus mendapatkannya melalui sistem sewa dengan para pemilik toko. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah melakukan perjanjian sewa rumah toko, hal-hal yang harus diperhatikan pihak penyewa antara lain perlunya mengetahui benar-benar status hukum dari rumah toko yang akan disewa sebelum menandatangani kesepakatan perjanjian sewa, pastikan pemilik toko langsung atau jika melalui perantara dapat menunjukkan surat kuasanya, serta bagaimana jaminan hukum serta ganti rugi dari Pemilik rumah toko jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga. Secara normatif, pengaturan tentang perjanjian sewa menyewa yang berlaku belum memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa khususnya perjanjian sewa rumah toko. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"126 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133478500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN 以调查的速度对被控虐待儿童的受害者提起诉讼

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-04-01 DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.527

Safira Tiara Putri

{"title":"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN","authors":"Safira Tiara Putri","doi":"10.36441/supremasi.v4i2.527","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.527","url":null,"abstract":"Anak sering menjadi korban pencabulan dan tentunya akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum serius dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian demi menjamin dan melindungi atas hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak sesuai dengan undang-undang, dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu melalui pengelompokan atau penggabungan bahan hukum dengan data lapangan serta melakukan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak telah tercapai secara maksimal yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tanpa melupakan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam proses pelaksanaannya, Polrestabes Surabaya menemui kendala yaitu, kurangnya penyidik, sarana prasarana kurang memadai, dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114660764","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PIDANA DIBAWAH MINIMAL DALAM KASUS NARKOTIKA BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIVE 根据进步法，在麻醉品案件中犯罪的执行人数低于最低

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-04-01 DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.652

Mardian Putra Frans

引用次数: 1

PENANGGULANGAN PSIKOLOGI BAGI NARAPIDANA HUKUMAN SEUMUR HIDUP DENGAN PROGRAM MINDFULNESS FOR PRISONERS

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-04-01 DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.422

Yudhistira Ilham Fadilla

{"title":"PENANGGULANGAN PSIKOLOGI BAGI NARAPIDANA HUKUMAN SEUMUR HIDUP DENGAN PROGRAM MINDFULNESS FOR PRISONERS","authors":"Yudhistira Ilham Fadilla","doi":"10.36441/supremasi.v4i2.422","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.422","url":null,"abstract":"Sering terjadi kepada narapidana diseluruh Indonesian khususnya bagi para narapidana hukuman mati dimana mereka merasa sudah tidak ada harapan hidup kembali karena telah diberikan vonis seumur hidup oleh pengadilan yang membuat mereka mengalami gangguan psikologi. Kondisi ini sangatlah memperhatinkan, dimana Lembaga Pemasyarakatan harus berperan aktif dengan memberikan beberapa fasilitas serta layanan yang harus disediakan, namun ketersidaan layanan yang masih kurang memadai ini menimbulkan para tahanan atau narapidana , khususnya terpidana hukuman seumur hidup rentan terserang masalah psikologis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitain normatif, dimana dengan memandanga hukum selaku kaidah dan dalam mendapatkan informasi dengan menggunakan beberapa studi literatur hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan pada tulisan ini. Adanya kekurangan di lapangan seperti overcrowded lapas, kurangnya jumlah petugas, dan tenaga ahli dari luar lembaga yang belum maksimal menjadikan faktor yang menyebabkan penurunan semangat yang berpengaruh kepada kondisi kejiwaan narapidana dan Depresi adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang timbul akibat sector rumah tahanan yang belum memiliki layanan konseling. Mindfulness for Prisoners di kembangkan oleh para peneliti terdahulu untuk mengatasi hal hal seperti ini terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi depresi yang dialami oleh para narapidana , khususnya terpidana hukuman seumur hidup.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114317120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT DAN KONDISI KEJIWAAN BAGI NARAPIDANA SEUMUR HIDUP 狱警在促进终身监禁犯人的精神和精神状态方面的作用

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-04-01 DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.423

Yoga Pangestu

{"title":"PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN SEMANGAT DAN KONDISI KEJIWAAN BAGI NARAPIDANA SEUMUR HIDUP","authors":"Yoga Pangestu","doi":"10.36441/supremasi.v4i2.423","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.423","url":null,"abstract":"Pidana hilang kemerdekaan, merupakan salah satu bentuk penderitaan yang dialami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk putusan dari pengadilan yang sudah ditetapkan. Namun, pidana yang dijalankan di Indonesia bukan hanya pidana yang memiliki waktu atau bisa dikatakan memiliki batas berakhirnya pidana yang dijalankan. Pidana di Indonesia juga memberikan hukuman seumur hidup kepada warga negaranya yang telah dinyatakan bersalah dalam proses peradilan, tanpa batas waktu, dan tidak memiliki waktu berakhir. Menjaga kondisi secara lahir dan batin menjadi tanggung jawab Petugas Pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang dibina. Dengan pidana seumur hidup tersebut sangat besar kemungkinan dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut akan memiliki gangguan terhadap kondisi fisik dan utamanya terhadap mental dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitain normatif, dimana dengan memandanga hukum selaku kaidah. Dan dalam mendapatkan informasi dengan menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan pada tulisan ini. Kesimuplan dari penelitian ini adalah dengan adanya kekurangan di lapanganseperti overcrowded lapas, kurangnya jumlah petugas, dan tenaga ahli dari luar lembaga yang belum maksimal menjadikan faktor yang menyebabkan penurunan semangat yang berpengaruh kepada kondisi kejiwaan narapidana. Namun, program pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan adalah hal penting yang dapat meningkatkan semangat dan kondisi kejiwaan dari narapidana yang berada di lapas.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"480 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133771662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL TRANSPORTASI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL 根据国际法和国际法，国家有责任防止发生海上运输事故

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-04-01 DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.716

Rahmi Erwin

{"title":"TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL TRANSPORTASI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL","authors":"Rahmi Erwin","doi":"10.36441/supremasi.v4i2.716","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.716","url":null,"abstract":"Peran laut yang tak kalah penting adalah sebagai sarana transportasi yang menghubungkan belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lainnya. Transportasi lewat laut dengan alat angkut kapal laut menjadi transportasi utama karena dapat menjangkau daerah pedalaman dan menampung banyak orang/barang Meskipun demikian, trasportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak diinginkan di laut. International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. International Maritime Organization memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional. Pada waktu terbentuknya International Maritime Organization, beberapa konvensi internasional penting telah dikembangkan seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 tentang keselamatan jiwa di laut dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972 tentang tubrukan di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab negara tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional dan implementasinya terhadap hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dapat dilakukan kesimpulan, tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut dapat dilihat pada dua konvensi International Maritime Organization yaitu: International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Atas dasar itu, Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127828928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

TINJAUAN YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI/2018) 关于取消著名品牌的司法界审查(裁决编号167 PK/PDT. su - hki /2018)

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2022-04-01 DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.699

Liza Marina

{"title":"TINJAUAN YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI/2018)","authors":"Liza Marina","doi":"10.36441/supremasi.v4i2.699","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.699","url":null,"abstract":"Penelitian ini penulis membahas sengketa kasus merek KEEN antara KEEN Inc. yang merupakan salah satu produsen alat-alat pendakian yang terkenal di dunia memiliki pendaftaran merek di 60 negara menggugat merek KEEN yang terdaftar atas nama Arif memiliki persamaan pada pokoknya gugatan KEEN Inc ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan telah daluarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari permasalahan adalah 1.) Majelis Hakim tidak menerapkan asas itikad tidak baik dalam perkara pembatalan merek putusan nomor 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018 sebab Majelis Hakim menolak perkara tanpa memberikan pertimbangan mengenai unsur itikad tidak baik 2.) Putusan perkara nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 setelah dibandingkan dengan putusan lain dengan kasus yang serupa tidak memberikan kepastian hukum. Saran yang dapat diberikan sebagai jawaban atas permasalahan adalah 1.) Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang berwenang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Mahkamah Agung hendaknya mengadakan diklat atau seminar bagi Hakim agar memiliki persepsi yang sama mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek 2.) Hendaknya di dalam Undang-Undang Merek mengatur pengertian yang jelas mengenai itikad baik agar dalam aplikasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para hakim sehingga setiap putusan Mahkamah Agung memiliki konsistensi kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130008202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA 版权保护是关于在印尼未经允许擅自修改外国作品的行为

SUPREMASI : Jurnal Hukum Pub Date : 2021-10-07 DOI: 10.36441/supremasi.v4i1.548

Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman

{"title":"PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA","authors":"Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman","doi":"10.36441/supremasi.v4i1.548","DOIUrl":"https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548","url":null,"abstract":"Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta tidak dijelaskan secara terperinci sehingga terdapat pelanggaran yang kerap terjadi. Perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran modifikasi ciptaan pihak asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dan menarik untuk diteliti, pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang tergabung dalam WIPO (World Intellectual Property Organization). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan Pendekatan Undang-Undang yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Pendekatan Kasus dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Temuan hasil penelitian ini ialah : (a) Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 dikaitkan dengan kasus pelanggaran modifikasi karya cipta yang terdapat dalam objek wisata Rabbit Town di Jawa Barat (b) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak asing yang menjadi korban pelanggaran hak cipta modifikasi ciptaan yang digunakan tanpa izin di Indonesia dengan dibutuhkannya peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa hak cipta internasional yang diatur dalam perjanjian Konvensi Bern dan TRIPs Agreement (c) Penyelesaian hukum yang dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana penerapan hukum pidana yang diberikan.","PeriodicalId":149070,"journal":{"name":"SUPREMASI : Jurnal Hukum","volume":"170 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122412694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1