Jurnal Penegakan Hukum Indonesia最新文献_第2页

Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu 联合刑事司法系统对检察官的监督制度的改革

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-04-07 DOI: 10.51749/jphi.v4i1.41

Arif Ronaldi

{"title":"Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu","authors":"Arif Ronaldi","doi":"10.51749/jphi.v4i1.41","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.41","url":null,"abstract":"Kejaksaan merupakan suatu institusi dalam SPPT yang memiliki fungsi penyidikan, pembuatan surat dakwaan, penuntutan, dan penahanan yang semua itu berlandaskan pada hakikat dasarnya berupa kebenaran, kepastian, dan ketertiban. Upaya menciptakan lembaga Kejaksaan yang menjamin kehidupan masyarakat berkeadilan dalam menyelenggarakan penegakkan hukum diranah sistem peradilan pidana tersebut, tentunya terlebih dahulu menegaskan kedudukan pengawasannya. Sepanjang eksistensi pengawasan dimaksud menyimpan berbagai polemik, selama itu pula akan menjadi retorika. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip dan pedoman yang semestinya dalam pengawasan terhadap Jaksa penuntut umum dalam menjalankan profesinya di ranah Sistem Peradilan Pidana Terpadu? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, sifat preskriptif ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. Hasil penelitian yaitu Jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu diawasi dalam fungsi, tugas, dan wewenangnya menegakkan hukum sebagai Jaksa yang mempunyai profesionalitas, integritas pribadi yang baik dan bekerja efisien. Adapun PNS di Kejaksaan selain Jaksa dapat tetap berada dibawah pengawasan KASN.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122518322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif 法律保护医院是为了保护执法人员从积极的法律角度要求的病人医疗数据的保密

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-04-06 DOI: 10.51749/jphi.v4i1.97

Nadia Alhumaira, Sam Renaldy

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Sebagai Upaya Melindungi Kerahasiaan Data Medis Pasien Yang Diminta Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif","authors":"Nadia Alhumaira, Sam Renaldy","doi":"10.51749/jphi.v4i1.97","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.97","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam upaya melindungi data rmedis pasien pasien merupakan suatu hal yang komplek dan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, mulai dari medis hingga non medis. Menjaga kerahasiaan data medis pasien merupakan bentuk jaminan hukum untuk mencapai makna kepastian hukum, dengan seluruh substansi aturan perundang-undangan terkait, kemanfaatan dari menjaga data medis pasien memberikan jaminan bahwa data pribadi pasien terjaga dengan aman, sehingga nilai-nilai keadilan akan terpenuhi secara substansi. Permintaan data medis pasien merupakan hak yang diatur oleh undang-undang, mulai dari kewenangan, hingga siapapun yang dapat membuka data tersebut termasuk aparat penegak hukum. Hukum positif Indonesia mengatur hal-hal terkait perlindungan data medis pasien mulai dari UUD NRI 1945 sampai hal terperinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan, sebagai upaya memberikan suatu kepastian hukum terhadap hak asasi manusia khususnya hak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap data medis pasien yang sudah menjadi ketegasan di dalam konstitusi UUD NRI 1945 ada dua yaitu perlindungan preventif dominan kepada pencapaian tujuan hukum itu sendiri dan perlindungan refresif yang memberikan kepada penekanan cita hukum dimasa yang akan datang. Kesimpulan, sebuah data pasien merupakan suatu hal yang wajib dilindungi oleh seluruh lapisan elemen masyarakat, baik itu pejabat pemerintah, tenaga kesehatan atau pasien sendiri, saran para pemangku kebijakan dalam upaya percepatan perlindungan hukum terhadap pasien dan data medis pasien dapat menyelesaikan RUU Omnibus law Kesehatan.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125673285","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bitahan Baru Kabupaten Tapin Melalui Mediasi oleh Kepala Desa

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-03-27 DOI: 10.51749/jphi.v4i1.89

Yurizal Ath Thaariq, M. Saputra

{"title":"Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bitahan Baru Kabupaten Tapin Melalui Mediasi oleh Kepala Desa","authors":"Yurizal Ath Thaariq, M. Saputra","doi":"10.51749/jphi.v4i1.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.89","url":null,"abstract":"From time to time, land disputes are an issue that often arises accompanied by community development, development, and the increasingly widespread access of various parties who make the authorized capital in the form of a piece of land for various purposes. Complaints about land issues are basically a phenomenon that questions a law related to land. The Village Head is obliged to resolve disputes that occur in the community. In this case, a land dispute is also a dispute that occurs in the community and therefore the Village Head has the right to be the mediator for the dispute. This research focuses on two formulations of the problem, namely how to implement land dispute resolution in Bitahan Baru Village by the Village Head and how the process of resolving land disputes in Bitahan Baru Village which aims to find out what method the Village Head provides as a mediator in dispute resolution problems and to provide legal certainty for the parties to the dispute to continue to carry out the win-win solution that has been given by the Village Head, especially in the Village. New Bintahan Tapin County.It is a type of sociological juridical research using a qualitative approach, through library research and interviews then the data is analyzed using content analysis and the results of reports from this research are in the form of descriptive analytics. From this research, it was found that it is true that the obligation and authority in resolving disputes that occur in the community is the Village Head while still being guided by the applicable laws and regulations.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127985142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

The Impact of Child Victims 'Behavior on Judges' Light Vantages for Persons of Criminal Acts of Ability or Abuse 受害儿童行为对法官对有能力或虐待犯罪行为人轻权的影响

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-02-03 DOI: 10.51749/jphi.v3i3.91

Betra Sarianti, JT Pareke

{"title":"The Impact of Child Victims 'Behavior on Judges' Light Vantages for Persons of Criminal Acts of Ability or Abuse","authors":"Betra Sarianti, JT Pareke","doi":"10.51749/jphi.v3i3.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.91","url":null,"abstract":"The Child Protection Act has given severe sanctions to perpetrators of sexual intercourse and obscene acts as regulated in Article 81 and Article 82 of the Child Protection Law with a minimum penalty of 5 years and a maximum of 15 years in prison. This study aims to determine whether the behavior of the victim's child is considered by the judge in passing a verdict on the perpetrator of sexual intercourse/obscenity and what is the basis for the judge's authority to decide cases based on the provisions of the law. The method used in this study is a normative legal research method (juridical normative) using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that the behavior of the victim's child becomes the judge's consideration in deciding on the perpetrator. If the victim can prove that the child knows that intercourse is prohibited, and there is no attempt to refuse and continue to do, even accept something from the perpetrator, the judge will give a lighter sentence to the perpetrator of sexual intercourse/obscenity, not by the provisions of Articles 81 and 82 of Child Protection, which is at least 5 years in prison. The judge's authority to decide cases of criminal acts of sexual intercourse or obscenity based on the provisions of the law is regulated in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution in conjunction with Article 1 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which states that judges have the freedom to implement justice for the sake of law and justice.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117210237","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2023-01-09 DOI: 10.51749/jphi.v3i3.82

Chiquita Andina Putri, Yati Nurhayati, Iwan Riswandie

{"title":"Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia","authors":"Chiquita Andina Putri, Yati Nurhayati, Iwan Riswandie","doi":"10.51749/jphi.v3i3.82","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.82","url":null,"abstract":"Cryptocurrency is a type of virtual currency that works similarly to real money and enables users to virtually send payments for transactions involving business. With the development of crypto assets today, several pawn and loan institutions accept crypto assets as collateral objects. In the case of pawning, default can also occur which requires that the collateral from the debtor be confiscated in the event of default. The purpose of this study is to determine the legal strength of crypto assets used as collateral objects and to find out the execution mechanism for crypto asset confiscation in Indonesia in the event of default. This study used a normative juridical research method for its research. The type of information used in this study is secondary information, specifically information found through library research. The result of this research is that crypto assets can be used as collateral objects, but not as main collateral. Crypto assets as collateral objects already have strong legal force, this is based on Book II of the Civil Code, Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. In terms of regulating the confiscation of crypto assets, it can be said that currently in Indonesia itself there are no special regulations and special institutions that regulate the confiscation of crypto assets. But the process of confiscation of crypto assets can be carried out with procedures such as foreclosure of other material guarantees.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133486544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan 伊斯兰股票交易实践的分析从伊斯兰经济法对加里曼丹南部IDX案件的研究角度来看

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2022-12-19 DOI: 10.51749/jphi.v3i3.86

Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin, Umi Hani

{"title":"Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan","authors":"Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin, Umi Hani","doi":"10.51749/jphi.v3i3.86","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.86","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the practice of Islamic stock trading in the perspective of Islamic economic law, the case study of the Indonesia Stock Exchange (IDX) in South Kalimantan. Using a qualitative research method with a field research approach, the author goes directly to the field to conduct observations and interviews related to the Islamic stock trading system at Indonesia Stock Exchange (IDX) South Kalimantan. The object of this research is Sharia Stock Trading Practice. The results of this study are that the mechanism for trading in Indonesian sharia shares uses Sharia Online Trading System (SOTS), namely the omission of the Margin Trading and Short Selling features and the shares traded may only be shares included in the Sharia Securities flat. Even though using the Sharia Online Trading System (SOTS) system, it turns out that several transaction activities that are prohibited by Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council include fake demand/supply, pump and dump, cornering, heading behavior and fear of missing out. In the perspective of sharia economic law, the practice of trading sharia shares in a trading mechanism has been declared to be in accordance with the findings of several prohibited practices, which can make the practice of trading sharia shares inconsistent with the principles of sharia economic law.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122163249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain Dalam Perspektif Nilai Keadilan 从正义价值的角度来看，以他人名义使用车辆违反交通规则

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.51749/jphi.v3i3.83

Apriansya Sinatra, Wandi Saputra, Muhammad Hendri Yanova, M. Saputra

{"title":"Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain Dalam Perspektif Nilai Keadilan","authors":"Apriansya Sinatra, Wandi Saputra, Muhammad Hendri Yanova, M. Saputra","doi":"10.51749/jphi.v3i3.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.83","url":null,"abstract":"The goal to be achieved in this legal research is to find out about the position of ownership in imposing sanctions on vehicle owners for traffic violations through Electronic Traffic Law Enforcement by other people which reflects the value of justice. In this study, normative research is used, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to traffic violations by using vehicles on behalf of other people in perspective of the value of justice. The nature of the research in writing this thesis is the nature of prescriptive research, namely the nature of research that re-examines according to legal theory against norms that are considered to be vague (vage of norm) and finds ideal and most applicable answers. The results of this study indicate that: First, enforcement of traffic violations through Electronic Traffic Law Enforcement uses the CCTV feature to identify evidence of traffic violations. The data taken in the form of license plate numbers, types of vehicles, and types of violations identified. Second, the Electronic Traffic Law Enforcement system is still not equipped with a facial scan feature to determine whether the perpetrator of the violation is really the owner of the vehicle. In addition to vehicles detected by Electronic Traffic Law Enforcement, owners who do not commit violations must take legal action to prove their guilt.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131015441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Pembagian Harta Bersama Pada Saham Pendirian Perseroan Terbatas 在有限责任公司股份上共享财产

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.51749/jphi.v3i3.85

Lintang Fajarisya Setiawan

{"title":"Pembagian Harta Bersama Pada Saham Pendirian Perseroan Terbatas","authors":"Lintang Fajarisya Setiawan","doi":"10.51749/jphi.v3i3.85","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.85","url":null,"abstract":"Divorcement of husband and wife does not necessarily terminate all matters between both divorced parties, there are legal consequences to be considered, one of which is joint property that must be shared. Positive law in Indonesia does not yet fairly regulate distribution of joint assets in shares of Limited Liability Companies in the Decision of the Supreme Court number 80/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR. Following the case above, the author is interested to discuss: (1) How is the distribution of joint assets in shares of the establishment of a limited liability company? (2) What are the Legal Consequences for the Distribution of Joint Assets to Limited Liability Company Shares? This study uses normative research methods. Several conclusions can be drawn from the results and discussion. First, in case the company is established by husband and wife then divorced, one of them must sell their shares to another person within 6 months, if after 6 months the shares have not been transferred to another person, all losses or legal consequences of the company is the responsibility of either husband or wife, and if there is an interested third party, they can apply for the company dissolution to the local District Court. Second, that the assets of a limited liability company established by husband and wife, any losses as long as the shareholder is a sole shareholder, will be the responsibility of the sole shareholder and borne by the assets of the shareholder. As legal protection provided by the law of limited liability company on the legal consequence is that each limited liability company shareholder becomes sole because of the reduction in the company's shareholder, then the law provides a period of 6 months to sell part of its shares to other parties.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125248560","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hakim Ad Hoc Pada Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.51749/jphi.v3i2.84

Novita Endah Lestari

引用次数: 0

Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) “无罪推定原则”是对腐败刑事指控的反证

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.51749/jphi.v3i2.79

Bayu Dwi Putra, Muhammad Hendri Yanova

{"title":"Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)","authors":"Bayu Dwi Putra, Muhammad Hendri Yanova","doi":"10.51749/jphi.v3i2.79","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.79","url":null,"abstract":"This study aims to examine and analyze the regulation and application of the reverse evidence system in the Corruption Eradication Act. This research is a normative legal research, the nature of prescriptive research is to re-examine according to legal theory against norms that are considered still unclear. The results of this study indicate that the regulation of reverse proof of corruption begins with Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which has explicitly included it in Article 17. In its development, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption also regulates the reverse evidence, namely in Article 37. However, the policy in the formulation of the reversed evidence has not been able to represent the circumstances and situations in handling corruption crimes at that time where corruption was an extraordinary crime that had caused financial losses. country. The issuance of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes provides a clearer policy direction than the previous law, namely by improving the formulation of reverse evidence. The implication of the reverse proof system with this change is that there are two types of reverse proof systems contained in the law on eradicating corruption, namely balanced limited reverse proof and pure/full reverse proof.\u0000 ","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133910349","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1