Jurnal Penegakan Hukum Indonesia最新文献_第6页

PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYIMPANG SECARA FUNDAMENTAL 严重的前置判决本质上是错误的

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2021-05-22 DOI: 10.51749/JPHI.V2I2.30

Amir Giri Muryawan

{"title":"PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYIMPANG SECARA FUNDAMENTAL","authors":"Amir Giri Muryawan","doi":"10.51749/JPHI.V2I2.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I2.30","url":null,"abstract":"Pretrial hearing is designed for a simple issue, no more than to control administrative proceedings of criminal enforcement. This can be seen from the simplicity of the pretrial hearing concept in Article 77 of the Criminal Procedure Code. Demands for justice for suspects/defendant led to developments in the pretrial system. However, these developments have a negative side, resulting in idealized norms being modified in such a way as to meet sociological interests, which are not necessarily in line with their philosophical and juridical aspects. The most visible impact is that the Judicial Review against Article 77 of the Criminal Procedure Code results in broading the object of pretrial hearing that has serious implications for the procedure law. The problem in this research is whether the decision of pretrial in assessing the core issue of the case includes \"pretrial decisions that are considered fundamentally deviant\"? This type of legal research is a normative with a prescriptive nature that re-testing vague of norms against legal theory. The results of the research are the decision of pretrial hearings that assess the core issue of the case is fundamentally deviant, because pretrial hearing only have the authority to \"examine\" and \"decide\" meaning that they can only move within the scope / realm of administration only. It is different when a judge is given the authority to \"adjudicate\", then the court will be allowed to examine the subject matter of the case.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114216463","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) DI INDONESIA 印尼对童工的法律保护

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2021-03-22 DOI: 10.51749/JPHI.V2I1.29

Nadila Oktavianti, Nahdhah

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) DI INDONESIA","authors":"Nadila Oktavianti, Nahdhah","doi":"10.51749/JPHI.V2I1.29","DOIUrl":"https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.29","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis normatif. Anak-anak dilarang untuk bekerja dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Dengan demikian pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar Negara dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri dan pemerintahan daerah.","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123931650","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI WAJAH UNTUK MENGATASI PENYALAHGUNAAN AKUN DRIVER GOJEK 面部验证系统的实施，以应对对司机GOJEK账户的滥用

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2021-03-09 DOI: 10.51749/jphi.v2i1.22

Muhammad Salman Alfarisi

引用次数: 0

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN RELATIF 从比较育种理论来看，对麻醉品受害者实施医疗康复和社会康复

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Pub Date : 2021-02-06 DOI: 10.51749/JPHI.V2I1.18

S. Sutarto

引用次数: 3