Jurnal Ilmiah Raad Kertha最新文献

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM “RED ONE PIECE” YANG DIUNGGAH OLEH WIBU TANPA IZIN","authors":"I. D. A. A. M. Puspitaningrat, I. M. W. Tohjiwa, Nyoman Chandra Pratista Wiramadha","doi":"10.47532/jirk.v7i1.1053","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1053","url":null,"abstract":"Kepopuleran Anime didukung oleh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat, dapat memberikan celah kepada penggemar melakukan suatu pelanggaran hak cipta yaitu mengunggah film Anime tanpa izin pencipta, seperti film “Red One Piece” yang kini beredar pembajakan di negara yang belum mendapatkan izin publish dari pemegang hak cipta. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1) Aturan hukum terhadap hak cipta suatu film Anime, dan (2) Perlindungan hukum terhadap hak cipta film Anime yang diunggah oleh wibu tanpa izin. Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, aturan hukum mengenai hak cipta suatu film telah ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk si pencipta sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). Pembajakan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"2009 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140416562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"LEGALITAS PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT (THRIFT DAN PRELOVED) DI INDONESIA","authors":"Dewa Made Adhi Hutama","doi":"10.47532/jirk.v7i1.1055","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1055","url":null,"abstract":"Istilah thrift/preloved merupakan istilah untuk barang bekas bermerk yang dijual. Pemerintah bahwasanya telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri.1 Salah kebijakan larangan tersebut adalah larangan perdagangan atas pakaian bekas impor dari negara-negara lain yang dipandang membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bahwasanya UU Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) telah secara tegas menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"14 23","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140413405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBATASAN PEMBERIAN HAK POLITIK TERHADAP MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF","authors":"I. Suryana, Ni Made Novi Yuliasih","doi":"10.47532/jirk.v7i1.1060","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1060","url":null,"abstract":"Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019. Rumusan masalah meliputi bagaimanakah peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana, dan bagaimanakah implikasi pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang warga negara diatur pada Ketentuan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa“mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri asalkan dengan catatan memproklamirkan diri di hadapan public bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki pembentukan perundangan undangan.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"77 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140465275","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN AVIATION SECURITY DALAM PEMERIKSAAN PENUMPANG DAN BARANG DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI","authors":"I. M. Ary Prawira, Kadek Dedy Suryana, Kadek Mery Herawati","doi":"10.47532/jirk.v7i1.1056","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1056","url":null,"abstract":"Indonesia yang merupakan anggota dari ICAO sudah seharusnya mematuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Standar keselamatan tersebut harus diberlakukan terhadap seluruh badan usaha angkutan udara niaga dan angkutan udara asing yang melintasi wilayah udara Indonesia. Sebagaimana Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum. Dari uraian tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara menurut hukum internasional dan hukum nasional serta bagaimanakah peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode empiris. Pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara meliputi beberapa hal sebagai berikut pemeriksaan keamanan penumpang, pemeriksaan bagasi, daerah keamanan terbatas. Dalam mengatur pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara, diperlukan kerjasama antara penumpang dan petugas keamanan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Selain itu, penumpang juga perlu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang bawaan agar tidak menghambat proses pemeriksaan. Avsec (Aviation Security) memiliki peran penting dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, dimana peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan barang bawaan menggunakan teknologi pemindaian terkini seperti X-ray ATRS, memastikan bahwa penumpang dan barang bawaan tidak membawa barang yang mencurigakan atau berbahaya.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"136 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140467857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWENANGAN IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN DEPORTASI KEPADA WARGA NEGARA ASING","authors":"I. Putu, Krisna Purnama Putra, Komang Edy Dharma Saputra, I. N. Suandika","doi":"10.47532/jirk.v7i1.1057","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1057","url":null,"abstract":"Kewenangan deportasi dimiliki oleh instansi Keimigrasian sebagai instansi utama yang mengurus warga asing di suatu negara. Di Indonesia sendiri terdapat ketentuan pengembalian atau deportasi warga negara asing (WNA). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Deportasi merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan mengenai deportasi terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia. Bagaimanakah akibat hukum yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode empiris. Kewenangan deportasi dimiliki oleh instansi Keimigrasian sebagai instansi utama yang mengurus warga asing di suatu negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa deportasi merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian dan sanksi Projusticia (Proses Peradilan) terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang dikarenakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"617 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140469821","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN YURIDIS HAK HADHANAH ( HAK PERWALIAN ) ANAK AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI SUDUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 19","authors":"Zuhro Nurindahwati","doi":"10.47532/jirk.v7i1.1058","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1058","url":null,"abstract":"Penelitian ini terkaid dengan akibat gagalnya sebuah perkawinan ( Perceraian ) yang berdampak pada masalah anak yang didapatkan dalam perkawinan tersebut , terkaid dengan penetapan hak pengasuhan atau hak perwalian ( hadhanah ) yang bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana Proses Penetapan Perwalian Anak akibat adanya Perceraian , 2. Apa yang menjadi kendala dalam penetepan Perwalian anak akibat Perceraian . Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hokum normative empiris, yang mengkaji tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta implementasinya dan Pembahasan dalam penelitian membahas tentang konsep Hadhanah menurut Hukum Islam (KHI) dan bagaimana konsep Hadhanah dalam pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian (perpustakaan (libarary research), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan difokuskan pada buku-buku pustaka, majalah, atau sumber-sumber lainnya. Dan pengumpulan data secara literatur yaitu membaca, menelaah dan menganalisis ayat-ayat Al-qur’an yang terkait langsung. Sumber bahan hokum berupa sumber bahan hokum Primer,Bahan Hukum sekunder dan bah an hokum tersier dan analisis dengan menafsirkan pasal pasal yang berada dalam undangundang tersebut dan Data primernya yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara, bahan sumber primer adalah Al-qur’an dan Hadits, Fiqih Islam dan Undang-Undang..1. Hasil Penelitian Proses penetapan perwalian Anak harus melalui tahap Perceraian , 2 Sedangkan yang menjadi dasar Pertimbangan Penetapan Perwalian anak adalah faktor usia anak, sifat serta karakter dan prilaku ibu kandung .","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"43 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140463388","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK","authors":"I. Kadek, A. Surya, I. Dewa, Nyoman Gde Nurcana, Kata Kunci, Penegakan Hukum, Partai Politik, Pegawai Negeri","doi":"10.47532/jirk.v7i1.1059","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v7i1.1059","url":null,"abstract":"Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal ini disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sehingga ketika ada yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil namun menjadi anggota/pengurus partai politik, maka sanksinya adalah orang tersebut diberhentikan tidak hormat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sesuai dengan penelitian hukum maka sumber yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga dapat dibahas mengenai akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat partai politik, sesuai Pasal 84 UndangUndang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimana mekanisme pemberhentian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"425 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140464791","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia","authors":"Amalia Syauket, Fransiska Novita Eleanora","doi":"10.47532/jirk.v6i1.724","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.724","url":null,"abstract":"Asas Praduga Tidak Bersalah yaitu setiap orang dalam proses dari suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yang menjalani suatu proses dari pemidanaan tetap tidak dinyatakan bersalah sehingga harus dihormati akan hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana atau selayaknya orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang menyatakan bersalah. Dan dalam menyatakan seseorang bersalah atau sebagai terdakwa harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang didapatkan ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang menjadikan dasar dari suatu pertimbangan dalam memutuskan adanya perkara. Pelaksanaan dalam penerapan adanya alat bukti dikarenakan sesuai dengan adanya sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu yang didasarkan pada undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"82 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114331970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual","authors":"I. G. M. Y. Winatha, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Putu Pradnyamita Setianingtyas, Ni Putu Wulan Cintana Cita","doi":"10.47532/jirk.v6i1.824","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.824","url":null,"abstract":"Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh kajian dan pemahaman komperhensif terhadap kepastian hukum pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, baik pengakuan dan perlindungannya dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional yang berfokus sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun hasil dan simpulan yang ditemukan bahwa dimensi HKI atas pengetahuan tradisional merujuk pada karya teknologi lokal dan pribumi, sedangkan ekspresi budaya tradisional berhubungan tentang karya tradisional dalam bidang musik, tari, sastra atau cerita, ritual, lencana, seni, kerajinan tangan, bentuk ukiran, bentuk arsitektur, dan sebagainya. Jaminan atas kepastian hukum pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit dan eksplisit dalam hukum internasional dan nasional. Ius constitutum Indonesia merujuk pada perspektif hukum Hak Cipta, Hukum Paten, Hukum Merek, UUPK dan Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Ditemukan adanya ketidaksempurnaan pengaturan terkait jaminan hak atas subjek hukum komunal dari pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari HKI yang perlu dilindungi.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114798577","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan","authors":"Mahakrisna Giri Prawira, A. A. P. Paraniti","doi":"10.47532/jirk.v6i1.828","DOIUrl":"https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828","url":null,"abstract":"Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Bahwa dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.","PeriodicalId":129246,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Raad Kertha","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133894089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}