JURNAL HUKUM DAS SOLLEN最新文献_第4页

FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1644

Muhsin Muhsinhukum

{"title":"FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","authors":"Muhsin Muhsinhukum","doi":"10.32520/das-sollen.v5i1.1644","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644","url":null,"abstract":"Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. \u0000Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. \u0000Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ( Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. \u0000Kesimpulan Latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, efektivitas peraturan perundang-undangan, agar peraturan tidak di uji materiil, dan karena naskah akademik merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak. \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126171784","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2020 分析选举委员会在2020年选举期间的作用

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1553

Faharudin Udin

{"title":"ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2020","authors":"Faharudin Udin","doi":"10.32520/das-sollen.v5i1.1553","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1553","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Baubau dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu serentak tahun 2019, serta mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu serentak tahun 2020. Penelitian dilaksanakan di Kantor KPUD, dengan menggunakan metode data primer dan data sekunder. \u0000Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) Peran KPUD Kota Baubau dalam Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) yaituh memutakhirkan, menyusun, hingga menetapkan DPT dimana dalam prosesnya cukup panjang dan berjenjang antara proses satu dengan lainnya, dimulai dari penyandingan daftar pemilih terakhir dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU, yang selanjutnya di lakukan pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) kemudian oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun dan memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Setelah penetapan DPS, melalui perbaikan di hasilkanlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), begitu juga berlaku pada DPSHP hingga terbentuklah DPSHP Akhir, dari DPSHP Akhir ini kemudian oleh KPUD Kota Baubau merekapitulasi dan di menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130742626","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1574

Andrew Shandy Utama

{"title":"PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN","authors":"Andrew Shandy Utama","doi":"10.32520/das-sollen.v5i1.1574","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1574","url":null,"abstract":"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat menyimpan dananya di bank karena percaya bahwa keamanan dananya tersebut akan jauh lebih terjamin daripada menyimpannya di dalam rumah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana nasabah yang disimpan di bank tidak termasuk ke dalam kelompok piutang yang diistimewakan apabila sebuah bank dinyatakan pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122199947","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 2016年能源与资源部长第28条第B条对PT电力公司提供的电力关税的分析

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1647

Syariffuddin

引用次数: 0

perlindungan hukum perlindungan hukum petani kelapa 保护法保护法农民法

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1624

T. Syahfitri

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu 保护被视为国家公园内Niowula的土地的管理和利用的法律保护

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1571

Christiana

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu","authors":"Christiana","doi":"10.32520/das-sollen.v5i1.1571","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1571","url":null,"abstract":"Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat telah tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara implisit tidak mengatur bentuk hak-hak tradisional maupun unsur-unsur masyarakat adat. Eksistensi hak masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah yang merampas eksistensi hak masyarakat adat disekitar Taman Nasional Kelimutu (TNK). akibat adanya penetapan zonasi khusus kawasan konservasi yang mengorbankan wilayah/lahan garapan (pertanian dan perkebunan kopi seluas kurang lebih 35 Ha) milik masyarakat hukum adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko yang keberadaannya sudah lama sebelum adanya Taman Nasional Kelimutu. Pemerintah dalam hal ini Taman Nasional Kelimutu cenderung menggunakan dan menegakkan hukum negara dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan nasional, sedangkan di pihak lain masyarakat adat yang seharusnya menguasai dan berhak mengelola sumber daya alam di wilayah mereka sendiri sebagai mata pencaharian dan sumber perekonomian diabaikan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peraturan hukum apa saja yang dapat dijadikan dasar masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi (TNK) Kabupaten Ende. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif,dengan pendekatan “pendekatan ketatanegaraan” (statute approach).Hasil penelitian terjadi konflik antara Masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende dengan (TNK) berkaitan dengan penetapan zonasi kawasan konservasi yang mengorbankan lahan garapan seluas kurang lebih 35 Ha milik masyarakat adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko. Sementara Putusan MK 35/PUU-X/2012, telah merubah status dan kedudukan hukum hutan adat, dari yang awalnya “hutan adat adalah hutan negara menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Putusan MK tersebut mengembalikan hak masyarakat adat untuk mengelolah hutan adatnya.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125909014","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Yang Diterbitkan oleh Anak di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata 根据《公民法》第1367条，对儿童在学校提出的失踪索赔

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2021-06-29 DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1633

Darmiwati Darmiwati

{"title":"Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Yang Diterbitkan oleh Anak di Sekolah Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata","authors":"Darmiwati Darmiwati","doi":"10.32520/das-sollen.v5i1.1633","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1633","url":null,"abstract":"Schools as institutions that provide formal education play a very important role in producing quality generations, both cognitively and effectively. In school life, students do not rule out dealing with legal problems because of the harmful actions they do inside and outside school. detrimental acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code which reads that \"every act that violates the law and brings harm to others, obliges the person who caused the loss because of his mistake to replace the loss. Such detrimental actions must be accounted for in accordance with applicable legal provisions. Accountability in the Civil Code is not only for one's own mistakes, but also for mistakes made by others with certain provisions. As the provisions in Article 1367 paragraph (1) of the Civil Code which reads that \"A person is not only responsible for losses caused by his own actions, but also for losses caused by the actions of people who are his dependents or caused by goods that are under his control. . In general, if there is an unlawful act published by a student at school, either intentionally or unintentionally, the parents are responsible for the act. This is what the research wants to examine by connecting the existing cases.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125374893","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA 印尼检察官内部的起诉计划政策分析

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2020-12-31 DOI: 10.32520/das-sollen.v4i2.1414

Vivi Arfiani Siregar

{"title":"ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA TUNTUTAN (RENTUT) DI INTERNAL KEJAKSAAN INDONESIA","authors":"Vivi Arfiani Siregar","doi":"10.32520/das-sollen.v4i2.1414","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v4i2.1414","url":null,"abstract":"Kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung kemudian didelegasikan oleh jajaran di bawahnya, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, sehingga mekanisme pengajuan rentut dari Penuntut Umum harus kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pada perkara-perkara tertentu, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Adanya intervensi pimpinan terhadap penentuan Tuntutan Pidana tersebut, merupakan salah satu hal pokok yang mempengaruhi Independensi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pelaksanaan pedoman tuntutan pidana. \u0000Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. \u0000Kejaksaan tidak dapat bertindak sebagai penyidik kasus-kasus khusus melainkan hanya dapat bertindak sebagai pihak yang menyetujui dimulainya penyidikan dan menerima berita acara penyidikan serta penetapan barang bukti. Upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam membuat surat dakwaan adalah mencantumkan fakta-fakta yang sama untuk setiap dakwaan yang diajukan penuntut dalam melakukan dakwaan alternatif.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121325941","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERMOTIF RINGAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KUALA GASIB DI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2018-12-14 DOI: 10.32520/DAS-SOLLEN.V1I4.333

E. Yanti

{"title":"KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERMOTIF RINGAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KUALA GASIB DI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK","authors":"E. Yanti","doi":"10.32520/DAS-SOLLEN.V1I4.333","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/DAS-SOLLEN.V1I4.333","url":null,"abstract":"The settlement of criminal offenses with mild motives can be carried out by reasoning penal mediation called the restorative justice approach, which focuses on the direct participation of perpetrators, victims and the community. The research that use in this study is sociological legal research (social legal research). The concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of a mildly criminal case for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak, was carried out with the intermediary of the headman. Headman as customary village heads and as government administrators have an important role in creating peace efforts in resolving disputes that occur in the community, one of which is through the settlement of criminal cases by reasoning penal mediation with the concept of restorative justice. The constraints of the concept of restorative justice through reasoning penal mediation in the settlement of mildly criminal cases for the indigenous people of village kuala gasib in koto gasib siak are: a) The absence of a special law mediation of regulation, b) Lack of facilities and infrastructure in mediating, c) Lack of mediator skills for village head to reconcile the parties to the dispute, d) There are differences of opinion among law enforcement officials about the concept of restorative justice through penal mediation","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128369734","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELUANG HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA 在印尼，建立国家刑法的机会是伊斯兰刑法

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2018-12-14 DOI: 10.32520/DAS-SOLLEN.V1I4.338

Fitri Wahyuni

引用次数: 0