JURNAL HUKUM DAS SOLLEN最新文献

Analisis ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN 分析专家在法庭上审理刑事案件时证据的力量

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2188

Maria Ferba Editya Simanjuntak

{"title":"Analisis ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN","authors":"Maria Ferba Editya Simanjuntak","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2188","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2188","url":null,"abstract":"Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan macam-macam alat bukti yang salah satunya yaitu dimasukkannya alat bukti keterangan ahli. Selain peran ahli terkait pemberian keterangan yang seharusnya netral, tidak memihak, ahli juga menemui hambatan- hambatan yang terjadi pada saat proses pemeriksaan, seperti kesulitan dalam memberikan keterangan didepan Hakim ataupun Penuntut Umum dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang alat-alat bukti dalam perkara pidana dan untuk mengetahui kedudukan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dan bagaimana kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Hasil penelitian menunjukan Hakekat dari proses pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan memberikan kenyakinan kepada hakim akan kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125506795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2014/PN.PRM)

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2198

Mahliyanti Adelia Warman, Dewiwarman

{"title":"PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2014/PN.PRM)","authors":"Mahliyanti Adelia Warman, Dewiwarman","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2198","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2198","url":null,"abstract":"Itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak dalam membuat perjanjian berdasarkan prinsip kejujuran, kepatutan dan kepantasan bahkan terhadap perjanjian utang piutang. Dalam kasus perdata ini, para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian secara lisan yaitu untuk mengambil pakaian jadi senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara berhutang dan akan dibayar dalam tempo beberapa hari. Setelah ditunggu dan berusaha dihubungi tidak ada respon yang menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutang, bahkan selama 5 (lima) tahun pembayaran tidak dilakukan serta siberhutang tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar hutang meskipun dengan mencicil. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang diteliti tentang penerapan asas itikad baik dalam perjanjian hutang piutang, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asas itikad baik belum ditegakkan dengan sempurna dan dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim belum dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123720809","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KPPU'S ROLE IN ENFORCEMENT OF BUSINESS COMPETITION LAW IN E COMMERCE TRANSACTIONS Kppu在电子商务交易中执行商业竞争法的角色

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2249

Darmiwati, Siti Rahmah

{"title":"KPPU'S ROLE IN ENFORCEMENT OF BUSINESS COMPETITION LAW IN E COMMERCE TRANSACTIONS","authors":"Darmiwati, Siti Rahmah","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2249","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2249","url":null,"abstract":"Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan salah satunya kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet (elektronik commerce atau di singkat e-commerce). model perdagangan saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan transaksi dalam perdagangan tidak lagi bertemu secara langsung, tetapi, perdagangan kini beralih melalui media elektronik Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang e-commerce pada dasarnya memang sangat mungkin untuk terjadi. Penggunaan media internet dalam transaksi jual beli banyak menimbulkan beberapa permasalahan seperti perusahaan e-commerce (provider) skala besar akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat mengendalikan pasar dan pengguna (lock-in) bahkan menciptakan hambatan bagi provider lain untuk masuk pasar. Selain itu, perusahaan e-commerce dengan skala besar juga cenderung memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunanya sehingga berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132078659","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 PASAL 8 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEPERTIGA GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ISTRI YANG DI CERAIKAN (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau) 没有政府法规的执行。1983年乔第8章10节。政府没有规定。1990年

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2118

Lasri Nijal, Ilyas Husti, Khairunnas Jamal

{"title":"PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 PASAL 8 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEPERTIGA GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ISTRI YANG DI CERAIKAN (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau)","authors":"Lasri Nijal, Ilyas Husti, Khairunnas Jamal","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2118","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2118","url":null,"abstract":"Banyak PNS tidak mengetahui akan isi pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo pasal 8. PP No. 45 Tahun 1990. Penulis temukan mantan istri PNS tidak medapatkan bagian 1/3 atau ½ gaji mantan suaminya. Hakim di Pengadilan Agama juga mengatakan belum pernah membuat putusan perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Untuk itu penulis tertarik meneliti pelaksanaan aturan ini. Jenis penelitan ini adalah empiris (kualitatif), metode yang dipakai adalah tinjauan yuridis sosiologis berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa selama ini tidak ada putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Menurut keterangan dari beberapa Hakim, PNS, mantan istri PNS dan instansi PNS bertugas yang penulis wawancarai, bahwa selama ini para hakim dan instansi PNS bertugas belum pernah membuat putusan seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, peraturan ini sangat menguntungkan kepada anak dan istri, sedangkan suami sangat terbebani. Kendala dalam penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 disebabkan oleh; Masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya, Berbeda Instansi, Belum ada payung hukumnya, Suami tidak bersedia diterapkan dan Aturannya bersifat administrasi bukan hukum. Untuk itu menurut penulis sebaiknya Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dihapus saja atau disesuaikan dengan hukum islam seperti yang sudah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam. \u0000 ","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125117471","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk) 检察官对腐败行为的证据审查(裁决编号:31/Pid. su - tpk /2021/ Tjk研究)

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2135

Muhammad Arif Fadli Syahputra, Erlina B, Melisa Safitri

{"title":"TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk)","authors":"Muhammad Arif Fadli Syahputra, Erlina B, Melisa Safitri","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2135","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2135","url":null,"abstract":"Kejaksaan melaksanakan program penyelesaian perkara korupsi agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan perkara korupsi yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde). Permasalahan dalam penelitian bentuk Penuntutan dalam Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk dan bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. Metode penelitian secara yuridis normatif. Bentuk penuntutan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas terdakwa secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan melalui proses peradilan pidana di pengadilan dimulai dari adanya pemeriksaan barang bukti yang, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dipergunakan untuk dijadikan tuntutan dalam bentuk dakwaan kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126120795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17 法例综述对任命儿童监护申请符合印度尼西亚军队在楠榜省登记要求的条件

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2136

Rizki Nesia Putri, S. Prasetyawati, I. Satria

{"title":"TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17","authors":"Rizki Nesia Putri, S. Prasetyawati, I. Satria","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2136","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2136","url":null,"abstract":"Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem Anglo Saxon atau Common Law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131599740","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH 政府采购和服务的法律审查

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2190

Maslon Hutabalian

{"title":"TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH","authors":"Maslon Hutabalian","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2190","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2190","url":null,"abstract":"Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Berdasarkan uraian diatas, sangat perlu dilakukan penelitian secara mendasar tentang Bagaimana prosedur/ tahapan- tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, serta Bagaimana Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memahami tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dan upaya hukum apabila terjadi penyimpangan, untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan metode Yuridis Normatif, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa regulasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa cukup bagus, namun dalam prakteknya terdapat penyimpangan oleh oknum pejabat pemerintah, dan setiap segketa yang diputus oleh pengadilan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa hendaknya dilaksanakan oleh pihak terkait. \u0000 ","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116714030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBELI DAN MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP JENIS BAYI OWA SIAMANG (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk) 对违规者的刑事责任，故意购买并拥有动物保护的婴儿OWA sidactyus (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS)(裁决编号:1101/ Lh/2021/ Tjk)

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2137

Eryon Budi Prasetyo

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBELI DAN MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP JENIS BAYI OWA SIAMANG (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk)","authors":"Eryon Budi Prasetyo","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2137","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2137","url":null,"abstract":"Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi, salah satu pilar penting adalah perlindungan jenis satwa. Keberadaan satwa endemic di kawasan lindung atau kawasan lain dapat menunjukkan bahwa konservasi dan pengelolaan kawasan tersebut berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Owa Siamang (Symphalangus syndactylus) adalah kera hitam yang berlengan panjang, dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamah sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Permasalahan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus) dan faktor pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Mengingat tak tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia, upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab mutlak setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan cagar alam, serta pelanggaran perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, akan dikenakan sanksi pidana berat.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129546619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL YANG BERLAYAR DILUAR PERAIRAN INDONESIA 执行在印尼境外航行的船的抵押贷款

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2277

Nurhan, Indra Sakti

引用次数: 0

TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-11-30 DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2278

Syariffuddin, Herdiansyah

{"title":"TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)","authors":"Syariffuddin, Herdiansyah","doi":"10.32520/das-sollen.v8i2.2278","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2278","url":null,"abstract":"Perangkat desa adalah pejabat pelayan publik, mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Didalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa harus berpendidikan minimal tamatan SLTA/sederajat. yang jadi permasalahan, bahwa masih banyak perangkat desa di Desa tempat penelitian ini (Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka) yang tidak memiliki pendidikan seperti yang dimaksud. Namun demikian, Perangkat Desa yang bukan lulusan SMA/sederajat masih bisa bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tidak benar Perangkat Desa yang lulus di bawah tingkat SMA harus mundur atau diberhentikan saat ini juga. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang ini masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122307068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0