TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17

Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem Anglo Saxon atau Common Law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut.