JURNAL HUKUM DAS SOLLEN最新文献_第2页

Partai Politik dan Pemilu yang Demokratis 政党和民主选举

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2021

Muhsin

{"title":"Partai Politik dan Pemilu yang Demokratis","authors":"Muhsin","doi":"10.32520/das-sollen.v7i1.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2021","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiaplima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. \u0000Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu).Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Fungsi Partai Politik dalam Pemilu yang demokrasi ? dan Apakah dampak partai politik dalam demokrasi di Indonesia ?. \u0000Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. \u0000Kesimpulan Latar belakang Fungsi partai politik pertama, sebagai sarana komunikasi politik, Kedua, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena fenomena politik dan untuk menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, segai sarana rekrutmen politik, Keempat, adalah sebagai saraa pengatur konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pemilu. Dan juga Implikasi Negatif : Hal seperti inilah yang sering menimbulkan ekses negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye secara tertib dan aman. \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"111 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116256207","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGATURAN TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG TEMBILAHAN 安排个人担保，作为廖内主任办公室信用额度的抵押品

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2077

Subhan

{"title":"PENGATURAN TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG TEMBILAHAN","authors":"Subhan","doi":"10.32520/das-sollen.v7i1.2077","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2077","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan prosedur pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan jaminan Personal Guarantee sebagai jaminan dan upaya Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebagai kreditur jika ada dibitur yang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa Pengaturan dan Prosedur Pemberian Fasilitas Kredit dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana terkait dengan jaminan personal guarantee diterapkan kepada Debitur yang nilai pinjamannya melebihi wewenang pimpinan cabang Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan. Jaminan Personal Guarante dilakukan dengan memperhatikan legalitas penjamin itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri terhadap Kreditur yang gagal mememuhi kewajibannya dilakukan terlebih dahulu dengan upaya internal, yaitu penyelematan kredit dengan upaya Rekstrukturisasi Kredit, jika upaya internal gagal maka dilakukan dengan upaya eksternal dimana dengan melibatkan Pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan dasar MoU antara Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, dan jika upaya musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pihak kejaksaan tetap gagal, maka selanjutnya Bank Riau Kepri menyerahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN/KPKNL). Kemudian KPKNL menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan. Surat tersebut diberitahukan secara tertulis kepada debitur atau penjamin sebagai upaya terakhir. Penjualan barang sitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pelelangan, penjualan tidak melalui lelang atau penebusan.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133988705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN FORMULA-E 行使众议院议长对议定书政策的中间权利

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2069

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Faris Apriyadi

引用次数: 0

IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2056

Syariffuddin, Nurhan

引用次数: 0

PEMAHAMAN HAKIM TERKAIT PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI PROVINSI RIAU 法官对廖内青少年刑事案件解决方案的应用理解

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.1904

Erdianto Effendi, Ferawati

引用次数: 0

PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 根据2004年第23号法律执行家庭暴力受害者权利

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2055

Siti Rahmah, Darmiwati

{"title":"PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004","authors":"Siti Rahmah, Darmiwati","doi":"10.32520/das-sollen.v7i1.2055","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2055","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000 \u0000Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan atau ancaman, tekanan dan paksaan yang dapat melukai atau mengganggu secara fisik bagi kehidupan perempuan dalam rumah tangga merupakan perlakuan salah, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan termasuk tingkatan kekerasan berat karena bentuk dari kekerasan yang dilakukan fatal menyebabkan kerusakan fisik akibat dari penonjokan, pemukulan, pembakaran yang dapat merusak tubuh. penelitian hukum normatif yaitu penelitan hukum kepustakaan. Berdasarkan pembagian penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk penelitian yang menitikberatkan pada penelitian Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep(Conceptual Approach). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) adalah unsur-unsur yang mewakili fenomena dalam suatu bidang studi yang merujuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular. Apabila kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban tidak terungkap atau tidak diatasi, maka perlindungan korban kejahatan ini tidak dapat diberikan secara memadai karena kekerasan yang dialami oleh korban tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut dan Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum kepada korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. \u0000Kata kunci : Peneggakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. \u0000 ","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126687328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19 如果Covid大流行后出现问题，对客户和银行发放信贷的法律保护是没有抵押品的

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2045

T. Syahfitri

引用次数: 0

PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI SOCIAL MEDIA

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2019

Dayu Medina, Dewi Anggriyeni

{"title":"PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI SOCIAL MEDIA","authors":"Dayu Medina, Dewi Anggriyeni","doi":"10.32520/das-sollen.v7i1.2019","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2019","url":null,"abstract":"Globalisasi saat ini terjadi sangat pesat, salah satu yang menyebabkannya adalah perkembangan tekhnologi dan komunikasi. Dengan kemudahan-kemudahan yang didapat, seseorang dengan mudah bisa mempublikasikan karya ciptanya. Karya cipta tersebut bisa dilihat dan dinikmati dengan cepat, murah, dan tanpa batas. Salah satu faktornya adalah perkembangan social media seperti facebook, twitter, instagram, dll. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang lebih progresif dalam melindungi karya sipencipta agar haknya baik moral maupun ekonomi bisa terjaga. Namun sayangnya perkembangan social media tidak berbanding lurus dengan hukum hak cipta sehingga banyak terjadi pelanggaran hak cipta dimedia sosial yang tentu saja merugikan si pencipta dan merugikan bangsa Indonesia. Adapun tulisan ini akan membahas tentang: 1) Apasaja bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dimedia sosial? Dan 2) Apasaja problematika hukum dalam melindungi hak cipta dimedia sosial. Adapun metode yang duganakan adalah yuridis normatif. Dalam artikel ini dapat dilihat bahwa bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di social media meliputi downloading, streaming, dan streamripping yang dilakukan secara ilegal. Tindakan tersebut dinamakan digital piracy, karena dilakukan tanpa izin dari pencipta ataupun pemilik hak cipta dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Dan problematika hukum perlindungan hak cipta di social media adalah perlindungan hak cipta masih bersifat teritorial sehingga setiap negara memberikan pengaturan dan standar yang berbeda. Selain itu minimnya pemahaman masyarakat akan penghargaan terhadap karya cipta orang lain, serta karakteristik masyarakat Indonesia yang komunal. Kemudian dipersulit dengan lemahnya aturan hukum dan belum memadainya hukum yang melindungi hak cipta termasuk karya cipta yang diumumkan melalui media social. Disamping itu lemahnya penegakan hukum dan juga kontrol dari instasi terkait terhadap karya cipta. \u0000 \u0000Key World: Copyright, media sosial, digital piracy.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122239441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 印尼刑事司法拘留中心

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2031

Dela Khoirunisa

{"title":"MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA","authors":"Dela Khoirunisa","doi":"10.32520/das-sollen.v7i1.2031","DOIUrl":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2031","url":null,"abstract":"Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem peradilan yang dianut saat ini, berorientasi kepada pelaku kejahatan saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama : Apa yang dimaksud dengan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? dan kedua : Jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa memungkinkan adanya Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mediasi penal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan KUHAP, namun pada prakteknya jika mediasi penal ini diterapkan akan mendapatkan banyak tantangan diantaranya : 1). Masalah operasinal, seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya waktu pelaksanaan, dll., 2). Kegagalan Untuk Mempertahankan Tujuan Awal. 3). Kompensasi, 4). Akuntabilitas Pelaku. Namun tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Kasus yang diselesaikan dengan mediasi penal haruslah berdasarkan rekomendasi yang matang dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117281408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI EX GRATIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM 在法律确定性理论的角度下，通过前任平等解决保险协议索赔的合法性的法律审查

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Pub Date : 2022-06-28 DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2030

Faridy, Mushafi

引用次数: 0