The Responsive community : rights and responsibilities最新文献

{"title":"IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG","authors":"D. Wahidin, Candradewini Candradewini, Mas Halimah","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34709","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34709","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Keluhan dari berbagai kalangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seringkali diterima, terutama dari para perangkat desa setiap kali akan Pemilihan Kepala Desa terjadi kekhawatiran, apakah bila kepala Desa berganti maka para perangkat desa pun akan secara masif diganti sesuai keingina Kepala Desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Grindle (1980) yang menyebutkan ada dua indikator yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif. Di dalamnya, penulis berusaha menemukan pemahaman tentang objek melalui metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa terkait Peraturan Menteri serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa, masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi. This research is about the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung Bandung District, Complaints from various groups regarding the appointment and dismissal of village officials are often received, especially from village officials every time the Pilkades is held there is concern, whether if the Village Head changes then the village officials will massively replaced according to the wishes of the Village Head. In this study, the author uses Grindle's theory which states that there are two indicators. The method used in this study is a qualitative and descriptive research method and tends to use an inductive analytical approach. In it, the author tries to find an understanding of the object through qualitative methods.. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung District, Bandung Regency has been implemented. However, in its implementation it has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced such as lack of understanding from village officials regarding Ministerial Regulations and lack of community participation in determining village officials, there are still personal interests and reciprocation.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84187769","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI KERJA SAMA BANGUN GUNA SERAH DI PASAR CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG","authors":"Roni Darukutni, Mas Halimah, R. M. Dai","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34753","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34753","url":null,"abstract":"Percepatan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menggunakan kebijakan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah baru dimulai dengan adanya pembangunan pasar cicalengka pada tahun 2015 yaitu dikarenakan bangunan pasar yang sudah tidak layak dan tidak representatif untuk digunakan sebagai tempat pusat perdagangan dan jual beli bagi masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Cicalengka, dalam membangun pasar diperlukan baiay yang sangat besar sehingga dengan keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten bandung harus mempunyai strategi agar pembangunan dapat berjalan dan terlaksana , kemudian Pemerintah Kabupaten Bandung berinisiatif untuk melaksanakan pembangunan dengan melalui kebijakan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah yang berfungsi untuk melaksanakan pembangunan guna mendapatkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang layak dan representatif untuk kepentingan kenyamanan tempat jual beli bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Khususnya di Kecamatan Cicalengka Dalam Pembangunan Pasar Cicalengka yang dilaksanakan dengan kebijakan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah diperkuat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan barang milik daerah yaitu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemanfaatan barang milik daerah dengan menggunakan sisten kerja sama dalam bentuk bangun guna serah antara pihak pemerintah dengan pihak ke tiga yaitu pihak swasta Dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama bangun guna serah di pasar Cicalengka terdapat faktor faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan yaitu ditemukan bahwa terdapat indikator standar kelayakan pasar yang diukur dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan yang merupakan menjadi dasar alasan bahwa kebijakan ini sangan logis atau masuk akal diterapkan di pasar Cicalengka, terdapatnya insentif untuk diterapkan yang dicantumkan pada aturan hukum yang harus ditaati oleh senua pihak baik pihak investor maupun pihak pemerintah Kabupaten Bandung, adanya elemen-elemen penting kebijakan yang berupa kewengan hukum, sumber daya manusia serta dana alokasi untuk menunjang jalannya suatu kebijakan, terdapatnya kemampuan para implementor yang memiliki tingkat kompetensi dan keterampilan dalam memahami kebijakan yang akan diterapkan pada pelaksanaan pembangunan pasar Tradisional.  The acceleration of development in the Bandung regency government by using a policy on the use of regional property through build operate and transfer has only begun with the construction of the Cicalengka market in 2015, namely because the market building is not feasible and not representative to be used as a trading center and buying and selling for the community in Bandung Regency, especially in Cicalengka district, in building a market requires a very la","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84962405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020","authors":"Rusli Baijuri, M. Alexandri, Candradewini Candradewini","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34710","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34710","url":null,"abstract":"Penelitian berlatarbelakangkan dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sehigga tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu  ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik  dan disposisi implementator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analitik induktif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya,  kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Research set from the delegation of some government affairs from the regent to the camat in the District Office soreang Bandung regency is still uniform and has not been adjusted to the potential, characteristics and needs of each sub-district. The purpose of this study is to find out, review and analyze about the implementation of the policy of partial government affairs from the regent to the camat in the Soreang District Office of Bandung Regency. In this study, the authors used van meter and van horn theory which mentions there are six indicators namely the size and purpose of policy, resources, communication between organizations and strengthening activities, rusteristic implementing agents, social, economic and political conditions and disposition implementators. This research is descriptive qualitative research using inductive analytical approaches using data collection methods in the form of interviews and observations with predefined source sources. From the research can be concluded that the delegation as the authority of the Regent to the Soreang Camat has been implemented. However, in its implementation has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced, namely communication, especially in aspects of consistency, resources, socio-economic and political conditions and disposition of implementors.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80245184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN (STUDI PADA TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN KEWENANGAN PUSAT DI SUMATERA BARAT)","authors":"N. Leni, Ida Widianingsih, S. Ismanto","doi":"10.24198/responsive.v4i3.35410","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.35410","url":null,"abstract":"Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir stakeholders dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat berdasarkan power dan interest. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Data yang diperoleh dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak stakeholders yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Berdasarkan analisa model grid menggunakan interest dan power diketahui bahwa BWSS V Padang, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, GP3A, dan P3A merupakan Players dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang menjadi Subjects adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, dan Dinas Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat. Kemudian, Context setters adalah Bappenas, Kementerian PUPR, dan Lembaga Donor Internasional (ADB dan IFAD). Selanjutnya, Crowd adalah para petani yang tidak tergabung dalam P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Setiap stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda dan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi antar stakeholder dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. The availability of water is closely related to supporting food security. Water is an important input for agricultural production (World Bank, 2020). This study aims to take an inventory of stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra based on power and interest. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected through interviews, observation, documentation, and a combination of the three. The data obtained in this study are primary and secondary data. The results show that there are many stakeholders involved in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra. Based on the grid model analysis using interest and power, it is known that BWSS V Padang, West Sumatra Provincial PSDA, GP3A, and P3A are players in water management for agriculture, the central authority of West Sumatra Province. While the subjects are the Irrigation Commission, Regency/City Agriculture Service, Regency/City Public Works Service, and West Sumatra Food and Horticulture Service. Then, Context setters are Bappenas, Ministry of PUPR, and International Donor Agencies (ADB and IFAD). Furthermore, Crowd are farmers who are not members of the WUA and people who do not have agricultural land. Each stakeholder has different interests and different influences from each other. Therefore, it is hoped that there will be collaboration between stakeholders","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91239699","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG","authors":"Yani Kusmiati, Deasy Silvya Sari, R. M. Dai","doi":"10.24198/responsive.v4i3.33166","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.33166","url":null,"abstract":"Pensiun merupakan Hak PegawaiaNegeriaSipil (PNS) sebagai tanggungan hari tua dan bantuan kebaikan kepada Pegawai Negeri yang telah mendedikasikan diri kepada negara. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 TentangaJuknis Pemberhentian PNS. PNS mendapat SK pensiun adalah salah satu adalah pakta tercatat andaikan PNS itu telah mendapatkan hanya untuk berhenti bekerja. Pemberhentianadan pemberianapensiun ditetapkanaoleh KepalaaBadan KepegawaianaNegara. Dana purnabakti merupakan bayaranaberupa uangatunjangan yangadidapat setiapabulan danakemudian diberikan kepada mantanapegawai negeriaatau karyawanayang sudahatidak dapatabekerja lagiaatau isteri/suamiadan anak-anaknyaakalau iaameninggal duniaasebagai tanggunganahari tuaadan balasajasa terhadapapegawai-pegawaiayang telahamendedikasikan dirinyaakepada negaraaselama beberapa tahun lamanya, aagar dapatamembantu penghidupanaselanjutnya sehinggaatidak terlantaraapabilaatidak mendapatkanapenghasilanalain. Dinas Kesehatan memproses usulan pensiun pegawai negri sipil pada tahun 2020 sebanyak 65 berkas PNS, usulan tersebut diusulkan kepada BKPSDM dan oleh BKPSDM di usulkan ke BKN untuk penerbitan Persetujuan Teknis dan proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun di terbitkan oleh BKPSDM Kab Bandung. Proses usulan pensiun yang diajukan oleh Dinas Kesheatan antara lain: Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Batas Usia Pensiun dan Pensiun Meninggal Dunia, SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh tunjangan hari tua cukup panjang, karena membutuhkan proses administrasi.Pension is the right of civil servants which is a guarantee of old age and as remuneration for civil servants who have devoted themselves to the state for years. Perka BKN No. 3 of 2020 concerning Technical Guidelines on Dismissal of civil servants. Every civil servant who retires will receive a pension decree as evidence in writing that the civil servant has received his pension rights. Termination and granting of pensions for Civil Servants shall be determined by the Head of the State Civil Service Agency. Pension Funds are income in the form of allowances received every month and given to former Civil Servants or employees who are no longer able to work or their wives (husbands) and children if they die as old age security and remuneration for civil servants who have devoted himself to the state for many years, in order to finance his next livelihood so as not to be neglected if he does not get other income. The Health Office processes 65 civil servant pension proposals in 2020, the proposal is proposed to BKPSDM and BKPSDM is proposed to BKN for the issuance of Pertek and the process of issuing a Pension Decree is published by BKPSDM Kab Bandung. The pension process proposals submitted by the Health Service include Pension on Own Request, Retirement Age Limit and Death Penalty, where the retirement process is a long process in the administrative process.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90351038","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020","authors":"Rusnadiah Rusnadiah, Widya Setiabudi Sumadinata, Deasy Silvya Sari","doi":"10.24198/responsive.v4i2.34735","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.34735","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberjalanan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang mulai berjalan sejak di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang menjadi fokus dan diringi dengan interpretasi yang akurat melalui wawancara yang mendalam. Model Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Edward III (1980). Model ini menggambarkan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dengan faktor-faktor yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik, namun DPMPTSP Kabupaten Bandung belum secara rutin dan langsung melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran perijinan juga dengan dinas terkait tentang kejelasan SOP. Ada pula jenis pelayanan pada aplikasi perijinan yang belum sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan pelayanan terpadu, yaitu cepat dan tepat belum dapat tercapai secara maksimal.   The main purpose of this research is to describe the implementation of the one-stop integrated service policy going at the Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in Bandung Regency which has been running since the enactment of Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 12 of 2016 Concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus. This research is based on a qualitative descriptive method, which describe the facts about the main problem and is accompanied by an accurate interpretation. The implementation model used in this research is the Edward III Model (1980). This model describes the implementation with factors consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this research indicate that the implementation of the one-stop integrated service policy in Bandung Regency has been well implemented. But DPMPTSP in Bandung Regency has not routinely and directly communicated for the licensing target group, also with the related agencies regarding the clarity of the standard operational. Moreover, there are also types of services in licensing application that are not in accordance with the needs, so that the purpose of integrated services, which are fast and precise, cannot be achieved optimally yet.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79036799","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bandung","authors":"Turiman Turiman, R. M. Dai, Deasy Silvya Sari","doi":"10.24198/responsive.v4i2.31923","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.31923","url":null,"abstract":"Penelitian ini Berjudul Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Di Puskesmas Katapang                                           Kabupaten Bandung. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tingginya SILPA dari BLUD Puskesmas Katapang, penumpukan pencairan dana BLUD di akhir tahun dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPK BLUD  di Puskesmas Katapang  Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur.Penelitian ini menggunakan teori implementasi Kebijakan Grindle dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation). Hasil penelitian ini adalah dilihat dari factor isi kebijakan BLUD dipuskesmas Katapang telah sesuai antara Teori dengan kebijakan BLUD yang berlaku dan kondisi dilapangan meskipun fleksibilitas keuangan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan dari factor lingkungan implementasi telah sesuai dengan kebijakan BLUD yang diterapkan dan keadaan dilapangan kecuali daya tanggap implementator dalam menghadapi permasalahan yang timbul seperti SILPA yang masih tinggi masih kurang. This research is entitled Implementation of Policy Implementation of Financial Management Pattern of Regional Public Service Agency (Ppk-Blud) at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This research was motivated by the high SILPA value of the BLUD Puskesmas Katapang, the accumulation of disbursement of BLUD funds at the end of the year and the declining value of the Community Satisfaction Index (IKM). The purpose of this study was to find out how the implementation of the PPK BLUD policy at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This study uses qualitative research, data collection is carried out by in-depth interviews, observations and literature studies. This research uses Grindle Policy implementation theory where the success of a policy implementation is influenced by Policy Content (Content of Policy) and Implementation Environment (Context of Implementation). The results of this study are seen from the factor that the content of the BLUD policy at Puskesmas  Katapang  is in accordance with the theory with the applicable BLUD policy and the conditions in the field although financial flexibility is still not optimally utilized. Meanwhile, from the environmental factors, the implementation has been in accordance with the applied BLUD policies and conditions in the field, except for the responsiveness of the implementer in dealing with problems that arise such as SILPA which is still high, which is still lacking.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81144437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018-2019","authors":"Y. Abdillah, Candradewini Candradewini, Mas Halimah","doi":"10.24198/responsive.v4i2.34762","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.34762","url":null,"abstract":"Ketentuan mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi sebanyak 11.5 miliar rupiah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 13.5 miliar rupiah di tahun 2019. Ditemukan indikasi masalah dalam implementasi kebijakan pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Hasil peneltian menunjukan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terkait laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari Rumah Sakit Umum Daerah belum tepat waktu, komitmen para pelaksana masih rendah, dan pengusulan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah belum dilakukan secara terperinci sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan maupun evaluasi penggunaan dana serta tidak adanya ruang khusus yang diberikan untuk menyampaikan gagasan atau masukan terkait pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. Provisions regarding the use of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund are contained in the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.07/2017. The Tobacco Excise Revenue Sharing Fund in the Bandung Regency Government received an allocation of 11.5 billion rupiah in 2018 and increased to 13.5 billion rupiah in 2019. There were indications of problems in the implementation of the policy guidelines for the management of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund at the Majalaya Regional General Hospital. The purpose of the study was to determine and analyze the Implementation of the Policy Implementation Guidelines for the Management of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds at the Majalaya Regional General Hospital, Bandung Regency. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. The results of the study show that the implementation of the policy for the management of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund at the Majalaya Regional General Hospital, Bandung Regency has not run optimally. This is evidenced by the fact that the report on the allocation of the use of funds has not been timely and the budget proposal has not been carried out in detail.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":" 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72378998","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG","authors":"Sylvia Aprillia, Mas Halimah, Widya Setiabudi Sumadinata","doi":"10.24198/responsive.v4i2.34745","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.34745","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional adalah bentuk langkah yang diambil pemerintah untuk membangun database nasional kependudukan yang ada di Indonesia, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu KTP saja sebagai identitas diri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975) yang menyebutkan ada enam indikator yang terdiri dari standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di  Kecamatan Majalalaya Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan e-ktp sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Majalaya dinaungi oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung sejak 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti pada aspek sumber daya, kurangnya kedisiplinan pegawai dan keterbatasan sarana dan prasarana dan juga kurangnya sosialisasi ke masyarakat yang tinggal di pedalaman. This research is about the implementation of E-KTP service policy in Majalaya District, Bandung Regency. The issuance of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No.26 of 2009 concerning the Implementation of National Identity Cards Based on the National Population Identification Number. E-KTP is a step taken by the government to build a national population database in Indonesia, so that each resident only needs one ID card as their identity. In this study, the author uses the theory of Van Meter and Van Horn which states that there are six indicators consisting of policy standards and targets, resources, communication, characteristics of implementing agencies, socio-economic and political environment and attitudes of implementers. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by collecting primary data and secondary data through interviews and observations, documentation and literature studies. In determining the informants, the researcher used purposive sampling technique. From the research, it can be conc","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"46 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87739269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN BANDUNG","authors":"S. Sukirman, Mas Halimah, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v4i2.34691","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.34691","url":null,"abstract":"Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)    yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Bandung dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"81 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84194673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}