IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberjalanan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang mulai berjalan sejak di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang menjadi fokus dan diringi dengan interpretasi yang akurat melalui wawancara yang mendalam. Model Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Edward III (1980). Model ini menggambarkan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dengan faktor-faktor yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik, namun DPMPTSP Kabupaten Bandung belum secara rutin dan langsung melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran perijinan juga dengan dinas terkait tentang kejelasan SOP. Ada pula jenis pelayanan pada aplikasi perijinan yang belum sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan pelayanan terpadu, yaitu cepat dan tepat belum dapat tercapai secara maksimal.   The main purpose of this research is to describe the implementation of the one-stop integrated service policy going at the Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in Bandung Regency which has been running since the enactment of Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 12 of 2016 Concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus. This research is based on a qualitative descriptive method, which describe the facts about the main problem and is accompanied by an accurate interpretation. The implementation model used in this research is the Edward III Model (1980). This model describes the implementation with factors consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this research indicate that the implementation of the one-stop integrated service policy in Bandung Regency has been well implemented. But DPMPTSP in Bandung Regency has not routinely and directly communicated for the licensing target group, also with the related agencies regarding the clarity of the standard operational. Moreover, there are also types of services in licensing application that are not in accordance with the needs, so that the purpose of integrated services, which are fast and precise, cannot be achieved optimally yet.