IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Abstract

Penelitian berlatarbelakangkan dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sehigga tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu  ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik  dan disposisi implementator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analitik induktif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya,  kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Research set from the delegation of some government affairs from the regent to the camat in the District Office soreang Bandung regency is still uniform and has not been adjusted to the potential, characteristics and needs of each sub-district. The purpose of this study is to find out, review and analyze about the implementation of the policy of partial government affairs from the regent to the camat in the Soreang District Office of Bandung Regency. In this study, the authors used van meter and van horn theory which mentions there are six indicators namely the size and purpose of policy, resources, communication between organizations and strengthening activities, rusteristic implementing agents, social, economic and political conditions and disposition implementators. This research is descriptive qualitative research using inductive analytical approaches using data collection methods in the form of interviews and observations with predefined source sources. From the research can be concluded that the delegation as the authority of the Regent to the Soreang Camat has been implemented. However, in its implementation has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced, namely communication, especially in aspects of consistency, resources, socio-economic and political conditions and disposition of implementors.