The Responsive community : rights and responsibilities最新文献

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN KTP EL DI KABUPATEN BANDUNG","authors":"Hery Herawan, .. Candradewini, R. M. Dai","doi":"10.24198/responsive.v4i1.33278","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.33278","url":null,"abstract":"Makna utama dari pelayanan publik selalu dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Untuk mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) di wilayah Kabupaten Bandung diperlukan Rumusan Kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan supaya diperoleh kebijakan yang paling tepat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengacu kepada Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III (1980). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan KTP el sudah berjalan, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Melalui 4 variabel pada model Edward III hasilnya menunjukkan bahwa Disduk Capil Kabupaten Bandung memenuhi 1 variabel yakni Faktor Disposisi, sedangkan Faktor lainnya seperti komunikasi, sumberdaya dan struktur organisasi menemui kendala yang bisa mengambat implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan KTP el. Dari faktor penghambat tersebut diperoleh Kebijakan yang paling tepat untuk di implementasikan adalah pembangunan sistem pelayanan Adminduk dan catatan sipil berbasis aplikasi Website / aplikasi android. Main meaning of public service is always associated with activities carried out by the authorized agency in providing assistance and convenience to the community. This public service is becoming increasingly important, because it is in direct contact with many people, who have a variety of interests and goals. To optimize Population Administration Services for Making Electronic Identity Cards (KTP el) in the Bandung Regency area, a Policy Formulation is needed by considering the factors that hinder policy implementation in order to obtain the most appropriate policy. The method used is a qualitative approach with reference to the policy implementation model developed by Edward III (1980). The results of study can be concluded that, implementation of population administration service policies has been running, but there are still some obstacles that must be faced. Through the 4 variables in the Edward III model, it is found that Department of Population and Civil Registry of Bandung Regency fulfills 1 variable, namely the Disposition Factor, while other factors such as communication, resources and organizational structure encountered obstacles that could hinder the implementation of population administration service policies. From these inhibiting factors, the most appropriate policy to be implemented is the development of the administrative service system and civil registration based on the Website / Android application.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90544205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG","authors":"Eka Purbaseta, M. Alexandri, Mas Halimah","doi":"10.24198/responsive.v4i1.34761","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34761","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandug. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketertarikan penulis mengenai Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, yang mana peraturan tersebut diterbitkan dengan latar belakang pemberian tambahan penghasilan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin kerja pegawai, namum masih ada sebagian pegawai yang belum dapat melakukan tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung belum bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung belum optimal karena belum terpenuhinya variabel-variabel dalam implementasi kebijakan.  This research is entitled Implementation of Policy on Giving Additional Employee Income at Majalaya District Office, Bandug Regency. This research is motivated by the author's interest regarding the implementation of the Bandung Regent Regulation Number Bandung Regent Regulation Number 33 of 2020 concerning the Second Amendment to the Bandung Regent's Regulation Number 12 of 2020 and the Bandung Regent's Regulation Number 92 of 2019 concerning Additional Income for State Civil Apparatus in the Bandung Regency Government. , which the regulation was issued with the background of providing additional employee income which aims to improve employee performance and work discipline, but there are still some employees who have not been able to carry out this goal. In this study, the author uses the theory of George C. Edward III's model which consists of communication, policy resources, disposition or attitude of implementers, and bureaucratic structure. The method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques carried out by collecting primary and secondary data through interviews and observations, for secondary data obtained from official documents, in the form of activity reports and applicable laws and regulations. The results showed that the implementation of the Policy for Providing Additional Employee Income at the Majalaya Distr","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84093602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG","authors":"Asep Suryadi, Budiman Rusli, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v4i1.34563","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34563","url":null,"abstract":"Pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perokonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa-desa jika dikelola dengan baik juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar termasuk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Namun, yang terjadi pemanfaatan Dana Desa khususnya untuk Bumdes di Kabupaten Bandung belum cukup memuaskan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, dalam acara Rapat di Kantor DPMD Kabupaten Bandung, 30 Maret 2019 menyatakan bahwa di Kabupaten Bandung dari 270 desa hanya ada satu BUMDes yang pengelolaannya baik yaitu BUMDes Niagara, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat impelementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. Guna menjawab pertanyaan makan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setelah data-data penelitian berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik interaktif model. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa, secara teknik implementasi kebijakan BUMDes dalam aspek pembentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk karena secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ada di peraturan yang berlaku. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan BUMDes diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya berupa modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial masyarakat dan disposisi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah sumber daya manusia, kondisi politik dan ekonomi, serta karakter agen pelaksana.Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan BUMDes di kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berdasarkan aspek teknis sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi.  The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. If managed properly, the existence of BUMDes in villages can also contribute to increasing Village Original Income (PADes), which is large, including in the Pameungpeuk District area. However, what has happened is that the use of Village Funds, especially for Bumdes in Bandung Regency, has not been satisfactory. This is in accordance with the presentation of the Head of the Bandung Regency Village Community Empowerment Service (DPMD), in an event at the Ba","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73090225","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL TIPE C DI BANJARAN KABUPATEN BANDUNG IMPLEMENTATION OF TYPE C TERMINAL MANAGEMENT POLICY IN BANJARAN BANDUNG REGENCY (Studi Kasus di Terminal Banjaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung)","authors":"D. Mulyadi, Heru Nurasa, Mas Halimah","doi":"10.24198/responsive.v4i1.32245","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.32245","url":null,"abstract":"Pelaksanaan penyelenggaraan pengolaan terminal type c di kabupaten studi kasus di terminal banjaran berdasarkan observasi dilapangan bahwa pelaksanaan di terminal banjaran dinas perhubungan kabupaten bandung  masih banyak kendala kendala dilapangan, banyaknya kendaraan angkutan umum yang belum mematuhi dan masih banyak pelanggaran yang ada dilapangan, jika diamati semrawutnya terminal diakibatkan kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan, masih banyak yang kurang kesadarannya masyarakat yang belum mematuhi arti pentingnya terminal bagi keselamatan. Berdasarkan fenomena tersebut, Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui  implementasi kebijakan pengelolaan terminal type c di banjaran  yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori implementasi kebijakan. Sesuai dengan karakteristik penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan studi metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, adapun pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan pengolahan literatur, dokumen, perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi data hasil wawancara serta membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.  The implementation of the type c terminal management in the case study district at the Banjaran terminal is based on field observations that the implementation at the banjaan terminal of the Bandung Regency transportation service there are still many obstacles in the field, the number of public transportation vehicles that have not complied with and there are still many violations in the field, if we observe the chaos terminal is caused by a lack of awareness and human resources in the environment, there is still a lot of public awareness that does not comply with the importance of terminals for safety.Based on this phenomenon, the purpose of this study is to analyze and determine the implementation of the type c terminal management policy in Banjaran by the Bandung Regency Transportation Agency. The theory used as a research guide is the theory of policy implementation. In accordance with the characteristics of the research, this research approach uses qualitative research methods with descriptive design, while data collection is carried out in the form of library research and field studies such as observations and interviews. Meanwhile, secondary data collection is carried out by processing literature, documents, legislation and the results of previous research. The data analysis used was triangulation of interview data and comparing interviews with the contents of related documents.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80196182","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG","authors":"Adriansyah Adriansyah, M. Alexandri, Mas Halimah","doi":"10.24198/responsive.v4i1.34108","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34108","url":null,"abstract":"Kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam proses penyusunan perencanaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa, jadwal pengadaan barang dan jasa dan anggaran pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan belum dipahami sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal, ini terkait dengan masih ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang belum memiliki sertifikasi, pejabat pengadaan tidak berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negri Sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan barang dan jasa merupakan tugas tambahan, dimana porsi pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan. Perlunya adanya peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen melalui bimbingan teknis dalam kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. The planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung District Health Office has not been fully understood by the Commitment Making Officials. The purpose of this study was to determine the implementation of planning policies for the procurement of goods and services of the Bandung District Health Office. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung Regency Health Office has not run optimally, this is related to there are still some Commitment Making Officials who do not have certification, procurement officials do not focus on the procurement of government goods and services, but on their main duties and responsibilities as Civil Servants. In other words, the task of procuring goods and services is an additional task, where the portion of responsibility cannot be optimized. It is necessary to increase the competence of Commitment Making Officials through technical guidance in planning policies for the procurement of government goods and services. ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"41 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81743399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Fungsi Puskesmas Selama Pandemi Covid 19 Di Puskesmas Margahayu Selatan Kabupaten Bandung","authors":"Yulianti Hasanah, R. M. Dai, Deasy Silvya Sari","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V3I4.33339","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V3I4.33339","url":null,"abstract":"Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menggambarkan suatu pelayanan publik yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan memiliki peranan yang penting dalam Sistem Kesehatan Nasional. Dalam mendukung Pembangunan di bidang kesehatan, Puskesmas mempunyai peran melaksanakan kebijakan. di bidang  Kesehatan. Diamanahkan bahwa untuk melaksanakan  tugasnya dalam pembangunan kesehatan, Puskesmas mempunyai peran melaksanakan  Upaya. Kesehatan .Masyarakat. (UKM)  dan Upaya .Kesehatan. Perorangan  (UKP). Adapun kebijakan yang mengatur tentang Puskesmas adalah  Peraturan Menteri Kesehatan no 43 th 2019.  Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan fungsi Puskesmas selama pandemi Covid 19 dengan lokus Puskesmas Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang dilakukan yaitu mix methode dengan perhitungan sampel berdasarkan metode Slovin dilakukan penyebarluasan kuesioner kepada masyarakat sebagai penerima manfaat sedangkan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam kepada stakeholders. Penulis menemukan bahwa Puskesmas Margahayu Selatan telah menjalankan fungsi Puskesmas sebagaimana amanah Peraturan Menteri Kesehatan no. 43 tahun 2019, yakni fungsi sebagai Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Diperlukan Strategi khusus untuk tetap menjaga kualitas pelayanan di Puskesmas untuk diperoleh capaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Penilaian Kinerja.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"127 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84885400","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PEMBUATAN IMB DI KECAMATAN CIMENYAN","authors":"Oneng Ruskasih, Deasy Silvya Sari, R. M. Dai","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V3I4.30630","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V3I4.30630","url":null,"abstract":"Implementasi kebijakan pengendalian Kawasan Bandung Utara disingkat (KBU) dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan disingkat (IMB) belum terlaksana secara menyeluruh. Masih banyak warga belum mempunyai IMB di Kecamatan Cimenyan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan memahami secara mendalam tentang  implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 yaitu tentang Pedoman  Pengendalian KBU. Metode implementasi kebijakan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumetasi dan observasi. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian KBU dalam pembuatan IMB di Kecamatan Cimenyan. Pemerintah Kabupaten perlu melaksanakan beberapa tindakan dalam pengendalian pembuatan IMB di Kecamatan Cimenyan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia, penyediaan anggaran dan kerjasama antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Implementasi kebijakan akan terlaksana apabila sosialisasi tentang IMB secara menyeluruh. Faktor penyebab kesulitan warga karena perizinan harus melalui Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan waktu yang cukup lama dalam pembuatan IMB. Akan lebih baik jika aturan pembuatan IMB dipermudah khusus pemohon IMB yang luas lahannya terbatas, melalui aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.  The implementation of the control policy for the abbreviated North Bandung Area (KBU) in making the abbreviated Building Permit (IMB) has not been implemented comprehensively. There are still many residents who do not have an IMB in Cimenyan District. The purpose of the research is to find out, examine, analyze and understand in depth about the implementation of the West Java Provincial Government's policy Number 2 of 2016 which is about the KBU Control Guidelines. The policy implementation method uses a qualitative approach through interviews, documentation and observation. How is the implementation of KBU control policies in making IMB in Cimenyan District. The district government needs to carry out several actions in controlling the manufacture of IMB in Cimenyan District. The steps that can be taken are optimizing the performance of human resources, providing budget and cooperation between the government, the private sector and the community. Policy implementation will be carried out if there is a thorough socialization of the IMB. The factor that causes difficulties for residents is that licensing must go through the Provincial Government, resulting in a long time in making the IMB. It would be better if the rules for making IMBs were made easier, especially for IMB applicants with limited land area, through regulations issued by the Regency Government or Provincial Government.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"77 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83569678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implikasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok","authors":"Siti Noviyanti, Candradewini Candradewini, Ratna Meisa Dai","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V3I4.34264","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V3I4.34264","url":null,"abstract":"Kajian ini bertujuan untuk membahas implikasi dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali. Dengan spesifik, penelitian ini akan menganalisa rasionalisasi perokok aktif yang secara menerus melakukan kegiatan merokok walaupun terdapat aturan yang tertulis terkait KTR telah dipajang di berbagai tempat di lingkungan Rancabali, Kabupaten Bandung. Metode yang dipilih penulis ialah kualitatif deskriptif, melalui teknik studi data dan studi kasus sebagai dasar penulisan. Kawasan Tanpa Merokok merupakan aturan yang diberlakukan sejak tahun 2012 dengan tujuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang berstatus perokok pasif di mana mereka cenderung menjadi korban paparan asap dari perokok aktif. Sebagaimana hasil beberapa penelitian sebelumnya yang mana perokok pasif akan menanggung ancaman berbahaya terhadap kesehatan daripada perokok aktif karena tidak hanya mengandung unsur tar atau nikotin, asap rokok yang terhirup juga bercampur dengan karbon dioksida. Adapun bagian dari masyarakat yang secara khusus perlu dilindungi adalah wanita, khususnya perempuan hamil, anak-anak, dan lansia. Batasan dalam tulisan ini ialah implikasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"285 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77880725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSKESMAS KOPO KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG","authors":"Enceng Sakti Alamsyah, R. M. Dai, Deasy Silvya Sari","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V3I3.31925","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V3I3.31925","url":null,"abstract":"Keberadaan kebijakan tentang BPJS Kesehatan, idealnya, membawa perubahan positif untuk kesehatan masyarakat. Bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, implementasi Kebijakan tentang BPJS merupakan hal yang urgen. Artikel ini bertujuan menelaah implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kopo, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah model Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.Penulis menemukan bahwa Puskesmas Kopo telah menjalankan implementasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Puskesmas Kopo memiliki tenaga Kesehatan yang memahami tujuan kebijakan BPJS Kesehatan sehingga mereka patuh terhadap klausa-klausa kebijakan yang ada. Mereka juga mumpuni menangani kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan tingkat I dengan kecenderungan sikap yang antusias dalam mengimplementasikan kebijakan BPJS Kesehatan. Puskesmas Kopo melakukan hubungan yang intens dengan Kantor BPJS dalam implementasi kebijakan BPJS. Dari aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kopo memiliki tingkat kepeduliaan terhadap program BPJS Kesehatan. kepedulian ini muncul dari kesadaran dan realita bahwa program BPJS Kesehatan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tanpa membedakan dari jenis-jenis profesi. Meski demikian, keberadaan pimpinan yang mampu mengontrol koordinasi antar unit sangat diperlukan karena implementasi kebijakan ini melibatkan banyak unit serta kendala-kendala teknis di lapangan kerap terjadi.  Ideally, the existence of a policy on BPJS Kesehatan will bring positive changes to public health. For the Community Health Center (Puskesmas) as a first-level health facility, the implementation of the BPJS Policy is urgent. This article aims to examine the implementation of the BPJS Health policy at the Kopo Community Health Center, Kutawaringin District, Bandung Regency. The theory used is the Van Metter and Van Horn model. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection includes documentation study, observation, and interviews. The author found that the Kopo Health Center had implemented the Health Social Security Administration (BPJS) policy. Kopo Puskesmas have health personnel who understand the objectives of BPJS Health policies so that they comply with existing policy clauses. They are also capable of handling cases that are the responsibility of level I health facilities with a tendency to be enthusiastic in implementing BPJS Health policies. The Kopo Puskesmas maintains an intense relationship with the BPJS office in implementing BPJS policies. From the aspects of the economic, social and political environme","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90607544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NILAI PENAWARAN DI BAWAH 80 % TERHADAP KUALITAS PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANDUNG","authors":"Asep Subrata, Mas Halimah, M. Alexandri","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V3I3.31859","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V3I3.31859","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari implementasi kebijakan nilai penawaran di bawah 80 % terhadap kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat asosiatif kausal yaitu menggambarkan pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) dengan menggunakan analisis statistik uji-t, dan uji-f. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling sebanyak 48 responden terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan jasa konstruksi. Hasil temuan menunjukan  bahwa implementasi kebijakan dari segi organisasi, interpretasi, dan penerapan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif, artinya kalaupun implementasi kebijakannya diperbaiki, dan dimensi variabel dari organisasi ditingkatkan, interpretasinya diperbaiki, dan penerapannya diperbaiki maka akan mempengaruhi kualitas pekerjaan konstruksi menjadi lebih baik. Dimana besaran peresentase nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) diperoleh sebesar 87,7 % sedangkan sisanya sebesar (1-R2) =12,3 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, dengan besaran pengaruh dari masing–masing variabel untuk organisasi 18,4 %, interpretasi 46,6 %, dan penerapan 23,5 %. The purpose of this study as to determine the effect of the implementation of the bid value policy below 80 % 0n the quality of construction work in Bandung Regency. The method used in this study uses descriptive analysis techniques that are causal associative, which describes the effect of the independent variable on the dependent variable using statistical analysis t-test and f-test. The sample in this study used a probability sampling technique to the Commitment Making Officer (PPK) of construction service activities. The findings show that the implementation of policies in term of organization, interpretation, and application has a significant effect in a positive direction, meaning that even if the policy implementation is improved, and the variable dimensions of the organization are improved, the interpretation is improved, and the application is improved, it will affect the quality of construction ork for the better. Where the percentage value of the coefficient of determination (Adjusted R-Square) is obtained at 87,7% while the remaining (1-R2)=12,3% is explained by other causes outside the model, with the magnitude of the influence of each variable for the organization 18,4%, interpretation 46,6%, and application 23,5%.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"89 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74994451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}