IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam proses penyusunan perencanaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa, jadwal pengadaan barang dan jasa dan anggaran pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan belum dipahami sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal, ini terkait dengan masih ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang belum memiliki sertifikasi, pejabat pengadaan tidak berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negri Sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan barang dan jasa merupakan tugas tambahan, dimana porsi pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan. Perlunya adanya peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen melalui bimbingan teknis dalam kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. The planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung District Health Office has not been fully understood by the Commitment Making Officials. The purpose of this study was to determine the implementation of planning policies for the procurement of goods and services of the Bandung District Health Office. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung Regency Health Office has not run optimally, this is related to there are still some Commitment Making Officials who do not have certification, procurement officials do not focus on the procurement of government goods and services, but on their main duties and responsibilities as Civil Servants. In other words, the task of procuring goods and services is an additional task, where the portion of responsibility cannot be optimized. It is necessary to increase the competence of Commitment Making Officials through technical guidance in planning policies for the procurement of government goods and services.