The Responsive community : rights and responsibilities最新文献

筛选
英文 中文
Employee Empowerment, Psycological Contract, Employee Engagement di Universitas di Indonesia 员工授权,心理契约,员工敬业度,印尼大学
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20678
M. Alexandri, N. Kostini, E. Maulina
{"title":"Employee Empowerment, Psycological Contract, Employee Engagement di Universitas di Indonesia","authors":"M. Alexandri, N. Kostini, E. Maulina","doi":"10.24198/responsive.v1i2.20678","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20678","url":null,"abstract":"Some of the problems faced by lecturers in higher education are the lack of time for research because of teaching. Another problem is: a career as a lecturer is an endpoint or basis for a career elsewhere? The question is that the position of lecturer or being a Professor is still something interesting, prestigious, or not? Padjadjaran University is the number 6 Best University in Indonesia in QS World version in 2018. The number of lectuJrers is 1780 Lecturers. The purpose of this research is to find out Employee Empowerment, Psychological Contract and Employee Engagement at Padjadjaran University. The unit of analysis is 65 Permanent Lecturers at Padjadjaran University. The results of this study found that the effect of Employee Empowerment, Psycological Contract on Employee Engagement was only 15%. This indicates that the Padjadjaran University Lecturer does not yet have a strong Empowerment and Psychological Contract to produce a strong attachment to the University.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82365322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
ANALISIS PERATURAN MENTERI NO 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENURUT TEORI THE MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS E. F. HARRISON
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20675
Mochammad Galuh Fauzi, Elisa Susanti, Budiman Rusli
{"title":"ANALISIS PERATURAN MENTERI NO 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENURUT TEORI THE MANAGERIAL DECISION-MAKING PROCESS E. F. HARRISON","authors":"Mochammad Galuh Fauzi, Elisa Susanti, Budiman Rusli","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20675","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20675","url":null,"abstract":"Terdapat tiga permasalahan transportasi di Indonesia. Pertama, Kecelakaan Lalu Lintas. Kedua, Kemacetan dan ketiga adalah kurangnya Fasilitas Transportasi. Ketiga permasalahan transportasi ini direspon oleh generasi muda milenial dengan menghadirkan layanan jasa tranportasi online. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki banyak pilihan dan memberikan kenyamanan dan kepastian tarif pada masyarakat. Namun disisi lain, hal itu juga menimbulkan gesekan di masyarakat antara penyedia jasa transportasi onlie dan konvensional.  Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan metode lapangan berupa observasi dan studi kepustakaan. Keempat, data yang dikumpulkannya berupa kata-kata dan literatur baik dari media online ataupun elektronik.  Sesuai dengan fokus penelitian, maka jenis paper adalah deskriptif – analitif kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis Permen No. 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.  Menurut  teori E.F Harison “The managerial decision-making process” proses pengambilan kebijakan terdapat lima tahapan yaitu : (1) Menetapkan tujuan organisasi/manajemen; (2) Mencari alternatif-alternatif; (3) Membandingkan dan mengevaluasi alternatif; (4) Memilih alternatif; (5) Mengimplementasikan keputusan; (5) Tindak lanjut dan pengawasan. Oleh sebab itu penerbitan Permen no 108 tahun 2017 harus dikaji dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Pada dasarnya, aturan angkutan sewa online dalam PM 108 Tahun 2017 sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi. Sebaliknya, dengan peraturan ini, angkutan sewa online yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi telah diakomodir agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.    ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74024679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NON-PERIZINAN DI UKUR DARI KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 通过使用公共满意指数来衡量社区满意度的统一服务的实施
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20674
Lia Melanie Ginting, Elisa Susanti, Asep Sumaryana
{"title":"IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NON-PERIZINAN DI UKUR DARI KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT","authors":"Lia Melanie Ginting, Elisa Susanti, Asep Sumaryana","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20674","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20674","url":null,"abstract":"Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu wujud dari keinginan pemerintah untuk merubah kinerja pelayanan yang selama ini tidak memberikan layanan yang prima. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan layanan non-perizinan. Penelitian ini menggunakan metode SMS (System Mapping Study) dan SLR (System Literatur Review) untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan pada Peraturan Kemenpan R&B No 25 Tahun 2004, tentang  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).  One Stop Integrated Service as a form of the government's desire to change the service performance that has not provided excellent service. One Stop Integrated Service in the Integrated Service Unit of the Ministry of Education and Culture is a one-stop integrated service that provides non-licensing services. This research uses the method of SMS (System Mapping Study) and SLR (System Literature Review) to know Satisfaction of Society by using Satisfaction Index of Community based on Regulation of Kemenpan R & B No. 25 Year 2004, about Satisfaction Index (IKM).","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"36 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91292009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI PT FREEPORT INDONESIA 分析印尼PT FREEPORT的重要目标安全政策
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20673
Hasan Namudat, N. Karlina, Budiman Rusli
{"title":"ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI PT FREEPORT INDONESIA","authors":"Hasan Namudat, N. Karlina, Budiman Rusli","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20673","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20673","url":null,"abstract":"Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Menyadari dampak gangguan keamanan obyek vital nasional bersifat nasional maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan pengamanan objek vital nasional dan melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.  Today the issue of security and order is increasingly strategic, this can be seen from the dimensions of threats and disruptions to security and order from time to time increasingly developing with a variety of risks and impacts. Recognizing the impact of national vital object security disturbances on the national nature, the government issued Presidential Decree No. 63 of 2004 which authorized the Republic of Indonesia Police to carry out safeguards on national vital objects and periodically audited the security system of national vital objects. However, until now the response to the security of national vital objects has not yet been developed, a system of coordination that includes the roles and duties of each stakeholder. Even though the coordination system is needed so that the handling of security disturbances of national vital objects can be done quickly and effectively so as to minimize the security impacts that they cause. Keywords ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85063540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEBERADAAN PERWAKILAN WILAYAH ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP) DALAM PERSPEKTIF KONTRAK SOSIAL DAN DALAM PERSPEKTIF REPRESENTASI DI PROVINSI PAPUA 在巴布亚省代表委员会(DPRP)中,在社会契约和代表权的角度来看,当地部落代表的存在
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2019-02-01 DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20676
Nelwan Ronsumbre, Mohammad Benny
{"title":"KEBERADAAN PERWAKILAN WILAYAH ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP) DALAM PERSPEKTIF KONTRAK SOSIAL DAN DALAM PERSPEKTIF REPRESENTASI DI PROVINSI PAPUA","authors":"Nelwan Ronsumbre, Mohammad Benny","doi":"10.24198/responsive.v1i2.20676","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20676","url":null,"abstract":"UU Otonomi khusus Papua yang diatur melalui UU No.21 Tahun 2001 telah memberikan kekhususan bagi Provinsi Papua untuk membentuk Dewan Perwakilan Wilayah Adat (DPWA) dalam kelembagaan legislatif daerah. Unsur keanggotaan DPWA adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua yang terdiri atas 5 (lima) wilayah adat yang ditentukan berdasarkan kedekatan geografis dan kesamaan rumpun suku bangsa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan fenomena keberadaan anggota perwakilan wilayah adat (DPWA) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam perspektif kontrak sosial menurut Thomas Hobes, John Locke dan J.J. Rousseau dan dalam perspektif representasi menurut Stuart Hall (2009). Artikel ini dikaji dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara, dari dokumen, jurnal, literature maupun sumber online yang relevan dengan objek yang diteliti. Temuan dari kajian ini adalah dijelaskan bahwa antara dewan adat, dewan perwakilan wilayah adat dan masyarakat adat sebagai tiga elemen yang  melakuan perjanjian kontrak sosial. Kontrak sosial yang dilakukan sifatnya tidak tertulis (unwritten contract) sehingga legitimasi dan eksistensinya tidak kuat. Representasi keanggotaan dewan adat sudah memenuhi kriteria secara teoritik yaitu berasal dari masyarakat adat, berbicara atas masyarakat adat dan berdiri di depan masyarakat adat. Penelitian ini selanjutnya merekomendasikan perlunya membuat kontrak secara tertulis (written contract) sehingga dokumen itu mengikat setiap elemen yang melakukan perjanjian. Pada sisi lain, perlu menyesuaikan waktu seleksi anggota dewan dengan periode jabatan lembaga legislatif daerah (DPRP).  .The special autonomous right of Papua as regulated in the Law No. 21/2011 has given  particular rights to the region for establishing the Cultural Region Representative (DPWA) in the local legislative body. The composition of DPWA consists of the cultural community consisting of five cultural regions which are based on the proximity of geographical area and groups of tribes. The purpose of this article is to explain the phenomenon of the existence of the Dewan Adat (representative of local indigenous tribe) within the in the Papuan People's Representative Council (DPRP) in the perspective of social contracts according to Thomas Hobes, John Locke and J.J. Rousseau as well as in the perspective of representation proposed by Stuart Hall (2009). The purpose of this article is to explain the phenomenon of the existence of the Dewan Adat within the DPRP in the perspective of social contracts according to Thomas Hobes, John Locke and J.J. Rousseau and in the perspective of representation according to Stuart Hall (2009). This article is reviewed and analyzed by using qualitative methods where data is obtained through interviews, documents, journals, literature and online sources those are relevant to the object of the study. The findings of this study are explained that among the adat council, the rep","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"41 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79306407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
KAPASITAS ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA ORGANIZATIONAL CAPACITY IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION MADRASAH IN INDONESIA
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2018-10-24 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19094
Ningrum Fauziah Yusuf, S. Ningrum, Sawitri Budi Utami
{"title":"KAPASITAS ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA ORGANIZATIONAL CAPACITY IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION MADRASAH IN INDONESIA","authors":"Ningrum Fauziah Yusuf, S. Ningrum, Sawitri Budi Utami","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19094","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19094","url":null,"abstract":"ABSTRAKSalah satu faktor rendahnya mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung disebabkan karena kapasitas organisasi Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama belum maksimal. Penelitian  ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas organisasi Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung. Aspek yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini ialah (1) personnel (sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program dan manajemen proses), dan (5) networking and linkages (jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain).  ABSTRACTOne of the factors of poor quality of Madrasah Ibtidaiyah education in Bandung Regency is due to the organizational capacity of the Ministry of Religion of Bandung Regency in performing its duties in order to improve the quality of religious education has not been maximized. This study aims to see what factors affect the organizational capacity of the Ministry of Religion in improving the quality of Madrasah Ibtidaiyah education in Bandung regency. The aspects used in this descriptive qualitative research are (1) personnel, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) networking and linkages. ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85326832","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
IMSTeP : Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia IMSTeP:印尼海洋科技园区实施者asi Kebijakan模型Van Meter Dan Van Horn Di印度尼西亚
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2018-10-24 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19098
Riki Kurniawan, M. Alexandri, Heru Nurasa
{"title":"IMSTeP : Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia","authors":"Riki Kurniawan, M. Alexandri, Heru Nurasa","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19098","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19098","url":null,"abstract":"Abstract The marine resources are waiting for the nation's explorer. Government support and past glory should be a giant step to develop real marine sector support programs. The nations assets supporting facilities and infrastructure of maritime science and technology sector is important to be considered for the efficiency of cost and expenditure of state and the progress of science and technology in the field of Marine.Pra feasibility that has been done, after the formation of Team Work  and the support from  central government collaboration across Ministries and Research Institutions, also supported by government readiness areas within the development of the Indonesia Marine Science and Technology Center (IMSTeP) should be a solid and well-maintained cooperation. The policy issued by the government is required to be able to cover every progress. However whether the policy can be implemented well operationally and substansinya or still need support derivative policies or other bureaucratic obstacles that need to be anticipated to accelerate the progress of this national program so that we soon become Master in his own country in the inner sector in particular ,,,, JalesvevaJayamahe. Abstrak Sumberdaya kelautan yang berlimpah menunggu para explorer anak bangsa untuk bergerak. Dukungan Pemerintah dan kejayaan masa lalu seharusnya menjadi cermin untuk mengembangkan program riil pendukung sektor kelautan khususnya. Aset pendukung sarana dan prasarana iptek sektor kelautan penting untuk diperhatikan demi efisiensi cost dan pengeluaran negara serta kemajuan Iptek di bidang Kelautan.Pra feasibility yang sudah dilakukan, setelah pembentukan Tim Pokja serta dukungan kolaborasi pemerintah pusat lintas Kementerian dan Lembaga Penelitian, di dukung oleh kesiapan pemerintah daerah didalam pengembangan Pusat Iptek Kelautan (IMSTeP) harus menjadi satu kerjasama yang solid dan terpelihara. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dituntut mampu memayungi setiap progress kemajuannya.Namun apakah kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik secara operasional dan substansinya atau masih perlukah dukungan kebijakan turunannya atau kendala birokrasi lain yang perlu segera di antisipasi untuk mempercepat progress progam nasional ini sehingga dengan segera kita menjadi Tuan di Negeri Sendiri di sektor keluatan khususnya,,,, JalesvevaJayamahe.  ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"83 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86512707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 5
KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBN (DANA DESA) DI INDONESIA MASA REFORMASI 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana Desa) 1999-2015年改革期间的APBN(村收入政策)(基于APBN/村基金的农村收入政策变化研究)
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2018-10-24 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19096
R. Andari
{"title":"KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBN (DANA DESA) DI INDONESIA MASA REFORMASI 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana Desa)","authors":"R. Andari","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19096","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19096","url":null,"abstract":"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana (isi dan proses) dan mengapa perubahan kebijakan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN (Dana Desa) pada masa Reformasi (1999-2015) terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara semi terstuktur, teknik analisis data melalui teknik análisis isi dan teknik analisis interaktif, dan validitas data melalui strategi triangulasi dengan sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN pada masa Reformasi (1999-2015) terjadi pada tingkat perubahan ketiga (perubahan paradigma kebijakan) dari rezim pemerintahan Presiden B.J Habibie dan Presiden Megawati Soekarno Putri melalui konsep bantuan pemerintah dari APBN dengan asas desentralisasi dan keanekaragaman ke rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan konsep alokasi 10% dari APBN dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Alasan perubahan kebijakan tersebut antara lain karena adanya: (1) perubahan ide dan kepentingan dari rezim pemerintahan yang berkuasa, (2) peran lembaga pemerintah yaitu Kementrian Dalam Negeri dan DPR sebagai arena instrumen kebijakan, (3) peran individu yaitu Menteri Dalam Negeri, Ketua Panitia Khusus RUU Desa, Ketua Panitia Kerja RUU Desa, dan para staf ahli dari luar DPR sebagai agen utama perubahan kebijakan dan (4) waktu (periode) kejadian mulai dari masa awal reformasi (tahun 1999) hingga tahun 2014 sebagai elemen kunci proses perubahan kebijakan.  ABSTRACT This study aims to examine how (contents and processes) and why to change the village income policy sourced from the APBN allocation (at the Reform Fund) during the Reformation (1999-2015). The research method used is qualitative approach and descriptive research type with data technique and semi structured study, data analysis technique through content analysis and interactive analysis, and data validity through triangulation strategy with data source. The result of the research indicates that the change of village income policy which comes from the allocation of APBN during the Reformation period (1999-2015) occurred at the third level of change (change of policy paradigm) from the government regime of President BJ Habibie and President Megawati Soekarno Putri through the concept of government assistance from APBN with the principle of decentralization and diversity to the government regime of President Susilo Bambang Yudhoyono with the concept of allocation of 10% of APBN with the principle of recognition and subsidiarity. The reasons for this policy change are: (1) change of ideas and interests of the ruling government regime, (2) the role of government institutions, namely the Ministry of Home Affairs and the House of Representatives as the policy instrument arena, (3) the individual roles of the Minister of Home Affairs, The Special Committee of the","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"140 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79953521","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PANGENAN, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2018-10-24 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19097
N. A. Deliarnoor, R. Buchari, Liiklai K. Felfina
{"title":"EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PANGENAN, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT","authors":"N. A. Deliarnoor, R. Buchari, Liiklai K. Felfina","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19097","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19097","url":null,"abstract":"ABSTRACTThe issue of salt production in Indonesia and to fulfill the increasing demand of salt every year through salt import, is the basis of the study. To increase productivity and quality, and the welfare of salt formers, Indonesian government has intervened through enactment of People Salt Business Empowerment Program (PUGAR) in 2011. Even with implementation of the program, problems of national salt still continue, hence there is a need to evaluate the program. The title of the study is Evaluation of PUGAR Program in Pangenan Sub-district, Cirebon District, West Java.The methodology in this study used qualitative hybrid approach, with primary data collection from direct interviews, field observation and secondary data from documents and literature on PUGAR. Evaluation of PUGAR program used evaluation goal-based and logic model, and used William Dunn’s evaluation criteria of effectiveness, efficiency, responsiveness and appropriateness as evaluation tool. The study result shows that evaluation of PUGAR program in Pangenen Sub-district, Cirebon District has been implemented in accordance to the applied standard and guidelines, but it has not met the aspect of effectiveness in its organization and forming of people salt , efficiency of Community Direct Aid  (BLM) policy to help salt farmers, responsiveness in the use of technology and appropriateness to the policies on Spatial Planning of Cirebon District and on salt import, Further in-depth study on the program is still needed.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84257280","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Smelter : Inkonsistensi Kebijakan , Kendala dan Dampak di Indonesia 斯梅尔特:政策不一致、限制和影响在印度尼西亚
The Responsive community : rights and responsibilities Pub Date : 2018-10-24 DOI: 10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19095
Maria Contesa, Sinta Ningrum, Mudiyati Rahmatunnisa
{"title":"Smelter : Inkonsistensi Kebijakan , Kendala dan Dampak di Indonesia","authors":"Maria Contesa, Sinta Ningrum, Mudiyati Rahmatunnisa","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19095","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I1.19095","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan pembangunan Smelter di Indonesia dimana kebijakan yang sebelumnya mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sebelum di jual ke pasar international. Namun dalam perjalanan kebijakan tersebut terjadi perubahan kebijakan selama kurun waktu 9 tahun ini dan perubahan tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan literature review yang berbagai dari surat kabar, peraturan-peraturan pemerintah, data-data kementerian serta data lainnya yang berhubungan dengan kegiatan smelter tersebut. berdasarkan hasil literature review. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan smelter tersebut memberikan dampak yang baik bagi tenaga kerja dan pendapatan negara serta ekonomi dikawasan sekitar. Namun di sisi lain kebijakan pembangunan smelter yang berubah-ubah membuat perusahaan pertambangan menjadi malas untuk membangun dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dengan dikeluarkannya peraturan pememerintah nomor 1 tahun 2017 serta Permen ESDM nomor 5 dan 6 Tahun 2017.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81717417","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书