The Responsive community : rights and responsibilities最新文献

{"title":"PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN, KOMITMEN EFEKTIF DAN KOMITMEN NORMATIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA KARYAWAN PT. BANK BUKOPIN, TBK KANTOR PUSAT)","authors":"Robbi Robbi, Meita Pragiwani","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23019","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23019","url":null,"abstract":"Dalam data Key Performance Indicator (KPI) yang dimiliki oleh Bank Bukopin data kinerja Bank Bukopin Periode 2014-2016, terdapat informasi pencapaian kinerja dalam rentang waktu 2014 – 2016 yang tidak maksimal. Dari hasil survei yang telah dilakukan perusahaan tiga tahun Data Responden Employee Engagement Survey (2014-2016), masih terdapat Divisi yang pengisian surveinya dibawah 80%. Sehingga berpengaruh kepada penilaian Engagement Karyawan. Penelitian ini tentang pengaruh budaya perusahaan, komitmen efektif dan komitmen normatif terhadap kinerja karyawan PT. Bank Bukopin. Dimana budaya perusahaan sebagai variabel X1, Komitmen Afektif variabel X2, Komitmen Normatif variabel X3 dan kinerja karyawan merupakan variabel Y. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh antara budaya perusahaan dengan kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi 0,116 >0,05, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara promosi dengan minat kuliah. Pengaruh antara komitmen afektif terhadap kinerja karyawan telah terbukti. Hal ini terbukti melalui penelitian dengan hasil signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa komitmen afektif memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh antara budaya perusahaan, komitmen afektif dan komitmen normatif terhadap kinerja karyawan dengan uji F maka diperoleh nilai F hitung > F tabel, 77,353 tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. berarti secara bersama-sama budaya perusahaan, komitmen afektif, komitmen normatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  In the Key Performance Indicator (KPI) data held by Bank Bukopin, Bank Bukopin's performance data for the 2014-2016 period, there was information on performance achievements in the 2014-2016 period which were not optimal. From the results of a survey conducted by a three-year company Data on Respondents of the Employee Engagement Survey (2014-2016), there are still Divisions that fill the survey below 80%. So that affects the assessment of Employee Engagement. This research is about the influence of corporate culture, effective commitment and normative commitment to the performance of employees of PT. Bank Bukopin. Where corporate culture as variable X1, Affective Commitment variable X2, Normative Commitment variable X3 and employee performance is variable Y. The method used in this study is quantitative research using associative methods carried out using a survey approach. The results showed the influence between corporate culture and employee performance with a significance level of 0.116> 0.05, meaning there was no significant influence between promotions and college interests. The effect of affective commitment on employee performance has been proven. This is evident through research with a significance value of 0,000 which is smaller than 0.05 which indicates that ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"45 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81248182","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGARUH AKSESIBILITAS, IT DAN AKSI KOMPETITIF PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH","authors":"Zeis Zultaqawa, M. Alexandri, Muhammad Rizal, Nenden Kostini, Muhammad Donie Aulia","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23020","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23020","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas dan infrastruktur teknologi informasi berdampak pada tindakan kompetitif sektor usaha kecil dan menengah di industri pakaian di Kabupaten Bandung, Indonesia. Sampel diambil dengan teknik random sampling. Survei dilakukan pada 110 industri pakaian. Data diproses menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares. Temuan menunjukkan bahwa aksesibilitas memiliki efek positif pada tindakan kompetitif dan infrastruktur teknologi informasi memiliki efek positif pada tindakan kompetitif. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan infrastruktur teknologi informasi dapat menciptakan tindakan kompetitif dalam industri pakaian di Kabupaten Bandung, Indonesia. Makalah ini menyoroti perlunya perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan perusahaan dalam lingkup manajemen strategis, tidak hanya dalam menciptakan tindakan kompetitif tetapi juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Orisinalitas / nilai dari penelitian ini adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah studi yang sedang berkembang dari literatur manajemen strategis berdasarkan teori pandangan berbasis sumber daya, infrastruktur teknologi informasi dapat menciptakan tindakan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. industri.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89102327","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TUGAS PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH – MASALAH SOSIAL: TINJAUAN MENGENAI MASALAH BADAN USAHA MILIK DESA","authors":"E. Nurcahya","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23015","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23015","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tugas pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial tinjauan mengenai masalah BUMDes. meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dapak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal. Metode penulisan jurnal ini melalui studi literatur melalui berbagai informasi dalam dokumen, buku, jurnalilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa merupakan agenda prioritas Indonesia. Tujuannya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Ditinjau dari karakteristik masalah publik menurut Dunn, BUMDes ini termasuk dalam masalah publik. Analisis dari karakteristik saling bergantung (interdependence) dan akibat penilaian subjektivitas pemerintah untuk turut andil mengatasi masalah sosial terkhusus faktor ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagaimana diatur pada Bab X Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015. This research aims to describe the government's task in resolving social issues of the review regarding BUMDes problem. Increase the economic welfare of villagers through the development of economic efforts. In addition, the existence of BUMDes also brings to the improvement of the original source of income of the village (PAD) that allows the village to be able to do a development and also to improve the welfare more optimally. This method of journal writing through literature study through various information in documents, books, journalism, newspapers, magazines, as well as the source of information from the site/website through the Internet. The results of this research show that building Indonesia from the periphery by strengthening the region and village is Indonesia's priority agenda. The goal is to advance the village community economy and overcome the national development gap. It can be realized through the formation of village owned enterprises. Reviewed from the characteristics of a public problem according to Dunn, this BUMDes is included in public issues. Analysis of characteristics of interdependence (interdependence) and due to the judgment of the subjectivity of the Government to participate in addressing the social problems of the specific economic factors perceived by the community. So the government issued a policy as stipulated in chapter X Undang-Undang No 6 Tahun 2014 and Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85442413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS LEGISLASI DPRD KABUPATEN GARUT PERIODE 2014-2019","authors":"Selvi Centia, Ida Widianingsih, M. Alexandri","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23018","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V2I1.23018","url":null,"abstract":"Dalam fungsi legislasi DPRD memiliki fungsi membuat peraturan daerah, melalui fungsi ini DPRD berada pada posisi yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan masa depan daerah , maka dari itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini di perlukan produktifitas DPRD yang maksimal. . Tetapi dalam kenyataan nya fungsi ini tidak berjalan maksimal . DPRD kabupaten Garut dinilai kurang produktif karena sedikitnya Rancangan Perda yang diajukan atas inisiatif dewan. Kurang optimalnya fungsi legislasinya yang dijalankan DPRD Kabupaten Garut karena di sebabkankan oleh beberapa faktor , mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang tidak memperhatikan tingkat pendidikan dan pengalaman sebagai calon wakil rakyat , kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda, dan tidak ada ketaataan mengenai mekanisme kerja terkait tugas sebagai DPRD. Selain itu faktor kerjasama diantara para anggota DPRD terjadi Tarik menarik antara kepentingan partai politik yang berpengaruh terhadap perda yang dihasilkan.In the legislative function the DPRD has the function of making regional regulations, through this function the DPRD is in a position that is very influential on the continuity of the future of the region, therefore the implementation of the legislative function requires maximum productivity of the DPRD. . But in reality this function does not work optimally. Garut Regency DPRD is considered less productive because at least the Draft Perda was submitted at the initiative of the council. The lack of optimal legislative functions carried out by the Garut Regency DPRD is caused by several factors, starting from the recruitment of legislative candidates by political parties who do not pay attention to the level of education and experience as candidate representatives, lack of skills that DPRD members have in drafting regulations, and not there is compliance with the work mechanism related to the task as a DPRD. In addition, a factor of cooperation among DPRD members occurs between the interests of political parties that influence the regulations produced","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84098145","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI INDIA DAN DI INDONESIA (STUDI KASUS : KABUPATEN SUMEDANG)","authors":"Friska Prastya Harlis, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v1i3.20747","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20747","url":null,"abstract":"Negara India merupakan urutan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia dan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak di Asia. Dilihat dari tingkat pengangguran negara India berada di posisi 30 dan negara Indonesia berada di urutan ke 18 di Asia. Dengan perbandingan jumlah penduduk yang cukup banyak negara India relatif memiliki tingkat pengangguran lebih rendah daripada negara Indonesia. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dapat mengatasi permasalahan pengangguran. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan di Kabupaten Sumedang. Metodologi yang digunakan menggunakan analisis dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India melalui Kebijakan Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional (MGNREGA) merupakan kebijakan inovatif yang dilakukan pemerintah India. Memiliki beberapa dampak yang positif antara lain meningkatkan upah pedesaan, mengurangi kesenjangan upah gender, meratakan dan menstabilkan konsumsi orang miskin, peningkatan dalam gizi, kesehatan dan pendidikan, peningkatan inklusi keuangan dan mengurangi migrasi. Sedangkan di Kabupaten Sumedang Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja mengacu pada tiga pilar utama yakni pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Melalui beberapa program pelatihan dan terselenggaranya kegiatan Job Fair yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang belum dapat memberikan dampak yang positif dilihat dari jumlah angka pengangguran di Kabupaten Sumedang.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"86 8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83230700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT","authors":"Diani Utami Nafisah, M. Alexandri, R. Irawati","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I3.20746","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I3.20746","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang sudah masuk ke dalam fase Bencana di Indonesia. Jawa Barat adalah salah satu wilayah dengan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika tertinggi dari 34 Provinsi pada tahun 2017 yaitu sebesar 645,482 jiwa dengan populasi sebanyak 35,242,100 jiwa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Jawa Barat dalam penanganan pecandu narkotika di Jawa Barat. Evaluasi adalah cara untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penulis menggunakan enam dimensi langkah-langkah evaluasi yang dikemukakan oleh Milstein untuk mengevaluasi penanganan pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Langkah-langkah evaluasi tersebut yaitu Engage stakeholder, Describe the program, Focus the Evaluation Design, Gather Credible Evidence, Justify Conlusions, Ensure Use and Share Lessons Learned.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"118 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81417836","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KINERJA KARYAWAN: GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA DI BANK","authors":"M. Alexandri, Meita Pragiwani, Eva Nopalina Panjaitan","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I3.20745","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I3.20745","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bank Capital Indonesia (Kantor Pusat Operasional). Metode yang digunakan adalah menggunakan metode asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal adalah studi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan pengaruh dan pengaruh hubungan dari variabel yang akan dipelajari. Objek penelitian ini adalah karyawan di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk Kantor Pusat Operasional, tempat penulis mendistribusikan kuesioner tertulis untuk diberikan kepada karyawan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk Kantor Pusat Operasional dijawab dengan menggunakan \"Skala Likert\". Dalam penelitian ini, 150 karyawan diambil responden pada Maret 2017. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari 3 (tiga) variabel penelitian yang dianalisis, bahwa variabel motivasi adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan dan diikuti oleh variabel lingkungan kerja dan variabel gaya kepemimpinan.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"31 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83685986","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN PERTANIAN DI INDONESIA","authors":"Jufitra Vintarno, Y. Sugandi, Josy Adiwisastra","doi":"10.24198/responsive.v1i3.20744","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20744","url":null,"abstract":"Penduduk pedesaan sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui pertanian. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, untuk lahan sawah di Indonesia mencapai 8,19 juta Ha. Data sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk pedesaan 50,21 % (BPS, 2010). Dengan potensi yang besar di bidang pertanian, tentunya hal ini perlu dukungan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mendukung program pemerintah dibidang pertanian. Setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah muncul kekhawatiran mengenai eksistensi penyuluhan di Indonesia. Tujuan dari jurnal ini yaitu, memaparkan perkembangan penyuluhan pertanian dan bagaimana dukungan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap penyelenggaraan penyuluhan. Adapun metode yang digunakan yaitu studi pustaka bersumber dari jurnal, peraturan-peraturan dan artikel yang berkaitan dengan kebijakan penyuluhan pertanian. Hasil dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa adanya perubahan paradigma penyuluhan setelah terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84643910","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SITUASI BAHASA SEBAGAI ALAT UNTUK PERENCANAAN BAHASA NASIONAL","authors":"M. Ridlo, R. Amalia, Mudiyati Rahmatunnisa","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I3.20743","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I3.20743","url":null,"abstract":"Analisis situasi bahasa merupakan proses untuk menentukan perencanaan bahasa di sebuah negara. Selain dengan menggunakan hasil analisis situasi bahasa di dalam negeri, hasil analisis situasi bahasa di luar negeri pun dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan dan juga referensi dalam perencanaan bahasa. Makalah ini akan menggambarkan bagaimana situasi bahasa di berbagai negara dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai situasi bahasa yang berlaku di negara maju dan berkembang. Pendeskripsian situasi bahasa di berbagai negara pun dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam perencanaan bahasa sehingga hasil yang dapat diperoleh dari makalah ini yakni diharapkan dapat bermanfaat dalam perencanaan bahasa di Indonesia sehingga kebijakan mengenai bahasa Indonesia dapat ditingkatkann dan sesuai dengan situasi bahasa yang terjadi saat ini.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"107 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89365425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMANFATAAN HASIL PENELITIAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK STUDI KASUS PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT","authors":"N. Leni, M. Alexandri, S. Ismanto, Ida Widyaningsih","doi":"10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20677","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/RESPONSIVE.V1I2.20677","url":null,"abstract":"Bukti menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Salah satu jenis bukti yang kini penggunaannya mulai menjadi perhatian adalah bukti penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga think tank milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaaatan hadil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik. Penenelitian ini bertujuan untuk bagaimana pemanfataan hasil penelitian sebagai masukan dalam kebijakan publik dalam perspektif peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfataan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan pubik di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data kepala daerah dan organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik perlu mendapat dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah melainkan juga pengetahuan politis, serta pengetahuan praktis implementasi. Tiga pengetahuan ini diperlukan bagi peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.  Evidence is an important part of the process of public policy formulation so that the resulting policies are of high quality and effective. One type of evidence that is now being used is becoming a concern is research evidence. The West Sumatra Provincial Research and Development Agency is a think tank owned by the local government that has duties and functions for research and development. One of the mission of this institution is the use of research material as input or recommendation in public policy. This research aims at how the results of the study are used as input in public policy in the perspective of the researcher. The method used in this research is descriptive method. The technique of collecting data is through library research and interviews. The results showed that the use of research results as input or recommendations in public policy in the Research and Development Agency of West Sumatra Province was based on demand and adjusted to the data needs of regional heads and regional organizations. The results of research so that it is easy to become an input or recommendation in public policy needs to get support from policy makers and implementers. Therefore, researchers are expected to not only have scientific knowledge but also political knowledge, as well as practical knowledge of implementation. These three knowledge are needed for researchers to reduce","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79585631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}