FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS LEGISLASI DPRD KABUPATEN GARUT PERIODE 2014-2019

Abstract

Dalam fungsi legislasi DPRD memiliki fungsi membuat peraturan daerah, melalui fungsi ini DPRD berada pada posisi yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan masa depan daerah , maka dari itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini di perlukan produktifitas DPRD yang maksimal. . Tetapi dalam kenyataan nya fungsi ini tidak berjalan maksimal . DPRD kabupaten Garut dinilai kurang produktif karena sedikitnya Rancangan Perda yang diajukan atas inisiatif dewan. Kurang optimalnya fungsi legislasinya yang dijalankan DPRD Kabupaten Garut karena di sebabkankan oleh beberapa faktor , mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang tidak memperhatikan tingkat pendidikan dan pengalaman sebagai calon wakil rakyat , kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda, dan tidak ada ketaataan mengenai mekanisme kerja terkait tugas sebagai DPRD. Selain itu faktor kerjasama diantara para anggota DPRD terjadi Tarik menarik antara kepentingan partai politik yang berpengaruh terhadap perda yang dihasilkan.In the legislative function the DPRD has the function of making regional regulations, through this function the DPRD is in a position that is very influential on the continuity of the future of the region, therefore the implementation of the legislative function requires maximum productivity of the DPRD. . But in reality this function does not work optimally. Garut Regency DPRD is considered less productive because at least the Draft Perda was submitted at the initiative of the council. The lack of optimal legislative functions carried out by the Garut Regency DPRD is caused by several factors, starting from the recruitment of legislative candidates by political parties who do not pay attention to the level of education and experience as candidate representatives, lack of skills that DPRD members have in drafting regulations, and not there is compliance with the work mechanism related to the task as a DPRD. In addition, a factor of cooperation among DPRD members occurs between the interests of political parties that influence the regulations produced