The Responsive community : rights and responsibilities最新文献

{"title":"PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN INPASSING DI UNIVERSITAS PADJADJARAN","authors":"Yayan Nuryanto, Agus Taryana, Teguh Sandjaya","doi":"10.24198/responsive.v5i1.38876","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v5i1.38876","url":null,"abstract":"Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan  Pemerintah nomor 11 Tahun 2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164,  pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman  untuk menyusun  urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan,  secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya  dibentuknya  pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri,  kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"302 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79678831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI SMPN KABUPATEN GARUT)","authors":"Friska Prastya Harlis, Muhammad Rizqi, A. Ramdhani","doi":"10.24198/responsive.v5i1.38773","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v5i1.38773","url":null,"abstract":"Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami tren perubahan. Hadirnya pandemi covid-19 menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan. Dengan terbitnya surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal karena belum terpenuhinya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Education in Indonesia is currently experiencing a changing trend. The presence of the COVID-19 pandemic has led to changes in education policy. With the issuance of the circular letter of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 regarding the prevention of Covid 19 in Education Units and Number 36926/MPK.A/HK/2020 regarding online learning. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative research method and tends to use an inductive approach to analysis. Where through qualitative methods, the author tries to find an understanding of an object. From the results of the study, it is known that the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency has not run optimally because the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have not been fulfilled.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82359969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS SANTOSA KABUPATEN BANDUNG","authors":"Yogi Mochamad Nurul Hikmah, Nenden Kostini, Ria Arifianti","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34742","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34742","url":null,"abstract":"Dari hasil Pelakanaan Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2020 Puskesmas santosa berada pada Kategori cukup hal ini di sebab kan karena banyaknya Program – program Kesehatan yang belum tercapai baik Program Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat maupun Manajemen Puskesmas, begitupun pada tahun 2020 Puskesmas Santosa Masih ada pada kategori Sedang, tidak adanya peningkatan pada Penilaian Kinerja Puskesmas menjadi kesenjangan terutama dengan di alokasikannya Biaya Operasional Kesehatan ke Puskesmas, padahal tujuan dari Kebijakan BOK itu sendiri adalah agar puskesmas dapat meberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa indikasi masalah tersebut, maka peneliti tertarikuntuk melakukan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung, untuk mengetahui hasil evaluasi Pelaksanaan kebijakan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung. Dimana metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dimana untuk penelitian ini peneliti menggunakan metodet triangulasi data. evaluasi Kebijakan Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung pada prinsifnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Kebijakan BOK, namun dikarenakan masih adanya permasalahan – permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan Biaya Operasional Kesehatan Belum Berjalan Dengan baik salah satunya alokasi anggaran yang Turun ke Puskesmas tidak tepat waktu yang menyebabkan alokasi anggaran tidak sepenuhnya dapat di direalisasikan, sehingga kegiatan – kegiatan yang sudah di rencanakan dalam Plan Of Action tidak bisa di laksanakan.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"61 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83098594","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STUDI ATURAN DISKRESI WALIKOTA BANDUNG TERKAIT AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA SERTA IMPLEMENTASINYA DI MASA PANDEMI COVID","authors":"Erick Darmadjaya, Ria Arifianti, Mas Halimah","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34727","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34727","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang Analisis Aturan Diskresi Walikota Bandung Bagi Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi COVID 19 , Menjamurnya Pedagang Kaki Lima baru di Kota Bandung , sempat menjadi trending topic Bandung diserbu PKL, yang mengejutkan ada beberapa lokasi PKL yang dibina dan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6) disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Diskresi Walikota tentang kebijakan PKL dirasakan kurang tepat dan menimbulkan konfik baru di tengah tengah masyarakat lainnya, karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar masyarakat dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana. ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"253 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77445033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG","authors":"Dian Rosa Sunaryo, Candradewini Candradewini, Ria Arifianti","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34716","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Terbitnya Perbup Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tentunya menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Adanya Pandemi  Covid-19 ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap program gizi terkait stunting di Kabupaten Bandung. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, Karakteristik badan Pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan. Penentuan informan, Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dari penelitian, diambil kesimpulan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19. The study discusses about the implementation of policies for acceleration of stunting prevention and control in Bandung Regency. The issuance of Bandung Regents’ Rules No. 74 of 2019 about the Acceleration of Stunting Prevention and Control surely becomes a convergence stage in activities related to stunting prevention. Covid-19 Pandemic has a significant influence on nutrition program related to stunting in Bandung Regency. The study used the theory of Van Meter and Van Horn stating that there are six indicators. Those are policy standard and target, resource, communication, characteristics of implementing agency, the socio-economic and political environment, as well the attitude of the implementer. The method used was qualitative and descriptive. The data collection techniques were conducted by collecting primary and secondary data through interview and observation in the form of activity report. In addition, the study used purposive sampling technique to determine the informants. It can be concluded from the study that the acceleration of stunting prevention and control do not succed in recuding stunting cases at Bandung Regency, although  stunting prevention and control activities have been carried out both sensitive and specific nutrition interventions due to the Covid-19 Pandemic.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89625203","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KAWASAN WISATA SITU CILEUNCA KABUPATEN BANDUNG","authors":"Dudi Ahmad Wardiana, Ria Arifianti, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34737","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34737","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca  Kabupaten Bandung. Kawasan Situ Cileunca merupakan lahan milik PT. PLN Persero yang dikelola oleh anak perusahaannya yakni PT. Indonesia Power, dan pengelolaan wisata Situ Cileunca Disparbud Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dengan pihak PT. Indonesia Power. Namun pada kenyataanya kawasan wisata Situ Cileunca belum bisa tereksplore dengan maksimal tidak berbanding lurus dengan kekayaan alam yang di miliki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Edwards III dalam empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif. Di dalamnya, penulis berusaha menemukan pemahaman tentang objek melalui metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.Berdasarkan teori Edwards III implementasi kebijakan memiliki empat variabel dan hasil peneliti tentang pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca  Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan objek wisata kurang berkembang. Strategi pengembangan dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (stakeholder) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"51 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74985420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PROGRAM GAMPIL (GADGET MOBILE APPLICATION FOR LICENCE) DI KOTA BANDUNG","authors":"Awang Setiawan, M. Alexandri, Candradewini Candradewini","doi":"10.24198/responsive.v4i4.34740","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34740","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung pada pada tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa implementasi program Gampil yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung masih menyisakan permasalahan-permasalahan seperti efektifitas, efisiensi yang masih lemah dan kualitas daya dukung aparatur yang belum optimal sehingga berimbas pada kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui program Gampil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di mana penulis memerlukan data primer berupa wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitan. Informan dalam peneltian ini adalah Kepala Subbag Umum, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,B,C,D, Para pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui program Gampil sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu perbaikan perbaikan terutama pada proses komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat dan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal tersebut peneliti temukan berdasarkan hasil penelitian dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadi ukuran dalam penelitian.  This research was carried out at the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) in 2021. Researchers found that the implementation of the Gampil program which has been implemented since 2015 by the Bandung City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) still leaves problems such as effectiveness, efficiency that is still weak and the quality of the carrying capacity of the apparatus that has not been optimal so that the impact on community satisfaction with government performance does not experience a significant increase. So here the researcher is interested in analyzing the implementation of licensing services at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) through the Gampil program. In this study, the method used is descriptive analysis research with a qualitative approach where the author requires primary data in the form of interviews and direct field observations and secondary data in the form of data or information related to the focus of the research. Informants in this research are the Head of the General Subdivision, the Head of Licensing and Non-Licensing Services A, B, C, D, employees and the community who take care of licensing in the city ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"138 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77443384","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN IBU, BAYI, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG","authors":"Asep Hegantara, Widya Setiabudi Sumadinata, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34743","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34743","url":null,"abstract":" Penelitian ini berjudul  implementasi kebijakan kesehatan Ibu, Bayi, Bayi baru lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus angka kematian bayi baru lahir, jumlah kunjungan ibu hamil menurun, kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak belum berjalam optimal, masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan, pembinaan terhadap tenaga  kesehatan belum optimal dilaksanakan apalagi selama masa pandemi Covid-19 ini, hal ini penulis merasa tertarik untuk meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 8 Tahun 2009 tentang KIBBLA. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui, mengenai implementasi dari Perda tentang KIBBLA ditingkat pelaksana berdasarkan teori implementasi model Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dan studi dokumen kemudian dianalis secara deskriptif. Informan yang dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuan narasumber yang memang mengusai bidangnya, sebagai implementor Perda tingkat pelaksana, yaitu Camat kecamatan Ibun, Kepala Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun, UPT KB /P5A Kecamatan Ibun, bidan desa dan para kepala desa diwilayah kerja Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Perda KIBBLA di Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dilapangan seperti pada keterbatasan  sumber daya, keterbatasan informasi, pada dimensi struktur birokrasi yaitu belum berjalannya sistem rujukan, dan SMS gate way belum berjalan sehingga penanganan kegawatdarutan KIBBLA menjadi terhambat, sebaiknya dilakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten Bandung sebagai pengambil kebijakan dengan implementor kebijakan KIBBLA. The title of this research is the implementation of maternal, infant, newborn and child health policies (KIBBLA) in Bandung Regency. This research is motivated by an increase in cases of newborn mortality, the number of visits by pregnant women has decreased, activities related to maternal and child health have not been optimal, there are still deliveries assisted by non-health workers, guidance for health workers has not been optimally implemented, especially during this period. In this Covid-19 pandemic, the author is interested in researching the Bandung Regency Regional Regulation Number 8 of 2009 concerning KIBBLA. The purpose of this research is to find out, regarding the implementation of the Perda on KIBBLA at the implementing level based on the theory of implementation of the Edward III model, by examining four factors or variables of the policy, namely bureaucratic structure, resources, communication, disposition. The method in this research is qualitative research. The data that was successfully obtained and c","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85310967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS PENANGGULANGAN COVID19 DI PUSKESMAS MAJALAYA) TAHUN 2021","authors":"Candra Sopiana, Ria Arifianti, Candradewini Candradewini","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34747","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34747","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Bandung  (studi kasus  penanggulangan Covid19 di Puskesmas Majalaya). Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Penanggulangan Penyakit. Kebijakan ini merupakan kebijakan substantive untuk menyelesaikan masalah public yang mendasar yaitu penanggulangan penyakit yang mana saat ini yang menjadi tantangan dan menjadi masalah public dibidang kesehatan yaitu upaya penanggulangan Covid19 termasuk di Kabupaten Bandung.Penelitian ini menggunakan metode  penelitian kualitatif. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian menggunakan informan sebagai sumber data penelitian. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Metter Van Horn yang tediri dari diimensi : ukuran/sasaran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan Covid19 di Puskemas Majalaya sudah diimplementasikan oleh seluruh actor implementasi namun dilihat dari variabel yang mempengaruhi impementasi dari Van Meter dan Horn (1975) ditemukan kendala kendala dalam mendukung proses kinerja implementasi kebijakan yaitu fasilitas dan sarana prasarana dalam penangulangan Covid19 perlu dipenuhi secara berkesinambungan dan variabel sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dalam implementasi kebijakan. This research is entitled Implementation of Disease Preventions Policies in Bandung Regency (a case study of Covid19 prevention at Majalaya Health Center). This research is motivated by the author's interest in the implementation of the Bandung Regency Regional Regulation Number 19 of 2026 Concerning Disease Management. This policy is a substantive policy to solve a basic public problem, namely the prevention of disease. Which is currently a challenge and a public problem in the health sector is the effort to overcome Covid19, including in Bandung Regency. The trend of Covid-19 cases and deaths due to Covid-19 in Bandung Regency is still high. In this study used qualitative research methods. The sources of data in this study are legislation, literature, notes, documents, and articles. This research is a descriptive study in this study used informants as a source of research data. Purposive sampling technique is used to determine research informants and in its development is carried out by snowball samplin until complete data and information are obtained. This study uses the Van Metter Van Horn implementation model theory which consists of the following dimensions: Policy Standards and Objectives, the resources and incentives made available, t","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"2012 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87712283","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BKPPD KABUPATEN BANDUNG","authors":"Irna Suryani, Budiman Rusli, Heru Nurasa","doi":"10.24198/responsive.v4i3.34626","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34626","url":null,"abstract":"Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja belum berjalan dengan efektif, jika pemberian tambahan penghasilan yang diberikan tidak layak dan adil, maka kinerja pegawai sulit untuk dicapai secara maksimal. Pegawai akan bekerja di bawah kemampuan yang sebenarnya, sehingga berakibat kepada kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Tambahan penghasilan berbasis kinerja yang diberikan belum berdasarkan pada  beban kerja, tempat melaksanakan tugas, prestasi kerja dan  kedisiplinan pegawai. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh : 1). Isi kebijakan dan 2). Konteks implementasi. Salah satu unsur keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh manfaat yang akan dihasilkan. Manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan tambahan penghasilan yaitu peningkatan kinerja, disiplin, dan semangat kerja pegawai. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh tambahan berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis dara menggunakan regresi linier. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang ditentukan oleh isi kebijakan  dan konteks implementasi dapat meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Harus ada pengawasan terhadap implementasi kebijakan mengenai objektivitas perhitungan besar tunjangan kinerja yang di terima pegawai. The implementation of the policy of providing additional income based on performance has not been running effectively, if the additional income provided is not feasible and fair, then employee performance is difficult to achieve optimally. Employees will work below their actual abilities, resulting in employee performance in carrying out work. The additional performance-based income provided is not based on workload, place to carry out tasks, work performance and employee discipline. The purpose of the study was to determine the effect of additional performance-based on employee performance. The research method uses a quantitative approach with data analysis using linear regression. Collecting data using a questionnaire using a Likert scale. The results of the study can be seen that the implementation of the performance-based additional income policy determined by the content of the policy and the context of the implementation can improve the performance of employees in the Regional Personnel, Education and Training Agency of Bandung Regency. There must be supervision of the implementation of policies regarding the objectivity of calculating the amount of performance allowances received by employees.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"95 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83701019","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}