Jurnal Hukum Pembangunan最新文献

筛选
英文 中文
REDRESSING THE ONLINE TRANSACTION FRAUD VICTIM TREATMENT AND INTEREST FULFILLMENT IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 刑事司法制度中对网络交易欺诈受害人的处理与利益实现
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-11-05 DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2192
Anton Hendrik Samudra
{"title":"REDRESSING THE ONLINE TRANSACTION FRAUD VICTIM TREATMENT AND INTEREST FULFILLMENT IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM","authors":"Anton Hendrik Samudra","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2192","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2192","url":null,"abstract":"This article gives idea on how to redress online transaction fraud victim in criminal justice system. The method applied is by looking scholars’ studies, statutes, observation of victimization process and interviewing law enforcement and victim. In several occasions, investigators turned to blame the victim when they report the crime. For several unsolved cases, the victim asked to revoke their report. This caused by investigator’s view that victim recklessness and failure to think what is deservedly suppose is the main cause of the crime. Treatment and interest fulfillment of online transaction fraud victim in criminal justice system should be redressed, such as the accommodation of material loss recovery, and regarding the victim’s interest during criminal justice process.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2192","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46442063","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 刑事司法系统调查和调查的法律保护刑事受害者
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-11-05 DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2193
Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA","authors":"Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2193","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193","url":null,"abstract":"Kepolisian merupakan gerbang utama dan pertama dalam proses penegakan hukum. Korban kejahatan akan melaporkan ataupun mengadukan peristiwa pidana yang dialaminya kepada kepolisian. Atas laporan ataupun pengaduan korban, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, seringkali korban diperlakukan tidak baik. Misalnya, korban diberikan pertanyaan menjerat ataupun sikap polisi yang melihat korban tidak sebagai korban. Hal itu membuat korban menjadi viktimisasi sekunder. Tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian pada system peradilan pidana di Indonesia.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46811083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 4
PROBLEMATIKA LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-11-05 DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2187
Muntaha
{"title":"PROBLEMATIKA LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA","authors":"Muntaha","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2187","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187","url":null,"abstract":"Proses penegakan hukum adalah merupakan bagian dari salah satu proses peradilan, apabila dilihat dari sistem peradilan. Masalah dalam penelitian adalah “Apa yang menjadi problema di lembaga Mahkamah Agung yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia”. Tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah: a. Secara akademik sebagai data base untuk penelitian selanjutnya, b. Secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembenahan yang berkaitan penegakan hukum di lembaga peradilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil yang diperoleh adalah bahwa problematik penegakan hukum pada Mahkamah Agung adalah a. Itegritas penegak hukum yang relatif masih rendah, b. Adminstrasi peradilan yang kurang baik, c. Menyangkut regulasi","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41399028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR 印度尼西亚在缅甸照顾罗兴亚穆斯林的作用
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-11-05 DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2190
M. Rosyid
{"title":"PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR","authors":"M. Rosyid","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2190","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190","url":null,"abstract":"Pelaksanaan politik bebas dan aktif yang dipegang teguh Indonesia sebagai bukti bangsa yang peduli terhadap kehidupan global, terutama yang diderita oleh etnis minoritas atas arogansi negara atau etnis mayoritas. Sebagai etnis muslim minoritas di Myanmar, Rohingya mendapatkan perlakuan genosida dan diusir dari negaranya oleh pemerintahan Myanmar yang dikuasai militer. Di sisi lain, Aung Sang Suu Kyi belum mampu memerankan dirinya sebagai pionir yang telah mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dengan demikian, peran negara dunia, terutama ASEAN yang hingga kini belum optimal perlu dicarikan jalan keluar agar prinsip nonintervensi persoalan negara anggota menjadi peduli akan terwujud. Kepedulian Indonesia dalam memberi bantuan kemanusiaan dan diplomatik atas nasib yang diderita etnis Rohingya diperkuat dengan kiprah civil society dalam membangun infrastruktur dasar, seperti sekolahan, rumah sakit, dan kebutuhan dasar pengungsi harus berkelanjutan. Bila tidak, nasib Rohingya tak akan hidup nyaman karena kepentingan mayoritas yang mendominasi minoritas selalu muncul karena lemahnya kesadaran hidup sebagai umat beragama (apa pun) dengan benar. Memahami fakta yang diderita etnis Rohingya, perlunya Indonesia menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2190","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43600787","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 测试乘客和乘客报复材料的权利
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000
A. Tobing
{"title":"HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH","authors":"A. Tobing","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000","url":null,"abstract":"Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (judicial power). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah. Penelitian ini bertolak dari peraturan daerah kabupaten/kota yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus. Data sekunder menjadi data utama. Pengambilan data dilakukan dengan riset kepustakaan dan beberapa daerah sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan daerah.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2000","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45175704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
TINJAUAN TERHADAP KONSEP KEADILAN SPASIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA PROGRAM NORMALISASI CILIWUNG DI PROVINSI DKI JAKARTA 建立农村实施空间存在与参与管理咨询
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008
Shafira Anindia Alif Hexagraha, Savitri Nur Setyorini
{"title":"TINJAUAN TERHADAP KONSEP KEADILAN SPASIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA PROGRAM NORMALISASI CILIWUNG DI PROVINSI DKI JAKARTA","authors":"Shafira Anindia Alif Hexagraha, Savitri Nur Setyorini","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008","url":null,"abstract":"Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanaan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang urban dan demikian menuntut rekonsepsi radikal terhadap ruang, pemerintahan, dan penataan ruang. Tradisi intelektual yang paling berpengaruh dalam keadilan spasial adalah Ruang Publik dari Habermas, Hak atas Kota dari Harvey, dan Produksi Ruang dari Lefebvre yang menekankan pada partisipasi publik yang aktif dalam pembentukan kebijakan urban khususnya pelibatan dari kelompok yang termarjinalkan karena mengalami ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kebijakan-kebijakan urban yang tidak berkeadilan","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2008","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42359249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
KAJIAN TENTANG MODEL RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA (RADHAM) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 2018年BONDOWOSO船长行动要求的技术支出
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011
A. Khanif, Adam Muhshi, Rosita Indrayati, N. Fadhilah, Dina Tsalist Wildana, Ayu Citra Satyaningtyas, Muhammad Bahrul
{"title":"KAJIAN TENTANG MODEL RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA (RADHAM) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018","authors":"A. Khanif, Adam Muhshi, Rosita Indrayati, N. Fadhilah, Dina Tsalist Wildana, Ayu Citra Satyaningtyas, Muhammad Bahrul","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas rencana aksi daerah hak asasi manusia (RADHAM) Kabupaten Bondowoso 2018. Fokus kajian RADHAM 2018 menjelaskan latar belakang dan fokus kebijakan RADHAM Bondowoso Tahun 2018 sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis HAM di daerah tersebut. Didalam konteks pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi, perencanaan kebijakan HAM menjadi kompleks karena ada beberapa kebijakan daerah dan pusat yang saling bertentangan sehingga menyebabkan mekanisme pemenuhan HAM di daerah menjadi rumit. Untuk memetakan persoalan tersebut, pemerintah daerah memerlukan mekanisme kebijakan yang fokus pada pemetaan persoalan HAM yang digunakan untuk menentukan mekanisme penyelesaian persoalan dan pemenuhan HAM di daerahnya. Kebijakan RADHAM ini kemudian akan dijadikan sebagai acuan Kabupaten Bondowoso untuk memaksimalkan pemenuhan HAM di wilayahnya","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2011","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46534096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
THE LEGAL POSITION OF MULTINATIONAL CORPORATION IN INTERNATIONAL LAW 跨国公司在国际法中的法律地位
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009
Patricia Rinwigati
{"title":"THE LEGAL POSITION OF MULTINATIONAL CORPORATION IN INTERNATIONAL LAW","authors":"Patricia Rinwigati","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009","url":null,"abstract":"It has been recognised that Multinational Corporation has played important role in international law particularly on economic matters and recently on human rights. Hence, the question is how international law views this entity: is it a subject or object of international law? What kind of modalities and limitations for MNC to operate in international law? Do they have some capacities for law making treaty? This article attempts to answer those questions critically by Public International Law as a point of departure. It is argued here that different theories used lead to different conclusion on the position of multinational corporation in International Law. Nevertheless, such differences will not delete the fact that this entity has certain rights and obligations in International Law.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2009","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42798959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
THE CHARACTERISTICS OF PROPORTIONALITY PRINCIPLE IN ISLAMIC CROWDFUNDING IN INDONESIA 印尼伊斯兰众筹中比例原则的特点
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013
Fiska Silvia Raden Roro, A. Hernoko, Ghansham Anand
{"title":"THE CHARACTERISTICS OF PROPORTIONALITY PRINCIPLE IN ISLAMIC CROWDFUNDING IN INDONESIA","authors":"Fiska Silvia Raden Roro, A. Hernoko, Ghansham Anand","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013","url":null,"abstract":"Proportionality is a legal principle not only requires equility of the rights and obligations among parties based on competing values, but also has purpose to deliver justice among parties. This principle is in line with the Al Musawah principle in the Islamic contract or agreement which it also has the same goal: ad ‘adl wa tawazun. This principle is the implementation of the principle of good faith, the principle of transactions based on honesty including in terms of determining the profit margin. The research significance are to provide enhance knowledge about proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia, especially in financing contract in Islamic financial technology as a new business innovation scheme. This paper in order to promote the impartial perception and to harmonize the Islamic law and Indonesian laws. The type of the research is legal research. The research methods apply the conceptual approach to the the Islamic crowdfunding under proportionality principle in financing contract.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2013","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68457666","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 6
PERBANDINGAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN VERWALTUNGSGERICHT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA RAKYAT 将州司法法与VERWALTUNGSGERICHT的法律进行比较,以保护人民
Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2006
Dani Habibi
{"title":"PERBANDINGAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN VERWALTUNGSGERICHT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA RAKYAT","authors":"Dani Habibi","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2006","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2006","url":null,"abstract":"Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jeman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem tersebut dapat dilihat dari adanya jenjang sistem peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat akhir atau kasasi. Selain itu akan diulas berkaitan dengan proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah serta cara pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di masing-masing negara. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44579629","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信