{"title":"TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMBERI KERJA DALAM HAL TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM","authors":"Siti Hajati Hoesin","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2197","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2197","url":null,"abstract":"Notaris memerlukan bantuan orang lain untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Orang lain yang bekerja membantu Notaris, melakukan pekerjaan di kantor Notaris, sebagai pekerja. Pekerja menjadi pegawai Notaris atau tidak menjadi pegawai Notaris, yaitu hanya sebatas melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Notaris. Berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris ada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh orang yang melakukan pekerjaan di Kantor Notaris. Manakala terjadi perbuatan melawan hukum di Kantor Notaris, maka Notaris akan dimintakan pertanggungjawabannya, karena masyarakat yang memerlukan jasa Notaris memahami bahwa untuk pembuatan akta autentik adalah di Kantor Notaris. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, masyarakat tidak membedakan apakah perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai Notaris atau bukan. Yang pasti adalah perbuatan melawan hukum terjadi di kantor Notaris dan berhubungan dengan pelaksanaan jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta autentik. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mencoba menjelaskan dan menganalisis tentang tanggungjawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum di Kantor Notaris.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46347283","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK WAJIB PAJAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN UMUM","authors":"Henryson Sinaga","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2186","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2186","url":null,"abstract":"Maraknya penggelapan pajak dan penghindaran pajak akibat belum maksimalnya penerapan pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam peraturan pajak telah merugikan penerimaan negara. Berdasarkan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif – komparatif – preskriptif yang telah dilakukan disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban mutlak Wajib Pajak di Indonesia: 1) dapat memenuhi rasa keadilan dari segi kesamaan dan atau kewajaran sepanjang memenuhi kondisi yang mencerminkan keadilan materiil dan keadilan formal yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan pajak, dan 2) dapat memberikan kemanfaatan umum bagi negara berupa solusi atas maraknya pelanggaran peraturan kesejahteraan dan atau maraknya perilaku tertentu yang memerlukan suatu standar kehati-hatian dalam lingkungan bisnis Wajib Pajak. Disarankan agar diatur secara eksplisit tentang kriteria pertanggungjawaban mutlak dan tentang perluasan definisi setiap orang, termasuk manusia alami dan badan hukum, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2186","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47454729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALYSIS OF LAFADZ TA'LIQ TALAK IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND CIVIL LAW OF MARRIAGE/COMPILATION OF ISLAMIC LAW","authors":"Nurhadi","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2198","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2198","url":null,"abstract":"Actually marriage is a sacred thing. The contract that unites the two opposite sexes is bound strongly (mitsaqan ghalizha). A strong agreement is concluded in the agreement between the guardian and the prospective husband. Indonesian civil law requires saying sighat ta’liq husband to his wife. The core content of sighat ta’liq is a conditional divorce between the two if the conditions have been fulfilled. Islamic law considers marriage to be legitimate if it has enough conditions and pillars, without sighat ta'liq. Indonesian law requires the requirements of sighat ta'liq in government policy through the decree of the minister of religion number 3 in 1953. The purpose of the existence of sighat ta’liq is to protect the wife from the abuse of her husband, if the husband violates the wife has the right to sue the religious court (divorce). Lafadz sighat ta’liq was made referring to the regulation of the minister of religion number 2 in 1990, but the lafadz contained a new understanding of marriage and the promise of divorce. Compilation of Islamic Law (KHI) as an explanatory regulation from UUP number 1 of 1974 Article 46 paragraph 3 does not require sighat ta’liq.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2198","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44268311","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN ZAKAT PERUSAHAAN PERBANKAN SYARI’AH DI MADURA","authors":"Erie Hariyanto, Moh. Ali Al Humaidy","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2195","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195","url":null,"abstract":"Corporate Social Responsibility (CSR) dan program zakat perusahaan merupakan dua instrumen penyaluran dana tanggung jawab sosial yang sama-sama mempunyai landasan perundangan, yakni UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan zakat perusahaan dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara umum, zakat dan CSR memuat visi-misi sama, yakni kepedulian terhadap kondisi alam sosial secara menyeluruh. Khususnya menyengkut kehidupan masyarakat yang berkaitan degan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat. Penelitian mengunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu Pertama Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari’ah (PUSYAR iB), Bank Umum Bank BRI Syariah menunaikan CSR dan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kedua Aktivitas tanggung jawab sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendasarkan kegiatan bisnis mereka pada prinsip syariah Islam adalah menyisihkan sebagian (2,5%) dari laba perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat. Secara umum, pengeluaran dana zakat di sini bukan semata memenuhi keepntingan administratif negera tetapi juga untuk memperoleh nilai keberkahan sebagai satu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44215200","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"HAK PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN","authors":"Triyani Hayati","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2199","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199","url":null,"abstract":"Pemberian izin pertambangan membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi. Selain kerusakan lingkungan yang pasti ditimbulkannya, juga menimbulkan banyak terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya diterima oleh Negara. Seharusnya izin merupakan instrumen pengendali dalam pengusahaan pertambangan, agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip “Hak Menguasai Negara” terhadap sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan). Terkait perizinan, sudah diberikan sejak pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk “Konsesi” sebagaimana diatur dalam Indische Mijnwet 1899. Karena itu artikel ini ingin mencari bentuk pengusahaan (termasuk perizinan) yang sesuai dengan konsep Hak Menguasai oleh Negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47785153","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"INITIATING THE UTILIZATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN COMPLETING OF THE ENVIRONMENTAL CRIME CASES","authors":"Ufran Ufran, A. D. Amaral","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2194","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2194","url":null,"abstract":"Restorative justice is a way to deal with crime by balancing the needs of the community, victims and perpetrators. This is a more holistic solution for trying to understand crime and overcome the dynamics of criminal behavior, its causes and consequences. The focus of restorative justice is empowerment, participation and healing of victims of crime. This paper discusses the possibility of utilizing the concept of restorative justice towards solving environmental crime. Identifying victims of environmental crimes and how they are able to participate in the restorative process. In particular, pay attention to the ideas of the wider community, the sustainability of future generations and a better environment. This article explores the types of restorative results available, including reparations, restitution and compensation for the occurrence of environmental damage. By implementing a restorative process for environmental crime, restorative justice can be transformative for victims, perpetrators, the community, the environment and the criminal justice system so as to enable a more equitable outcome for environmental crime cases.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2194","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43742178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERJANJIAN ASURANSI PERTANIAN PADA PROGRAM KETAHANAN PANGAN OLEH PEMERINTAH","authors":"Zahry Vandawati, Rizki Dermawan, Hilda Yunita Sabrie","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2189","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2189","url":null,"abstract":"Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah berupaya melindungi hasil pertanian dengan cara program asuransi pertanian. Perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada petani apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh risiko misalnya banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Perlindungan hukum bagi petani diberikan sesuai dengan hak-hak petani yang diamanatkan oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk meneliti pertanggungjawaban perusahaan asuransi dan perlindungan hukum bagi petani terhadap perjanjian asuransi pertanian pada program ketahanan pangan oleh pemerintah.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2189","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43821206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KARTU KREDIT PEMERINTAH DI INDONESIA","authors":"Shandy Aditya Pratama, A. Salam","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2196","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2196","url":null,"abstract":"Kartu kredit pemerintah merupakan produk baru yang penerapannya saat ini sedang diujicobakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara kepada sebagian satuan kerja dan lembaga pemerintah. Kartu kredit ini ditujukan kepada pegawai pemerintah sebagai alat pembayaran dalam rangka penggunaan uang persediaan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-17/PB/2017, sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan kartu kredit pemerintah adalah hanya dengan pemberian surat peringatan dan pencabutan kartu kredit tersebut. Dengan menelaah unsur-unsur pertanggungjawaban hukum, tulisan ini menunjukkan sanksi-sanksi apa saja yang sebenarnya dapat dikenakan atas penyalahgunaan kartu kredit pemerintah. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan unsur pertanggungjawaban hukum dari perspektif hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Tulisan ini menemukan, Kartu Kredit pemerintah secara prinsip adalah sama dengan kartu kredit korporat, namun kekhasnya adalah bahwa dalam pertanggungjawabannya. Terhadap kartu pemerintah terdapat pertanggungjawaban hukum administrasi.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2196","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48846779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ASPEK HUKUM JANJI PRAKONTRAK DALAM PRANATA HUKUM KONTRAK INDONESIA","authors":"M. Asnawi","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2185","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2185","url":null,"abstract":"Permasalahan prakontrak di Indonesia muncul karena adanya kesenjangan pengaturan mengenai hukum kontrak dengan kebutuhan praktik di lapangan. KUHPerdata sebagai payung hukum kontrak di Indonesia tidak mengatur mengenai prakontrak, demikian pula dengan praktik pradilan Indonesia sampai saat ini cenderung berkutat pada aspek formalitas suatu kontrak, alih-alih upaya memberikan keadilan kepada para pihak yang dirugikan akibat dilanggarnya janji prakontrak. Dalam kerangka pembaruan hukum kontrak, substansi pranata hukum kontrak Indonesia harus diperbarui dengan memasukkan prakontrak sebagai salah satu bagian penting yang diatur di dalamnya. Janji prakontrak seharusnya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pelanggaran terhadap janji prakontrak dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui tiga instrument hukum, yaitu: 1) Perbuatan melawan hukum, berupa penggantian kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan; 2) Wanprestasi, berupa penggantian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan; atau 3) Perlindungan konsumen, berupa penggantian kerugian yang diderita dan/atau penghukuman kepada pelanggar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang telah dijanjikan dalam tahapan prakontrak.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2185","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42476549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"MEMPERERAT REGIONAL ASEAN MELALUI TATANAN HUKUM KEANTARIKSAAN: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA","authors":"R. Nugraha, Kartika Paramita","doi":"10.21143/jhp.vol49.no3.2191","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2191","url":null,"abstract":"Ruang angkasa telah menjelma menjadi suatu forum kerja sama antarnegara. Sejarah mencatat pada dimensi tersebut banyak negara dengan ideologi berbeda dapat melupakan permusuhan dan duduk bersama. Kehadiran Association of South East Asian Nations (ASEAN) sebagai suatu subjek hukum internasional dengan sepuluh negara anggota akan menguji kembali premis tersebut. Upaya mewujudkan kerja sama kegiatan keantariksaan pada tingkat regional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui pendirian ASEAN Space Agency. Pada skala lebih kecil, mengingat tidak terdapat suatu tatanan hukum pada tingkat ASEAN, maka pengoperasian satelit bersama tampak lebih realistis. Kehadiran keduanya dapat menjadi solusi guna menjawab beberapa isu aktual, baik seputar pemanfaatan slot Geostationary Orbit (GSO) bagi Indonesia hingga menentukan arah kegiatan keantariksaan regional ASEAN","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/jhp.vol49.no3.2191","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47342087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}