Jurnal Hukum Pembangunan最新文献_第8页

DINAMIKA PENERAPAN IJTIHAD BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA 印尼的经济安全

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2004

Zaitun Abdullah, Endra Wijaya

{"title":"DINAMIKA PENERAPAN IJTIHAD BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA","authors":"Zaitun Abdullah, Endra Wijaya","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2004","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2004","url":null,"abstract":"Perkembangan bidang ekonomi syariah secara praktik dan konsep sangat dinamis. Untuk merespons keadaan seperti itu, kehadiran hukum yang tepat menjadi penting untuk mengatur aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi syariah. Walaupun sudah ada Al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas, namun para pelaku ekonomi atau bisnis masih tetap membutuhkan pedoman lainnya bagi mereka saat melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada poin itulah, ijtihad bisa menjadi instrumen yang penting serta dapat membantu para pelaku ekonomi atau bisnis terlibat dalam aktivitas ekonomi yang demikian berkembang. Dalam konteks Indonesia, untuk merespons perkembangan aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi syariah, ijtihad dapat hadir dalam bentuk fatwa yang diterbitkan, salah satunya, oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Artikel ini difokuskan untuk membahas beberapa aspek mengenai fatwa sebagai salah satu wujud dari ijtihad yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi syariah, termasuk persoalan kekuatan mengikatnya, serta kesiapan dari institusi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa syariah.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2004","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48631205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 关于大选的决定

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2010

Bisariadi Bisariadi

{"title":"PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM","authors":"Bisariadi Bisariadi","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2010","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2010","url":null,"abstract":"Tulisan ini berangkat dari anggapan adanya salah kaprah dalam penggunaan istilah putusan sela yang diadopsi dari hukum acara pidana dan perdata. Istilah putusan sela dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki konsepsi yang berbeda dengan yang diatur dalam hukum acara pidana dan perdata. Salah satu bentuk perbedaannya adalah terletak pada lingkup materi yang menjadi ranah untuk dapat dijatuhkan putusan sela. Putusan sela dalam hukum acara pidana maupun perdata tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, dimana dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi putusan sela justru berkenaan dengan materi pokok perkara. Disamping itu, dalam praktek berkembang pengertian bahwa putusan sela tidak hanya difungsikan sebagai bagian dari proses pembuktian tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme penjatuhan sanksi atas adanya pelanggaran pemilu yang menisbikan nilai demokrasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meluruskan dan merumuskan kembali konsepsi mengenai putusan sela berdasarkan pengalaman empiris yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan umum selama ini. Oleh karenanya, kajian ini juga mengajukan usulan untuk pembenahan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya pengaturan mengenai putusan sela.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2010","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44927844","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA MEDIS 对违反医疗机密的刑事法律负责

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2007

R. Ridwan

引用次数: 4

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI MODAL USAHA BERGULIR DI DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2005

Cucu Solihah, M. Mulyana, Aji Mulyana

引用次数: 1

PERMASALAHAN PENERAPAN KLAUSULA PEMBATASAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERJANJIAN TERKAIT HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI 《盟约》中关于赔偿损失的权利的《责任条款》的应用问题

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2012

Togi Pangaribuan

引用次数: 9

EKSISTENSI LEMBAGA PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 存在

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2002

Adam Setiawan

引用次数: 4

MENULIS DI JURNAL HUKUM: GAGASAN, STRUKTUR, DAN GAYA 在法律期刊上写作:思想、结构和风格

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2014

A. Wibisana

{"title":"MENULIS DI JURNAL HUKUM: GAGASAN, STRUKTUR, DAN GAYA","authors":"A. Wibisana","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2014","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2014","url":null,"abstract":"Menulis artikel pada jurnal hukum berbeda dari menulis artikel pada surat kabar dan artikel pada jurnal ilmiah pada umumnya. Sayangnya, seringkali para penulis di Indonesia seringkali tetapi gagal memperlihatkan permasalahan yang hendak dibahas di dalam artikelnya, tidak menjelaskan thesis statement atau gagasan (claim) yang hendak diajukan, tidak pula menuliskan struktur penulisan dari artikel, terlalu bersifat deskriptif, dan memuat referensi yang sangat terbatas. Tulisan ini bertujuan membantu para penulis menemukan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah artikel hukum yang baik. Untuk itu, tulisan ini menjelaskan bahwa sebuah artikel harus memuat pernyataan gagasan (claim atau thesis), bersifat kebaruan (novelty), bersifat non-obvious, dan memiliki kegunaan. Tulisan ini juga menjelaskan pentingnya pendahuluan dari sebuah artikel dan menerangkan bagaimana memulai pendahuluan. Hal yang juga penting di dalam artikel adalah struktur artikel, referensi, dan bahasa. Dengan diketahui dan diperhatikannya elemen penyusun artikel yang baik, artikel dari penulis Indonesia dapat memiliki kualitas yang sejajar dengan artikel pada jurnal-jurnal internasional bereputasi, sehingga hambatan publikasi pada jurnal tersebut menjadi bukan lagi persoalan kualitas tulisan, tetapi hanya persoalan bagaimana menulis artikel ke dalam bahasa Inggris","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42426237","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 12

KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 工作与沟通：关于PIDANA反应成本的非正式确定

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2003

Syahrul Fauzul Kabir

{"title":"KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA","authors":"Syahrul Fauzul Kabir","doi":"10.21143/JHP.VOL49.NO2.2003","DOIUrl":"https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2003","url":null,"abstract":"Eksistensi kehendak bebas (free will) diperlukan guna melegitimasi secara legal maupun moral pemberian tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana, yang dikonstruksi melalui konsep actus reus dan mens rea, kini mulai dipertanyakan relevansinya oleh pandangan determinisme-kausal karena melalui konsep-konsep itulah pertanggungjawaban moral dan praktik pemidanaan, secara filosofis, dilegitimasi. Determinisme, sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang total, justru menutup ruang bagi eksistensi kehendak bebas. Temuan sains kontemporer dalam bidang genetika, psikologi, dan neurosains kian memverifikasi tesis determinisme, alih-alih memfalsifikasi. Konsep hukum mencerap psikologi-rakyat (folk-psychology) di mana segala perbuatan ditimbang secara etis bahkan oleh orang yang meyakini determinisme-kausal sekalipun. Konsep tanggungjawab dan pemidanaan adalah praktik sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat demi ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan penghukuman tidak hanya beralaskan konsep keadilan retributif, tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan (utility) yang bersifat konsekuensialis, dalam arti, hukuman lebih dimaksudkan untuk menghindari potensi terulangnya kejahatan serupa, sehingga menciptakan ketertiban.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2003","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47754638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

KONSEPSI BANGUN PERUSAHAAN KOPERASI: KERANGKA PEMIKIRAN BADAN USAHA YANG IDEAL MENURUT PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945 合作授权的概念：33年前授权的新授权的提出（1）新1945

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.21143/JHP.VOL49.NO2.2001

M. Pulungan

引用次数: 3

PENERAPAN UNSUR KEALPAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS 在交通事故调查过程中使用勤奋的元素

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2019-06-06 DOI: 10.26532/jh.v35i1.11047

Yuliantoro Yuliantoro

引用次数: 3