JURNAL RISET INDRAGIRI最新文献

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI 印度尼西亚刑法和伊斯兰刑法对腐败犯罪的看法

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-07-28 DOI: 10.61069/juri.v3i2.93

Zainuddin Kasim

{"title":"PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Zainuddin Kasim","doi":"10.61069/juri.v3i2.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.61069/juri.v3i2.93","url":null,"abstract":"Korupsi adalah masalah serius di Indonesia, merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara. Pemerintah telah berupaya menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi, namun kejahatan ini masih marak. Penelitian ini membahas perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi, dengan tujuan memahami bagaimana kedua sistem hukum mengatasi korupsi dan sejauh mana mereka dapat saling melengkapi dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, berbagai jenis korupsi telah dirumuskan dan dijatuhkan sanksi seperti pidana mati, penjara, denda, dan pidana tambahan lainnya. Namun, masyarakat masih menganggap sanksi yang ada terlalu ringan. Dalam hukum pidana Islam, korupsi dianggap sebagai pelanggaran syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam mengatur perolehan dan pembelanjaan harta dengan larangan keras terhadap pelanggaran seperti penipuan, riba, khianat, dan korupsi. Sanksi diterapkan melalui pendekatan ta‘zīr yang fleksibel dan diserahkan kepada pemerintah untuk penetapannya. Penelitian ini menemukan bahwa kedua sistem hukum memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Diperlukan penerapan hukum yang lebih tegas dan komprehensif untuk mengatasi masalah korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia.","PeriodicalId":511727,"journal":{"name":"JURNAL RISET INDRAGIRI","volume":"6 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141797079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN NARAPIDANA MENUNGGU HASIL PUTUSAN SIDANG DI RUTAN MAKO POLRES TEBO 泰博（TEBO）警察局马科（MAKO）拘留中心囚犯在等待审判结果时的自我概念与焦虑程度之间的关系

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-07-28 DOI: 10.61069/juri.v3i2.92

Hartoni, Erma Erfianan, Costarin Enopadria

{"title":"HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN NARAPIDANA MENUNGGU HASIL PUTUSAN SIDANG DI RUTAN MAKO POLRES TEBO","authors":"Hartoni, Erma Erfianan, Costarin Enopadria","doi":"10.61069/juri.v3i2.92","DOIUrl":"https://doi.org/10.61069/juri.v3i2.92","url":null,"abstract":"Kehidupan sosial didalam rutan akan turut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa narapidana. Terkait dengan stereotip buruknya masyarakat yang sudah memberikan cap penjahat untuk narapidana akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis seperti kecemasan narapidana menunggu hasil putusan sidang di Rutan Mako Polres Tebo. Mengetahui Hubungan Konsep Diri dengan Tingkat Kecemasan Narapidana Menunggu Hasil Putusanan Sidang di Rutan Mako Polres Tebo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana menunggu hasil putusanan sidang di Rutan Mako Polres Tebo. Sampel dalam penelitian ini yaitu 53 orang narapidana. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan dengan kuesioner. Analisis data yang digunakan dengan uji Chi-Square. Penelitian menunjukkan dari 53 responden dengan gambaran konsep diri didapatkan sebagian besar (73,6 %) dengan konsep diri tinggi dan kecemasan didapatkan sebagian besar (86,8 %) mengalami kecemasan sedang. Berdasarkan uji skala menggunakan uji chi-square diperoleh p (0,000) atau p < 0,05. Artinya terdapat hubungan yang bermakna antara konsep diri dengan kecemasan narapidana menunggu hasil putusan sidang di Rutan Mako Polres Tebo. Bagi institusi untuk meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa institusi tentang konsep diri narapidana yang menuggu hasil putusan siding","PeriodicalId":511727,"journal":{"name":"JURNAL RISET INDRAGIRI","volume":"16 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141797184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KORBAN KEJAHATAN 刑法在保护犯罪受害者方面的政治执行情况

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-07-28 DOI: 10.61069/juri.v3i2.94

Andi Sagita, Fitri Wahyuni

引用次数: 0

MEKANISME PENGAWASAN BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA HUKUM YANG DEMOKRATIS 印度尼西亚共和国情报机构在民主法律框架内的监督机制

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-07-28 DOI: 10.61069/juri.v3i2.91

Mutia Jawaz Muslim, Aulia Fikrina

{"title":"MEKANISME PENGAWASAN BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA HUKUM YANG DEMOKRATIS","authors":"Mutia Jawaz Muslim, Aulia Fikrina","doi":"10.61069/juri.v3i2.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.61069/juri.v3i2.91","url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dari berbagai aspek kehidupan sehingga besar pula ancaman terhadap pertahanan dan keamanannya. Intelijen diperlukan sebagai gerbang awal dalam memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk membuat suatu kebijakan strategis. Dalam tatanan negara demokratis keberadaan intelijen negara harus menjunjung prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Terlebih dalam sebuah negara pasca pemimpin otoriter seperti indonesia intelijen acapkali dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan balutan demi keamanan nasional. Sejarah kelam praktek intelijen masa lalu menjadikan negara ini belajar untuk lebih menata fungsi dan kewenangan sehingga pengawasan pun juga menjadi mutlak dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah (1) mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menetapkan adanya pengawasan yang berlapis mulai dari internal pimpinan masing-masing dinas intelijen, kemudia presiden sebagai kepala eksekutif, komisi pengawasan intelijen yang dibentuk DPR RI, dan civil society. (2) Meskipun instrumen sudah mengatur dengan baik bentuk pengawasan terhadap intelijen namun dalam praktik masih belum maksimal dengan berbagai halangannya","PeriodicalId":511727,"journal":{"name":"JURNAL RISET INDRAGIRI","volume":"5 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141797082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

POTRET NELAYAN NASIONAL DALAM PUSARAN KONSTITUSI 宪法漩涡中的国家渔民肖像

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-04-20 DOI: 10.61069/juri.v3i1.83

Abustan

{"title":"POTRET NELAYAN NASIONAL DALAM PUSARAN KONSTITUSI","authors":"Abustan","doi":"10.61069/juri.v3i1.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.61069/juri.v3i1.83","url":null,"abstract":"The constitutional mandate emphasizes that everyone has the right to work and a decent life. This includes people who work as traditional fishermen in rural areas or on the coast. Juridically, referring to Article 1 number 2 of Law Number 1 of 2014 concerning amendments to Law Number 27 of 2007 concerning the management of Coastal Areas and small-scale areas, and defining traditional fishing as one of the jobs of citizens in coastal areas . In this regard, the government as the highest authority in the region basically has the obligation to regulate order. However, these arrangements should not conflict with the interests of coastal environmental management and society. For this reason, Indonesia is a rule of law country where the constitution is the philosophical basis of national law. So, existing construction (building) regulations must not conflict with the constitution as the supreme law of the land. The aim of the research is to find out the role and duties of local governments in regulating government policies and regulations, especially improving the welfare of traditional fishermen. This research is empirical research, using a sociological juridical approach. The reality of the conditions that exist in the lives of traditional fishermen is that various advances have been found, both in the infrastructure sector and fishermen's education, including advocacy and fishermen's understanding of regulations that provide protection for fishermen's fundamental rights.","PeriodicalId":511727,"journal":{"name":"JURNAL RISET INDRAGIRI","volume":"110 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140679576","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS NILAI KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1365/PDT.G/2021/PA.PLG) 对离婚后将尚未成为 "穆马伊伊兹 "的子女的监护权判给父亲的利益价值的分析（对第 1365/DPDT.G/2021/PA.PLG 号决定的研究）

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-04-20 DOI: 10.61069/juri.v3i1.82

Devi Riana, Qodariah Barkah, S. Wijaya

{"title":"ANALISIS NILAI KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1365/PDT.G/2021/PA.PLG)","authors":"Devi Riana, Qodariah Barkah, S. Wijaya","doi":"10.61069/juri.v3i1.82","DOIUrl":"https://doi.org/10.61069/juri.v3i1.82","url":null,"abstract":"Based on Article 105 of the Compilation of Islamic Law, children who are not yet mumayyiz have parental rights to the mother, and those who have mumayyiz are free to choose to follow the father or mother. However, in reality, the decision in the Class 1A Palembang Religious Court Number 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg, children who are not yet mumayyiz, their parental rights fall to the father. This study aims to analyze the basis for the judge's consideration in giving custody of children who are not yet mumayyiz to the father and analyzing the value of its benefits. This research was conducted using the normative juridical method. The data sources used are primary data sources in the form of Palembang Religious Court decisions and secondary data sources in the form of previous literature, books, articles and related journals. Furthermore, the data was analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the judge decided with a contrario decision by considering the sociological aspect, seeing where the child's condition was better and the judge made ijtihad in deciding this case. The analysis of the value of the benefit, with the theory of mashlaḥah mursalah and included in the mashlaḥah dharūrīyat and included the category of fiqh rules that harm should be eliminated. The judge also considered that fulfilling the five main objectives of Islamic law for the benefit of children includes three important things, namely in order to preserve the soul (Ḥifzh Al-Nafs), preserve the mind (Ḥifzh Al-'Aql), and preserve religion (Ḥifzh Al-Dīn).","PeriodicalId":511727,"journal":{"name":"JURNAL RISET INDRAGIRI","volume":" 1177","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140681780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PARAREL PROSESING SEBAGAI METODE DALAM PENINGKATAN KINERJA CPU (CENTRAL PROSESING UNIT) , STUDI KASUS : KINERJA STEGANOGRAFI 并行处理作为提高 Cpu（中央处理器）性能的一种方法，案例研究：隐写术性能

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-04-20 DOI: 10.61069/juri.v3i1.74

Arista Asmawati, Fredy Susanto

{"title":"PARAREL PROSESING SEBAGAI METODE DALAM PENINGKATAN KINERJA CPU (CENTRAL PROSESING UNIT) , STUDI KASUS : KINERJA STEGANOGRAFI","authors":"Arista Asmawati, Fredy Susanto","doi":"10.61069/juri.v3i1.74","DOIUrl":"https://doi.org/10.61069/juri.v3i1.74","url":null,"abstract":"Hardware atau peripheral adalah penyedia sumber daya untuk komputasi.Hardware merupakan benda yang dapat dilihat dan disentuh.Software adalah sarana yang memberitahukan hardware apa yang harus dikerjakannya. Berbeda dengan hardware, software adalah sesuatu yang abstrak.Dan hanya dapat dilihat dari apa yang dilakukannya terhadap hardware. Software dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu sistem operasi dan program aplikasi.Sistem Operasi adalah software yang bertugas mengontrol dan mengkoordinasikan pengunaan hardware untuk berbagai Aplikasi untuk bermacam-macam pengguna.Sementara program aplikasi, adalah Software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah user. Kemudian , brainware/user adalah pengguna komputer. Ia bisa berupa manusia, mesin lain, atau komputer lain. Dalam meningkatkanjumlah suatu proses yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu (pertambahan throughput ). Perlu diingat hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya.Yang meningkat adalah jumlah pekerjaan yang bisa dilakukannya dalam waktu tertentu.Maka diperlukan dan pengembangan sistem prosesor dengan berbagi pengerjaan secara pararel. \u0000Kata kunci : multiprosesor, pararel, steganografi.","PeriodicalId":511727,"journal":{"name":"JURNAL RISET INDRAGIRI","volume":"109 46","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140679586","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGIS FENOMENA PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA 印度尼西亚结婚和离婚现象的社会学层面

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-04-20 DOI: 10.61069/juri.v3i1.84

F. Rozi

引用次数: 0

PANDANGAN HUKUM INTERNATIONAL ATAS REKLAMASI PANTAI TERHADAP RENEGOSIASI BATAS WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS INDONESIA DAN NEGARA TETANGGA) 国际法对重新谈判印尼边界的沿海填海问题的看法（印尼及其邻国的案例研究）

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-02-27 DOI: 10.61069/juri.v2i3.73

M. Azmi

{"title":"PANDANGAN HUKUM INTERNATIONAL ATAS REKLAMASI PANTAI TERHADAP RENEGOSIASI BATAS WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS INDONESIA DAN NEGARA TETANGGA)","authors":"M. Azmi","doi":"10.61069/juri.v2i3.73","DOIUrl":"https://doi.org/10.61069/juri.v2i3.73","url":null,"abstract":"Reklamasi pantai akan berdampak terhadap aktivitas sosial, lingkungan, hukum, ekonomi, dan bahkan akan memacu pembangunan sarana prasarana pendukung lainya. Dengan adanya reklamasi, diharapkan kebutuhan akan lahan akan terpenuhi, namun disisi lain dapat menimbulkan dampak yang besar. Salah satunya adalah konflik batas wilayah dikarenakan aktifitas reklamasi. Bentuk batas wilayah antar negara ditentukan oleh hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diterima oleh semua negara. Banyak sengketa perbatasan antar negara dibawa ke badan arbitrase internasional atau tribunal. Putusan yudikatif tersebut memunculkan asas ketidak berpihakan dalam putusan perbatasan. Hal ini sering ditegaskan kembali dalam Negosiasi oleh perjanjian multilateral. Pembatasan teritorial nasional penting untuk pelaksanaan hak dan kewajiban mereka menurut hukum nasional dan internasional. Batas-batas perairan teritorial nasional ditentukan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, the Geneva Convention on the Law of the Sea of 1958 dan kawasan lainnya. Namun, Konvensi Jenewa tidak memiliki dokumen hukum yang mendefinisikan pembatasan teritorial negara kepulauan.","PeriodicalId":511727,"journal":{"name":"JURNAL RISET INDRAGIRI","volume":"40 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140427432","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS USAHA DAN NILAI TAMBAH GULA SEMUT DI DESA RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ( Studi Kasus Usaha Gula Semut Gendis Makmur ) INDRAGIRI HILIR 省 RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS 区 SEMUTA SUGAR 的商业和附加值分析（Gendis Makmur Ant 糖业案例研究）

JURNAL RISET INDRAGIRI Pub Date : 2024-01-22 DOI: 10.61069/juri.v2i3.72

Lucky Alamsyah, Yuslizar

引用次数: 0