{"title":"","authors":"Rae - Anggrainy, Khansa Kamila Safitri","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.7374","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7374","url":null,"abstract":"Masalah lingkungan hidup menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisisPenegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penerapan sanksi yang pertama dilakukan seharusnya adalah sanksi administratif, yang dapat meliputi: (1) pemberian teguran keras (2) pembayaran uang paksaan (dwangsom) (3) penangguhan berlakunya izin (4) pencabutan izin. Undang Undang PPLH menerapkan sistem penerapan sanksi administratif sebagai langkah awal penegakan hukum lingkunganDalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, partisipasi dari pejabat yang berwenang melalui aturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebuh ditegakkan.","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"135 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136365281","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF (UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU NOMOR 20 TAHUN 2001) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA","authors":"Munawir Sajali","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.7077","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7077","url":null,"abstract":"Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam perspektif hukum Islam dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyri’ dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam dan HAM. Teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasionalisasi jinayah atau jarimah serta penerapan sanksi-sanksinya. Bertujuan untuk mengetahui pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik jika ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dengan prinsip-prinsip hak 
 asasi manusia.
 
","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"209 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136365321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dede Mercy Rolando, Hanna Hilyati Aulia, Mutia Tanseba Andini
{"title":"","authors":"Dede Mercy Rolando, Hanna Hilyati Aulia, Mutia Tanseba Andini","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.7441","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7441","url":null,"abstract":"Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ke-efektifitas-an Undang-Undang ITE atas terjadinya transformasi digital yang menjadi ancaman cybercrime di Indonesia. Banyak hal buruk dan tidak di inginkan terjadi melalui teknologi informasi. Sebab itu pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum melalui penerapan tindak pidana Undang-Undang ITE. Namun, hanya sedikit pasal yang mengatur demi terciptanya kelancaran perdagangan secara elektronik, seperti aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi pelaku perdagangan elektronik. Isi dari UU ITE yang paling krusial adalah justru menekankan pada perbuatan-perbuatan yang tidak bersinggungan langsung dengan perdagangan elektronik, seperti pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 yang cenderung menekankan masalah sosial seperti asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti.masalah tersebut jauh dari tujuan pasal 4 ayat 2 yang telah disebutkan diatas. Ada beberapa hal yang terlewatkan yang sebenarnya harus lebih difokuskan dalam UU ITE, antara lain masalah Spamming, baik untuk email spamming maupun masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, Virus, worm komputer (masih implisit di Pasal 33) terutama untuk pengembangan dan penyebarannya, dan jenis-jenis phising seperti typo pirates yang membuat tidak nyaman proses perdagangan elektronik. Masalah-masalah tersebut adalah juga krusial yang seharusnya secara eksplisit diatur dalam UU ITE, karena menyangkut juga demi terciptanya kelancaran transaksi elektronik khususnya perdagangan elektronik.","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136364970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"","authors":"Ashfa Azkia","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.7231","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7231","url":null,"abstract":"Permasalahan tentang korupsi memang harus dibahas secara mendalam. Pelaku korupsi yang dirasa tidak jera dengan perbuatannya, menimbulkan gagasan untuk merampas aset yang dimiliiikinya untuk mengganti kerugian negara. Di Indonesia, sudah ada peraturan tentang perampasan aset, namun masih meninggalkan beberapa permasalahan yang harus segera ditanggulangi. Penelitian ini akan membahas mengenai problematika pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme perampasan aset guna mengembalikan uang Negara yang dikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendenkatan undang-undang. Objek penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset dan teori kerugian negara dalam hukum administrasi negara. Analisis bahan bahan hukum pada penelitian ini disajikan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum yang berlaku saat ini dalam melaksanakan mekanisme perampasan aset, masih belum maksimal. Karena proses pelaksanaan perampasan aset harus menunggu putusan yang incracht, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hukuman bagi tidak pidana korupsi yang menyababkan kerugian negara, belum sepenuhnya fokus terhadap pengembalian kerugian negara. Ranah hukum administrasi negara, memberi gambaran bahwa dalam hal perbuatan yang mengkibatkan kerugian negara, maka hukumannya fokus terhadap pengembalian kerugian negara yang disebabkan perbuatan tersebut. RUU perampasan aset hasil tindak pidana harus segera disahkan menjadi undang-undang, sebagai jawaban dari problematika yang ada.","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136365320","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG","authors":"Muhamad Khoirul Wafa","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.6883","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883","url":null,"abstract":"Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi di antara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang-undang. Idealnya peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan peran setra partisipasi masyarakat, karena regulasi yang dibuat atau dibentuk pada dasarnya objeknya adalah masyarakat luas. Dalam tulisan ini akan membahas seberapa pentingkah peran masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah wujud peran serta masyarakat dalam pross pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal. Secara formal Wujud peran dan partisi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dimungkinkan di lakukan. Mulai dari perancangan hingga pembahasan.Kata kunci: Peran, Partisipasi, pembentukan peraturan perundang-undangan","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136365948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Retanisa Rizqi, Khansa Kamila Safitri, Muslih Al Muntaha
{"title":"","authors":"Retanisa Rizqi, Khansa Kamila Safitri, Muslih Al Muntaha","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.6427","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6427","url":null,"abstract":"Abtrak : 
 Sistem khilafah jika di terapkan di Indonesia menggunakan perspektif Resolusi Konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research. Sistem khilafah berbeda dengan bentuk pemerintahan lainnya, seperti monarki, republik, atau federasi. Sistem khilafah tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan kekerasan, melainkan melalui cara-cara yang halal atau dengan meminta bantuan dari Ahl al-Nusrah yang identik dengan Ahlul Quwwah. Di Indonesia, terdapat ratusan suku, adat, dan kepercayaan yang berbeda, semuanya hidup berdampingan dengan damai. Bangsa ini diciptakan dengan semangat toleransi dan keberagaman. Oleh karena itu, para pemimpin pendiri bangsa ini menanamkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat kebhinekaan dan toleransi tersebut. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama yang berbeda, sehingga tidak bisa di terapkan sistem syariat Islam atau khilafah. Pancasila yang ada saat ini sudah menjadi ideologi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.
","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135154785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"","authors":"Firmansyah ,, Windy Riyani, Nyimas Lidya Putri","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.7209","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209","url":null,"abstract":"Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Dimana musyawarah juga digunakan dalam demokrasi karena di dalam demokrasi, pemimpin tidak dapat memutuskan suatu keputusan secara sepihak dan harus melibatkan rakyat karena dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi.Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisissyura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila menjadi suatu aturan yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin melepas dari nilai keagamaan, dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga menggunakan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135154783","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawaty
{"title":"","authors":"Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawaty","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.6972","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6972","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan melengkapi data penelitian sebelumya untuk menganalisis dan mengkaji proses hukum pelanggaran sebuah kode etik POLRI yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Achiruddin Hasibuan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas, mengetahui dan menganalisis suatu pertanggung jawaban jika POLRI melanggar kode etik, serta harus di bertanggung jawabkan ketika melanggar kode etik, kode etik dijadikan berdasarkan standar anggota profesi, kode etik dalam menjalakan tugas. Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 berkenaan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 1 menerangkan tentang penjelasan KEPP, sebagai berikut : “Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disingkat dengan KEPP adalah suatu norma-norma atau sebuah aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berhubungan dengan perbuatan maupun ucapan bersangkutan dengan hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, dan tanggung jawab jabatan”.","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135155094","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"","authors":"Rahmah Ningsih, Nurbaiti Nurbaiti","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.7124","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7124","url":null,"abstract":"The phenomenon of modern warfare which has emerged as a new force in line with the development of information technology is not only in the form of armed attacks but also in the development of opinions. War in the form of infiltration into a country through various aspects of life starting with the economy, ideology, politics, socio-culture, religion, law, defense and security. The threat of modern war is more devastating than that of conventional war because it has a broad spectrum of domination of global coalitions, involving state actors and non-state actors to undermine state capabilities, threaten potential and undermine sovereignty. The state must be prepared with a strategy to strengthen the foundation of the country's integrity by mastering technology and regulation, maintaining national unity and integrity and improving social justice for the society.","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135154784","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"","authors":"Hendra Irawan Hendra, Inge Maulidiana Putri","doi":"10.32332/siyasah.v3i1.7165","DOIUrl":"https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7165","url":null,"abstract":"Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kalianda dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum dengan tujuan menganalisis tentang hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan hukum.Untuk mengkaji permasalahan pada uraian diatas, maka artikel ini menggunakan metode pustaka (library research) baik berupa sumber primer maupun sekunder, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode data kualitatif yaitu, menguraikan data kedalam kalimat yang lugas, rinci serta jelas sehingga memudahkan mengartikan hasil kesimpulan dari artikel ini Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berlaku mengatur tentang hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak. Upaya pengadilan agama kalianda dalam pemenuhan layanan hukum dalam melayani penyandang disabilitas, dimulai ketika mereka datang yang langsung dibantu oleh petugas, kemudian diarahkan ke bagian pelayanan untuk mengakses keperluan persidangan, hingga sampai mereka bersidang tetap ada pendampingan dari petugas pengadilan. Mahkamah Agung secara umum belum memiliki kebijakan khusus terkait pelayanan peradilan untuk Penyandang Disabilitas, akan tetapi Mahkamah Agung telah berusaha melaksanakan layanan peradilan untuk penyandang disabilitas dalam ranah-ranah tertentu, misalnya: membuat Website Mahkamah Agung yang ramah Tuna Netra, Kursi Roda dan Ramp menjadi pelayanan standar di Mahkamah Agung, dan beberapa hal lain terkait dengan kebijakan terhadap penyandang disabilitas. Dalam akses fasilitas yang tersedia, pengadilan agama kalianda sudah memenuhi standar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti tersedianya guilding block penyandang tunanetra, tersedianya alat-alat pembantu jalan bagi penyandang disabilitas fisik, tersedia nya toilet bagi penyandang difabel, papan informasi yang terpasang dibeberapa bagian publik di kantor pengadilan agama kalianda serta terdapat drop zone yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang datang.","PeriodicalId":473153,"journal":{"name":"Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135155093","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
