Jurnal Kebijakan Pembangunan最新文献

{"title":"Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan","authors":"Lola Malihah","doi":"10.47441/jkp.v17i2.272","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272","url":null,"abstract":"The issue of climate change and global warming has now become a concern for all countries worldwide. Tackling climate change and sustainable development is part of the Sustainable Development Goals (SDGs). This article review aims to examine the various challenges in efforts to overcome climate change and support sustainable development. Several references obtained data that most countries in the world have indeed felt the impact of climate change and global warming. Various efforts and policies are carried out with these conditions to overcome the effect. Starting from applying the concept of circular economy, which is an anti-synthesis of linear economic activities, reducing the use of fossil fuels to carbon tax policies. But all these policies must also be understood and supported by all parties. Not only the government but all the private sector elements, entrepreneurs, and society. Awareness and participation of all parties are needed so that the impacts of climate change can be overcome and sustainable development can be implemented. This effort is not only for the current generation but also for the next generation. \u0000Isu perubahan iklim dan pemanasan global saat ini memang telah menjadi kekhawatiran seluruh negara didunia. Penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari  tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan yang mengkaji berbagai macam tantangan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari beberapa referensi yang menjadi acuan diperoleh data bahwa sebagian besar  negara telah merasakan dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan kondisi tersebut dilakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Mulai dari penerapan konsep ekonomi sirkular yang dianggap sebagai anti sintesis dari kegiatan ekonomi linier, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sampai kebijakan pajak karbon. Namun semua kebijakan tersebut tentunya juga harus dipahami dan didukung oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja tetapi harus melibatkan semua unsur disektor swasta, pengusaha dan juga masyarakat. Diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi semua pihak agar dampak perubahan iklim dapat diatasi dan pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan. Upaya ini bukan hanya untuk generasi sekarang saja tetapi untuk generasi yang akan datang.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129446500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Viewing The Achievement of The Covid-19 Vaccination in Indonesia From A Human Development And Urbanization Perspective","authors":"Firman Abdurrahman, Erwin Tanur","doi":"10.47441/jkp.v17i2.286","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.286","url":null,"abstract":"The disparity in the achievement of Covid-19 vaccination among provinces in Indonesia is still quite high. This can be one reason why the number of Covid-19 patients is still fluctuating even today. Nevertheless, the Covid-19 vaccine is still very useful to reduce Covid-19 infection. This study aims to see whether Human Development Index (HDI) and urbanization rate are the reasons behind the achievement of Covid-19 vaccination in Indonesia. The research used a quantitative approach with a cross-sectional research design. The data used are secondary data from BPS and the Ministry of Health. The data were analyzed using tabulations, graphs, and inferential analysis through the Pearson correlation test and multiple linear regression. The results show that about three-quarters of provinces in Indonesia are still below the Covid-19 vaccination target to achieve herd immunity. The scatter plot graph shows provinces with relatively low vaccination rates, having relatively low HDI and urbanization levels. Vice versa. Meanwhile, the results of a multiple linear regression analysis found that HDI and the level of urbanization had a very strong and statistically significant effect on the achievement of Covid-19 vaccination in all provinces in Indonesia. These results conclude that the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia is the background for the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia. Therefore, provinces with low Covid-19 vaccination achievements can be encouraged to continue pursuing the herd immunity target by paying attention to the characteristics of provinces with high HDI and high urbanization. \u0000Abstrak \u0000Disparitas capaian vaksinasi Covid-19 antarprovinsi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa jumlah pasien Covid-19 masih fluktuatif bahkan hingga saat ini. Meski demikian, vaksin Covid-19 tetap sangat bermanfaat untuk mengurangi infeksi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat urbanisasi melatarbelakangi capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian secara cross section. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS dan Kementrian Kesehatan. Data tersebut dianalisis menggunakan tabulasi, grafik, dan analisis inferensial melalui uji korelasi Pearson dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat provinsi di Indonesia masih di bawah target vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity. Grafik scatter plot menunjukkan provinsi dengan capaian vaksinasi yang relatif rendah, memiliki IPM dan tingkat urbanisasi yang juga relatif rendah. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hasil dari analisis regresi linear sederhana menemukan bahwa IPM dan tingkat urbanisasi mempunyai pengaruh cukup kuat dan signifikan secara statistik terhadap capaian vaksinasi Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil ini memberikan kesimp","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127943348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Strategi Pemerintah Membantu Pekerja Migran Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Di Suralaga, Lombok Timur","authors":"Saipul Hamdi, Syarifuddin, Oryza Pneumatica Indrasari, Ega Erlina","doi":"10.47441/jkp.v17i2.289","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.289","url":null,"abstract":"The economic viability of migrant families who depend on remittances is currently very fragile due to the Covid-19 pandemic, mainly migrants who provide for their families. When migrant workers have a lot of dependents, it makes the household's financial status worse and makes this predicament worse. The management of remittances on productive matters is also subpar in the families of Indonesian migrant workers. This article examines the socioeconomic circumstances of migrant workers to learn how Indonesian migrant workers overcame the financial crisis brought on by the Covid-19 outbreak. This article also intends to look into local government initiatives to support employees in resolving these socioeconomic repercussions and the socioeconomic impacts on migrant workers. The study was carried out over six months (January–June 2022) utilizing qualitative research approaches, including interviews, focus groups, FGDs, and data collection documentation in the field. In this study, 30 informants—15 men and 15 women—made up the sample. According to the research findings, migrant workers have techniques for surviving during a pandemic, such as leveraging the agriculture and livestock sectors. Additionally, the local administration gives migrant workers special consideration by providing direct financial help, cash social assistance, and MSME training. \u0000Akibat pandemi Covid-19, kondisi keberlangsungan ekonomi keluarga migran yang bergantung pada pengiriman remitansi saat ini sangat rentan, khususnya migran yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini diperparah ketika pekerja migran memiliki jumlah tanggungan yang banyak dan memperburuk situasi keuangan rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, keluarga pekerja migran Indonesia tidak maksimal dalam mengelola remitansi pada hal-hal yang bersifat produktif. Melihat kondisi sosial-ekonomi pekerja migran tersebut maka artikel ini juga berupaya untuk mengetahui strategi-strategi pekerja migran Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginvestigasi dampak sosial ekonomi pekerja migran dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk membantu pekerja dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi-partisipasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi dalam pengambilan data di lapangan. Sampel dalam penelitian ini melibatkan 30 informan yakni 15 laki-laki dan 15 perempuan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pekerja migran memiliki strategi untuk dapat bertahan hidup di tengah masa pandemi, seperti memanfaatkan sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah desa juga juga memberikan perhatian khusus kepada PMI dengan bantuan seperti BLT, BST, dan pelatihan UMKM.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"137 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115190378","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi","authors":"Hamdan, Roni Ekha Putera, Hendri Koeswara","doi":"10.47441/jkp.v17i2.281","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.281","url":null,"abstract":"Geopark Merangin Jambi is one of Indonesia's national geoparks. In 2014 Geopark Merangin Jambi was proposed as a UNESCO world heritage site. Still, it needed to meet the standards set due to the absence of clear boundaries and inadequate facilities and infrastructure. This study aims to describe the implementation of the Merangin Regency Regional Regulation Policy Number 2 of 2018 concerning the Protection and Management of Earth Park. The study results are seen from 6 variables that affect policy performance. The policy objective variable has been successfully implemented, but the policy target has yet to be achieved. While the variables of resources, attitudes of policy implementers, characteristics of policy-implementing organizations, and communication between organizations and the social, economic, and political environment have been successfully implemented, the social environment still needs to support the implementation of the policy thoroughly. It is necessary to re-socialize the approach to the community because there are still many people who need to learn the procedure so that the policy objectives can be achieved and support from the community can be obtained. \u0000Abstrak \u0000Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor:130.K/04/BGL/2012 Geopark Merangin Jambi ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dalam kawasan Geopark Merangin Jambi terdapat fosil-fosil yang sudah berusia 300 juta tahun dan pada tahun 2014 Geopark Merangin Jambi pernah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan karena belum ada batas yang jelas dan prasarana yang kurang memadai. Pada saat ini Geopark Merangin Jambi telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Metode penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Variabel tujuan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, akan tetapi sasaran untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan Geopark Merangin Jambi belum tercapai. Sedangkan variabel sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, namun lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai perda Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak ","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128378853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Pembangunan Kepemudaan di Kota Banjarbaru menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (Domain Pendidikan dan Lapangan & Kesempatan Kerja)","authors":"Siska Fitriyanti, H. Pradana","doi":"10.47441/jkp.v17i1.257","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.257","url":null,"abstract":"The Youth Development Index (YDI) is an instrument to measure youth development in a region. Youth development is a vital need to prepare quality people for future development. In Indonesia, YDI is only available at the provincial level. However, district and city governments are obliged to apply youth development in regional development planning to support the achievement of provincial YDI. This paper aims to analyze youth development in the education and employment sector in Banjarbaru City based on YDI indicators in these domains: MYS, SM-APK, APK-PT, white-collar entrepreneur, and youth unemployment rate. This study used a qualitative approach and analyzed descriptively exploratory. Primary data were collected through interviews. The source of secondary data was mainly BPS and relevant worksheets. The analysis showed that the MYS and APK SM do well enough, while the APK-PT although above the achievements of the province is still below the national average. In the employment sector, white-collar entrepreneurial youth in Banjarbaru City is above the province and the nation. Youth Unemployment is above province, below the national. The problem in this sector is the mismatch between workforce competence and job opportunities. \u0000Abstrak \u0000Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu instrument untuk mengukur pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. IPP di Indonesia baru tersedia di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang capaian IPP provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kepemudaan di sektor pendidikan dan lapangan & kesempatan kerja di Kota Banjarbaru berdasarkan indikator IPP di 2 domain tersebut, yaitu RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara literatur review. Data primer diambil melalui wawancara, sedangkan data sekunder terutama berasal dari BPS dan dokumen kinerja SKPD yang relevan dengan objek penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cukup tinggi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114136707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Systematic Literature Review: Kebijakan Pemerintah terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku UMKM di Indonesia","authors":"Yuniar Aprilia, Luluk Latifah, Iskandar Ritonga","doi":"10.47441/jkp.v17i1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.241","url":null,"abstract":"MSMEs are an essential pillar in the Indonesian economy with a significant contribution to the value of GDP and employment. The occurrence of the Covid 19 pandemic had a major impact on MSMEs in the form of a decrease in the value of trade and labor absorption. In order for MSMEs to survive, the Government provides program support, including social assistance for MSME actors. This study aims to determine the effectiveness of government policies in distributing social assistance for MSME actors in Indonesia and their solutions. With the SLR approach in journals published in 2020 and 2021, the results show that government policies on the distribution of social assistance are very influential because they can help with limited capital and save MSMEs from the threat of going out of business. However, it has not been effective due to the limited resources, both financially and with staff support. Hence, the inefficient bureaucratic system also contributes to the inaccurate targeting of aid recipients, resulting in the unequal distribution of aid and the large number of small entrepreneurs who have not been registered with the Cooperatives and SMEs Office. The solutions provided are adding staff and improving the bureaucratic structure, implementing a new formula to be used as a reference in inputting data on social assistance recipients, and collaboration between the central and regional governments to ensure the social assistance distribution runs effectively.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134043674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemberdayaan Angkatan Laut Nasional Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional","authors":"Boy Anugerah","doi":"10.47441/jkp.v17i1.237","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.237","url":null,"abstract":"As a maritime country, the management of national sea transportation is essential for the government of Indonesia. Sea transportation acts not only as a means of mobilizing people and goods but also as an interconnector among the islands. The government of Indonesia has carried out fairly good management so far. However, the management only focused on the transportation aspect. The management of the national sea transportation must also include state defence aspects as a consequence of maritime state and nation. This research aims to formulate solutions for the empowerment-based national sea transportation management mechanism that can strengthen state defence. This research uses the literature review and desk research as the data collection and analysis methods. The result of the research is the urgency to conduct the empowerment of national sea transportation as a reserve component to strengthen the state defence system. \u0000  \u0000Abstrak \u0000 Sebagai sebuah negara maritim, pengelolaan angkutan laut nasional adalah sebuah keharusan untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Angkutan laut tidak hanya berperan sebagai sarana mobilisasi orang dan barang saja, tapi juga sebagai penghubung antarpulau. Pemerintah Indonesia telah melakukan pengelolaan yang cukup baik hingga saat ini, hanya saja pengelolaannya masih berfokus pada aspek transportasi semata. Padahal, pengelolaan angkutan laut nasional juga harus mencakup aspek pertahanan negara sebagai konsekuensi bangsa dan negara maritim. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi terkait mekanisme pengelolaan angkutan laut nasional berbasis pemberdayaan yang mampu memperkokoh pertahanan negara, khususnya pertahanan maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data menggunakan metode literature review. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan pemberdayaan angkutan laut nasional sebagai komponen cadangan dalam rangka memperkokoh sistem pertahanan negara.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130792841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Di Kabupaten Sidoarjo","authors":"Hendrik Muchlison","doi":"10.47441/jkp.v17i1.234","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.234","url":null,"abstract":"Decent road infrastructure is one of the public facilities that need to be provided by the local government to the society. However, many roads in Sidoarjo are damaged and society often complain. The Sidoarjo Regency Government in 2021 is taking a innovation by utilizing the indicative budget allocations (PIWK) focusing on overcoming the widespread damaged roads. The program is delegating some of the Regent’s authority to the sub-district head as the executor. However, the implementation of the program hasn’t run as expected. This descriptive qualitative research aims to describe the policy implementation process. Four aspect in Edward III theory name bureaucratic structure, resources, disposition and comunication are used to guide understanding the implementation process. Data were collected from in-depth interviews with officials at the Sidoarjo Regency Government, DPRD and the sub-district head as the implementor. As a result, the bureaucratic structure is still not optimal due to the regulatory problems and, furthermore, the aspect of resources is also not maximized due to the limited number and capacity of human resources in the districts. \u0000  \u0000Abstrak \u0000Infrastruktur jalan yang layak menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Namun, kondisi jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan kerap dikeluhkan warga. Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 berinovasi dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk mengatasi jalan rusak. Program tersebut merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat selaku pelaksana. Tetapi, implementasi program tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendesripsikan proses implementasi kebijakan tersebut.  Empat aspek dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk memandu dalam memahami proses implementasi tersebut. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pejabat di Pemkab Sidoarjo, DPRD dan camat selaku implementor. Hasilnya, struktur birokrasi masih belum optimal karena masalah regulasi dan aspek sumber daya juga belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di kecamatan. \u0000 ","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115318919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur (Studi Pada Pemulihan Ekonomi Pekerja Migran)","authors":"Saipul Hamdi","doi":"10.47441/jkp.v17i1.259","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.259","url":null,"abstract":"This article aims to understand government policies in tackling the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy of migrant workers and their recovery efforts. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic so as not to cause a prolonged crisis and minimize the impacts in other sectors, the government needs a social security policy for the economic stability of the community, especially for migrant workers. To understand in more detail about government policies and their implementation, this study aims to explore the implementation model in the economic recovery of the community, especially the Indonesian Migrant Workers (PMI) group. This research was conducted for 6 months (October-March 2022) using qualitative methods. Data was collected using participant observation techniques, in-depth interviews, FGDs, and documentation. There were 30 informants in the study (15 men and 15 women) consisting of migrant workers, village governments, local governments, NGOs, and migrant workers distributors. The results of this study indicate that Covid-19 has had a major impact on the weakening of the community’s economy, including groups of migrant workers. In addition, the village governments in the Suralaga sub-district, namely the villages of Suralaga, Paok Lombok and Dasan Borok, have successfully implemented policies from the central government in order to mitigate the economic impact of Covid-19, especially for groups of Indonesian migrant workers. In addition to continuing central programs such as providing BLT (Direct Cash Assistance) and basic necessities, the village governments in theose three villages made special policies as a solution to the economic problems that occurred to groups of Indonesian migrant workers, namely providing assistance to PMIs who were affected by disasters in their countries of work, providing illegal access to PMI during Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) development, agricultural assistance, and livestock. \u0000Abstrak \u0000Artikel ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pekerja migran dan upaya pemulihannya. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan meminimalisir dampak-dampak di sektor lainnya, maka pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pengamanan sosial untuk kestabilan ekonomi masyarakat, terutama bagi buruh migran. Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khusunya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemeri","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122119725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Faktor-Faktor Penyumbang Neet di Provinsi Jawa Barat","authors":"Hella Citra","doi":"10.47441/jkp.v17i1.240","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.240","url":null,"abstract":"NEET (Not in Education, Employment, or Training) is one of the SustainableDevelopment Goals (SDGs) indicators to determine the level of vulnerability of youngpeople aged 15-24 years in dropping out of school, unemployment and feeling hopelessabout the world of work. BPS data shows that in 2020 West Java is the province with thehighest number of NEETs in Indonesia. The influence of West Java's NEET is very largeon the national NEET figure, as evidenced in the last 5 years the pattern is always thesame as West Java's NEET. For this reason, this study aims to determine the cause of aperson's chance to become a NEET in West Java Province using data from the 2020National Labor Force Survey (Sakernas). The analytical method used is descriptivestatistics and inferential statistics with binary logistic regression models. The resultsshowed that with a 95 percent confidence level, the variables that significantly affect aperson's status as a NEET are age, gender, disability, marital status, education, skills,work experience, education of the head of the household, number of children, presenceof toddlers or the elderly, presence of household members who work, location ofresidence, and the perceived impact of COVID-19. In addition, it was found that personswith disabilities were 4 times more likely to become NEETs than non-disabled persons. \u0000Abstrak \u0000NEET (Not in Education, Employment, or Training) ialah salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengetahui tingkat kerawanan penduduk muda usia 15-24 tahun dalam putus sekolah, pengangguran serta merasa putus asa terhadap dunia kerja. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah NEET tertinggi di Indonesia. Pengaruh NEET Jawa Barat sangat besar terhadap angka NEET nasional, terbukti dalam 5 tahun terakhir polanya selalu sama dengan NEET Jawa Barat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang berpeluang menjadi NEET di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensia dengan model regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, variabel yang signifikan mempengaruhi status seseorang menjadi NEET ialah umur, jenis kelamin, disabilitas, status perkawinan, pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anak, keberadaan balita atau lansia, keberadaan anggota rumah tangga yang bekerja, lokasi tempat tinggal, dan dampak covid-19 yang dirasakan. Selain itu ditemukan penyandang disabilitas 4 kali lebih berisiko menjadi NEET dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"108 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121201386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}