Jurnal Kebijakan Pembangunan最新文献

{"title":"KORELASI PAPARAN INFORMASI TERKAIT PERGURUAN TINGGI TERHADAP MINAT STUDI LANJUT PESERTA DIDIK","authors":"Fauzia Dwi Sasmita, Yulia Fernandita, Muhammad Azidan Noor, Rafa’na Rahman, W. Prasetyo","doi":"10.47441/jkp.v18i2.339","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.339","url":null,"abstract":"Terbatasnya akses informasi mengenai perguruan tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat studi lanjut peserta didik dan membuat mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis korelasi paparan informasi terkait perguruan tinggi terhadap minat studi lanjut peserta didik MAN 2 Batola. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah 58 orang peserta didik kelas XII di MAN 2 Batola. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara online. Data angket dianalisis dengan menghitung persentase angket respon suru, uji korelasi, uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif berkorelasi kuat antara paparan informasi peserta didik kelas XII MAN 2 Batola terhadap perguruan tinggi dengan minat studi lanjut ke perguruan tinggi dengan nilai  sebesar 0,742 (MIPA); 0,785 (IPS), dan 0,798 (Agama). Pengaruh paparan informasi perguruan tinggi dengan minat studi lanjut ke perguruan tinggi jurusan MIPA sebesar 61,6%; jurusan IPS sebesar 55,1%; dan jurusan Agama sebesar 63,7%.  Peserta didik kelas XII MAN 2 memilih ULM sebagai kampus tujuan studi lanjut, disusul UIN Antasari Banjarmasin, dan Poliban. Jurusan yang dipilih oleh peserta didik didominasi oleh keguruan (guru), dokter (kesehatan), dan ekonomi.  Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa beberapa kendala peserta didik kelas XII MAN 2 Batola dalam melanjutkan studi ialah kendala ekonomi, lebih memilih untuk bekerja, izin orangtua akibat stabilitas keuangan keluarga, hingga jarak tempat tinggal dengan perguruan tinggi tujuan. Adapun pemerintah/instansi perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan sosialisasi mengenai jurusan, program studi, serta prospek kerja dari jurusan tersebut, beserta dengan peluang beasiswa.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"51 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139248618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGARUH PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP ARAHAN KONSERVASI SUB DAS LESTI, KABUPATEN MALANG","authors":"A. Pambudi","doi":"10.47441/jkp.v18i2.338","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.338","url":null,"abstract":"Kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas di bagian hulu bernilai krusial bagi upaya konservasi dan pencegahan bencana di wilayah hilirnya. Kesehatan DAS ini diukur dari kerusan hulu yang berdampak pada keadaan di bawahnya seperti sedimentasi yang mempengaruhi usia guna Waduk Sengguruh pada Kawasan Sub DAS Lesti. Dampak negatif sedimentasi waduk ini menggangu perannya dalam pasokan air untuk irigasi, pengendalian banjir, dan pasokan listrik di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian terkait laju erosi yang mempengaruhi sedimentasi di Kawasan Sub DAS Lesti menjadi menarik diulas dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap upaya konservasi yang diperlukan pada skala wilayah administrasi dalam lingkup DAS/Sub DAS. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi laju dan tingkat bahaya erosi, menganalisis aspek sosial, dan faktor-faktor penting di wilayah Sub DAS Lesti sebagai masukan arahan konservasi berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan kuantitatif melalui perhitungan Modify Universal Soil Loss Equation (MUSLE). Metode kualitatif melibatkan kuisioner dan wawancara di kawasan Sub DAS Lesti. Hasil penelitian menunjukkan laju erosi rata-rata di Sub DAS Lesti adalah 153,868 ton/ha/tahun (melebihi laju erosi yang dapat ditoleransi yaitu 30 ton/ha/tahun). Penelitian juga menunjukkan ada keterkaitan antara erosi dengan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang jika dikaitkan dengan tekanan penduduk dan pola penggunaan lahan akan berdampak pada erosi. Berbasis analisis lebih lanjut, dari 12 kecamatan di DAS Lesti, sebanyak 6 kecamatan diidentifikasi memiliki tingkat bahaya erosi tinggi (zona merah) sehingga upaya konservasi direkomendasikan untuk fokus pada 6 kecamatan ini dari 12 kecamatan yang ada di lingkup Sub DAS Lesti.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139249370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Evaluasi Program Pilot Project Transformasi Layanan Primer di Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2022","authors":"Liestiana Indriyati, Akhmad Wahyudin, Eva Sulistyowati","doi":"10.47441/jkp.v18i1.311","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.311","url":null,"abstract":"Primary healthcare transformation (PHT) is one of health transformation to improve health services (HS) quality in Indonesia. PHT refers to the life cycle as the focus of transforming HS, bringing HS closer to the community through the village networking level, and strengthening local area monitoring (LAM) through the village health situation dashboard. This research is PAR with mixed methods on July–October 2022 at Telaga Bauntung Health Center and selected villages, Lok Tanah and Telaga Baru, Banjar, South Kalimantan. PHT carried out at various levels can increase HS coverage and quality, brings HS closer to the community, and improves LAM manually due to imperfect application and internet connection. PHT implementation is not entirely appropriate with technical guidelines due to various limitations or innovations according to local conditions. PHT scale-up requires clarifying primary care, resource management efforts, and cross-sectoral support. \u0000Transformasi Layanan Primer (TLP) merupakan satu dari enam pilar transformasi kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayaan kesehatan di Indonesia. Transformasi layanan primer mengacu pada siklus hidup sebagai fokus transformasi pelayanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, dan memperkuat pemantauan wilayah setempat (PWS) melalui dashboard situasi kesehatan per desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program pilot project TLP dalam rangka mendapatkan masukan dalam potensi scale up kedepan. Penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) menggunakan mix methode selama 3 bulan (13 Juli - 15 Oktober 2022) di Puskesmas Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dua desa terpilih yaitu Desa Lok Tanah dan Telaga Baru. Trasformasi layanan primer yang dilaksanakan pada berbagai level (puskesmas, posyandu prima, posyandu dusun) meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan pemantauan wilayah setempat (PWS) meskipun sebagian masih dilakukan secara manual dikarenakan terkendala aplikasi yang digunakan belum sempurna dan jaringan internet yang tidak stabil/tidak tersedia, pelaksanaan transformasi layanan primer tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang telah disusun karena berbagai keterbatasan ataupun inovasi yang dilakukan sesuai kondisi di daerah. Potensi scale up transformasi layanan primer memerlukan penetapan kelembagaan posyandu prima, manajemen sumber daya serta dukungan lintas sektor.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129401096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan Implementasi Kebijakan Oleh Pemerintah Desa Di Masbagik, Lombok Timur","authors":"Saipul Hamdi, Lalu Wiresapta Karyadi, Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Nurul Haromain","doi":"10.47441/jkp.v18i1.327","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.327","url":null,"abstract":"This research aims to investigate the policies implemented by the Masbagik Utara Baru village government in dealing with the community's economic crisis caused by Covid-19. This study was conducted for six months in Masbagik Utara Baru, East Lombok. (January-June 2022). This study employed a qualitative method with a case study approach. The research uses Participant observation, in-depth interviews, and study documentation as data collection methods. The findings revealed that Covid-19 reduces business activities, affecting household income, job creation, and business opportunities. The village government's efforts include utilizing village-owned enterprises to assist in developing community businesses through direct cash assistance, socialization about the adverse effects of Covid-19, and community economic development strategies during Covid-19. Thus, the community's response to the village's policy execution is positive. \u0000Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki hak untuk membuat dan mengatur kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan oleh Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dalam penanganan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Secara khusus penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, upaya pemerintah desa mengatasi masalah ekonomi akibat pademi Covid-19 dan respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah desa.  Penelitian ini dilakukan di Desa Masbagik Utara Baru, Lombok Timur selama enam bulan (Januari-Juni 2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan menerapkan observasi-partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya kegiatan usaha produktif masyarakat, berkurangnya tingkat pendapatan tenaga kerja anggota rumah tangga, serta berkurangnya kesempatan kerja dan peluang usaha. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa di antaranya adalah memanfaatkan Bumdes untuk membantu usaha warga, memberikan BLTD, melakukan sosialiasasi tentang dampak bahaya Covid-19 dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini. Adapun respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan cukup baik terlihat dari adanya masyarakat yang mengetahui implementasi dan mentaati implementasi kebijakan tersebut.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117275870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah","authors":"Fajrian Noor Anugrah","doi":"10.47441/jkp.v18i1.294","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.294","url":null,"abstract":"The appointment of the Military and police to serve temporarily as governor, regent, or mayor presents a conflict of interest and violates the principle of professionalism and Good Governance. The existence of Law Number 10 of 2016 has led to a vacancy in executive leadership positions in the regions. The research aims to clarify the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads and find the mechanism for appointing Acting Regional Heads following national interests. This research method is normative legal research, secondary data analysis in the form of legal products. It can be concluded that the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads is against the election of Governor, Regent, and Mayor and has been in accordance with Law No.  2 the Year 2002 against the Indonesian Police and Law No.  34 the Year 2004 about TNI. \u0000Penunjukan unsur militer dan kepolisian untuk menjabat sementara waktu sebagai penjabat gubernur, bupati, dan walikota berpotensi menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena memiliki jabatan lebih dari satu secara bersamaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, yang berdampak terjadinya kekosongan jabatan pimpinan eksekutif pada sebagian daerah provinsi, kabupaten dan kota karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah selama rentang 2022 sampai 2024. Pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah, salah satunya berasal dari unsur TNI dan Polri. Penelitian ini bertujuan memberikan kejelasan terhadap penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah oleh presiden dan mendagri; dan menemukan mekanisme penunjukan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis data sekunder dari produk hukum yaitu undang-undang dan peraturan pelaksana terkait pemilihan kepala daerah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat gubernur, bupati dan wali kota atas dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125325078","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia (Lansia) Di Provinsi Kalimantan Selatan","authors":"Aulia Muthiah Rusmini","doi":"10.47441/jkp.v17i2.255","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.255","url":null,"abstract":"The elderly are part of the diversity of humans and humanity who have the same rights and obligations as regulated in the provisions of the laws and regulations in Indonesia. The Government and Regional Governments are obligated to be present in respecting, fulfilling, and protecting the elderly in Indonesia. The number of older people in various regions of Indonesia, including South Kalimantan province, continues to increase. Based on these conditions, the Provincial Government of South Kalimantan has an obligation to be present in fulfilling and protecting the rights of the elderly following the provisions of the applicable laws and regulations. To realize this, local regulations are needed. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach focusing on legal norms that have become positive laws. The normative legal research referred to in this research uses a case study approach by analyzing legal products on legal events in detail to describe the problems in the research. The draft regional regulation on the protection of the elderly is essential considering a large number of elderly, which continues to increase every year and is also following the mandate of the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 13/1998 on Welfare. The elderly mandate the Regional Government to provide special protection to the elderly because, with their weakened physical condition, the position rights of the elderly become the priority focus of the State. They established a draft regional regulation on protecting the elderly in South Kalimantan to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in protecting the elderly. Lansia merupakan merupakan bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Lansia di Indonesia. Jumlah lansia  diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merealisasikannya diperlukan perangkat peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud pada penelitian menggunakan cara pendekatan studi kasus dengan menganalisis produk hukum terhadap peristiwa hukum secara rinci untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah lansia yang terus meningkat setiap tahunnya, dan juga sesuai den","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126641859","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","authors":"L. Nisa, Sri Setyati, Maliani, Dewi Siska, Siska Fitriyanti","doi":"10.47441/jkp.v17i2.284","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.284","url":null,"abstract":"To realize effective governance, the central government has issued a policy to simplify the bureaucracy. One of these policies is implemented by equalizing Administrative Positions (JA) to Functional Positions (JF). The Provincial Government of South Kalimantan has followed the mechanism for equalizing JA to JF following the provisions of the applicable laws. However, in its implementation, it is still partially done. The equalization of JA to JF has been carried out by four agencies, namely Bappeda, Balitbangda, Dispersip, and DPMPTSP, with the number of JAs being equalized to as many as 32 people. The problem faced by the South Kalimantan Provincial Government after the implementation of equalization is that the work system needs to be adjusted. In addition, implementing a policy that is still partial creates jealousy, inequality and work demotivation. This also impacts the irrelevance of the job made and approved by the Ministry of Home Affairs to be implemented at the next inauguration due to mutations, promotions, and retiring employees. Related to this, the provincial government must immediately make (1) adjustment to the work system, which includes adjustment of work mechanisms and business processes as stated in PermenPAN-RB RI Number 7 of 2022 concerning Work Systems in Government Agencies for Bureaucracy Simplification, (2) Preparation of guidance maps /mapping of JF training and development priorities in each regional apparatus, especially for JF who must have certification at the JF that is being supervised, (3) Conducting consultations and rearranging the JA map that will be aligned by providing opportunities for JAs who will be equalized to then choose JFs that are in demand and adapted to the needs of the organization, (4) related SKPDs to conduct intensive and pro-active guidance in conducting training on equalization JFs in their respective SKPDs and accelerating the internalization of changes in ASN management policies. \u0000Pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsioal (JF). Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengikuti mekanisme penyetaraan JA ke JF sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial. Penyetaraan JA ke JF telah dilaksanakan terhadap 4 SKPD, yaitu Bappeda, Balitbangda, Dispersip, dan DPMPTSP, dengan jumlah JA yang disetarakan adalah sebanyak 32 orang. Permasalahan yang dihadapi Pemprov Kalsel setelah pelaksanaan penyetaraan adalah belum adanya penyesuaian sistem kerja. Selain itu Pelaksanaan kebijakan yang masih parsial juga menimbulkan kecemburuan, kesenjangan dan demotivasi kerja bagi JF penyetaraan. Hal tersebut ini juga berdampak pada tidak relevannya peta jabatan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan pada pelantikan sela","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125004967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021","authors":"Yusuf Hariyoko","doi":"10.47441/jkp.v17i2.264","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264","url":null,"abstract":"The trend of issues regarding sustainable development is getting hotter discussed because of the growing discourse on climate change that is starting to be felt. Awareness of the importance of protecting the environment is why various countries emphasize their development by adopting sustainable development. The implementation of sustainable development in Indonesia has entered the village stage with the implementation of the village SDGs, which direct sustainable village development. This study aims to gain an understanding of the process of sustainable village development, which is becoming a trend throughout the world. Many studies have been conducted and published on a global scope that uses villages as research targets, but there still needs to be a research map that describes the potential for future research with existing trends. This research was conducted using the literature review method by reviewing articles in the previous study from 2018 to 2021 to provide an overview of sustainable village development trends. The data was used using research sources from the Scopus database of 1799 research results which were then processed and analyzed using the VOSviewer application. The results showed the relationship between themes, dominant research themes, relationships between researchers, and opportunities for sustainable village development research themes. Global research shows dominant themes of collective action, decentralization, gender, governance, inequality, intersectionality, participation, social capital, urban villages, and women related to sustainable village development. The dominant theme creates a relationship between the themes mostly connected to that theme. Meanwhile, the research was dominated by Yansui Liu, who wrote many articles in line with the dominant theme. Further research can be carried out by conducting research with the same theme as the Indonesian context and publishing in journals in Indonesia. \u0000  \u0000Tren isu tentang pembangunan berkelanjutan semakin hangat dibahas karena berkembangnya wacana tentang perubahan iklim yang mulai dirasakan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi alasan dari berbagai negara untuk menekankan pembangunannya mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah masuk pada tahap desa dengan penerapan SDGs desa yang mengarahkan pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan sedang menjadi tren di seluruh dunia. Sudah banyak penelitian dilakukan dan diterbitkan dalam lingkup global yang menggunakan desa sebagai sasaran penelitian, namun masih belum ada peta penelitian yang menggambarkan potensi penelitian ke depan dengan tren yang sudah ada.  Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dengan mengkaji artikel-artikel pada penelitian sebelumnya pada tahun 2018 sampai dengan 2021 sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tren ","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116272841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Optimalisasi Kinerja Perum Bulog dalam Menyerap Hasil Panen Petani di Distrik Kurik","authors":"Hubertus, Yohanes E Teturan, Rasdi Adnan","doi":"10.47441/jkp.v17i2.283","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.283","url":null,"abstract":"The issue of rice procurement is still in the spotlight and focus for every organization to survive in the current era of globalization. This research purpose of this study is to analyze the performance of Perum Bulog in handling farmers' harvests in Kurik District. The research method uses a qualitative descriptive approach. The research results on  Bulog handling farmers' rice in Kurik District, Merauke Regency, have yet to run optimally in the absorption of farmers' rice products. This happens because the rice skins produced by farmers do not follow the rice quality standards determined by Bulog. As a recommendation, research needs to bridge the demands and needs of farmers so that the harvest can be maximized and optimize local governments' role in training farmers. Thus, farmers will have the necessary means to optimize their crops in quality and quantity. \u0000Abstrak \u0000Permasalahan pengadaan beras masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi setiap organisasi agar dapat bertahan di era globalisasi pada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Perum Bulog dalam menangani hasil panen petani di Distrik Kurik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalaui wawancara, sedengkan untuk analisis data berupa: reduksi data; penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kinerja perum bulog dalam menyerap beras petani di Distrik Kurik Kabupaten Merauke belum berjalan secara maksimal dalam penyerapan hasil beras petani. Hal ini terjadi karena kualitas beras petani yang dihasilkan belum semua sesuai dengan standar kualiats beras yang sudah ditentukan oleh bulog. Efektivitas kinerja Perum Bulog belum efektif  karena di lapangan masih banyak beras yang belum terserap secara keseluruhan. Produktifitas Perum Bulog belum maksimal dalam menyerap beras yang dihasilkan petani, penyerapan beras hanya yang memenuhi standar dan beras yang tidak memenuhi standar dikembalikan. Perum Bulog seharusnya memiliki alternatif lain dalam menampung beras yang belum memenuhi standar dengan sistem perawatan. Rekomendasi penelitian optimalisasi peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan sistem pengelolaan sawah yang terpadu agar petani dapat memiliki pengetahuan dalam penanaman, pra panen, dan pasca panen agar hasil panen dapat dimaksimalkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128513556","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Causal Relationship Between Government Expenditure, Economic Growth, And Poverty In South Kalimantan","authors":"Herry Pradana, Siska Fitriyanti","doi":"10.47441/jkp.v17i2.280","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.280","url":null,"abstract":"Angka kemiskinan di Kalimantan Selatan berada pada posisi ketiga paling rendah di Indonesia pada tahun 2020 dan terendah di Wilayah Kalimantan. Namun, secara umum, tren penurunan harga beberapa komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, sangat mempengaruhi pendapatan penduduk, terutama di pedesaan. Meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2018 dan 2019 turut mempengaruhi angka kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analitik: Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial. Scatter plot digunakan dalam analisis Deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sebaliknya, Cross-Sectional Time-Series FGLS dan pemodelan Generalized Ridge Regression digunakan dalam analisis inferensial. Tiga dari lima jenis belanja pemerintah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, yaitu belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, dan belanja modal. Meski signifikan, ketiga jenis pengeluaran tersebut memiliki hubungan yang berlawanan. Dua dari lima fungsi belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, kedua pengeluaran tersebut masing-masing hanya tumbuh satu persen. \u0000The poverty rate in South Kalimantan is the 3rd lowest nationally in 2020 and the lowest in Kalimantan Region. However, the downward trend in the prices of several commodities that have been the backbone of the economy, such as rubber, palm oil, and coal, greatly affects the population's income, especially in rural areas. The study aims to analyze the effect of government expenditure on economic growth and poverty in South Kalimantan. The study used two analytical approaches: Descriptive and Inferential Analysis. A Scatter plot is used in Descriptive analysis to describe the relationship between government expenditure on economic growth and poverty. Cross-Sectional Time-Series FGLS and Generalized Ridge Regression modeling were used in the inferential analysis. Three out of five government expenditures statistically significantly affect economic growth: indirect personnel, direct personnel, and capital expenditure. Two of the five functions of government spending positively affect poverty reduction: direct and indirect spending.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"31 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121006781","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}