Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender最新文献

{"title":"REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Kajian Kontekstual QS An-Nisa` ayat 34)","authors":"Mayola Andika","doi":"10.15408/HARKAT.V14I1.10399","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V14I1.10399","url":null,"abstract":"Abstract. Nowadays, the issues of gender become hot topics to be discussed. It caused by the reality of some society who still hold the principle of patriarchal culture. Men tend to get the privileges than women. Basically, Islam upholds equality between men and women. Islam is believed as an ideal religion that is revealed for lift level and free up women from Jahiliyyah tradition in which marginalize women’s position. Verses of the Qur'an have revealed the equality of man and women and outline the equation in between both of them. As for the difference is their level of devotion. However, in religious empirical reality, the problem of gender bias arises whilst understanding and interpreting the religion texts. The misinterpretation then brought up the problem interrelated with men and women relation, for instance injustice, subordination, discrimination, and marginalization. Thus, the author assumes that a review of the interpretations of the verses and models of interpretation that tend to marginalize the role of women is needed to be conducted. In this research, the author elaborates of how the relation betwen men and women in Al-quran’s perspective through reinterpretation of Surat An-Nisa, verse 34 in contextual. The author focuses on the gender studies and connect it with the concept of men and women equality with descriptive-analitics method. Abstrak. Dewasa ini isu gender hangat diperbincangkan. Hal itu dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat yang sebagian masih memegang prinsip budaya patriaki. Laki-laki mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan kaum perempuan cenderung dinomorduakan. Islam pada dasarnya menjunjung tinggi kesetaraan. Agama Islam diyakini sebagai agama yang ideal. Diturunkan untuk mengangkat derajat dan membebaskan perempuan dari tradisi jahiliyyah yang memarginalisasi kedudukannya. Ayat al-Qur’an telah mengungkapkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta menggariskan persamaan kedudukan di antara keduanya. Adapun yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan. Namun, dalam realitas empiris keagamaan timbul problem pemahaman dan penafsiran teks-teks agama yang bias gender. Hal tersebut kemudian memunculkan masalah berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, seperti ketidakadilan, subordinasi, diskriminasi, dan marginalisasi. Untuk itu penulis menganggap perlu adanya peninjauan ulang interpretasi ayat dan model penafsiran yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur’an melalui reinterpretasi terhadap penafsiran QS an-Nisa` ayat 34 secara kontekstual. Penulis memfokuskan kajian gender dan menghubungkannya dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan metode deskriptif-analitis. ","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132209253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ADVOKASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI BURUH PEREMPUAN","authors":"Nurkhayati Nurkhayati","doi":"10.15408/HARKAT.V14I1.10397","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V14I1.10397","url":null,"abstract":"Abstract. Employment development as integral part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution, is held in order development human completely and development the entire Indonesian community for improve dignity, respect and self-esteem of workers and manifest the society whose prosperous, fair, affluent physically and spiritually. Given the importance of the role of laborers in development, especially in the production process, it is naturally that protection, maintenance and development for the welfare of laborers, especially women laborers, should be carried out. Because the laborer position is very weak in compare with the bussinesmen. The position of weak laborer requires the bussiness men to give away social protection guarantee to their laborers. Social guarantee is the right of entire citizen including permanent foreigners. Violations of the implementation of social guarantee means violations of human rights (HAM). This is in line with the mandate of the 1945 Constitution that has been amended namely article 28 letters d (1 and 2),  letter h (3), and article 34 (2); state that the country protects every citizens and entitled on protection from all kinds of danger, intimidation and equal treatment in carrying out their life. In fact, not all companies giving socal guarantee for their laborers, especially women laborers. In which many women laborers are still catagorized as single even though they are the backbone of the family,—because of having unemployed husband or as single parent. Thus, real action in form of advocacy is needed to change the company’s policies. Advocacy is a powerful way to bring positive changes and empower people in their lives.Abstrak. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan materiil maupun spriritual. Mengingat pentingnya peranan buruh dalam pembangunan khususnya dalam proses produksi, sudah sewajarnya dilakukan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan buruh khususnya buruh perempuan, karena posisi buruh yang sangat lemah jika dibandingkan dengan posisi pengusaha. Posisi buruh yang lemah mengharuskan pengusaha untuk memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap para pekerjanya. Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara bahkan termasuk warga negara asing yang menetap. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jaminan sosial berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan amanat UUD 45 yang telah diamandemen yaitu pasal 28 huruf d (1 dan 2) dan huruf h (3) juga pasal 34 (2); pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa negara melindungi setiap warganya dan berhak atas perlindungan dari segala macam bahaya, intimidasi dan perlakukan yang sa","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125552591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSEP PENDIDIKAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BETAWI","authors":"mahmudah fitriyah Z.A","doi":"10.15408/HARKAT.V14I1.10401","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V14I1.10401","url":null,"abstract":"Abstract. The topics of education always interest to be discused. Indonesia as a developing country should be vigorous in paying attention to the problems of the children as the nation's next generation, especially in the field of education. Economic demands that are not balanced with the ease of getting education are interesting to be discussed as well. Educational facilities and infrastructure are growing rapidly. Nonetheless, there are some of our society who think that education is not important. Moreover, if education associated with women, there are plenty of our society who think that girls do not need a higher education. These phenomena are often heard in our society. The reluctance for going to school or college is a problem that has not been answered yet up to now. The story of campus life around them does not have an impact on their mindset about education. Hence, this research aimed to investigate the problem. This research is conducted by using qualitative method with observation and interview. This research is expected to gather data about the concept of education for girls on Betawi society. The innitial background of this research is that there is a presumption that the Betawi society who have a desire to work quickly but ‘lazy to school’ become interesting to be studied. In addition, they live adjacent to the campus then why their mindset remains unchanged?. Abstrak. Pembicaraan tentang pendidikan selalu menjadi hal yang menarik. Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya gencar dalam memperhatikan persoalan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Tuntutan ekonomi yang tidak seimbang dengan mudahnya mendapatkan pendidikan menjadi satu hal yang menarik. Fasilitas mencakup sarana dan prasarana pendidikan berkembang dengan pesat. Tapi, disayangkan masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pendidikan bukanlah hal penting. Apalagi jika dikaitkan dengan perempuan, masih banyak masyarakat kita yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Apalagi sampai jenjang perguruan tinggi. Fenomena ini begitu sering terdengar di masyarakat kita. Keengganan untuk bersekolah lanjut atau ke perguruan tinggi menjadi suatu tanda tanya yang tidak pernah terjawab sampai saat ini. Hingar-bingarnya kehidupan kampus di sekitar mereka ternyata tidak berdampak pada pola pikir mereka tentang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan pengamatan dan percakapan langsung. Penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data tentang konsep-konsep pendidikan bagi anak perempuan pada masyarakat Betawi. Dugaan awal penelitian ini adalah, masyarakat Betawi yang kecenderungan ingin cepat bekerja, tapi ‘malas sekolah’ menjadi menarik untuk diteliti, apalagi tempat tinggal mereka yang berdekatan dengan dunia kampus, mengapa pola pikir mereka tetap tidak berubah?. ","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115502575","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPZA","authors":"Fidrayani Fidrayani, D. Utami","doi":"10.15408/HARKAT.V14I1.10406","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V14I1.10406","url":null,"abstract":"Abstract. Narcotics in unattended use can have a negative impact. The impact is potential to destroy the youth generation. It is necessary to hold the drug prevention programs, especially in schools as one of ways to prevent the widespread negative impact. The prevention can be through the role of parents, teachers and stakeholders as part of the community. The teachers’ role is divided into four sub-role, namely as educators, as advisors, as mentors, and particularly as problem solvers. The role of teachers certainly will not have power if it is not supported by the role of schools. Effots that are conducted by school stakeholder are as follow: a) compose the school rules; b) conduct inspections intensively and spontaneously; c) cooperate with related institutions for counseling and socialization; d) utilize extracurricular activities as means of prevention; e) integrate drug awareness into learning curriculum; (f) maximize the tasks as the effort of drug abuse prevention. Expectedly, these drug prevention efforts can be implemented by all schools as one of ways to prevent the destruction of the nation through NAPZA. Abstrak. Narkoba dalam penggunaan yang tidak diawasi dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut tidak menutup kemungkinan dapat merusak generasi muda. Salah satu cara agar bahaya tersebut tidak meluas dampaknya, maka perlu program pencegahan terutama di sekolah. Pencegahan tersebut dapat melalui peran orang tua, guru dan pemangku kebijakan sebagai bagian dari masyarakat. Peran guru dibagi dalam empat yakni sebagai pendidik, penasehati, pembimbing dan lebih utama lagi sebagai problem solver. Peran guru ini tentu tidak akan memiliki kekuatan jika tidak didukung oleh peran sekolah. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah a) membuat tata tertib sekolah, b) melakukan razia intensif dan spontan, c) bekerjasama dengan instansi terkait guna penyuluhan dan sosialisasi, d) menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan, e) memasukkan materi tentang narkotika ke dalam kurikulum pengajaran, f) memaksimalkan tugas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Diharapkan agar upaya pencegahan tersebut dapat diikuti oleh semua sekolah sebagai salah satu usaha untuk mencegah rusaknya anak bangsa melalui NAPZA. ","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"32 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113968961","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANG","authors":"N. Harun","doi":"10.15408/HARKAT.V14I1.10398","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V14I1.10398","url":null,"abstract":"Abstract. Children are children, and not little adults. Thus, the treatment of children whether involved in criminal acts or those experiencing social problems must be addressed for the welfare of children. The need for children adoption within Indonesian Islamic community will also be increasingly important for those who need it, in order to obtain legal certainty in which can be obtained by a court decision including the decision of the Religious Court. The marriage law and religious justice law have regulated in detail about child care and guardianship which are compiled in a compilation of Islamic law. The Law on Religious Courts explicitly states that the Religious Courts are a court for Muslims regarding cases or matters that are in its authorities. Muslims in this case are not only adults but also children. Unfortunately, the issue of children protection is not referred explicitly in the authorities of the Religious Courts. However, to serve and to fulfill the legal needs of Muslims regarding to child care, the Religious Courts, at the request of someone who adopts a child based on Islamic law, may issue a decision on adoption in terms of the child concerned as a proof of completion of the will must be regulated in the Compilation of Islamic law of Religious Courts. Consequently, the rights and obligations of parents who have adopted children with Islamic law have special characteristics that are different from the rights and obligations of parents who have adopted children without Islamic law. Abstrak. Anak-anak adalah anak-anak, dan bukan orang dewasa kecil. Dengan demikian, perlakuan terhadap anak-anak apakah terlibat dalam tindakan kriminal atau mereka yang mengalami masalah sosial harus ditangani untuk kesejahteraan anak-anak. Kebutuhan adopsi anak dalam komunitas Islam Indonesia juga akan semakin penting bagi mereka yang membutuhkannya, untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat diperoleh melalui keputusan pengadilan termasuk keputusan Pengadilan Agama. Hukum perkawinan dan hukum keadilan agama telah mengatur secara rinci tentang pengasuhan anak dan perwalian yang disusun dalam kompilasi hukum Islam. Undang-Undang tentang Pengadilan Agama secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi umat Islam tentang kasus atau hal-hal yang ada dalam otoritasnya. Muslim dalam hal ini tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sayangnya, masalah perlindungan anak tidak dirujuk secara eksplisit dalam otoritas Pengadilan Agama. Namun, untuk melayani dan memenuhi kebutuhan hukum umat Islam terkait perawatan anak, Pengadilan Agama, atas permintaan seseorang yang mengadopsi anak berdasarkan hukum Islam, dapat mengeluarkan keputusan tentang adopsi dalam hal anak yang bersangkutan sebagai bukti penyelesaian kehendak harus diatur dalam Kompilasi hukum Islam Pengadilan Agama. Akibatnya, hak dan kewajiban orang tua yang mengadopsi anak dengan hukum Islam memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hak dan kewajiban ora","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114558615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FINANCIAL INCLUSION SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI SISTEM GRAMEEN BANK","authors":"Ahmad Zaki Muntafi","doi":"10.15408/HARKAT.V15I1.10425","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V15I1.10425","url":null,"abstract":"<jats:p>.</jats:p>","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123526908","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REALIASI KEBIJAKAN KOTA/ KABUPATEN LAYAK ANAK UNTUK MEWUJUDKAN BALANCING WORK AND FAMILY LIFE","authors":"Fase Badriah","doi":"10.15408/HARKAT.V11I2.10439","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V11I2.10439","url":null,"abstract":"Bercermin dari sistem perlindungan  anak di beberapa negara maju,  pembentukan  kebijakan peraturan daerah kota/kabupaten layak anak, telah  mampu menjadi sistem pendukung dalam terciptanya lingkungan yang ramah dan layak anak, di semua lingkungan, termasuk lingkungan tempat kerja.  Sistem pendukung lingkungan yang ramah anak dan layak anak diharapkan mampu mewujudkan balancing work and family life.  Upaya mewujudkan balancing work and family life, bukan saja akan memberikan jaminan perlindungan pada anak, tetapi juga pada perempuan yang pada hakikatnya memiliki peran reproduksi sekaligus peran produksi (bekerja). Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan seluruh unsur organisasi masa sangatlah diperlukan. Karena memberi perlindungan pada perempuan yang bekerja bekerja, berarti memberikan perlindungan juga pada anak-anak dan keluarga (family life). Saat ini, keterlibatan perempuan dalam peran produksi tidak mengurangi beban tanggung jawabnya di peran reproduksi. Situasi di sektor publik tempat para perempuan berperan produksi,  sering kali dalam kondisi yang tak ramah pada perempuan yang bekerja dan memiliki anak. Oleh karena itu, perlu realisasi kebijakan yang memiliki dampak terhadap perlindungan perempuan dan dapat memberi perlindungan hak pada anak dengan efek perlindungan secara sistem. Pada Kenyataannya, meskipun telah ada kebijakan kota/kabupaten layak anak, namun belum semua pemerintah daerah mampu merealisasikan hal tersebut dengan berbagai alasan. Bahkan, walaupun beberapa daerah berupaya merealisasikan kota/kabupaten layak anak, tetapi akses perempuan untuk bekerja secara balancing work dan family life sesuai kebutuhan  perempuan dan anak-anak dengan ibu yang bekerja di sector produksi belum sepenuhnya diakomodasi dalam cluster indikator kota layak anak di Indonesia.   ","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128004169","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"GENDER KETIGA DAN TRANSPHOBIA SEBUAH DUNIA BARU","authors":"Gefarina Djohan","doi":"10.15408/HARKAT.V15I1.10430","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V15I1.10430","url":null,"abstract":"Judul diatas menjadi tidak umum manakala kita diperhadapkan pada istilah gender yang masih membutuhkan penjelasan panjang di tengah-tengah masyarakat. Ketika seorang kepala daerah dalam pidatonya menyebutkan pada sekelompok perempuan dengan sebutan yang manis “wahai para gender”, lantas semua orang mengasumsikan bahwa gender itu adalah perempuan. Benarkah gender itu berarti perempuan? Ternyata jawaban berdasarkan kajian ilmiah, gender tidak bisa diasumsikan sebagai perempuan melainkan gender adalah konsep yang merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, dapat berubah-ubah  dengan berlalunya waktu,  sangat bervariasi di dalam dan antara budaya. Berbeda dengan kodrat dalam kaitannya dengan penciptaan, maka mahluk di dunia ini terdiri atas perempuan dan laki-laki. Perempuan mempunyai ovum, menstruation, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai  sperma dan penis. Cara pandang yang berlandaskan pada kultur, nilai dan norma-norma tertentu melahirkan kontruksi sosial yang kemudian menempatkan bahwa perempuan itu lemah, feminim, reproduksi, berperan di domestik dan pencari nafkah tambahan, sedangkan laki-laki kuat, maskulin, bekerja di ruangan publik dan pencari nafkah utama. Meskipun pandangan ini tidak semuanya bisa diterima, tetapi masyarakat seolah-olah meyakini sebagai sebuah kebenaran. Konstruksi sosial inilah yang kemudian memunculkan situasi ketidak adilan gender diantaranya perempuan subordinasi laki-laki, pelebelan, doble burden, marginalisasi, kekerasan dan kemiskinan. Jika dikemudian hari muncul fenomena tuntutan untuk “gender ke tiga” adalah situasi yang berbeda. Gender ke tiga dimaksud adalah gejala transseksualisme ataupun  transgender yaitu merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidak puasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Pada hakikatnya hal ini adalah  masalah kebingungan jenis kelamin. Konon kaum transgender ini seringkali mengalami segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun muncul pula pertanyaan besar  apakah dengan melegalisasikan gender ketiga menjadi solusi terbaik? Rasa ketidaksukaan terhadap eksistensi transgender (Transphobia) kemudian menjadi fenomena umum yang terus bergulir seiring dengan perjalanan waktu dan derasnya arus globalisasi, sehingga masalah yang muncul menembus batas wilayah di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131062442","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM FIKIH DAN PROBLEMATIKA KEADILAN GENDER","authors":"Rosdiana Rosdiana","doi":"10.15408/HARKAT.V11I2.10441","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V11I2.10441","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi kedudukan perempuan dalam fikih dan problematika gender. Wacana gender secara subtansi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Hakikatnya derajat manusia dihadapan Allah sama, maka seyogyanya laki-laki dan perempuan mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Namun, terjadinya kesan bias gender bagi kedudukan perempuan dalam fikih merupakan akibat dari keragaman opini hukum. Bias gender pun terjadi karena kekeliruan konstruk pemahaman dalam menafsirkan firman Allah dan Hadis Nabi yang kemudian dilegitimasi dengan produk fikih. Untuk itu, reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan. Reinterpretasi tersebut mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama, sehingga melahirkan makna dan paradigma baru yang berkeadilan gender serta selaras dengan nilai universal Islam.","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131455560","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA BERORIENTASI KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGOPTIMALKAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA 0-6 TAHUN","authors":"N. Syamsiyah","doi":"10.15408/HARKAT.V15I1.10429","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/HARKAT.V15I1.10429","url":null,"abstract":"Masyarakat Indonesia sebagian besar beranggapan bahwa bekerja menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Bekerja pada dasarnya adalah suatu proses pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja adalah beratnya beban pekerjaan yang diberikan instansi, sehingga hampir semua waktu tersita untuk bekerja. Di Indonesia banyak terdapat kasus yang menimpa anak seperti kasus penelantaran, kekerasan, dan kasus perdagangan manusia. Hal ini salah satunya dipicu oleh kesibukan orang tua. Tumbuh kembang anak yang distimulasi oleh orang tua merupakan bagian dari usaha untuk menyiapkan generasi emas di masa mendatang. Hal ini disebabkan karena orang tua terutama ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Menyiapkan generasi emas dapat dilakukan dengan cara memberikan stimulasi perkembangan pada 1000 hari pertama setelah anak dilahirkan hingga anak berusia 6 tahun. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mensinergikan pekerjaan orang tua dengan proses tumbuh kembang anak dengan mengubah konsep budaya kerja berorientasi kebutuhan anak usia 0-6 tahun. Terciptanya budaya kerja ramah anak akan meningkatkan etos kerja dan produktivitas pegawai terutama kaum ibu.  Hal ini disebabkan karena kaum ibu meskipun tengah mengaktualisasikan dirinya di ruang publik namun  dapat tetap  mengontrol dan  berperan aktif untuk menstimulasi tumbuh kembang buah hatinya demi menyiapkan generasi emas di masa mendatang.","PeriodicalId":420598,"journal":{"name":"Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender","volume":"225 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123363177","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}