Jurnal Hak Asasi Manusia最新文献_第8页

Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum mengenai Signifikasi dan Perkembangan 国际人权理事会:对重要性和发展的普遍看法

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-08-30 DOI: 10.58823/jham.v4i4.39

引用次数: 0

Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) & Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-08-30 DOI: 10.58823/jham.v5i5.45

Rusman Widodo

引用次数: 0

Bukan Sekedar Menandatangani: Obligasi Negara Berdasarkan Kovenan Hak Ekosob 不只是签署:基于生态权利协议的国家债券

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-08-30 DOI: 10.58823/jham.v4i4.41

A. P. M. Zen, Andik Hardiyanto

引用次数: 0

ODMK dan Pemenuhan HAM

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-08-30 DOI: 10.58823/jham.v5i5.47

Yosep Adi Prasetyo

引用次数: 0

Pembangunan dan Perlindungan Kebudayaan

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-08-30 DOI: 10.58823/jham.v3i3.36

DR. Saafroedin Bahar

引用次数: 0

Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia 企图打破隐私权:在严重侵犯人权方面的指挥责任

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-07-30 DOI: 10.58823/jham.v2i2.21

A. H. Nusantara

{"title":"Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia","authors":"A. H. Nusantara","doi":"10.58823/jham.v2i2.21","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v2i2.21","url":null,"abstract":"Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang tidak diadili merupakan fenomena hukum clan politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini. Pada abad yang lalu negara-negara Eropa gaga! membentuk pengadilan internasional sebagaimana direkomendasikan Perjanjian Versailles untuk mengadili Raja Wilhelm II berkaitan dengan kekuasaannya yang melawan moralitas internasional. Impunitas dinikmati pula oleh Kaisar Hirohito. Amerika Serikat selaku pemenang perang memutuskan tidak mengadili tokoh penjahat perang dunia ke II ini dan bahkan melindungi dan membiarkannya sebagai Kepala Negara Kerajaan Jepang. Sampai hari ini kita masih terus menyaksikan drama impunitas yang terus dinikmati para pemimpin politik clan militer yang diduga tidak hanya melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia tetapi juga diduga telah merampok uang negara dalam skala yang amat luar biasa besarnya. Dari mulai Idi Amin, Mangistu Haile Mariam, Mobutu Seseko, Pinochet. Soeharto, dan lain sebagainya. Para mantan penguasa itu sebagian telah pergi dari dunia menernui raja akhirat. Namun sebagian lainnya tetap enak-enak menikmati hasil korupsinya di hari tuanya tanpa pernah bisa disentuh oleh hukum. Pada saat yang sama kita menyaksikan drama pengadilan pura-pura atau pengadilan se-olah-olah yang mengadili dan menghukum serdadu serdadu berpangkat rendah dengan hukuman yang acap ringan clan melawan nurani keadilan masyarakat. Masih terus berlangsungnya fenomena impunitas menunjukkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan politik, ekonomi jangka pendek dan bahkan militer masih dominan ketimbang kepentingan penegakan HAM dan keadilan.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114599838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kebijakan Ekonomi Dan Pemajuan Hak Hak Ekonomi, Sosi.Al Dan Budaya 经济政策和经济对权利的评估，Sosi。人工智能与文化

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2021-07-26 DOI: 10.58823/jham.v1i1.13

Mansour Fakih

引用次数: 0

Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional 在全球和国家一级的死刑犯存在的过程中，《反罪主义与再罚》的结构

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2016-03-01 DOI: 10.58823/jham.v8i8.74

Saharuddin Daming

{"title":"Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional","authors":"Saharuddin Daming","doi":"10.58823/jham.v8i8.74","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74","url":null,"abstract":"Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) atau sebaliknya menegakkan HAM berbasis hukum dan keadilan merupakan cita-cita masyarakat demokratis. Namun harapan tersebut belum dapat terwujud secara penuh akibat tantangan secara multi dimensional datang silih berganti. Salah satu persoalan HAM versus keadilan yang kini menjadi polemik besar adalah pidana mati. Isu ini membelah pendapat publik antara pro dan kontra dengan masing-masing argumentasi disandarkan pada dalil yang bersifat rasional dan empiris.Kubu yang menolak pidana mati, merujuk pada prinsip HAM khususnya hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, dicabut apalagi dirampas oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa sehingga manusia tak dapat mencabut atas nama hukum sekalipun seperti yang tercermin dalam lembaga pidana mati. Melalui gerakan abolisionis, mereka menggalang kekuatan untuk berjuang menghapus pidana mati dalam sistiem hukum di seluruh dunia termasuk Indonesia.Sebaliknya kubu yang mendukung pidana mati juga mengacu pada prinsip HAM terutama pada aspek kewajiban asasi yang melekat pada setiap manusia. Ketika seseorang melakukan kejahatan yang sangat keji dan sadis misalnya maka ia telah melanggar hak asasi orang lain sekaligus melanggar kewajiban asasinya. Jika ia dijatuhi pidana mati oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab yang harus ia tunaikan demi keadilan sebagai bagian penting dari HAM.Dalam hal ini bukan hanya terpidana yang perlu mendapat perlindungan HAM tetapi korban dan keluarganya maupun masyarakat secara luas juga memiliki HAM yang harus ditegakkan secara adil. Kubu ini juga melakukan gerakan retensionisme untuk mempertahankan lembaga pidana mati dalam sistem hukum yang berlaku. Menghapus pidana mati menurut mereka berarti membiarkan terjadinya pelanggaran HAM baru yang lebih serius sekaligus mencabut perasaan keadilan dari akar budaya hukum yang harus dihormati oleh siapapun.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128248223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 6

Belajar dari Pemolisian yang Baik: Menangani Konflik Anti-Ahmadiyah di Manis Lor (Jawa Barat) dan Cikeusik (Banten)

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2014-11-01 DOI: 10.58823/jham.v11i11.91

Wisnu Adihartono, Ihsan Ali-Fauzi, Irsyad Rafsadi

{"title":"Belajar dari Pemolisian yang Baik: Menangani Konflik Anti-Ahmadiyah di Manis Lor (Jawa Barat) dan Cikeusik (Banten)","authors":"Wisnu Adihartono, Ihsan Ali-Fauzi, Irsyad Rafsadi","doi":"10.58823/jham.v11i11.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.91","url":null,"abstract":"Konflik antar agama dan intra agama baik dalam skala kecil maupun skala besar rupanya menunjukkan potensi yang terus meningkat, bahkan kecenderungan yang terjadi diikuti dengan aksi-aksi kekerasan. Konflik bukan hanya menyangkut persoalan tempat ibadah namun juga konflik sektarian baik di tingkat internal agama itu sendiri maupun antar agama. Dalam tulisan ini, tidak dibahas secara detail tentang apa saja penyebab konflik antar maupun intra agama tersebut, namun ingin melihat dan membandingkan bagaimana peran negara khususnya polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik intra agama yang terjadi. Studi kasus yang menjadi pijakan analisa adalah konflik yang terjadi di Manis Lor, Jawa Barat dan Cikeusik, Banten. Keduanya adalah konflik anti-Ahmadiyah.Terdapat dua hasil yang berbeda dari tindakan polisi di kedua konflik tersebut. Konflik di Manis Lor, Jawa Barat dapat dicegah dengan baik oleh polisi sehingga tidak terjadi eskalasi konflik yang mengarah pada kekerasan massa. Bertolak belakang dengan yang terjadi di Cikeusik, meskipun polisi sudah berusaha untuk melakukan tindakan pencegahan, namun eskalasi konflik tetap tidak terbendung dan kekerasan yang membawa korban jiwa terjadi. Belajar pada kedua kasus tersebut, peran polisi dalam upaya penangkalan atau pencegahan (deterrences) menjadi sangat penting, selain penggunaan kekuatan dan waktu pengerahan aparat kepolisian. Dibutuhkan perhitungan dan strategi yang tepat serta keseriusan pimpinan dalam memberikan komando. Di sini peran pemolisian menjadi sangat penting, mengingat keberhasilan pemolisian konflik beragama salah satunya adalah keberhasilan dalam upaya preemtif dan preventif.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120924383","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Membangkitkan Harapan Orang Dengan Kusta 使麻风病人有希望

Jurnal Hak Asasi Manusia Pub Date : 2013-08-19 DOI: 10.58823/jham.v8i8.79

Rusman Widodo

{"title":"Membangkitkan Harapan Orang Dengan Kusta","authors":"Rusman Widodo","doi":"10.58823/jham.v8i8.79","DOIUrl":"https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.79","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas tentang penyakit kusta, kondisi kusta di Indonesia, dan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang terkena kusta atau Orang Dengan Kusta (ODK). Membahas tentang tanggungjawab negara dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Orang- Orang yang Terkena Kusta dan Anggota Keluarga Mereka. ODK memiliki permasalahan yang kompleks. Mereka menanggung beban medis, beban ekonomi dan sosial. ODK juga terkena stigma dan diskriminasi yang memprihatinkan. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, individu telah berupaya membangkitkan harapan dan gairah hidup ODK melalui beragam cara dan program kegiatan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai tindakan dan program dalam rangka menghapus penyakit kusta, stigma dan diskriminasi terhadap ODK di Indonesia. Tapi upaya-upaya tersebut masih belum cukup karena ODK masih bertebaran di seluruh pelosok tanah air. Dibutuhkan gugus tugas nasional penanggulangan kusta yang mampu memastikan semua program terkait kusta bisa berjalan sinergis, komprehensif, tidak tumpang tindih, tepat sasaran dan menjangkau seluruh ODK di tanah air.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-08-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126447545","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0