{"title":"HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELELUI MEDSOS","authors":"M. Herdiana","doi":"10.59066/jel.v1i3.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.122","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kejahatan yang berhubungan dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi dan kebebasan berpendapat akan berpotensi menjadi kejahatan cyber crime. Media social yang semakin berkembang dan mudah di akses ini membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negative nya pun dari perkembangan teknologi ini tidak dapat di pungkiri. Disamping itu juga ingin mengetahui pengaturan dan penegakan hukum mengenai cyber crime karna masi banyak orang yang belom tahu tentang kejahatan cyber crime bisa di pidana sesuai perundang-undang negara repupblik indonesia yaitu undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normative dengan mengumpulkam bahan bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder di dapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesiter. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan teknologi memunculkan kejahatan cyber crime. Seperti misalnya menyebarkan dokumen-dokumen penting dan menyebarkan berita hoax. Dalam beberapa pasal dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang di sambungkan melalui media social. Sistem pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur di Pasal 310 dan 311 KUHP serat Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36 UU ITE.Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah).","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126850431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAAN NAMA MEREK PADA GEPREK BENSU MENURUT UNDANG UNDANG UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS","authors":"Vieri Aspriola Aspriola, Agri Chairunisa Israd","doi":"10.59066/jel.v1i3.101","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.101","url":null,"abstract":"Knowing the legal protection for registered marks and analyzing the Court Decision Number 57 / Pdt.Sus-Merek / 2019 / Pn Niaga Jkt-Pst are the purposes of this research paper. In this research paper uses a case approach with a normative juridical method. Examining library materials is a source of data from normative juridical research. The results showed that there was legal protection for trademark owners who were legally registered. Based on the procedures and laws in force, Geprek Bensu should not be able to be registered because the registration of its trademark copyright was carried out in bad faith. This is because Geprek Bensu has a fundamental and or complete similarity with the I am Geprek Bensu brand and the name of the legal entity PT. Chicken Geprek Benny Sujono. In addition, I Am Geprek Bensu has obtained legal protection for its trademark rights because it has been registered beforehand. This legal protection is obtained because in Indonesia it applies a first to file system.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123643482","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE","authors":"Jembar Wirawan, A. Wahyudi","doi":"10.59066/jel.v1i3.99","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.99","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang terutama dalam perjudian online Binomo. Jenis penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sumber data utama, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan yang berfungsi untuk melihat bagaimana proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2). Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128010562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (MIRAS) OLEH PEMPROV DKI JAKARTA DALAM KAITANNYA DENGAN GANGGUAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) DI DKI JAKARTA","authors":"Luqman Hadi Ramadhan, Sofa Laela","doi":"10.59066/jel.v1i3.98","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.98","url":null,"abstract":"Berdasarkan Global Status Report on Alcohol and Health 2014, dari 241.000.000 orang penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0,8% dan prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7%, yang berarti apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka sebanyak 1.928.000 orang penduduk Indonesia mengalami gangguan karena penggunaan alkohol dan sebanyak 1.180.900 orang penduduk Indonesia mengalami ketergantungan alkohol. Resiko mengkonsumsi minuman keras bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penyusunan Jurnal ini merumuskan permasalahan mengenai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Adapun upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras adalah melakukan razia terhadap peredaran miras illegal, melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan, memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat dan menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras, serta mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014. Dalam upaya pengendalian peredaran minuman keras, Pemprov DKI Jakarta mengalami beberapa hambatan, diantaranya sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada penjual minuman keras illegal yang tidak memberikan efek jera karena belum adanya peraturan yang secara spesifik memberikan hukuman atau sanksi yang tegas dan kurangnya peran serta kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122881672","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TENTANG KLAUSULA BAKU DALAM PERATURAN SEKOLAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN (Studi Kasus Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng)","authors":"Fajar Kurniawan, Yasarman Yasarman","doi":"10.59066/jel.v1i3.123","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.123","url":null,"abstract":"Sekolah adalah suatu satuan pendidikan yang menjadi wadah penyaluran fasilitas hak-hak dari siswa untuk mengenyam pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terdapat sebuah sekolah internasional yang status kepemilikannya dikuasai oleh instansi swasta. Sekolah tersebut adalah Sekolah Pelita Harapan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, memiliki karakteristik pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana hal-hal tersebut merupakan karakteristik dari pendidikan formal. Ditemukan adanya klausula baku didalam peraturan sekolah yang dinilai tidak adil, mendorong penulis untuk membahas mengenai keabsahan klausula baku tersebut menurut hukum perjanjian dan apakah putusan Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng sudah mempertimbangkan unsur keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis keabsahan terhadap klausula baku dalam peraturan sekolah menurut hukum perjanjian adalah sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, karena calon siswa dinilai telah memahami dan menyetujui klausula baku yang ada didalam peraturan sekolah tersebut dengan menandatanganinya. Dalam putusan pengadilan, majelis hakim menolak pengembalian dana yang sudah masuk ke sekolah berdasarkan klausula baku dalam peraturan sekolah tersebut. Maka putusan pengadilan tidak mempertimbangkan unsur keadilan sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125320514","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Andrian Thanzani, Aulia Dean Puspita Sari, Linda Tri Yulia, Sultoni Fikri
{"title":"BLACK CAMPAIGN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DARI PERSPEKTIF HUKUM PEMILU","authors":"Andrian Thanzani, Aulia Dean Puspita Sari, Linda Tri Yulia, Sultoni Fikri","doi":"10.59066/jel.v1i3.103","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.103","url":null,"abstract":"Dalam terselenggaranya pemilu, calon dari presiden dan wakil presiden beserta DPR dan DPD melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kegiatan kampanye tidak hanya dilakukan secara langsung dihadapan masyarakat tetapi bisa dilakukan dengan media elektronik salah satunya ialah media sosial. Kehadiran internet tentu membawa dampak positif dan negatif bagi dunia. Adanya internet menghadirkan berita politik secara langsung untuk ditujukan kepada masyarakat, seperti informasi mengenai black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh elit politik. Pengertian kampanye pemilu menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “kampanye Pemilu adalah kegiatan perserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu”. Kampanye hitam (black campaign) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet khususnya media sosial memang memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam. Kampanye hitam yang dilakukan dalam media sosial meliputi perbuatan seperti penghinaan, fitnah, bullying sampai menyebarkan berita bohong atau biasa dikenal hoax di berbagai media sosial. Terdapat kampanye negatif dibolehkan karena info yang dikatakan berupa fakta yang telah diverifikasi meskipun bentuknya menyerang pihak lawan. Sebagai masyarakat haruslah paham mengenai kampanye yang baik dan buruk, meskipun dalam penerapannya sebagian masyarakat akan melakukan kampanye hitam sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon yang dipilih agar lawan kalah dalam pemilihan umum.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123438809","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adhe Chandra, Sudirman Sudirman, Yandra Nata K, S. Irawan
{"title":"ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS I PALEMBANG","authors":"Adhe Chandra, Sudirman Sudirman, Yandra Nata K, S. Irawan","doi":"10.59066/jel.v1i3.211","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.211","url":null,"abstract":"Guidance is a series of law enforcement in the community which is carried out through efforts to restore the unity of life, life and livelihood of correctional clients so that they can realize their mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts and can be accepted again by the community environment. Guidance to correctional clients is carried out by improving the quality, devotion to God Almighty, intellectual, attitudes and behaviors, professional, physical and spiritual health of correctional clients. However, this mentoring process has not been implemented optimally, resulting in re-violations of the law committed by correctional clients. That is what prompted the author to compile this scientific paper with the title Analysis of the Implementation of Correctional Client Guidance at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. This study has a formulation of problems in the form of: How is the correctional client guidance system at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang?, as well as the inhibiting and supporting factors that affect the implementation of the correctional client guidance system at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang?. Furthermore, this study aims to describe and explain the system of guiding correctional clients at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, as well as describe and analyze the factors that affect the correctional client guidance system at Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130401780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TENTANG KASUS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT PURA MAYUNGAN TERHADAP PT ANDAL REKAPCIPTA PRATAMA (STUDI KASUS 16/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst)","authors":"Albert Arastone Nainggolan, M. Rustam","doi":"10.59066/jel.v1i3.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.110","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga Indonesia yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Andal Rekacipta Pratama. Putusan pengadilan dianggap dua fakta yaitu telah menandatangani perjanjian konsultasi antara penggugat dan tergugat pailit yang dilaksanakan sebagian dan proyek itu sendiri belum sepenuhnya selesai ketika kontrak berakhir. Menurut penulis, tanggung jawab yang diterapkan oleh penggugat dapat dibuktikan dengan cara yang sederhana tetapi perlu perhitungan yang benar. Berdasarkan Undang-undang Kepailitan Indonesia, permohonan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan kemudian mengakibatkan dikabulkan permohonan terhadap pengajuan PT Pura Mayungan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim Pengadilan Niaga dalam menetapkan putusan pernyataan pailit mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mengingat ada dua Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam Faillissementsverordering (Fv). \u0000 ","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116379146","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL OLEH PELAKU ANAK","authors":"Hermi Asmawati","doi":"10.59066/jel.v1i3.226","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.226","url":null,"abstract":"The purpose of this research is to analyze what factors can influence the occurrence of sexual crimes against children. This study uses a qualitative research method with a phenomenological descriptive approach, namely understanding a phenomenon related to the factors that influence the occurrence of sexual violence in adolescents. In this study, an analysis was carried out regarding the phenomenon using concepts and theories based on references that were relevant to the research theme, namely related to sexual crimes committed by children. The results of the study concluded that there were two factors that could influence the occurrence of sexual crimes by children as perpetrators, namely the group of intrinsic motivation factors including intelligence factors, age factors, gender factors, and factors of the child's position in the family and groups of intrinsic motivation factors including family factors and educational factors.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130698159","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERAN BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa)","authors":"Purnomo Purnomo, Rahmat Dwi Putranto","doi":"10.59066/jel.v1i3.100","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.100","url":null,"abstract":"Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum untuk menjamin keadilan bagi semua orang. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta analisis data dengan menggunakan metode penafsiran. Dari hasil penelitian, untuk mendapatkan jasa bantuan hukum maka, pemohon harus memperlihatkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/ kepala desa setempat; atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Langsung Tunai (BLT); atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangi pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri dan peran Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa dalam penyelesaian dan penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial didasarkan pada jasa hukum yang diberikannnya.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"15 14","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131575033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}