Journal Evidence Of Law最新文献_第3页

ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ANTARA GS YUASA CORPORATION DENGAN PT GOLDEN SURYA JAYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA.JKT.PST) 根据2016年第20条关于GS YUASA公司与PT GOLDEN sun JAYA之间的商标问题的分析。商业SUS-MEREK PN - 2019 JKT。PST)

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.59066/jel.v1i2.38

Popiani Popiani, Agri Chairunisa Irsad

{"title":"ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ANTARA GS YUASA CORPORATION DENGAN PT GOLDEN SURYA JAYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 24/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA.JKT.PST)","authors":"Popiani Popiani, Agri Chairunisa Irsad","doi":"10.59066/jel.v1i2.38","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.38","url":null,"abstract":"The study contains one of the example trademark disputes that occurred between GS Yuasa Corporation and PT Golden Surya Jaya which was contained in Court Decision Number 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., in the lawsuit the Plaintiff expressed an objection. on the GSJ brand on behalf of the Defendant used in the vehicle battery trade. In the thesis explain problems discussed are: how is the legal protection of registered trademarks in accordance with Law no. 20/2016 concerning Marks and how to assess the judge's consideration of Court Decision Number 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. fill with Law no. 20/2016 concerning Brands. The research method in this thesis is carried out through normative legal research which is carried out by collecting data through library data and as well as through juridical norms relating to aspects discussed at the Directorate General of Intellectual Property, and supported by Court Decision No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. The results of the study indicate that the regulation of trademarks is regulated in Law no. 20/2016. Legal protection is provided by the state only for the given mark. A person cannot be given legal protection when his mark is imitated by someone else, the mark has not been removed and the analysis of the decision and seen from the registration of the mark, namely the first to file registration carried out by the party who first registered the mark is considered the owner of the mark, then the decision is correct where the Judge ordered the Directorate General of Intellectual Property as a Co-Defendant to GSJ trademark registration No. IDM000597234 belongs to the Defendant. The judge is of the opinion that the GSJ mark with List No. IDM000597234 on behalf of the Defendant, in principle, has the same principle as the Plaintiff's GS mark which has been previously registered for similar goods.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134018269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penerapan Konsepsi Ketertiban Umum oleh Hakim dalam HPI Indonesia 在HPI印度尼西亚，法官对公共秩序的概念的应用

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.59066/jel.v1i2.233

Meliyani Sidiqah

{"title":"Penerapan Konsepsi Ketertiban Umum oleh Hakim dalam HPI Indonesia","authors":"Meliyani Sidiqah","doi":"10.59066/jel.v1i2.233","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.233","url":null,"abstract":"Ketertiban umum merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh hukum perdata internasional (HPI) karena ketertiban umum berkaitan dengan paham-paham asasi dan dasar-dasar HPI yang menyentuh sendi utama dan falsafah HPI yang sangat mendasar dan dalam. Tapi, belum ada pengertian yang seragam terhadap ketertiban umum, termasuk di Indonesia. Tulisan ini membahas tentang batasan-batasan konsepsi ketertiban umum dalam HPI di Indonesia dan bagaimana hakim menerapkan konsepsi ketertiban umum dalam menolak pemberlakuan kaidah hukum asing. Tulisan ini bersifat deskriptif. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan secara studi pustaka untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, batasan-batasan konsepsi ketertiban umum dalam HPI Indonesia tetap mengacu pada Pancasila, dan hakim menerapkan konsepsi ketertiban umum dalam kasus HPI harus mengacu pada sumber-sumber hukum yang diakui di Indonesia untuk kemudian dijabarkan dalam pertimbangan putusan.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125301995","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT GALANGAN KAPAL LANCAR OLEH PT PELAYARAN PELANGI SINDUMULIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 568/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT) PT .辛都瑞卡彩虹之旅的PT . SINDUMULIKA顺利行为(西雅加达PN PN案件研究编号568/PDT.G/2020/ JKT.BRT)

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.59066/jel.v1i2.56

A. Zaini, Heri Qomaruddin

{"title":"PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT GALANGAN KAPAL LANCAR OLEH PT PELAYARAN PELANGI SINDUMULIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 568/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)","authors":"A. Zaini, Heri Qomaruddin","doi":"10.59066/jel.v1i2.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.56","url":null,"abstract":"Hukum yang lahir dalam masyarakat ini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersitegang satu sama lain. Maka dalam hal ini diperlukan pengorganisasian mengenai hukum agar tidak terjadi pertentangan antara kepentingan para pihak. Adapun hal ini Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Bahwa dalam melakukan penjatuhan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang atau bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama ini. Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) merupakan masalah yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat. Berdasarkan KUHPerdata, perbuatan melawan hukum ini memiliki 5 unsur, yaitu: 1. Terdapat suatu perbuatan; 2. Perbuatan itu melawan hukum; 3. Terdapat kesalahan yang timbul dari pelaku; 4. Korban mengalami kerugian; 5. Terdapat hubungan kausal yang terjadi antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melawan hukum ini sekilas hampir memiliki kemiripan dengan wanprestasi karena dalam hal ini sama sama mengajukan tuntutan ganti rugi, namun jika dilihat lebih mendalam terdapat pula perbedaan antara keduanya, yakni perbuatan melawan hukum ini dapat timbul jika terdapat perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bisa juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, serta dapat pula bertentangan dengan kesusilaan dalam lingkup masyarakat, sedangkan wanprestasi ini dapat terjadi jika seseorang telah melakukan suatu kesepakatan perjanjian namun orang tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127269529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENODAAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA DI INDONESIA

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.59066/jel.v1i2.39

Septiayu Restu Wulandari -, Ricky Riza Jovanly

{"title":"PENODAAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA DI INDONESIA","authors":"Septiayu Restu Wulandari -, Ricky Riza Jovanly","doi":"10.59066/jel.v1i2.39","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.39","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum kebebasan beragama dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dalam persamaan perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Dalam berbagai kasus penodaan agama, sering menjadi pemicu konflik atau permasalahan antara penganut agama, misalnya Aliran Jemaat Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama terhadap agama Islam (SKB 3 MENTERI No. 3 Tahun 2008 Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian mengenai tindak penodaan agama Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, Jemaat Ahmadiyah Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana apabila melanggar dari kententuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No.5 tahun 1969) namun Jemaat Ahmdiyah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila hanya menjalankan dan meyakini secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran atau melakukan kegiatan -kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia secara dimuka umum Upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadinya tindak penodaan agam. Pemerintah melalui badan Administrasi Negara dan para pihak terkait dalam melaksanakan kewenangannya harus mengoptimalkan peran sebagai fasilitator, administrator, dan sebagai pengayom terhadap umat beragama, peran peran yang dilakukan adalah membina, melindungi dan mendidik dalam kehidupan beragama","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128198478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEREGRINATION OF ARBITRATION IN INDONESIA: IS LAW NO. 30 OF 1999 A TRUE EVOLUTION OF ARBITRATION PRACTICE? 印度尼西亚的仲裁权:是第1号法律。1999年30日是仲裁实践的真正演变?

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-30 DOI: 10.59066/jel.v1i2.76

Gregory Joshua Manogar

{"title":"PEREGRINATION OF ARBITRATION IN INDONESIA: IS LAW NO. 30 OF 1999 A TRUE EVOLUTION OF ARBITRATION PRACTICE?","authors":"Gregory Joshua Manogar","doi":"10.59066/jel.v1i2.76","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.76","url":null,"abstract":"Indonesia has recently become a favorite destination for investors and traders to do business, either investor or to trade. Indonesia as a soon to be one of business hubs in South East Asia Region has everything it needs to become not only a place to do business but also to settle business related dispute through arbitration, as Indonesia itself has ratified several important conventions such as the 1958 New York Convention and ICSID Convention, further Indonesia has already had an arbitration law which governs the whole procedure of conducting arbitration in Indonesia or enforce an award in Indonesia. This law is already more than 20 years old, which means Indonesia has gone through several economic dynamic and changes of business trends. Those changes, undeniably may affect the relevancy and effectiveness of Law No 30 of 1999 and therefore reveal the loopholes and irrelevancy of this law, such as the potential of denial of justice practice, arbitrator negligence which may result in an unenforceability of an arbitral award and unclear definition of public order, which shall be revised and repaired in the future amendment for the sake of legal certainty","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"159 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116547427","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

HAK EKONOMI DAN SOSIAL PADA LANSIA DI INDONESIA 印度尼西亚老年人的经济和社会权利

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-30 DOI: 10.59066/jel.v1i2.36

Ika Nanda Rochma Putri, Wiwik Afifah

{"title":"HAK EKONOMI DAN SOSIAL PADA LANSIA DI INDONESIA","authors":"Ika Nanda Rochma Putri, Wiwik Afifah","doi":"10.59066/jel.v1i2.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.36","url":null,"abstract":"The increasing number of years of population growth in Indonesia is also accompanied by an increase in the number of elderly people or commonly referred to as elderly. Some of the factors that make the elderly population limited are mobility which makes it difficult for the elderly to be productive, unable to meet their needs and need help from others. The elderly cannot be separated from 3 things, namely poverty, neglect and protection. These three things are the main problems that every elderly will find the role of the community such as the existence of social assistance institutions and the formation of legislation and various social welfare programs that have begun to be seen being implemented in the community. However, the implementation is not always right on target, one of which is often found in the problem of social assistance, there are still many in some areas in Indonesia, especially remote areas where the elderly population lives alone without any family paying attention so that their social economic needs are limited. Therefore, the fulfillment of social economic rights for the elderly is very necessary considering that the elderly are a vulnerable group whose human rights must be protected.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122134460","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERISTILAHAN OPERASI TANGKAP TANGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA 《刑事法》的评价对开创性的手术进行了权衡

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-30 DOI: 10.59066/jel.v1i2.54

Wahyu Krisnawati, Hari Soeskandi

{"title":"PERISTILAHAN OPERASI TANGKAP TANGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA","authors":"Wahyu Krisnawati, Hari Soeskandi","doi":"10.59066/jel.v1i2.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.54","url":null,"abstract":"The purpose of this research is to offer novelty related to the hand catch operation carried out by the corruption eradication commission. Using normative research that examines the application of norms or legal rules that are currently in effect. Through this concept, the researcher wants to review the authority of the corruption eradication commission in carrying out hand catch operation whether it is in accordance with the term caught red-handed in the criminal code of procedure law. This is done to avoid misinterpretation regarding the suitability of the two terms, considering that the sting operation carried out by the corruption eradication commission is not stated in any law and its implementation procedure. Being caught hand in the act of criminal procedure law has four provisions that determine whether the act can be caught red-handed or not, among others: the arrest of a person while committing a crime, or immediately after a while the crime was committed, or a moment later it is called out by the general public as the person who did it, or a moment later an object is found which is strongly suspected to have been used to commit the crime, indicating that he is the perpetrator or has participated in or assisted in committing the crime. So, through a review of the two terms, it can be concluded that the hand catch operation carried out by the corruption eradication commission is in accordance with being caught red-handed as stated in the criminal procedure code.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":" 18","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133017740","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENERAPAN PROSEDUR TETAP NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGULANGAN ANARKIS 2010年管理无政府主义的第一程序的实施

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-30 DOI: 10.59066/jel.v1i2.43

Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, Ramdhan Kasim, Arifin Tumuhulawa, Marten Bunga

引用次数: 0

KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN HAK GUNA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI INDONESIA

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-05-30 DOI: 10.59066/jel.v1i2.37

Laras Sati, Sri Setyadji

{"title":"KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN LAHAN HAK GUNA USAHA DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI INDONESIA","authors":"Laras Sati, Sri Setyadji","doi":"10.59066/jel.v1i2.37","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.37","url":null,"abstract":"In the 1945 constitution it is stated that control over land is regulated by the state, thus all processes related to land, the state has a big role to play. The state has the highest legal authority in this matter. On the other hand, the customary community groups who inherit their lands also have a customary law system that regulates the issue of land ownership. Investors as shareholders in large-scale businesses do not dare to invest with such a land ownership pattern so that a regulation is needed that can guarantee the ownership status of these lands during the exploitation process. The government then formulated several legal regulations related to this matter. The core problem in this journal is how legal certainty is on lands that have been granted permits by the state for investment by companies and how certainty is in returning these lands to indigenous peoples. The purpose of this study is to explain the legal certainty of the land. The method used is a normative legal research method by examining the law and related regulations. The results found are that the state provides a strong guarantee for the return of community lands used for investment and the guarantee is contained in the basic national agrarian laws and regulations","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130114572","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta 在雅加达惩教所(IIA麻醉品班)设立一个有效的麻醉品训练项目

Journal Evidence Of Law Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.59066/jel.v1i1.25

Pl Tobing, Purbaningrum Purbaningrum

{"title":"Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta","authors":"Pl Tobing, Purbaningrum Purbaningrum","doi":"10.59066/jel.v1i1.25","DOIUrl":"https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.25","url":null,"abstract":"Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah sejak lama melanda masyarakat Indonesia termasuk di wilayah hukum DKI Jakarta. Hal ini menjadi persoalan besar bagi pemerintah yang memerlukan perhatian serius disemua sektor terutama dalam segi penegakan hukumnya. Hakim sebagai lembaga pemutus harus dengan sungguh-sungguh membuat suatu putusan yang bersifat komprehensif, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif, sehingga permasalahan narkotika tersebut dapat ditanggulangi melalui sistem penghukuman dan pembinaan. Narapidana kasus narkotika merupakan narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan cara statistik. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan program pembinaan narapidana narkotik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta terbilang cukup efektif. Dalam operasional hariannya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta ini telah menerapkan sistem pengamanan ketat yang bersifat maximum security pada sistem penerimaan, penempatan, operasional penerimaan tamu dan kunjungan, penerapan sistem area yang steril, pengaman maksimum pada setiap kegiatan dan program warga binaan, penggunaan alat elektronik tercanggih, dan sistem penjagaan dan sumberdaya manusia staf Lapas yang terlatih dan berdisiplin tinggi agar dapat mencapai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.","PeriodicalId":366150,"journal":{"name":"Journal Evidence Of Law","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124411155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0