Borneo Law Review最新文献

{"title":"MENGAGAS PENGUATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Makrun Makrun, Fenty U. Puluhulawa, Lusiana Margareth Toijow","doi":"10.35334/BOLREV.V4I2.1712","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I2.1712","url":null,"abstract":"ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; menganalisis mekanisme kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; merumuskan konsep ideal bentuk pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis oleh kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan mengunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perbandingan (comparative approach); kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach); ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menujukkan, pertama, bahwa Kedudukan hukum Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang tersebut dibentuk sebagai amanat instruksi presiden tentang aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai spirit kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi; Kedua, bahwa Mekanisme kerja Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana titik sentralnya adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; Ketiga, bahwa Penerapan aplikasi “JAGA DESA” di lingkup Direktorat D sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Direktorat D dalam mengawal pengelolaan anggaran pembangunan strategis di seluruh daerah Republik Indonesia.Kata Kunci: Kejaksaan; Tindak Pidana Korupsi; Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan.ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the legal position of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in safeguarding and overseeing development to prevent corruption; analyze the work mechanism of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in securing development safeguards and guarding corruption; formulating an ideal concept of the form of securing and escorting strategic development by the prosecutor's office in preventing acts of corruption through the role of the Directorate (D) of the Indonesian Attorney General's Office This study uses normative legal research, using several approaches, namely: first, the comparative approach; second, the statutory approach; third, conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show, firstly, that the legal position of the Directorate D of the Attorney General of the Republic of Indonesia is clear based on the Attorney General's Regulation Number: PER-006 / A /JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia The field was formed as a mandate of ","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125733988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"OPTIMALISASI SISHANKAMRATA MELALUI PENERAPAN LIMA PILAR TOTAL DEFENCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG BERDAULAT","authors":"W. Setiyawan, Bagus Hanindyo Mantri, Amir Junaidi","doi":"10.35334/BOLREV.V4I2.1715","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I2.1715","url":null,"abstract":"AbstrakMenurut data statistik kependudukan dunia megatakan bahwa Negara Indonesia memliki jumlah penduduk terbanyak ke-empat, sebanyak 237,6 juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia (the biggest archipelago state in the world). Keadaan tanahnya yang subur, dan terletak diantara dua benua serta dua samudera besar, membuat posisi geografis Indonesia sangat strategis. Hal ini menyebabkan banyak negara lain di dunia sejak dulu ingin menguasai bumi nusantara ini. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber dorongan terbesar tekad bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan bangsa. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada penerapanya saat ini SISHANKAMRATA belum berjalan secara optimal dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas SDM, lemahnya ketahanan ekonomi Indonesia, kurang harmonisnya hubungan TNI dan Polri, rendahnya stabilitas politik, dan pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda. Untuk itu diperlukannya sebuah Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional. Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan 5 Pilar Total Defence System sebagai pembaharuan dan penguatan dari pertahanan nasional dengan menggabungkan konsep SISHANKAMRATA Indonesia dengan konsep Total Defence System Singapura yang selaras dengan cita-cita Dasar Negara. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue-approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach), Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan lima Pilar Total Defence System memberikan solusi yang solutif dalam awal langkah baru menyongsong negara Indonesia yang Berdaulat dengan Pengoptimalan Sistem Pertahanan Nasional Indonesia dalam Kerangka SIHANKAMRATA.Kata kunci: SISHANKAMRATA,Sumber daya Manusia.AbstrakAccording to world population statistics, Indonesia has the fourth largest population, 237.6 million. Indonesia is also the largest archipelago country in the world (the biggest archipelago state in the world). The condition of the fertile land, and is located between two continents and two large oceans, makes Indonesia's geographical position very strategic. This has caused many other countries in the world to have always wanted to dominate this archipelago. The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the greatest source of encouragement for the Indonesian nation's determination to achieve a national goal. One of the efforts is to strengthen the defense and security of the Republic of Indonesia. However, in its current implementation, SISHANKAMRATA has not been running optimally in protecting and defending the sovereignty of the Indonesian state. This is due to several factors such as the low quali","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"127 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116075662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007","authors":"Alba Liliana Sanchez, Mustaqim Mustaqim, Agus Satory","doi":"10.35334/BOLREV.V4I2.1714","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I2.1714","url":null,"abstract":"ABSTRACTThe rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by the National Police against suspected online investment fraud has not been carried out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.Keywords : Legal Interpretation, Online Fraud, Investment Mode.ABSTRAKMaraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online.Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang-Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.Kata kunci: Interpetasi Hukum, Penipuan Online, Modus Investasi.","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123499473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROSPEKTIF MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT","authors":"Susanti H. Hasan, N. Kasim, L. M. Tijow","doi":"10.35334/BOLREV.V4I2.1713","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I2.1713","url":null,"abstract":"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Mengetahui hambatan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango; Menciptakan Model Pengawasan yang ideal dalam mewujudkan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute Approach); Pendekatan kasus (Case Approach); dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa Implementasi pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana diamanatkan oleh UU Tentang Desa dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, sebagian dari Desa yang diteliti secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan pada desa yang diteliti, secara prosedur sebagian sudah sesuai peraturan meskipun tuntutan terhadap pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi belum maksimal. Dalam tahap penatausahaan dan Tahap pelaporan pada desa yang diteliti dapat dikatakan sudah sesuai aturan walaupun subtansi terhadap penatausahan belum sempurna kemudian dapat sebagian desa dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Kedua, Hambatan dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di lokasi desa yang diteliti dapat disimpulkan adalah keterbatasan pemahaman perangkat Desa terhadap Regulasi, faktor ketersediaan Sumberdaya manusia (SDM) , Partisipasi Masyarakat dan serta faktor pengawasan. Ketiga, bahwa Untuk mewujudakan Model Pengawasan yang ideal terhadap pengelolaan keuangan desa, peneliti merekomendasikan Model Pengawasan berbasis masyarakat (Community Based Monitoring) dimana lebih memperkuat keterlibatan masyarakat desa didalam pelaksanaan pembangunan desa, tidak hanya dari aspek perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga adalah keterlibatan dalam pengawasan.Kata Kunci: Transparansi; Keuangan Desa; Pengawasan berbasis masyarakaABSTRACTThe purpose of this study is to Analyze the Implementation of Village Financial Management according to Law Number 6 of 2014; Knowing the obstacles in realizing transparency in village financial management in Bone Bolango Regency; Creating an ideal Oversight Model in realizing transparency in Village Financial Management in Bone Bolango Regency. This research uses empirical legal research. Empirical legal research or in other terms commonly called sociological legal research or also called field research. The approach used in this study is the statute approach; Case Approach; and Conceptual Approach. The results of this study indicate: First, that the implementation of village financial management as mandated by th","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122574696","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Rethinking the Applicability of Emission Trading System in ASEAN: Lesson from the European Emission Trading System","authors":"Yovi Cajapa Edyka, Yulisa Wineyni, Mahfut Mahfut, M. Muhdar, Haris Retno Susmiati","doi":"10.35334/BOLREV.V4I2.1717","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I2.1717","url":null,"abstract":"AbstrakPerdagangan karbon adalah masalah universal yang dapat dipraktikkan di setiap negara, termasuk di kawasan seperti Uni Eropa. Uni Eropa adalah satu-satunya organisasi regional yang berpartisipasi sebagai pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sejauh ini Uni Eropa telah membentuk kerangka hukum yang paling ambisius untuk pengurangan emisi karbon di dunia. ASEAN sebagai asosiasi perkumplan negara-negara di Asia Tenggara dengan tingkat emisi yang cukup tinggi, baik dari kegiatan berbasis industri maupun aktifitas di darat belum menunjukkan kerjasama jual beli karbon antar anggota ASEAN seperti yang telah dlakukan oleh Uni Eropa. Apakah ASEAN memiliki skema perdagan emisi tersendiri atau ada kema lain yang dapat dicontoh seperti yang terjadi di wilayah Uni Eropa.Kata kunci: Perdagangan Karbon; Uni Eropa; ASEAN; Perubahan Iklim","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129483208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN","authors":"Nurzamzam Nurzamzam, M. Mardiana","doi":"10.35334/BOLREV.V4I2.1718","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I2.1718","url":null,"abstract":"AbstractThe need for housting is increasing every year in Indonesia. Many events of laws and acts of laws that will accur in the business of housing, for example the sale and purchase, case this will potentially give birth to the issue of law which is great if it did not hace an umbrella law that is clearly to provide protection to kosumen of the perpetrators of the business that is not faith either in business housing.Indonesia has made a regulatory law that can be used as a handle to the consumers, is with the birth of Law Number 8 Year 1999 on Protection of Consumers, which regulate the right and obligatuins business actors as well as consumers and Law no.1 of 2011 concerning Housing and Setttlement Areas and their plementing regulations. However, from the perspective of Law no.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas has not actually been able to protect consumers rights so as to harm the community as consumersKey words : legal protection ; sale and purchase ; housingAbstrakKebutuhan akan perumahan semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. hal ini akan berpotensi melahirkan persoalan hukum yang besar jika tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada kosumen dari pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalangkan bisnis perumahan. Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan terhadap konsumen, yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara nyata dapat melindungi hak-hak konsumen sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.Kata kunci : perlindungan hukum; jual beli; perumahan","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113953842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KEDOKTERAN","authors":"D. Noviana, Bambang Waluyo, Rosalia Dika Agustanti","doi":"10.35334/BOLREV.V4I1.1399","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1399","url":null,"abstract":" AbstrakPelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, dari salah satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi kasus yang sama, serta diharapkan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan kebiri kimia dilihat dari perspektif yuridis dan kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber utama berasal dari literatur serta menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan masih banyaknya pro kontra yang terjadi terkait penerapan eksekusi kebiri kimia yang dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan eksekusi karena alasan kemanusiaan. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi korban dan juga pelaku pelecehan seksual pada anak, dan juga  memberikan dasar hukum yang sah bagi eksekutor kebiri kimia yaitu dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut tanpa harus bertentangan dengan kode etik kedokteran sehingga pidana kebiri kimia dapat segera diberlakukan secara lebih efektif sesuai dengan tujuannya yaitu menggurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kata Kunci : Kebiri Kimia, Perlindungan anak, Pidana AbstractThe implementation of castration chemistry is a new punishment in Indonesia, there are pros and cons related to the implementation of these actions, from one side of the implementation of castration criminal is expected to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children and also be a form of prevention so as not to re-occur the same case , and is expected to be able to reduce the level of sexual crimes against children. This study wants to examine the implementation of chemical castration from a juridical and medical perspective. The research method used is normative juridical. Approach the problem by using the legislative approach and case approach, the main source comes from the literature and uses secondary data sources that are analyzed qualitatively. With the many pros and cons that occur related to the implementation of chemical castration execution due to the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to carry out executions due to humanitarian reasons. There is a need for regulations governing the implementation of chemical castration execution in order to provide legal certainty and justice for both victims and also perpetrators of sexual abuse on children, and also provide a legal basis for chemical castration executors namely doctors to carry out chemical castration execution without having to contradict with a code of ethics in ","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"239 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124629733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TELAAH KRITIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA","authors":"Fransiska Novita Eleanora, Elfirda Ade Putri","doi":"10.35334/BOLREV.V4I1.1395","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1395","url":null,"abstract":"ABSTRAK Maraknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan bagi korbandan karena dapat menimbulkan taruma yang berkepanjangan dan untuk memulihkannyaperlu adanya tindakan rehabilitasi dan untuk itu perlu diberikannya sanksi yang tegasbagi pelaku. Karena dengan pemberian hukuman memberikan perlindungan danpenegakan hukum terhadap hak perempuan, sesuai dengan ketentuan undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah yaitu melindungiakan hak asasi perempuan. Rumusan dari masalah ini bagaimana telaah kritis upaya daripenegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga.Tujuannya adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasandalam rumah tangga, sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimanadidasarkan pada konsep, asas, dan teori serta pertauran perundangan dan juga literaturyang berkaitan dengan telaah kritis terhadap upaya penegakan hukum dari tindak pidanaterhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan hasil dari pemelitian (temuan)bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan jika menerapkan sanksi yang berat sepertihukuman seumur hidup kepada pelaku jika akibat perbuatannya menimbulkan luka beratbagi korban, kesimpulannya bahwa efektivitas dari penegakan hukum itu sendiridipenggruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari hukum itu sendiri, penegak hukum, saranadan juga fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana, rumah tangga ABSTRACT The rampant level of domestic violence causes suffering for victims because it can causeprolonged trauma and to restore it is done by rehabilitation measures for victims as well asproviding strict sanctions for perpetrators. Because the provision of punishment providesprotection and law enforcement for women's rights, in accordance with the provisions of lawnumber 23 of 2004 concerning the elimination of violence in the home that is protecting thehuman rights of women. The formulation of this problem is a critical study of lawenforcement efforts against domestic violence. The aim is to find out the law enforcement ofdomestic violence, while the method used is normative juridical which is based on concepts,principles, theories and regulations as well as literature relating to critical review of lawenforcement efforts on violence in the home stairs, and get the results of research (findings)that law enforcement can be implemented if applying severe sanctions such as lifeimprisonment to the offender if the consequences of his actions cause serious injuries to thevictim, the conclusion that the effectiveness of law enforcement itself is influenced by several factors, namely from law itself, law enforcement, facilities and also facilities, society and culture. Keywords: law enforcement, crime, household ","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126326043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi","authors":"S. Suparto","doi":"10.35334/BOLREV.V4I1.1396","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1396","url":null,"abstract":"Abstrak Peran dari hakim konstitusi untuk menegakkan keadilan sangat strategis, oleh karena itudiperlukan hakim yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Dengan demikian hakimkonstitusipun perlu dilakukan pengawasan terhadap perilakunya demi menjaga marwahinstitusi peradilan. Permasalahannya apa upaya yang dapat dilakukan agar pengawasaneksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dilaksanakan oleh KomisiYudisial. Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim konstitusi saat ini belum adapengaturannya, sehingga dimasa mendatang perlu dilakukan karena secara profesi hakimkonstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara hasilreformasi dan diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah selayaknya untuk diberikankewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi.Namun demikian pengawasan terhadap hakim konstitusi jangan sampai mengintervensiindependensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikanantara pengawasan dengan independensi peradilan. Berhubung Pasal 24B ayat (1) terkaitkata ”hakim” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan termasuk hakim konstitusi(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dan No.1-2/PUU-XII/2014, maka kedepan agar hakim konstitusi dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, perlu dilakukan amandementerhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kata ”hakim”. Kata Kunci : Pengawasan, Hakim Konstitusi, Amandemen UUD 1945AbstractThe role of constitutional justices to uphold justice is very strategic, therefore judges who havegood attitudes and behavior are needed. Thus, constitutional judges also need to supervise theirbehavior in order to maintain the dignity of judicial institutions. The problem is what efforts canbe made so that external supervision of the code of ethics and behavior of constitutional justicesis carried out by the Judicial Commission. External supervision of constitutional judges at thistime has not yet been regulated, so that in the future it needs to be done because professionallyconstitutional justices are the same as other judges. The Judicial Commission as a stateinstitution as a result of reforms and given the authority of the 1945 Constitution to maintainand uphold the honor, nobility and behavior of judges should be given the authority to conductexternal supervision of the behavior of constitutional justices. However, the supervision ofconstitutional justices should not intervene in the independence of the judiciary so that anappropriate formulation is needed to synergize between supervision and judicial independence.Since Article 24B paragraph (1) related to the word \"judge\" was interpreted by the Constitutional Court not including constitutional justices (Decision of the Constitutional Court No. 005 / PUU-IV / 2006 and No.1-2 / PUU-XII / 2014, then in the future so that Constitutional judges can be supervi","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123435848","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION SEBAGAI KETAATAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI","authors":"Seto Sanjoyo, Sapriani Sapriani, A. Setiawan, Salma Suroyya","doi":"10.35334/BOLREV.V4I1.1397","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1397","url":null,"abstract":"AbstrakOnline Single Submission (OSS) adalah sistem pengintegrasian perizinan usaha secaraelektronik. Sistem ini memberikan layanan elektronik secara online system kepadainvestor/ pelaku usaha. Metode penelitian adalah penelitian hukum deksrptif empiris.Rumusan masalah kajian tulisan ini adalah bagaimanakah prosedur perizinan berusahamelalui sistem OSS dan apa akibat hukum bagi pelaku usaha apabila tidak memenuhiKomitmen Berusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perizinanmelalui OSS memberikan kemudahan dan dapat diakses dimanapun berada, sehinggamempermudah investor dalam mengajukan izin. Ada tiga model yang ditawarkan bagipelaku usaha dalam mengakses OSS yaitu sistem mandiri, pendampingan dan prioritas.Namun izin usaha yang sudah diberikan di awal kegiatan usaha dapat dibatalkan apabilapelaku usaha tidak memenuhi Komitmen berusaha dalam batas waktu yang telahditentukan. Pernyataan Komitmen dari investor menjadi konsep kemudahan perizinanyang diberikan oleh sistem OSS. Pemenuhan komitmen pada izin usaha bersifat mutlakdan akan berakibat pencabutan izin usaha awal sehingga memberikan dampak investortidak dapat melanjutkan usahanya.Kata Kunci : Perizinan berusaha, investor, OSS Abstract Online Single Submission (OSS) is an electronic business licensing system. This systemprovides online electronic system services to investors / business people. The researchmethod is empirical descriptive legal research. The formulation of the problem of thispaper review is how the licensing procedure is attempted through the OSS system andwhat are the legal consequences for business actors if they do not meet the BusinessCommitment. The results of this study indicate that licensing procedures through OSSprovide convenience and can be accessed wherever they are, making it easier for investorsto apply for permits. There are three models offered for business people in accessing OSS,namely an independent system, assistance and priority. However, a business license thathas been granted at the beginning of a business activity can be canceled if the businessactor does not fulfill the business commitment within the specified time limit. Statement ofCommitment from investors becomes the concept of licensing convenience provided by theOSS system. Fulfillment of the commitment to the business license is absolute and willresult in the revocation of the initial business license so that the impact of investors can notcontinue their business.Keyword : Business licensing, investors, OSS","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124278799","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}