Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi

Abstract

Abstrak Peran dari hakim konstitusi untuk menegakkan keadilan sangat strategis, oleh karena itudiperlukan hakim yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Dengan demikian hakimkonstitusipun perlu dilakukan pengawasan terhadap perilakunya demi menjaga marwahinstitusi peradilan. Permasalahannya apa upaya yang dapat dilakukan agar pengawasaneksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dilaksanakan oleh KomisiYudisial. Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim konstitusi saat ini belum adapengaturannya, sehingga dimasa mendatang perlu dilakukan karena secara profesi hakimkonstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara hasilreformasi dan diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah selayaknya untuk diberikankewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi.Namun demikian pengawasan terhadap hakim konstitusi jangan sampai mengintervensiindependensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikanantara pengawasan dengan independensi peradilan. Berhubung Pasal 24B ayat (1) terkaitkata ”hakim” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan termasuk hakim konstitusi(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dan No.1-2/PUU-XII/2014, maka kedepan agar hakim konstitusi dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, perlu dilakukan amandementerhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kata ”hakim”. Kata Kunci : Pengawasan, Hakim Konstitusi, Amandemen UUD 1945AbstractThe role of constitutional justices to uphold justice is very strategic, therefore judges who havegood attitudes and behavior are needed. Thus, constitutional judges also need to supervise theirbehavior in order to maintain the dignity of judicial institutions. The problem is what efforts canbe made so that external supervision of the code of ethics and behavior of constitutional justicesis carried out by the Judicial Commission. External supervision of constitutional judges at thistime has not yet been regulated, so that in the future it needs to be done because professionallyconstitutional justices are the same as other judges. The Judicial Commission as a stateinstitution as a result of reforms and given the authority of the 1945 Constitution to maintainand uphold the honor, nobility and behavior of judges should be given the authority to conductexternal supervision of the behavior of constitutional justices. However, the supervision ofconstitutional justices should not intervene in the independence of the judiciary so that anappropriate formulation is needed to synergize between supervision and judicial independence.Since Article 24B paragraph (1) related to the word "judge" was interpreted by the Constitutional Court not including constitutional justices (Decision of the Constitutional Court No. 005 / PUU-IV / 2006 and No.1-2 / PUU-XII / 2014, then in the future so that Constitutional judges can be supervised by the Judicial Commission, amendments to Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution are needed in connection with the word "judge".Keywords: Supervision, Constitutional Justice, Amendment to the 1945 Constitution