Borneo Law Review最新文献

{"title":"FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPADATAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA","authors":"Raden Muhammad Rizki Hidayatullah","doi":"10.35334/BOLREV.V4I1.1394","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1394","url":null,"abstract":"AbstrakKepadatan penghuni merupakan suatu kondisi dimana peningkatan laju jumlah penghuni Lapasyang bertambah yang tidak sebanding dengan kapasitas dari sarana dan prasarana yang tersedia.Kepadatan penghuni ini terjadi hampir di setiap Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia.Tentu hal ini berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan yang dapat mengancamsituasi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. sebagian besarperaturan mengenai pelanggaran hukum bermuara pada pidana penjara. Kemudian pelaksanaanrestorative justice yang dinilai dapat menjadi alternatif solusi dalam sistem peradilan pidana diIndonesia terkendala akan payung hukum yang lemah . Sebagai pemecahan dari permasalahantersebut, sinkronisasi dalam pelaksanaan pemidanaan terpadu dilakukan untuk dapattercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum.Kata kunci : Kepadatan penghuni; Narapidana; dan Restorative JusticeAbstractOvercrowded is a condition where an increase in the rate of increasing number of prison residentsis not proportional to the capacity of the available facilities and infrastructure. Of course this has animpact on the emergence of problems that can threaten the security and order situation within thePenitentiary in Indonesia. The density of these residents occurs in almost every Penitentiarythroughout Indonesia. Most of the regulations regarding law violations lead to imprisonment. Thenthe implementation of restorative justice which is considered to be an alternative solution in thecriminal justice system in Indonesia is constrained by a weak legal umbrella. As a solution to thisproblem, synchronization in the implementation of integrated criminality is carried out to achievethe effectiveness and efficiency in providing sanctions for violators of the law.Keywords : Overcrowded; prisonners; and Restorative Justice","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116138114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara","authors":"Yahya Ahmad Zein","doi":"10.35334/BOLREV.V4I1.1398","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1398","url":null,"abstract":"abstrak Pengelolaan wilayah wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negaralain menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. GrandDesign pengelolaan wilayah perbatasan tersebut sangat terkait erat dengan upayapercepatan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yangdi arahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.Kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan dan memerlukan penyelesaiandengan cara komperhensif adalah Aspek Batas Wilayah Negara, Aspek Ekonomi,Aspek Sosial-budaya, Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Sumberdaya Alam danLingkungan, Aspek Kelembagaan dan Capacity Building. Tujuan utama pengelolaanperbatasan, yakni; (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, (2)Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensifuntuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayahperbatasan dalam konteks persaingan global. Grand Design Pembangunan kawasanperbatasan dalam implementasi selama ini belum dilakukan secara terpadu denganmengintegrasikan seluruh sektor, sehingga tujuan diatas belum tercapai secarakeseluruhan. Upaya pemenuhan hak asasi manusiaa warga negara di wilayahperbatasan negara harus dilakukan pemerintah melalui program-program secarasistematis dan berkesinambunganKata kunci : pengelolaan, wilayah perbatasan, Hak Asasi ManusiaAbstractManagement of territories in Indonesia that directly borders other countries must betaken seriously by the government. The Grand Design for managing the border area isclosely related to efforts for accelerating economic, social, cultural, defense, and securitydevelopment to improve the border region welfare. The problems' complexity requiresa complete solution that includes the State Boundary Aspects, Economic Aspects, Sociocultural Aspects, Defense and Security Aspects, Natural Resources, and Environmental Aspects, Institutional Aspects, and Capacity Building. The main objectives of border management, namely: (1) Maintaining the integration of the Republic of Indonesia as a constitutional mandate; (2) Building a balanced, integrated and comprehensive border area for the people's welfare; (3) Strengthening Indonesia's capacity in border areas in the context of global competition. Grand Design Development of the border region in the implementation has not carried out by integrating all sectors, so the objectives have not yet achieved. The efforts to fulfil the human rights of citizens in this area must be systematically and continuously carried out by the government through programs.Keywords: Management, Border Areas, Human Rights","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125342560","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ZONASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA","authors":"Nurul Ridwan Yusuf","doi":"10.35334/BOLREV.V3I2.1080","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I2.1080","url":null,"abstract":"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Di Provinsi Kalimantan Utara oleh Nurul Ridwan Yusuf dan dibimbing oleh Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H dan Dr. Marthin Balang., S.H., M.Hum. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat antara lain: 1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Sumberdaya Perikanan, 2. Upaya Pemerintah Daerah dalam meminimalisir konflik Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara normatif dan mengkaji isu hukum menggunakan prinsip hukum serta dengan menggunakan metodologi pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). dan disajikan dalam bentuk diskriptif analitik dengan menggambarkan hasil dari penelitian ini secara jelas sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan kebuntuan dan kevacuman serta permasalahan atas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan utara, dengan rumusan masalah diantaranya tentang bagaimana implementasi kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan utara dalam pengelolaan sumberdaya perikanan serta upaya pemerintah meminimalisir konflik pengelolaan sumberdaya perikanan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep yang dilakukan masih bersifat sederhana dan cenderung berorientasi pada upaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga upaya percepatan untuk mensejahterahkan nelayan belum maksimal sebagaimana diharapkan. Terhadap kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran kewenangan akan tetapi pemerintah provinsi Kalimantan utara belum maksimal dalam memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan untuk mensejahterahkan masyarakatnya, sedangkan terkait upaya meminimalisir konflik pengelolaan sumberdaya perikanan, pemerintah provinsi Kalimantan utara telah melakukan beberapa upaya akan tetapi upaya yang dilakukan lebih pada upaya meredam dan bersifat sementara tidak menyelesaikan permasalahan dan cenderung menimbulkan masalah diantaranya tumpang tindih daerah penangkapan ikan, kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan bagi nelayan kecil/tradisional.Kata Kunci: Kepastian hukum, Batas Wilayah Pengelolaan, Keadilan dan Penyelesaian KonflikABSTRACTThe authority to manage fisheries resources carried out by the regional government is in accordance with the division of functions authorized by the regional government of the province of North Kalimantan and has been carried out since regional autonomy began in the region. Until now, the concept of fisheries resource management carried out by the northern Kalimantan government is still simple and tends to be oriented towards efforts to obtain Local Revenue (PAD) so that the acceleration of efforts to prosper fishermen has not been maximized as expected. Regarding the authority in the management ","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131359709","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STRATEGI HARMONISASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH MELALUI MEKANISME EXECUTIVE PREVIEW","authors":"Aditya Syaprillah","doi":"10.35334/BOLREV.V3I2.1077","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I2.1077","url":null,"abstract":"AbstrakImplementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat mengembangkan daerah dengan keleluasaan yang telah diberikan Pemerintah melalui desentralisasi yang berujung pada kewenangan dalam membentuk Perda. Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki, disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kewenangan tersebut dimana Perda mengalami peningkatan jumlah yang sangat tidak terkendali, jarang dari Perda tersebut dibatalkan dengan berbagai alasan. Permasalahan Materi muatan Perda yang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu penataan harmonisasi penyusunan Perda melalui mekanisme executive preview oleh pemerintah atasan dalam mengevaluasi Perda yang dibentuk oleh pemerintah bawahan. Kewenangan pemerintah pusat (Menteri) dan Pemerintah Daerah (Gubernur) yang melakukan executive preview dalam bentuk evaluasi Perda dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) Dan Hasil evaluasi dan pemberian nomor register tersebut merupakan langkah pengawasan preventif yang sudah sangat tepat dilakukan oleh pemerintah daerah.Kata Kunci: Pemerintah, Peraturan, Pengawasan.AbstractThe implementation of regional autonomy should be understood as an opportunity to be able to develop regions with the flexibility that has been given by the Government through decentralization which ends in the authority to form a Regional Regulation. The regional regulation is a legal instrument made by the regional government in exercising its authority to realize its autonomy, besides providing further elaboration of the higher statutory regulations. With this authority where the Regional Regulation has increased in an uncontrolled number, it is rare that the Regional Regulation has been canceled for various reasons. Problems the content of local regulations is overlapping and contradictory to higher laws and regulations. To overcome these problems, it is necessary to arrange harmonization of the compilation of local regulations through an executive preview mechanism by the superior government in evaluating the regional regulations established by subordinate governments. The authority of the central government (the Minister) and the Regional Government (the Governor) conducting the executive preview in the form of an evaluation of the Regulations and Decisions of the Regency / City Regional Head (Regent / Mayor) regional government.Keywords: Government, Regulation, Supervision.","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129312052","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN","authors":"Patria Patria","doi":"10.35334/BOLREV.V3I2.1081","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I2.1081","url":null,"abstract":"ABSTRAKHutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia yang perlu dijaga kelestariannya oleh semua pihak. Namun dalam berbagai kesempatan banyak perusakan hutan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik perorangan maupun Korporasi, Karena itu dibuatlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pеncеgahan dan Pеmbеrantasan Pеrusakan Hutan Permasalahan yang diangkat, yaitu : (1). Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 dan (2). Perlindungan hukum pihak ketiga Dalam Tindak Pidana Pelaku Illegal Logging.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 yang telah mengabulkan Kasasi Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT PALtanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara, yang secara imperatif telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang -undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukumnya dengan mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut, dan yang paling utama perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mempunyai visi pemikiran ke depan dan mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kesusilaan, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga putusan tersebut dapat dija","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"2012 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129681609","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA SEKTOR PERIKANAN DI KOTA TARAKAN","authors":"M. Khairi, Sulaiman Sulaiman","doi":"10.35334/BOLREV.V3I2.1078","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I2.1078","url":null,"abstract":"ABSTRAKKota Tarakan memiliki empat kecamatan yaitu Tarakan Utara,Tarakan Barat,Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tarakan tahun 2018 terdapat 37.894 tenaga kerjawanita dan terdapat 918 orang tenaga keja wanita yang bekerja pada sector perikanan. Perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita merupakan amanat konstitusi,karena itu Negara harus berpastisipasi aktif untuk melindungi hak-hak pekerja wanita agar kodrat wanita tetap terjaga. Keberadaan tenaga kerja wanita pada sector perikanan sangatlah penting,karena sector perikanan adalah salah satu komoditas unggulan pemerintah daerah Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu penelitian yang mengkombinaskan antara ketentuan ketentuan normative hokum dengan pelaksanaan hukum di lapangan (law in book and law in action). Adapun tujuan penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan perlindungan hokum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada sector perikanan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah serta menelaah hambatan-hambatan yang menjadi penghalang tidak dapat di penuhinya hak-hak tenaga kerja wanita di sector perikanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,penulis menyimpulkan bahwa baik perusahaan maupun pemerintah telah memenuhi hak-hak tenaga kerja wanita sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya tenga kerja wanita sebagai pegawai tetap perusahaan,akan tetapi belumefektif yang di akibatkan oleh rendahnya kemampuan keuangan perusahaan,petugas pengawas ketenagakerjaan yang terbatas serta perilaku tenaga kerja wanita yang terkadang tidak mematuhi ketentuan –ketentuan norma dalam bidang ketenagakerjaan.Keyword: Perlindungan,Perikanan dan Tenaga Kerja WanitaABSTRACTTarakan City has four districts namely North Tarakan, West Tarakan, Central Tarakan and East Tarakan. Based on data from the Tarakan City Central Statistics Agency in 2018 there were 37,894 female workers and there were 918 female workers working in the fisheries sector. Legal protection for women workers is a mandate of the constitution, therefore the State must actively participate in protecting the rights of women workers so that the nature of women is maintained. The existence of women workers in the fisheries sector is very important, because the fisheries sector is one of the leading commodities of the local government of Tarakan City.This study uses empirical normative research methods, namely research that combines the provisions of normative legal provisions with the implementation of law in the field (law in books and law in action). The purpose of this study focuses on the implementation of legal protection of women workers who work in the fisheries sector, both by companies and by the government, and examines the barriers that are barriers to the fulfillment of women's labor rights in the fisheries sector.Based on the results of research that has been done, the authors conclude that both companies and t","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"2015 12","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132679162","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI KAMPANYE PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM","authors":"Akhmad Syahran","doi":"10.35334/BOLREV.V3I2.1079","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I2.1079","url":null,"abstract":"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi adanya undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum khususnya berkaitan masa kampanye partai politik yang pengaturannya masih bersifat umum dan tidak jelas. Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, Menganalisis dan menjelaskan masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilihan umum. Kedua, menganalisis dan menjelaskan pendidikan politik dalam masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilihan umum adalah mengatur batasan kampanye pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu namun pengaturannya bersifat umum dan tidak komperensif sehingga terdapat kekaburan norma hukum. Kedua, pendidikan politik dalam masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye dan diatur dengan jelas dalam undang-undang pemilu, namun partai politik tidak menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu: Pertama, diperlukan adanya revisi undang-undang pemilu pasal 276 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2) huruf f, g terkait masa kampanye pemilu. Kedua, partai politik hendaknya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik yakni: meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Pemilihan Umum, Masa Kampanye, Pendidikan Politik.ABSTRACTThis research is motivated by the existence of Law No. 7 of 2016 concerning General Elections, especially relating to the campaign period of political parties whose arrangements are still general and unclear. The campaign period of a political party in the perspective of the electoral law is to set the boundaries of the electoral campaign regulated in the electoral law but the regulation is general and not comprehensive so there is a lack of legal norms. Political education in the campaign period of political parties in the perspective of election law is an inseparable part of the campaign and is clearly regulated in electoral law, but political parties do not carry out according to the mandate of the law. So it is necessary to revise the election law article 276 section (1) letters a, b,","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121941644","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENDEKATAN MULTI REZIM HUKUM ( MULTI DOOR SYSTEM) PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN","authors":"Hamzah Kharisma, S. Syafruddin","doi":"10.35334/BOLREV.V3I1.1013","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I1.1013","url":null,"abstract":"ABSTRAK Kejahatan perikanan yang terjadi di dunia, khususnya Indonesia, dewasa ini tidak lagi terbatas pada masalah administrasi saja, Banyak tindak pidana lain yang juga terjadi bersamaan terjadi dalam tindak pidana perikanan. Perbuatan pidana di atas masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama, ada kalanya suatu tindakan pidana yang ternyata diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Tindak pidana perikanan sebagai pidana asal (predicate crime) sering kali tidak maksimal dalam penanganannya dikarenakan kewenangan penyidik perikanan sesuai Undang undang No. 45 tahun 2009 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang terbatas mengakibatkan tidak terprosesnya tindak pidana lain. Tindak pidana perikanan sebagai kejahatan ekonomi dan lingkungan yang merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga harus ditangani dengan cara luar biasa (extraordinary act). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan multi-rezim hukum (multi door approach) terhadap tindak pidana perikanan dan tindak pidana lain terkait perikanan dapat dilakukan dengan penerapan concursus realis. Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Multi-rezim hukum, dan Concursus realis. AbstractFisheries crimes that occur in the world, especially Indonesia, today are no longer limited to administrative problems. Many other crimes that occur simultaneously occur in criminal acts of fisheries. The criminal acts above each have their own unequal consequences, there are times when a criminal act turns out to be regulated in more than one criminal provision. Fisheries criminal acts as predicate crime are often not optimal in handling due to the authority of fisheries investigators in accordance with Law No. 45 of 2009 as already amended and supplemented by Law No. 31 of 2004 concerning limited fisheries resulted in the non-processing of other criminal acts. Crime of fisheries as an economic and environmental crime which is an extraordinary crime (extraordinary crime) so it must be handled in an extraordinary way (extraordinary act). The results of this study indicate that a multi-regime approach to law (multi-door approach) to criminal acts of fisheries and other criminal acts related to fisheries can be done by applying Concursus realist. Keywords: Fisheries Crime, Multi-regime law, and Concursus Realist","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127158971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENANGANAN STATUS KEPENDUDUKAN ETNIS ROHINGYA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)","authors":"A. Asmar","doi":"10.35334/BOLREV.V3I1.1010","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I1.1010","url":null,"abstract":"AbstractThe handling of Rohingya ethnic refugees who entered the city of Makassar due to persecution in their home countries, Myanmar is very necessary because of the vulnerability experienced by Rohingya ethnic refugees, especially this is an international community agreement through the 1951 Convention on Refugees. This vulnerability can occur in children, women, and vulnerability to refugee status. Determination of refugee status is a full right of UNHCR because Indonesia has not ratified the 1951 Convention so that there is no government involvement in this matter both in terms of regulation and action. The fact is that Makassar City is one of the destinations for Rohingya ethnic refugees who want to improve their destiny. The government has issued Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning handling refugees but not yet adequate. As a result, they do not get residence status so they can enjoy educational, health, legal assistance and other needs because of administrative document problems. Therefore, national regulations are needed for them and the role of non-governmental institutions so that ethnic Rohingya refugees can enjoy the facilities available in Makassar City.Keywords: Rohingya Refugees, Population Status                  Abstrak                Penanganan pengungsi etnis rohingya yang masuk ke Kota Makassar akibat persekusi di negara asalnya yaitu Myanmar sangat diperlukan karena kerentanan yang dialami oleh para pengungsi etnis rohingya apalagi ini merupakan kesepakatan masyarakat internasional melalui Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Kerentanan tersebut dapat terjadi pada anak-anak, perempuan, maupun kerentanan status pengungsi. Penetapan status pengungsi menjadi hak penuh dari UNHCR karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 sehingga tidak ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini baik dalam hal regulasi maupun aksi. Faktanya Kota Makassar menjadi salah satu tujuan pengungsi etnis rohingya yang ingin memperbaiki nasib. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi tetapi belum memadai. Akibatnya mereka tidak mendapatkan status kependudukan sehingga dapat menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, bantuan hukum dan kebutuhan lainnya karena terbentur masalah dokumen adminstrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi nasional yang memadai bagi mereka dan peran lembaga-lembaga non pemerintah agar pengungsi etnis rohingya dapat menikmati fasilitas yang ada di Kota Makassar.Kata Kunci: Pengungsi etnis rohingya, Status kependudukan","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"2015 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127632070","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA","authors":"D. Manurung","doi":"10.35334/BOLREV.V3I1.1014","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/BOLREV.V3I1.1014","url":null,"abstract":"AbstrakAdvokat adalah orang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan  yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Peran seorang advokat dalam memberikan layanan hukum dalam perkara perdata adalah bahwa Advokat sebagai penerima kuasa dari pihak penggugat atau tergugat untuk mewakili dalam beracara di depan Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta dan bukti yang diajukan oleh klien, sehingga mereka dapat membantu dan memfasilitasi hakim dalam mengambil keputusan.Dalam menjalankan fungsinya dan perananya dalam perkara perdata selaku kuasa hukum wajib menjalankan kode etiknya profesi selaku Advokat. Pekerjaan advokat atau kuasa hukum adalah pekerjaan atas dasar kepercayaan. Demikianlah hubungan antara advokat dengan klien harus diawali dengan hubungan kepercayaan. Sehingga hubungan antara kuasa hukum dengan klien dapat berjalan sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan untuk profesi advokat. Para advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya dilarang untuk membedakan klien berdasarkan gender, agama, ras, keturunan, politik, atau latar belakang sosial dan budaya.Kata kunci: advokat, penyelesaian perkara perdata AbstractAdvocates are people who fulfill the requirements in accordance with statutory provisions that work to provide legal services both inside and outside the Court. The role of an advocate in providing legal services in civil matters is that the Advocate as the proxy of the plaintiff or the defendant to represent the proceedings in front of the Court to explain and straighten the facts and evidence submitted by the client, so that they can assist and facilitate the judge in making decisions.In carrying out its functions and its role in civil cases as attorneys must carry out the professional code of ethics as Advocates. The work of an advocate or attorney is work based on trust. Thus the relationship between advocates and clients must begin with a trust relationship. So that the relationship between attorneys and clients can run in accordance with the code of ethics that has been determined for the advocate profession. Advocates in carrying out their professional duties are prohibited from distinguishing clients based on gender, religion, race, descent, politics, or social and cultural background.Keywords: advocate, settlement of civil matters","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"99 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114415336","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}