Borneo Law Review最新文献

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA","authors":"Nurzamzam Nurzamzam","doi":"10.35334/bolrev.v6i1.2848","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2848","url":null,"abstract":"AbstrakHadirnya Fintech berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia menjadi penyelesai masalah keuangan yang selama ini belum teratasi. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam  layanan dalam layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending yakni pemberi pinjaman, penyelenggara fintech dan penerima pinjaman. Dari ketiga pihak ini pihak pemberi pinjaman belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pihka yang lainnya padahal resiko gagal bayar sering dialami oleh pemberi pinjaman. Penelitan ini merupakan Riset Kompetensi Dosen yang didani oleh Universitas Borneo Tarakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan pende-katan yuridis normatif. Adapun permasalahan dideka- ti dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskritif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan financial technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia.Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasi Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.dan  setelah timbulnya sengketa Sengketa Kata kunci ; perlindungan hukum:Fintech;pemberi pinjaman AbstractThe presence of Peer to Peer Lending-based Fintech in Indonesia is a solution to financial problems that have not been resolved so far. There are three parties involved in services in peer to peer lending-based fintech services, namely lenders, fintech providers and loan recipients. From these three parties, the lender has not received legal protection like the others, even though the risk of default is often experienced by lenders. This research is a Riset Kompetensi Dosen funded by the University of Borneo Tarakan through the Lembaga Penelitian dan Pengabdian  University of Borneo Tarakan. This study uses a normative juridical approach. The problems are approached with several approaches including the statutory approach and analytical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The data used is secondary data including legislation and literature relevant to peer to peer lending-based financial technology in Indonesia. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services can be divided into two types, namely preventive protection and legal protection. repressively. Preventive legal protection is legal protection that aims to prevent disputes from occurring. Thus, this legal protection is carried out before a dispute occurs and after a dispute arisesKeywords ; legal protection:Fintech;lender","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115142477","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"POTRET KECUKUPAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: URGENSI DAN IDEALISASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017","authors":"Fajar Sugianto, A. Wijaya, Yossi Niken R. Artini","doi":"10.35334/bolrev.v6i1.2642","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2642","url":null,"abstract":"AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where everyone from different levels of society competes to survive. The available employment opportunities are not enough to accommodate all workers. This imbalance encourages the government to send a part of the workforce, both informal and formal workers, to be employed abroad. However, sending workers abroad is not accompanied by comprehensive legal protections for migrant workers, regardless of the fact that the number of cases from year to year has increased on violence towards Indonesian employees by their employers. Legal protection is the protection of dignity, as well as recognition of human rights that are owned by legal subjects based on legal provisions of authority. Protection of migrant workers includes before work, while working, and after work as stipulated in Law No. 39 of 2004 which is the legal umbrella for the protection of Indonesian workers. The improvement of the protection and comfort of Indonesian workers abroad as stipulated in Law Number 18 of 2017 is expected to provide optimal protection in terms of regulating and implementing the security and comfort of Indonesian migrant workers.Keywords: legal protection, Indonesian Migrant Workers, placement of Indonesian workerAbstrakBekerja merupakan salah satu bagian kehidupan masyarakat untuk bisa mendapatkan ekonomi demi menunjang kehidupan yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya ditengah zaman globalisasi yang membuat seluruh lapisan masyarakat berlomba-lomba untuk bisa bertahan. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung seluruh tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mengirim sebagian dari tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri baik tenga kerja informal maupun formal. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak diiringi dengan pelindungan hukum yang komperhensif terhadap para buruh migran yang kendati diketahui banyaknya kasus dari tahun ke tahun meningkat mengenai kekerasan majikan terhadap para pekerja Indonesia. Pelindungan hukum adalah pelindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenang-wenangan. pelindungan terhadap pekerja migran Indonesua meliputi sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja yang tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 yang merupakan payung hukum dalam pelindungan pekerja Indonesia. Idealisasi penyempurnaan terhadap pelindungan dan kenyamanan pekerja migranIndonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan pelindungan optimal dari segi pengaturan maupun pelaksanaan terhadap keamanan dan kenyamanan buruh migran IndonesiaKata kunci : pelindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja Indonesia AbstractWorking is a part of a person’s life in order to improve their economy for a better living during the globalization era, where eve","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"1 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134421840","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN AKUISISI SAHAM ANTARA PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. TERHADAP PT. AGRO PRATAMA","authors":"Axcel Deyong Aponno, Alya Salsabila, Safari Sidiq Ponco Nugroho, Sylvana Murni Deborah Hutabarat","doi":"10.35334/bolrev.v6i1.2646","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2646","url":null,"abstract":"AbstractAn acquisition is to acquire or buy another company by buying a large portion of the shares of the target company. in Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 6 of Government Regulation Number 57 of 2010. The delay in notifying the takeover of shares is faced by PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk, which acquired PT. Agro Pratama. The purpose of this study was to determine the legal consequences of delay in share acquisition between PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk with PT Agro Pratama. This research uses empirical normative legal research methods and literature study in collecting the necessary data. The results of the study stated that PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk is obliged to pay administrative fines for the delay and the need for further socialization of the company's acquisition process so that cases like this do not happen again. Keywords: Share Acquisition; Business Competition; Legal Consequences AbstrakAkuisisi adalah pengambilalihan atau pembelian perusahaan lain dengan membeli sebagian besar saham perusahaan target. dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dialami oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk yang mengakuisisi PT. Agro Pratama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari keterlambatan pengambilalihan saham antara PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dengan PT Agro Pratama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk wajib membayar denda administrasi atas keterlambatan dan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai proses akuisisi perusahaan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Keywords: Akuisisi Saham; Persaingan Usaha; Akibat Hukum","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134259487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kausalitas Surat Wasiat Terroris Pelaku Penembakan di Mabes Polri Terhadap Pandangan Masyarakat dengan Bank Syariah","authors":"Mega Fadhilah Chaidir, Rani Apriani","doi":"10.35334/bolrev.v6i1.2643","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2643","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to analyze how influential the wills of the terrorists who shot at the National Police Headquarters on Wednesday, March 31, 2021. In this will, the perpetrator tells his family to stay away from the bank because of usury. The bank itself is a business entity that collects funds from its customers in the form of deposits. When viewed from the pricing, there are 2 (two) types of banks, namely conventional banks and Islamic banks. Conventional banks Implement a price system according to interest rates or commonly known as a spread base, as well as the fee base method, which means calculating the costs required. While Islamic banks apply a system of agreements in accordance with Islamic law with related parties in depositing funds and various other banking activities, there are very prominent differences between the two that make these two types of banks cannot be equalized, as stated in the terrorist's will that the bank is usury. The circulatiom of the will in the community created a negative assessment of the public’s view of the banking system Keywords: Bank, Usury, Terrorist.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis seberapa berpengaruh surat wasiat teroris pelaku penembakan di Mabes Polri pada Rabu, 31 Maret 2021. Dimana dalam surat wasiat tersebut terdapat suruhan pelaku kepada keluarganya untuk menjauhi bank karena riba. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana para nasabahnya dalam bentuk simpanan. Jika dilihat dari penentuan harga, terdapat 2(dua) jenis bank, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensionl Menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread base, serta metode fee base yang artinya menghitung biaya yang dibutuhkan. Sementara bank syariah menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak terkait dalam penyimpanan dana dan berbagai kegiatan perbankan lainnya.Terdapat perbedaan yang sangat menonjol diantara keduanya yang membuat kedua jenis bank ini tidak bisa disama ratakan seperti yang disebutkan dalam surat wasiat pelaku teroris bahwa bank adalah riba. Beredarnya surat wasiat tersebut ditengah masyarakat menimbulkan penilaian negatif pandangan masyarakat kepada sistem perbankan.Kata Kunci : Bank, Riba, Teroris","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129326350","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL","authors":"Junita Samti Dewi, Fatma Ulfatun Najica","doi":"10.35334/bolrev.v6i1.2645","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2645","url":null,"abstract":"AbstrakOrang Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar Barat Laut. Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kejahatan genosida. Pembatasan ketat atas hak kebebasan bergerak bagi etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang membuat diskriminasi bebas dilakukan terhadap orang-orang tanpa status kewarganegaraan. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, termasuk kategori kejahatan genosida, dan upaya penyelesaian sengketa antara Pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (studi literatur dan literatur yang berkaitan dengan genosida). Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian didasarkan pada beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan kejahatan genosida. Upaya Penyelesaian Sengketa ini dilakukan dengan jalur litigasi, karena penyelesaian non litigasi belum menemukan titik terang untuk sengketa ini, dan yang menangani kasus ini adalah Pengadilan Pidana Internasional di pengadilan ICC. Kata Kunci: Etnis Rohingya; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Kejahatan Genosida; dan Hukum Pidana InternasionalAbstractThe Rohingya people are a Muslim ethnic minority who live in Arakan Province, Northwestern Myanmar. The Rohingya have experienced various forms of human rights violations, including the crime of genocide. Strict restrictions on the right to freedom of movement for ethnic Rohingya. The Myanmar government issued the Citizhenship Law which makes free discrimination carried out against people without citizenship status. The issues discussed in the research were the actions carried out by the Government of Myanmar, including the category of a genocide crime, and efforts to resolve disputes between the Myanmar Government and the Rohingya ethnicity. This type of research is to use the type of normative legal research (literature study and literature related to genocide). The approach is carried out with a historical approach, a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of the research are based on several elements in accordance with Article 6 of the 1998 Rome Statute, which states that the actions taken by the Government of Myanmar against ethnic Muslim Rohingya are a crime of genocide. This Dispute Resolution effort is carried out by litigation, because non-litigation resolutions have not found a bright spot for this dispute, and the one handling this case is the International Criminal Court in the ICC court. Keywords: Rohingya ethnicity; Human Rights Violations; Genocide Crimes; and International Criminal Law","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125743763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENINGKATAN KEAMANAN IMIGRAN ASING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DEMI CEGAH PENULARAN VIRUS COVID-19","authors":"Martha Nindya Pratyaksa, Fatma Ulfatun Najicha","doi":"10.35334/bolrev.v6i1.2649","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2649","url":null,"abstract":"AbstractCurrently, the transmission of the COVID-19 pandemic virus in Indonesia is part of the 2019 coronavirus disease pandemic (COVID-19) that is ongoing worldwide. This disease is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which transmission can be through foreign immigrants. This affects the amendment of Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Immigration to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration in which there is the addition of new rules to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning Immigration article 103 number 1 part (d) \" declared free from infectious diseases that endanger public health \"therefore this writing is to show the role of the government in Enhancing the Security of Foreign Immigrants by the Indonesian Government to Prevent Virus Transmission.Keywords: immigrants;government policies; the spread of the Covid -19 virus AbstrakSaat ini penularan virus pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2) dimana penularannya bisa melalui para imigran asing.[1] Hal ini mempengaruhi perubahan  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian menjadi  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian dimana di dalamnya terdapat penambhan aturan baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Keimigrasian pasal  103 nomor 1 bagian  (d) “hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum”  maka dari itu dibuatnya tulisan ini ialah menunjukkan peran pemerintah dalam  Peningkatan Keamanan Imigran Asing Oleh Pemerintah Indonesia Demi Cegah Penularan Virus.Kata Kunci : imigran; kebijakan pemerintah ; penyebaran Virus covid -19[1] Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133734523","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DUALISME MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN DESA","authors":"Eryanto Siagian, Eddy Asnawi, Bahrun Azmi","doi":"10.35334/bolrev.v5i2.2319","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i2.2319","url":null,"abstract":"AbstractThe state recognizes the existence of the village as the lowest unit in the Indonesian government system. The village has a very large influence on the success of the administration of the government system so that the Act guarantees the recognition and protection of the village's traditional rights and provides freedom to organize its own government system. However, in practice, legal problems arise, namely regarding the position of village regulations and the mechanism for canceling village regulations because in their provisions the cancellation of village regulations is not found in Law Number 6 of 2014 and is instead regulated in PP. 43 of 2014. The purpose of writing this scientific paper is to analyze the position of village regulations in statutory regulations, the mechanism for canceling village regulations and the legal implications of village regulations being canceled by the Regent/Mayor. The research method that will be used in this study is a normative legal research method that will examine based on the rules, principles and norms contained in the legislation.Keywords: Village; Village Regulations; Village Autonomy; Laws and Regulations; Cancellation of Village RegulationsAbstrakNegara mengakui keberadaan desa sebagai unit terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa memiliki pengaruh yang sangat besar akan keberhasilan penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga Undang-Undang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional desa serta memberikan kebebasan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan sendiri. Namun dalam praktiknya, problematika hukum muncul yaitu terkait kedudukan peraturan desa dan mekanisme pembatalan peraturan desa karena dalam ketentuannya pembatalan peraturan desa tidak ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan justru diatur alam PP No. 43 Tahun 2014. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisa kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme pembatalan peraturan desa dan bagaimana implikasi hukum peraturan desa yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji berdasarkan kaidah, asas dan norma-norma yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Desa; Peraturan Desa; Otonomi Desa; Peraturan Perundang-Undang; Pembatalan Peraturan Desa.","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"150 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121667922","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL","authors":"Zainab Ompu Jainah, Recca Ayu hapsari, Mutiara Nabhila Putri","doi":"10.35334/bolrev.v5i2.2314","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i2.2314","url":null,"abstract":"AbstractThis research aims to find out and understand the meaning of crime and criminal acts and how is the accountability of the perpetrators of criminal acts spreading fake news through social media. The conclusion of the research is that a criminal act or a criminal act is an act that is incompatible with or violates a legal rule or an act that is prohibited by a legal rule accompanied by a criminal sanction where the rule is aimed at the act while the threat or criminal sanction is aimed at the person who commits or the person. that caused the incident and the perpetrators of the crime of spreading fake news through social media can be held accountable if they violate Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, which is an act intentionally, and without the right to spread false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions, at where the perpetrator can be sentenced to imprisonment of up to 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Research suggestions are to prevent participating in spreading fake news, we should eliminate the habit of sharing content without reading the contents thoroughly. then we should not easily believe or be tempted by certain news or offers through social media so that we do not become victims of fake news or offers through social media.Keywords: Criminal Liability; Fake News; Social Media.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengertian tindak pidana dan tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menyebarkan berita palsu melalui media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Kemudian pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu suatu perbuatan dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, di mana terhadap pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saran penelitian adalah untuk mencegah turut serta menjadi penyebar berita bohong, maka hendaknya kita menghilangkan kebiasaan membagikan konten tanpa membaca isinya secara menyeluruh. Kemudian hendaknya kita jangan mudah percaya atau tergiur dengan adanya berita atau penawaran tertentu melalui media sosial sehingga kita tidak menjadi korban berita atau penawaran bohong melalui media sosial.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana; Berita Bohong; Media sosial.","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122623186","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ASPEK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENURUT KUHPERDATA DI INDONESIA","authors":"Irwan Jaya Zay, Suhendro Suhendro, Yetti Yetti","doi":"10.35334/bolrev.v5i2.2317","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i2.2317","url":null,"abstract":"AbstractAn agreement is an event where one person without a loan or where two people promise each other to do something. The agreement issues an agreement between two people that is made. agreement in the form of a quote containing promises or promises that are spoken or written. The employment agreement is also contained in Article 1601 a BW, namely \"a search agreement is an agreement with the name of one party, binding himself under the orders of another party, the employer, for a certain period of time, doing work by receiving wages, labor agreement giving birth employment relationship, between employers and workers based on work agreements, who have jobs, wages and orders. The work agreement which in Dutch is usually called Arbeidsovereenkoms, the first definition is stated in the provisions of Article 1601a of the Civil Code which states that: \"A work agreement is an agreement in which the first party, the worker, binds under the leadership of another party, the employer, for a certain period of time, performs under the leadership of another party, the employer, for a certain time. wages. “There are relatively few violations or legal aspects committed by employers related to the provision of workers' rights. However, it is the opposite in the regions. Employers have the maximum time limit permitted by Law Number 13 of 2013 concerning the period of PKWT. The provision of workers' rights that are given time such as wages, working hours and social security still does not meet expectations. lies in two things, the first factor is the implementation of the PKWT rules that are not in accordance with the requirements. Employers should not hire workers for something that is not needed in the course of the company. Most of the types and nature of work required are jobs that are part of the core work of the production process and are permanent in nature. So that there has been a fatal violation of Article 59 of the Manpower Law, which is caused by the object of work that is prohibited by the provisions of the law against PKWT. Judging from the fact that the time allotted, workers should have changed their status to PKWTT, because they have been doing permanent work.Keywords: PKWT certain time work agreements, unlawful","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116311274","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP STATUS SAKSI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI","authors":"Monica Yemima Manurung, Ivan Zairani Lisi, Rini Apriyani","doi":"10.35334/bolrev.v5i2.2313","DOIUrl":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i2.2313","url":null,"abstract":"ABSTRAKPekerja seks komersial adalah pekerjaan yang sampai sekarang dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan merupakan pekerjaan yang yang dinilai negatif baik dalam agama dan norma yang ada di Indonesia. Peraturan yang diatur di Indonesia mengenai Pekerja seks komersial pun dinilai masih belum mendapat perhatian karena hanya mengatur mengenai mucikari dan lokalisasi, hal ini mengakibatkan status saksi yang sampai saat ini diterima oleh psk merupakan ketidakadilaan bagi mucikari sekaligus memberi ruang kepada psk untuk bekerja tanpa jera karena tidak adanya kepastian hukum bagi kedudukan psk yang dimana sampai saat ini peraturan di Indonesia hanya mengatur tentang mucikari serta perdagangaan orang secara paksa.Kata Kunci : PSK, Saksi, HukumABSTRACTCommercial sex workers are jobs that until now can be found in the midst of Indonesian society and are jobs that are considered negative both in religion and norms in Indonesia. The regulations that are regulated in Indonesia regarding commercial sex workers are also considered to have not received attention because they only regulate pimping and lokalisasi, this results in the status of witnesses that have been accepted by the psk as unfair for pimps and at the same time giving space for psk to work without deterrence because they are not There is legal certainty for the position of psk which until now the regulations in Indonesia only regulate pimping and trafficking in persons by force.Keywords: prostitutes, witnesses and law","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131001517","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}