- Book学术

发布求助

文献互助智能选刊最新文献

Borneo Law Review Pub Date : 2022-08-08 DOI:10.35334/bolrev.v6i1.2848

Nurzamzam Nurzamzam

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA","authors":"Nurzamzam Nurzamzam","doi":"10.35334/bolrev.v6i1.2848","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"AbstrakHadirnya Fintech berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia menjadi penyelesai masalah keuangan yang selama ini belum teratasi. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam layanan dalam layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending yakni pemberi pinjaman, penyelenggara fintech dan penerima pinjaman. Dari ketiga pihak ini pihak pemberi pinjaman belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pihka yang lainnya padahal resiko gagal bayar sering dialami oleh pemberi pinjaman. Penelitan ini merupakan Riset Kompetensi Dosen yang didani oleh Universitas Borneo Tarakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan pende-katan yuridis normatif. Adapun permasalahan dideka- ti dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskritif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan financial technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia.Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasi Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.dan setelah timbulnya sengketa Sengketa Kata kunci ; perlindungan hukum:Fintech;pemberi pinjaman AbstractThe presence of Peer to Peer Lending-based Fintech in Indonesia is a solution to financial problems that have not been resolved so far. There are three parties involved in services in peer to peer lending-based fintech services, namely lenders, fintech providers and loan recipients. From these three parties, the lender has not received legal protection like the others, even though the risk of default is often experienced by lenders. This research is a Riset Kompetensi Dosen funded by the University of Borneo Tarakan through the Lembaga Penelitian dan Pengabdian University of Borneo Tarakan. This study uses a normative juridical approach. The problems are approached with several approaches including the statutory approach and analytical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The data used is secondary data including legislation and literature relevant to peer to peer lending-based financial technology in Indonesia. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services can be divided into two types, namely preventive protection and legal protection. repressively. Preventive legal protection is legal protection that aims to prevent disputes from occurring. Thus, this legal protection is carried out before a dispute occurs and after a dispute arisesKeywords ; legal protection:Fintech;lender","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"4","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Borneo Law Review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2848","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

摘要

以Peer为基础的Fintech在印度尼西亚的存在一直是一个解决金融问题的解决方案。在基于Peer至Peer Lending的fintech服务中，有三个人参与了这项服务，即贷款人、fintech组织者和贷款人。这三种情况下，贷款人都没有像pihka那样获得法律保护，尽管贷款人经常面临违约风险。这项研究是对婆罗洲大学教授的胜任研究，这项研究是通过研究机构和婆罗洲大学的奉献提出的。这项研究使用规范司法管辖区。至于某些方法的解决问题，包括立法方法和分析方法。用于桌面上分析的研究规格。所使用的数据是次要的，包括在印度尼西亚以Peer to Peer Lending为基础的金融技术的立法法规和读写技术。基于Peer至Peer Lending的服务用户的法律保护可以区分为两种，即预防保护和压制保护法律。预防法律是为了防止争议的法律保护。因此，这一法律保护在问题发生之前就得到了解决。在涉及关键字的问题之后;法律保护:Fintech;基于Peer和Peer的不予考虑的印尼金融解决方案是一个问题，该问题从未得到如此深入解决。有三个党派参与了从peer到peer的拒绝扩展服务，namely lenders, fintech provider和loan receits。在这三个党派中，兰德人没有像其他人那样接受法律保护，尽管违约风险是由兰德斯所经历的十种。这项研究是根据婆罗洲大学的研究和奉献机构提出的能力研究。这项研究表明有一个合理的判断。疾病和分析都受到损害。用于研究专业分析。过去使用的数据包括在印度尼西亚的有效立法和文学与相关的数据。合法的对白人士的保护，基于批判性的Fintech服务可以被记录为两个类型，预防性保护和合法保护。repressively。法律预防是法律保护，防止非法侵入。因此，这一法律上的保护在问题出现之前就已经解决了;合法的保护:Fintech;兰德

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

AbstrakHadirnya Fintech berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia menjadi penyelesai masalah keuangan yang selama ini belum teratasi. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam layanan dalam layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending yakni pemberi pinjaman, penyelenggara fintech dan penerima pinjaman. Dari ketiga pihak ini pihak pemberi pinjaman belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pihka yang lainnya padahal resiko gagal bayar sering dialami oleh pemberi pinjaman. Penelitan ini merupakan Riset Kompetensi Dosen yang didani oleh Universitas Borneo Tarakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan pende-katan yuridis normatif. Adapun permasalahan dideka- ti dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskritif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan financial technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia.Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasi Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.dan setelah timbulnya sengketa Sengketa Kata kunci ; perlindungan hukum:Fintech;pemberi pinjaman AbstractThe presence of Peer to Peer Lending-based Fintech in Indonesia is a solution to financial problems that have not been resolved so far. There are three parties involved in services in peer to peer lending-based fintech services, namely lenders, fintech providers and loan recipients. From these three parties, the lender has not received legal protection like the others, even though the risk of default is often experienced by lenders. This research is a Riset Kompetensi Dosen funded by the University of Borneo Tarakan through the Lembaga Penelitian dan Pengabdian University of Borneo Tarakan. This study uses a normative juridical approach. The problems are approached with several approaches including the statutory approach and analytical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The data used is secondary data including legislation and literature relevant to peer to peer lending-based financial technology in Indonesia. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services can be divided into two types, namely preventive protection and legal protection. repressively. Preventive legal protection is legal protection that aims to prevent disputes from occurring. Thus, this legal protection is carried out before a dispute occurs and after a dispute arisesKeywords ; legal protection:Fintech;lender

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

Borneo Law Review

自引率

0.00%

发文量