Aktualita (Jurnal Hukum)最新文献

{"title":"TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA KESEHATAN","authors":"bagus anom","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.6512","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.6512","url":null,"abstract":"Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan menurut ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh pegawai atau bawahannya. Jika tenaga kesehatan baik medis maupun nonmedis bekerja untuk rumah sakit, maka mereka berada di bawah mekanisme pengawasan rumah sakit. Ini berarti rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas tindakan dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan kerugian kepada pasien. Oleh karena itu secara condition sino quanon tidak salah jika tuntutan ganti kerugian ditujukan kepada rumah sakit. Selain itu, dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ditegaskan bahwa sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau tindakan medis. Penyebab terjadinya resistensi antibiotik secara global adalah multifaktorial dan kompleks, meliputi permasalahannya pada prescriber (ketidakpastian diagnosis, kurangnya pengetahuan, insentif dan lain-lain), dispenser (penggunaan obat-obat standar, kurangnya aturan dispensing), pasien (tekanan terhadap dokter, pengobatan sendiri, akses antibiotik secara bebas) dan fasilitas pelayanan kesehatan (kurangnya pengendalian infeksi yang dapat memicu penyebaran organisme yang resisten terhadap antibiotik). Salah satu contoh kegagalan program pengendalian resistensi antimikroba yang cukup terkenal adalah kasus bakteremia Gram negatif yang terjadi di Jerman pada tahun 1983.Bakteri Gram negatif yang paling sering diisolasidi ICU anak adalah Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, dan Klebsiella pneumoniae. Sumber bakteremia tersering adalah infeksi saluran kemih dan pneumonia. Melihat keadaan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menemukan implementasi program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit dihubungkan dengan pelayanan kesehatan. 2). Untuk menemukan tanggung jawab rumah sakit terhadap pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba dihubungkan dengan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Yuridis normatif karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan cara penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang resistensi antimikroba. Adapun upaya kuratif-rehabilitatif dijalankan dengan cara perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik, perbaikan kualitas penggunaan antibiotik, peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terintegrasi, dan penurunan angka infeksi rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba resisten.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123828703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN” (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA)","authors":"Hasbih Hasbih","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.6321","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.6321","url":null,"abstract":"Narkotika adalah salah satu zat kimia sejenis obat bius atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Pelaksanaan Tim  asesmen terpadu dalam menyelamatkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, apabila seseorang sebagai pecandu atau korban yang tertangkap dapat menentukan apakah dimasukkan dalam penjara atau direhabilitasi karena aparat penegak hukum memberi sanksi pidana penjara kepada pengguna narkoba sedangkan penyalahguna narkotika harus direhabilitasi. Kedua, Hambatan dalam pelaksanan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu Masalah Overkapasitas Dan Penyalahguna Narkotika. Salah satu masalah utama dalam overkapasitas adalah karena tingginya suply tahanan dan narapidana ke dalam lapas, selain itu hambatan dalam pelaksanan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu dari sunbstansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129877587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STRATEGI KEBIJAKAN MENGURANGI FRAUD DALAM KLAIM BPJS DITINJAU DARI PERMENKES NO.36 TAHUN 2015","authors":"keika marriska","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.6762","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.6762","url":null,"abstract":"Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itulah pemerintah membuat program BPJS Kesehatan.  Namun dalam pelaksanaanya, ditemukan kendala berupa fraud. Sebagai upaya pencegahan fraud, pemerintah menerbitkan Permenkes 36/2015. Metode penelitian: yuridis normatif. Kesimpulan: (1) Mekanisme fraud oleh peserta : pemalsuan status kepesertaan dan  kondisi kesehatan; oleh pemberi pelayanan: upcoding, fragmentation,readmisi, no medical value, type of room charge; oleh pembuat kebijakan: menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan, membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan; (2) Implementasi Kebijakan: penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan fraud, pengembangan budaya pencegahan fraud, pembentukkan tim pencegahan fraud; (3) Strategi pencegahan fraud: kesadaran pihak terkait terhadap fraud, menentukan standar pelayanan kedokteran, meninjau ulang secara berkala paket INA-CBG’s/kapitasi; keseragaman penyediaan dan pemakaian obat/alkes sesuai fornas.; memperkuat pengawasan di Kemenkes dan BPJS Kesehatan.Kata Kunci :  Fraud, Klaim BPJS, Permenkes 36/2015.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132451248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM APOTEKER TERHADAP PASIEN PADA PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM HAL PENGUBAHAN RESEP DOKTER MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN","authors":"Alghazali Samapta","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.6760","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.6760","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk  hubungan hukum apoteker dan pasien dalam praktik kefarmasian dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum apoteker terhadap pengubahan resep dokter dalam praktik kefarmasian, terutama dari segi Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009. Tipe penelitian ini adalah penelitian Yuridis - Normatif, yaitu penelitian yang bersumber kepada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lain juga melalui penelitian data skunder. Penelitian ini dilakukan melalui telaah pengumpulan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hubungan Apoteker dan pasien dalam praktik kefarmasian dapat digolongkan ke dalam hubungan perikatan yang berlandaskan kepercayaan (trust). Hubungan ini unik dan berbeda dengan hubungan perikatan secara umum. Perikatan yang berdasarkan kepercayaan ini termasuk suatu jenis perikatan hukum yang disebut inspanningverbentenis, suatu bentuk perikatan yang isi prestasinya adalah Apoteker berbuat sesuatu secara maksimal dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya untuk kepentingan kesehatan  pasien. Dalam praktik kefarmasian di apotek, Apoteker memiliki tanggung jawab hukum perdata. apabila Apoteker tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana mestinya apalagi menimbulkan kerugian perdata, maka Apoteker dapat digugat ganti rugi atas dugaan kelalaian. Dugaan kelalaian dalam praktik kefarmasian diatur dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1239, 1365, 1366 dan 1367. ","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121006557","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu","authors":"Humaedi Abdurahman","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.6056","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.6056","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya sebuah sengketa atas penggunaan nama Bensu. Ruben Onsu yang seorang publik figur merasa nama tersebut merupakan nama terkenal yang melekat pada dirinya, sehingga aktivitas pendaftaran merek bisnisnya di Ditjen HaKI dengan nama bensu terhambat karena sudah digunakan oleh Bengkel Susu (Bensu) yang dimiliki oleh Jesy Handalim, karena Undang-Undang no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurids normatif dengan metode deskriptif, dan analisis menggunakan library research. Hasil penelitian yang di dapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu atas Jesy Handalim tidak diterima oleh majelis hakim. Dan sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file principal dimana pendaftar pertama mendapatkan hak ekslusif dan perlindungan hukum. Akibatnya jika merek terkenal atau nama terkenal ingin dijadikan merek dagang wajib di daftarkan karena jika tidak tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, berdampak merugikan pemilik karena tidaj memiliki perlindungan dan hak ekslusif.Kata Kunci : Hak Merek, First File To Principal, Konstitutif.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"42 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125709333","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah","authors":"Yoghi Arief Susanto","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.6045","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.6045","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian terhadap jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis dengan Konsep Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis normatif, dengan metode deskriptif analitis, dengan analisis menggunakan library research.   Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jangka waktu dalam UU merek  tidak bersifat mutlak karena bisa diperpanjang , dengan tujuan kemaslahatan agar barang/jasa dari merek tersebut bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, tidak dibiarkan setelah di daftarkan, hal ini berkaitan dengan perpanjangan merek di pasal 36 UU Merek. Kedudukan merek yang tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan mafsadat padahal hal tersebut harus di hindari karena tidak memberikan kepastian hukum.Kata Kunci : Hak Merek, Perlindungan, Maslahah Mursalah.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125010866","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA","authors":"Veronica Komalawati, Yohana Evlyn Lasria Siahaan","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.6509","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.6509","url":null,"abstract":"Kehadiran seorang anak merupakan tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam mewujudkan hak berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Anak sebagai keturunan orang tuanya diharapkan tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sebaik-baiknya. Faktanya, tidak semua anak terlahir dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Anak-anak ini disebut sebagai anak penyandang disabilitas. Setiap keluarga memiliki cara masing-masing dalam menangani anak mereka yang menderita disabilitas. Ada yang dirawat dengan baik, namun ada juga yang diserahkan kepada pihak ke-tiga sepenuhnya dan tidak lagi memperhatikan kebutuhan khusus yang diperlukan anaknya. Kemungkinan terburuknya, anak tetap dalam kekuasaan orang tuanya, tetapi karena alasan ekonomi justru anak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan bagaimana hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagaimana tanggung jawab orang tua serta pemerintah dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis guna diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Analisis permasalahannya dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan menitikberatkan penggunaan data sekunder baik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas diwujudkan melalui suatu program kegiatan khusus tentang perlindungan bagi anak penyandang disabilitas berupa pelayanan kesehatan. Peran pemerintah dalam mewujudkannya adalah bertanggung jawab menjamin terlaksananya program tersebut terhadap anak penyandang disabilitas, dan orang tua bertanggung jawab mewujudkan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Sekalipun orang tua menyerahkan kepada pihak ke-tiga, ia tetap bertanggung jawab untuk mewujudkan hak anak tersebut.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126843153","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND","authors":"Riska Febrianti","doi":"10.29313/AKTUALITA.V0I0.5903","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/AKTUALITA.V0I0.5903","url":null,"abstract":"Dalam hal pemberian kredit biasanya selalu disertai dengan pemberian adanya suatu jaminan, yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan akan utang oleh debitor kepada kreditor. Setiap hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tambahan atau accesoir berkaitan dengan jaminan, maka para pihak dilarang membuat janji bagi kreditor untuk dapat langsung memiliki objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Pada praktiknya, seringkali dijumpai pemberian kredit dengan jaminan yang memberikan hak bagi pemegang jaminan atau kreditor untuk dapat langsung menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan apabila debitor dalam keadaan wanpretasi. Menjadi persoalan ketika pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis  pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan sertipikat hak milik merupakan asset yang diambil alih (AYDA) Oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124155255","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKONOMI ISLAM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA","authors":"Dudi Badruzaman","doi":"10.29313/aktualita.v2i2.5072","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5072","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis research will describe the history of modern Islamic economic and political relations with the law in an effort to formulate various Islamic economic laws. This article also describes the position of the Islamic economy in the Indonesian legal system so that a description of how Islamic economy can be implemented in the Indonesian economy will be obtained. This study aims to find a basis for the development of Islamic economic law in two periods, the New Order and the Reformation Era. So that Islamic economic instruments can be used as an important part of the mainstream of national economic policy, there needs to be a systematic effort to create a sharia economic political design. This design must include three main domains, namely the realm of regulation and the rule of law, the realm of institutional strengthening and expansion, and the realm of internalizing sharia economic values in the life of the state and society.Keyword: Islamic Economics, Politics of Law, and Governance ABSTAKPenelitian ini akan menguraikan sejarah hubungan ekonomi dan politik Islam modern dengan hukum dalam upaya merumuskan berbagai UU ekonomi Islam. Artikel ini juga menggambarkan posisi ekonomi Islam dalam sistem hukum Indonesia sehingga akan diperoleh deskripsi bagaimana implementasi ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  mencari dasar bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang ada di dua periode, Orde Baru dan Era Reformasi. Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kata kunci: Ekonomi Islam, Politik Hukum, dan Tata Hukum ","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114964390","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWENANGAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN INJEKSI STREPTOMISIN DI PUSKESMAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (STUDI KASUS TB PARU DI PUSKESMAS PASIRKALIKI KOTA BANDUNG)","authors":"M. Jaya","doi":"10.29313/aktualita.v2i2.4990","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4990","url":null,"abstract":"Tugas dan wewenang praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas dalam menerima pelimpahan wewenang berupa delegasi dari dokter yang diberikan secara tertulis. Perawat pelaksana perkesmas adalah semua tenaga fungsional perawat di Puskesmas yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, maupun kelompok seperti termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2017 salah satu penyakit menular yang banyak dijumpai adalah penyakit TB Paru yaitu sebanyak 9632 kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis normatif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Perawat dalam melakukan tindakan injeksi streptomisin di Puskesmas Pasirkaliki Kota Bandung tidak melanggar wewenang praktik keperawatan selama perawat yang memberikan tindakan injeksi streptomisin pasien TB Paru kategori 2 sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yang merupakan pelimpahan wewenang berupa delegasi secara tertulis untuk melakukan sesuatu tindakan medis kepada perawat disertai pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau vokasi terlatih yang memiliki kompetensi.","PeriodicalId":349971,"journal":{"name":"Aktualita (Jurnal Hukum)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122069921","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}