Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah最新文献

{"title":"KEDUDUKAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PENCEGAHAN PERKARA CERAI","authors":"Basyirah Mustarin","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.20029","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.20029","url":null,"abstract":"Abstrak Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana kedudukan mediasi di pengadilan dalam meminimalisir perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama. 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam menerapkan mediasi untuk menekan kasus perceraian. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar’i (hukum Islam) . Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan mediasi sebagai salah satu ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang dilakukan di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian yang akan terjadi dinilai belum berhasil.  Ketidakberhasilan proses mediasi di pengadilan agama disebabkan antara lain karena   masih kurangnya dukungan dari advokad. Adapun terhadap perkara perceraian yang berhasil menemui jalan keluar atau win-win s olution maka Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi). Adapun kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama yakni karena adanya kendala struktur, kultur dan budaya. Kata Kunci: Cerai, Mediasi, Pencegahan. Abstract The objectives of this study are 1) to determine the position of mediation in court in minimizing divorce cases that enter the religious court. 2) to find out the obstacles faced by religious courts in implementing mediation to suppress divorce cases. The author uses a multidisciplinary approach, namely the juridical approach and the syar'i (Islamic law) approach. The results show that mediation as an ADR (Alternative Dispute Resolution) conducted in court to reduce the divorce rate that will occur is considered unsuccessful. The failure of the mediation process in the religious courts is partly due to the lack of support from advocates. As for divorce cases that have met a win-win solution, the Plaintiff or Petitioner is obliged to withdraw their lawsuit or petition. However, if the peace agreement is only partially reached apart from divorce (cumulated with other cases), then the results of the agreement can be requested to be included in the decision or revoked (eg either in a convention and / or in a reconciliation). The obstacles faced by the religious courts are structural, cultural and cultural constraints. Keywords : Divorce, Mediation, Prevention.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131769020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN HAK CIPTA DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT","authors":"M AndiBasoIlmar","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.20117","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.20117","url":null,"abstract":"AbstrakIndonesia sebagai salah satu negara yang mengatur ketentuan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan pesatnya perkembangan kreatifitas masyarakat dalam lingkup Hak Cipta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, kemudian bagaimana Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan masyarakat, serta bagaimana penagakannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dalam pembangunan demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti hasil kreatifitas masyarakat dibidang Hak Cipta yang dapat memiliki nilai ekonomis memiliki jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata Kunci: Hak Cipta, Pembangunan, Jaminan, Kepastian, Kesejahteraan. AbstractIndonesia as one of the countries that regulates the provisions of Intellectual Property Rights specifically Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Along with the rapid development of community creativity in the scope of Copyright which has economic value and can affect economic growth in society, then how can Intellectual Property Law, especially in the field of Copyright, increase public awareness so that legal infrastructure readiness is also needed in the form of regulations to assist the development of Copyright in Unikom Center Indonesia as the legal umbrella for community activities, as well as how to enforce them. This writing aims to see how the role of intellectual property, especially copyright in development for the welfare of society. Such as the result of community creativity in the field of Copyright which can have economic value has legal guarantees and certainty from the government based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: Copyright, Development, Guarantee, Certainty, Prosperity.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126367728","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN WEWENANG TUKANG GIGI/ AHLI GIGI BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI","authors":"Sandra Wijaya","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.18019","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18019","url":null,"abstract":"AbstrakTukang gigi merupakan orang yang memiliki kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan akrilik, berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ahli Gigi. Fakta di lapangan menunjukan pembatasan wewenang tukang gigi tidak sejalan dengan keadaan, di mana permintaan dari masyarakat menengah ke bawah tidak dapat di hindarkan. Fokus bahasan ini mengarah pada penyebab terjadinya penyimpangan wewenang tukang gigi/ ahli gigi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penyebab terjadinya penyimpangan yang di lakukan tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu secara normatif dengan pendekatan Statue Approach perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang di teliti. Hasil penelitian ini, dalam menentukan faktor penyebab penyimpangan ialah faktor ekonomi masyarakat, keadaan tanpa adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan, ketentuan yang di canangkan menjadi penyebab penyimpangan para tukang gigi. Dinas Kesehatan belum memiliki program yang terstruktur untuk menanggulangi permasalahan tersebut.Kata Kunci: Penyimpangan, Tukang Gigi, Wewenang.AbstractA dentist is a person who has the ability to make and install removable dentures made of acrylic material, based on the Minister of Health Regulation No. 39/2014 on Dentists. The facts in the field show that limiting the authority of dental artisans is not in line with the situation, where requests from the middle and lower classes cannot be avoided. The focus of this discussion is directed at the causes of deviations in the authority of dental artisans / dentists based on the Minister of Health regulation number 39 of 2014 concerning coaching, supervision and licensing, dental work. The purpose of this study was to examine the causes of irregularities committed by dental artisans based on the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 concerning Dentist Work Guidance, Supervision and Licensing. Research conducted by the author is a normative approach to the statutory Statue Approach by examining various statutory regulations or jurisprudence related to the legal issues under study. The results of this study, in determining the factors that cause deviation are the economic factors of the community, the situation without supervision from the Health Office, the provisions that have been announced are the causes of deviations by dental artisans. The Health Office does not yet have a structured program to deal with these problems.Keywords: Authority, Dentist, Deviation.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114448172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR","authors":"M. Anugrah, Hamsir Hamsir, Muhammad Anis","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk mengetahui implementasi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan hakim pengadilan Agama makassar dalam perkara Nomor (2279/Pd.G/2015/PA Mks). Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). dengan pendekatan penelitian yang digunakan : Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas Putusan Pengadilan Agama Makassar No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah. . Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma non-litigasi yaitu paradigma yang ber asas atau berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak, Implementasi sengketa Ekonomi Syari`ah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah terimplementasi sesuai ketentuan hukum yang ada akan tetapi menurut hemat penulis belum memenuhi aspek keadilan yang wajib hukumnya melekat pada suatu putusan.Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Hukum. AbstractThis research was conducted with the aim of knowing the provisions of Islamic Law and laws and regulations regarding the syariah economic dispute settlement system and to find out the implementation of the sharia economic dispute resolution system in the decision of the Makassar Religious Court judge in case Number (2279 / Pd.G / 2015 / PA Mks ). This type of research will be used is descriptive qualitative field research (field research). with the research approach used: the case approach (case approach), the statutory approach (statute approach). The data source of this research is secondary data which is called legal material. Namely in the form of an inventory of the files of the Makassar Religious Court Decision No.2279 / Pdt.G / 2015 / PA.Mks, la","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"8 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131451174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar","authors":"Riana Riana, Marilang Marilang, N. Nurjannah","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165","url":null,"abstract":"Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan \u0000dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah \u0000menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126308408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Adi Nurhani Mufrih, Nur Taufiq Sanusi, H. Mapuna","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551","url":null,"abstract":"Abstrak Sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan, dan mengintegrasikan perizinan satu pintu.. Ditinjau dari hukum Islam sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan dalam hal ini melakukan penyawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang di gunakan. Secara tidak langsung OJK bertindak sebagai Lembaga Al-Hisbah yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai Muhtasib  yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah pada sektor perbankan syariah, dan tidak memilki otoritas untuk memberikan ketentuan serta kebijakan atau menghakimi, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bank syariah. Tentu dengan perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia ini perlunya untuk selalu diawasi secara khusus dan DPS yang bertindak sebagai Muhtasib dalam pengawasan dan DPS diberikan kewenangan khusus selain mengontrol dan menilai, melainkan juga memberikan kebijakan, dan ketentuan terkait perizinan sebelum, dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah. Kata Kunci: Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, Sistem Pengawasan . Abstract the implementation of the OJK supervisory system in Islamic banking by providing licensing, integrating all provisions, and integrating one-stop licensing In terms of Islamic law, the OJK supervision system in sharia banking is only in the form of providing rules and regulations related to banking management and licensing, in this case conducting direct supervision by issuing OJK regulations, and indirect supervision in collaboration with the National Sharia Council (DSN) to establish a Sharia Supervisory Board (DPS) to oversee banking compliance with the provisions and principles of sharia used OJK indirectly acts as the Al-Hisbah Institution, which is the term for a supervisory agency that oversees market travel, and the DPS formed by the OJK together with DSN as Muhtasib, namely a person sent to conduct direct supervision in the Islamic banking sector at each Islamic bank. However, in this case the OJK only gives DPS authority to control and provide an assessment of the implementation of the sharia concept in the Islamic banking sector, and does not have the authority to provide provisions and policies or to judge, in supervising the implementation of activities at Islamic banks. Of course wit","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"28 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133043307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG","authors":"Nur Aidil, M. T. Maloko, A. Cahyani","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini membahas peran lembaga keungan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari  BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak  yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro. AbstractThis thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133500223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus Ars Shop Samata Gowa)","authors":"Khusnul Khatimah, E. Erlina","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.16426","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16426","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui untuk mengetahui proses jual beli secara daring (online) yang dilakukan ARS Shop sesuai dengan hukum Islam dan untuk mengetahui sistem pemasaran barang yang dilakukan pada online ASR Shop. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : sosiologis. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang, pemilik usaha, konsumen. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu : 1). Pengelolaan data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketidak jujuran dari pemilik usaha dan tidak memenuhi rukun dan syarat dari ajaran syariat Islam sendiri, Serta tujuan Owner ARS shop memasarkan gambar yang tidak sesuai dengan iklan untuk menarik perhatian para konsumen untuk membeli barang yang dijualnya dan memiliki banyak keuntungan. Dengan cara ini mereka akan merugikan konsumennya","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114080705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Refleksi Hukum Islam Bagi Non Muslim Yang Bersengketa","authors":"Abdur Rahman Adi Saputera, M. Raya","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.15630","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.15630","url":null,"abstract":"Abstrak Geliat perkembangan ekonomi syariah di indonesia semakin pesat, hal ini tidak lepas dari prinsip spiritualis idealis yang diusung oleh sistem perekonomian ini, Berbicara tentang ekonomi syariah berarti memperbincangkan persoalan harta, benda, dan transaksi, sehingga diskurs itu tidak akan pernah lepas dari gesekan atau sengketa yang diakibatkan oleh Wanprestasi. Tulisan ini berusaha mengupas tuntas persoalan dualisme kewenangan peradilan Agama atau Negeri dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, dan kemungkinan diperbolehkan atau tidaknya Non Muslim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama yang nota bene hanya diperuntukan bagi pemeluk agama Islam saja. Kesimpulannya Penyelesaian sengketa ekonomi syariah boleh dilakukan melalui 2 jalur, yaitu  litigasi (sidang di pengadilan) dan non litigasi (diluar sidang pengadilan atau dengan jalan ADR). Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, segala bentuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Non Muslim diperbolehkan untuk menggunakan sistem ekonomi berbasis syariah dan bilamana terjadi gesekan atau perkara, maka harus diselesaikan melalui jalur peradilan Agama dengan syarat kumulatifnya, harus mau menundukan diri (Asas Penundukan diri) dengan sukarela terhadap ketentuan dan tata cara penyelesaian Hukum Islam. Sekalipun terkesan saling bertentangan, Asas Personalitas Keislaman tidak bertolak belakang dengan Konsep Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, bahkan justru keduanya saling melengkapi menyesuaikan pada pola konteks persoalan. Abstract The progress of the development of the Islamic economy in Indonesia is increasingly rapid, this is inseparable from the idealist spiritualist principles promoted by this economic system, Talking about Islamic economics means discussing the issues of property, objects and transactions, so that the exchange rate will never be separated from friction or disputes. caused by Default. This paper seeks to thoroughly examine the dualism of the authority of the Religious or State courts in resolving Sharia Economic disputes, and whether or not it is permissible for non-Muslims to resolve sharia economic disputes in religious courts which are nota bene, only for Muslims. In conclusion, sharia economic dispute resolution can be done through 2 channels, namely litigation (trial in court) and non-litigation (outside court proceedings or by means of ADR). The Religious Courts have absolute authority to examine, try and decide all forms of dispute resolution in the field of sharia economics. Non-Muslims are allowed to use a sharia-based economic system and if there is friction or a case, it must be resolved through the religious court with the cumulative conditions, must be willing to submit (the principle of submission) voluntarily to the provisions and procedures for settling Islamic Law. Even though it seems contradictory to each other, the Principle of Islamic Personality does not contradict th","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121910235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen","authors":"Nurapriani Nurapriani, Ashabul Kahfi","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.16307","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16307","url":null,"abstract":"Pokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Bagaimana praktik jual beli dengan pembayaran sebelum panen yang dilakukan oleh tengkulak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto?Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan Pendekatan Sosiologi Normatif, dan Pendekatan Yuridis  dengan sumber data dari pelaku transaksi jual beli, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian tehnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, pengelolaan data, reduksi data, dan analisis data.Hasil penelitian tersebut menunjukkan praktik jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sudah sah menurut pasal 1457 dan 1450 KUHPerdata karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu peranjian jual beli dalam hukum positif, dan sah menurut hukum Islam Quran surah Al-baqarah 185 dan juga telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan akad salam.Implikasi dari penelitian ini ialah 1) Bagi pembeli hendaknya lebih berhati hati dalam melakukan transaksi jual beli gabah 2) Bagi para pihak agar kiranya tetap melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Kata Kunci : Hukum Islam, Jual beli, Panen","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"254 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131850713","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}