Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah最新文献

{"title":"PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM","authors":"Siti Rismayanti Basri, Nila Sastrawati, Muhammad Anis","doi":"10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.21829","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.21829","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian Ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan handphone secara online dan bagaimana tinjauan hukum islam serta untuk mengetahui sistem yang dilakukan pada arisan handphone di akun instagram @arisanonline_mks. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian Lapangan ( Field Research ) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pemilik arisan dan anggota arisan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan handphone secara online pada @arisanonline_mks bertentangan dengan syariat islam dimana arisan ini menetapkan suatu persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian, semua bentuk denda yang diberlakukan diawal perjanjian bertentangan dengan syariat islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba nasi’ah ) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum islam, sementara di dalam al-qur’an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, dan sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya menentukan suatu kegiatan dalam memperoleh harta yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi bernilai pahala di sisi Allah swt dan mengantarkan kepada surga-Nya. Kata Kunci : Arisan Online, Hukum Islam, Pelaksanaan. Abstract This research discusses the purpose of knowing the implementation of mobile social gathering online and how to review Islamic law and to find out the system carried out on mobile social gathering on the Instagram account @arisanonline_mks. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approach used is: empirical juridical. The sources of data for this research are arisan owners and arisan members. Furthermore, the data collection methods used are: interviews, and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: 1). Data management, data analysis conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of online mobile social gathering at @arisanonline_mks is against Islamic law where this social gathering stipulates a requirement for fines and admin fees at the beginning of the agreement, all forms of fines imposed at the beginning of the agreement are contrary to Islamic law and are referred to as usury jahiliyah (riba nasi'). ah) and all forms of usury is forbidden in Islamic law, while in the Qur'an it has been explained how to obtain property according to Islamic law, and as Muslims who are religious and knowledgeable, they should determine an activity in obtain","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131470434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM WAKAF MENURUT FATWA NO. 106/DSN-MUI/X/2016","authors":"Z. Zulkifli, Sohrah Sohrah, B. Halimah","doi":"10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.19191","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.19191","url":null,"abstract":"AbstrakPokok masalah dalam Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan system wakaf polis menurut fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana penerapan system wakaf polis di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar terdapat beberapa unsur terkait idalamnya yaitu, kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Prudential Syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf dalam mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan form ikrar wakaf di Prudential Syariah batas maksimal yang sesuai ketentuan fatwa pada wakaf manfaat sebesar 45% dan wakaf manfaat sebesar 1/3 dari keseluruhan kekayaan atau tirkah serta kesesuaian prinsip syariah pada akad wakaf yang digunakan pada kontrak polis menggunakan akad tabarru dan menggunakan akag wakalah bil ujrah sebagian manfaatnya boleh di wakafkan. Dalam hal ini system wakaf polis sebagai salah satu produk dari unik link syariah di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar telah sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.Kata Kunci: Fatwa, Hukum Islam, Sistem Wakaf.  AbstractThe main problem in this research is reviewing how the review of Islamic law against the managementof the policy waqf system according to fatwaNo. 106 DSN-MUI/X/2016 in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. This type of research is field research usingqualitativemethods which are carried out with normative theological, sociological and phenomenological approaches with data sources from PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar,, then the method of data collection carried out is observation, interview, documentation and literature studies, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing The results of this study show that how the implementation of the policy waqf system in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar there are several elements related to its idalam, namely, the suitability of fatwa rules against the implementation of Sharia Prudential companies that cooperate with waqf institutions in managing funds that are pledged. Conformity of waqf pledge form statement in Prudential Syariah maximum limit in accordance with the provisions of the fa","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131023677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI KABUPATEN TAKALAR","authors":"Nur Asia, Z. Zulfahmi, A. Cahyani","doi":"10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.21880","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.21880","url":null,"abstract":"AbstrakKlausula baku nampak aturan atau syarat-syarat yang telah disiapkan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak, sedangkan Penerapan praktik jual beli diketahui melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut. Bagi penggiat usaha sesuai Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata, mereka diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan yang menurut ketentuan haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. klausula baku dalam praktik jual beli di toko-toko maubel di Keluharan Manongkoki Kabupaten Takalar berkembang, meskipun sistem jual beli secara lisan, tapi pola perkembangan klausula baku yang terterah pada sistem jual beli berdasarkan ketentuan kebutuhan pembeli. hukum Islam terhadap praktik klausula baku dalam jual beli, membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip klausula baku take it or leave it sejalan dengan konsep khiyar yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi pembeli untuk malanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. masyarakat Manongkoki perlu meningkatkan kreativitas keterampilan membuat lemari, kursi dan meja agar banyak konsumen yang menyukai dan membelinya.Kata Kunci: Klausula Baku, Hukum Islam, Praktik jual beli.  AbstractThe standard clause appears that the rules or conditions that have been prepared are unilaterally determined beforehand, while the application of the practice of buying and selling is known to give rise to obligations in return to the parties making the sale and purchase agreement. For business activists in accordance with Article 1333 of the Civil Code, they are required to submit a material which according to the provisions must be a tradable material and at least a specified type. standard clause in the practice of buying and selling in maubel shops in Keluharan Manongkoki Takalar Regency develops, even though the system of buying and selling verbally, but the pattern of development of standard clauses that are scattered on the buying and selling system based on the provisions buyer's requirements. Islamic law against the practice of standard clauses in buying and selling, allows a custom to run as long as it does not conflict with Islamic law. The principle of the take it or leave it standard clause is in line with the khiyar concept applicable in Islamic law, namely the freedom for the buyer to continue or cancel a transaction. Manongkoki community needs to improve their creativity in making cabinets, chairs and tables so that many consumers like and buy them.Keywords: Islamic Law, Modern Justice, Supreme Court.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124543439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API","authors":"A. Samsul, Hasta Sukidi, Supardin Supardin","doi":"10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.21879","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.V3I1.21879","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan untuk mengetahui perbuatan Melanggar hukum Pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api yang di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis.Adapun sumber data di penelitian ini ialah Hakim Militer dan Oditur Militer disertai Undang-Undang dan informasi media serta dari Al-Qur’an. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan menelusuri buku yang berkaitan dengan observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap kasus Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar norma atau aturan yang mendasar dari seorang Prajurit TNI. Maka penyelesaian perkara akan ditangani langsung oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang akan menyelidiki terlebih dahulu dan menggolongkan pelanggaran tersebut sebagai disiplin Militer atau Tindak Pidana Militer dan selanjutnya akan diproses melalui persidangan dalam rana peradilan Militer XIV. Implikasi dari penelitian ini adalah Prajurit TNI seharusnya mematuhi aturan yang berlaku pada setiap peraturan yang diterapkan pada lingkungan Militer. Dalam Penyalahgunaan senjata Api seperti ini akan membuat masyarakat menjadi takut kepada seorang Prajurit TNI dan membuat nama baik seorang Prajurit TNI tercoreng.Kata Kunci: Aturan, Senjata api, Yuridis AbstractThe main problem of this research is is to determine the criminal settlement process carried out by TNI soldiers and to find out the acts of violating the criminal law in the misuse of firearms which are reviewed from the perspective of Islamic law. This research includes field research or descriptive qualitative field research with the research approach used is normative and juridical. The sources of data in this study are Military Judges and Military Prosecutors accompanied by laws and media information as well as from the Qur'an. By using the data collection method used is reading and browsing books related to observation, interviews and documentation, the results of this study explain the views of Islamic law on the case of the misuse of firearms by TNI soldiers who violate the basic norms or rules of a TNI soldier. Then the settlement of the case will be handled directly by the Superior with the Right to Punish (Ankum) who will investigate first and classify the violation as a Military discipline or Military Crime and will then be processed through a trial in the military court XIV. The implication of this research is that TNI soldiers should obey the rules that apply to every regulation applied to the military environment. In the misuse of firearms like this, people will be afraid of a TNI soldier and tarnish the good name of a TNI soldier.Keywords: Rules, Firearms, Juridical","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"38 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120977911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata","authors":"Indira Jamal, M. Raya","doi":"10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122442908","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PALOPO","authors":"Hisma Kahman","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501","url":null,"abstract":"AbstrakBentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo kepada konsumen yang dirugikan akibat pemakaian kosmetik berbahaya adalah perlindungan hukum preventif melalui pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya dan perlindungan hukum represif. Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan dengan beberapa cara atau upaya, yaitu melalui media elektronik dan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerja sama dengan Balai Pengawas Obat dan pihak kepolisian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya yaitu dengan cara sosialisasi ke masyrakat mengenai bahayanya penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan apabila ada laporan dari masyarakat tentang penemuan kosmetik atau krim wajah berbahaya Dinas Kesehatan Kota Palopo akan menindak dengan cara melaporkannya ke pihak yang berwajib. Tugas Dinas Kesehatan dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak jarang menemui hambatan, seperti hambatan internal, yaitu tidak tersedianya lab untuk menguji bahan yng terkandung pada kosmetik, dan dana yang kurang. Hambatan eksternal, yaitu pelaku usaha yang tidak sadar hukum, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau konsumen untuk melaporkan kerugian yang dialami akibat penggunaan kosmetik berbahaya ke Dinas Kesehatan Kota Palopo, Bentuk penindak lanjutan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan tidak memiliki efek jera.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bahan Berhaya, Konsumen. AbstractThe form of legal protection provided by the Palopo City Health Office to consumers who are harmed by the use of dangerous cosmetics is preventive legal protection through guidance and supervision of the distribution of dangerous cosmetics and repressive legal protection. The Health Office also carries out surveillance in several ways or efforts, namely through electronic media and socialization to the public as well as in collaboration with the Drug Control Center and the police. Thus it can be concluded that the Health Office in supervising dangerous cosmetics is by way of socializing to the public about the dangers of using cosmetics that don’t have a distribution permit and if there are reports from the public about the discovery of dangerous cosmetics or face creams, the Palopo City Health Office will take action by reporting it to the public. the authorities. The task of the Health Office in carrying out its responsibilities often encounters obstacles, such as internal obstacles, namely the unavailability of laboratories to test ingredients contained in cosmetics, and insufficient funds. External obstacles, namely business actors who are not aware of the law, lack of knowledge and awareness of the public or consumers to report losses experienced due to the use of dangerous cosmetics to the Palopo City Health Office. The form of follow-up against business actors who violate regulations has no deterrent effect.Keywords: Legal Protection, Hazardous Materials, C","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116630035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERJANJIAN KERJA LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA","authors":"Andi Takdir Djufri","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.18589","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18589","url":null,"abstract":"AbstrakBerdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian buruh dikenal dengan istilah perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pertimbangan karena banyaknya masalah tentang awak kapal yang tidak menerima hak sesuai yang diperjanjikan. Dengan adanya landasan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama merupakan salah satu sarana untuk terciptanya hubungan industrial pancasila yang menciptakan hubungan yang penuh dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya yang kesemuanya itu bisa dipakai sebagai modal untuk meningkatkan produktifitas yang akhirnya diharapkan bisa menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dalam pengoperasian kapal laut, ditegaskan bahwa kapal harus dalam keadaan laiklaut dan diawaki oleh sejumlah Awak Kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar.Kata Kunci: Tenaga Kerja, Laut, Perjanjian Kerja. AbstractBased on Article 1 paragraph 21 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, a labor agreement is known as a collective labor agreement, namely an agreement which is the result of negotiations between a worker/laborer union registered with the agency responsible for the manpower sector with employers' associations which contain the terms of employment, rights and obligations of both parties. This study uses literature research with the consideration that there are many problems about ship crews who do not receive the rights as promised. With the basis of a labor agreement or collective labor agreement is one of the means for the creation of Pancasila industrial relations which creates a relationship that is full of harmony and balance between the two, all of which can be used as capital to increase productivity which is ultimately expected to guarantee welfare, health, and work safety. In the operation of ships, it is emphasized that the ship must be in a seaworthy condition and manned by a number of crew members who have met the requirements to sail.Keywords: Labor, Sea, Work Agreement.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129020983","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Hendryanto Hendryanto, Nur Taufiq Sanusi, Musyifikah Ilyas","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510","url":null,"abstract":"Abstrak Tujuan untuk dari penelitian ini untuk memahami mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekan dan untuk mengetahui sebuah implementasi program pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq. Jenis penulis gunakan adalah tergolong penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara. teknik pengelolaan yang digunakan yaitu analisis reduksi data dan penyajian datanya adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu (1) mekanisme pendayagunaan zakat produktif adalah Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan. (2) implementasi program modal usaha produktif badan amil zakat  nasional (baznas) kabupaten Enrekang yaitu diberikan secara hibah atau semata-mata membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. (3) manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq pada dasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah kepada badan amil zakat agar  dan melakukan pengawasan terhadap mustahiq penerima manaat zakat, amil zakat sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahiq agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal. Sedangkan untuk mustahiq sendiri dapat menggunakan modal tersebut dengan baik. Kata Kunci: Hukum Islam, Produktif, Zakat. Abstract The purpose of this research is to understand the mechanisms for the utilization of productive zakat on BAZNAS in Enrekan Regency and to find out an implementation of the productive zakat utilization program at BAZNAS in Enrekang Regency and to find out the benefits of zakat funds given to mustahiq. The type the author uses is classified as qualitative research using juridical research approaches, normative theology and sociology. The data collection method used is the interview method. The management technique used is data reduction analysis and data presentation is drawing conclusions. From the results of the research that the authors get, namely (1) the mechanism of productive zakat utilization is the priority scale of zakat utilization which is arranged based on the needs of mustahik based on the annual budget work plan. (2) the implementation of the productive business capital program of the national amil zakat agency (Baznas) of Enrekang Regency, which is given on a grant basis or solely to help mustahiq be able to live independently, improve their economic situation and assist the government in alleviating poverty. (3) the benefits of zakat funds given to mustahiq are basically in order to fulfill their daily needs. The implica","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"139 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134502100","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN SAPI","authors":"Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah Sohrah, S. Nurjannah","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.18461","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18461","url":null,"abstract":"Abstrak Islam telah mengajarkan dalam hidup manusia untuk saling tolong-menolong, jamin-menjaminkan, dan bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan disertai dengan nilai-nilai keadilan bahkan menghindari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang mualah/iqtishady (Ekonomi Islam). Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Perjanjian, Peternakan. Abstract Islam has taught in human life to help each other, guarantee, and cooperate with a full sense of responsibulity. And accompanied by the values of justice even avoiding practices of oppession and extortion. Islam is a perfect religion that regulates aspects of human life, both faith, worship, morals and muamalah. One of the teachings what is very important is the field of muamalah/iqtishady (Islamic economics). Keywords: Agreement, Animal Husbandry, Islamic Law, Production Sharing","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130588565","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A","authors":"Z. Ahmad, Nila Sastrawati, Ashar Sinilele","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18829","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan secara empiris. Sumber data penelitian ini adalah data dan wawancara kepada hakim ekonomi syariah yang memiliki serfikat mediator di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan proses mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Proses dan peranan tersebut, yaitu melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Dalam proses mediasi dilakukan dengan cara membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach).Kata Kunci: Mediator, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi. AbstractThe type of research used in this study was qualitative. in the form of field research (field research), using an empirical approach. The data sources of this research are data and interviews with sharia economic judges who have a mediator certificate at the Class 1A Makassar Religious Court. The results show that the role and process of the mediator in settling sharia economic disputes are in accordance with the provisions of Perma No.1 of 2016. The process and role, namely through mediation at the Class 1A Makassar Religious Court, in the mediation process is carried out by making a resume then both parties submit the two main contents of the resume, namely the case being litigated and the solution offered for a peaceful settlement. The procedures and stages of mediation in civil cases in general are regulated in article 3 to article 14 of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2003 in conjunction with PERMA Number 1 of 2008 concerning mediation procedures in court, and PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation in court is divided into two stages, namely the pre-mediation stage and the mediation stage. The pre-mediation stage is the stage where the parties appoint a mediator as a third party who will help resolve the","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125409083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}