Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah最新文献

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesing Kabupaten Takalar)","authors":"Israh Maudya Makmur, Marilang Marilang","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.16430","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16430","url":null,"abstract":"Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Patorani) di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sistem bagi hasil dalam perjanjian penangkapan telur ikan antara Juragan (Papalele) dengan Buruh nelayan Patorani di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam perspektif hukum Adat dan Untuk mengetahui Sistem bagi hasil dalam perjanjian penangkapan telur ikan antara Juragan (Papalele) dengan Buruh nelayan Patorani di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dimana peneliti terjun langsung ke Lapangan untuk mengumpulkan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang kemudian datanya dengan metode-metode Reduksi data, penyajian data (data display), dan Penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan sampel penelitian dengan memilih beberapa orang yang terdiri dari Punggawa, Juragan/papalele, dan Buruh Nelayan/sawi desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, data yang diterima kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Patorani) di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Hasil penelitian di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar mengenai Sistem Bagi hasil belum sepenuhnya berjalan dengan adil, pada beberapa kasus, ketidak adilan biasa terjadi dilakuakan oleh pinggawa kepada sawi, seperti menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi. Sistem bagi hasil antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik modal atau Papalele memberikan dana kepada Pinggawa untuk dipergunakan untuk menangkap telur ikan, dengan sistem pembagiaan yang didasarkan pada perhitungan 30% diambil papalele dan 70% akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa. Namun, pada beberapa kasus jika Pinggawa dan sawi tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tangkapan telur ikan. Maka, Pinggawa dan sawi tidak akan mendapatkan uang sepeserpun dari hasil melaut, bahkan pinggawa dan sawi memiliki hutang terhadap pemilik modal yakni Papalele untuk membayar kerugian yang diperoleh. Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131114431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon (Studi Kasus Di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan)","authors":"Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Yunus Anis","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.16422","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16422","url":null,"abstract":"Abstrak Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah pedoman hidup manusia khusunya bagi umat Islam dialam semesta ini. Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmat atau kemaslahatan bagi seluruh umat. Al-Qur’an dan As-Sunnah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain atau dikenal dengan istilah muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah di atas pohon tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripif kualitatif.  Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  Data primer dari penelitian ini adalah para petani atau penjual buah-buahan diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan. Hasil penelitian ini menunjuakkan bahwa jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dilakukan dengan cara menjual buah yang masih belum jelas hasil buahnya kemudian disepakati harga dan pembeli melakukan pembayaran, yang kemudian dipetik oleh pembeli pada saat buah telah matang.  Jual beli buah diatas pohon ditinjau dari Hukum Islam dalam proses jual beli ini terdapat gharar dan dapat menzhalimi pihak-pihak yang melakukan jual beli. Kata kunci: hukum Islam, jual beli","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"485 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124416328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Gadai Tanah Pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Dan Implementasinya Di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap","authors":"Annisa Reski Syamsuri, Sohrah Sohrah, N. Nurjannah","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.16225","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16225","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai tanah pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 di Desa Dongi Kecamatam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Staf Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, yaitu transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun1960 dan tidak terimplementasi hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Dongi. serta Tingkat Pendidikan  Masyarakat Di Desa Dongi Yang Masih Rendah, kemudian Kultur Masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang masih sesuai dengan adat atau kebiasaan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. 2). Peran perguruan tinggi adalah mampu menjadi sarana dalam percepatan penangananan masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Darma Perduruan Tinggi yaitu pengabdian kepada Masyarakat.Kata Kunci : Gadai, Tanah, Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115002615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang)","authors":"Ayu Reski Cahyani Putri Biri, Andi Safriani","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i2.16408","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16408","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang ada di Kabupaten Pinrang, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai bentuk transaksi pelaksanaan gadai tanah di Kabupaten Pinrang terkhusus di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi gadai sawah di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis dan budaya Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Aparat Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan dalam melakukan bentuk transaksi gadai tanah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu bentuk transaksi gadai tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam gadai menurut hukum Islam yaitu adanya beberapa ketidaksahan dalam shigat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditetapkan sehingga apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur yang tidak jelas, bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai secara berlebihan  yang dilakukan oleh pihak murtahin kepada pihak rahin yang meminta bagi hasil tetapi mematok harga tanpa mengetahui hasil dari jaminan barang gadai tersebut, sehingga membuat salah satu pihak merasa terbebani dikarenakan pihak rahin harus membayar hutang diluar hutang pokoknya sehingga bertentangan dalam syariat Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.Kata Kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Transaksi, Gadai ","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128512210","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI SAWAH DENGAN ADANYA DUA PIHAK PEMEGANG GADAI DI KABUPATEN BANTAENG","authors":"Lilis Suriyani, E. Erlina, Rahma Amir","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675","url":null,"abstract":"Abstrak Peneliti bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai (di Kabupaten Bantaeng). Dikaji berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengatahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah dengan adanya dua pihak pemegang gadai, serta bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya dua pihak pemegang gadai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi populasi adalah penggadai, penerima gadai, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya dalam praktik yakni dengan cara pihak debitur (pemberi gadai) mendatangi pihak kreditor (penerima gadai) untuk menggadaikan tanah pertaniannya (sawah) sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai tersebut berada ditangan kreditor (penerima gadai) sampai masa perjanjian yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitor mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya. Dalam penyelesaian kasus yang ada di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng seperti kasus yang dialami oleh Bapak Kamaruddin dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Atau bisa saja dalam permasalahaan tersebut diajukan gugatan perbuatan melawan hukum setelah itu digugat perdata. Kata Kunci : Gadai, Perjanjian, Sengketa. Abstract Researches aim to clearly describe the issue of paddy mortgage holders (in Bantaeng Regenci). Reviewed by legal review with the purpose of finding out how the two-party mortgage agreement was executed, as well as how the dispute between the two parties was resolved. This type of research is descriptive-qualitative research, which is an analysis that describes a situation or ponemenon with words or sentences  and then separated by category to draw conclusios. By using observation, interview and documentation methods. The populations is the pawnbroker, the mortgagee and the local community. Based on the research results it is conclude thet implementation of the existing pawnshop in karatuang District, Bantaeng District, Bantaeng District is generally in practice by means  of the debtor (pensioner) approach the creditor (pawnshop) to vacate his farm (field) as collateral, where the right to use or control of the mortgage object is and the hands of the creditor (mortgagee) until the time of the  agreement  that as been determined when the time comes and the debtor returns a sum of money previously taken. In the settlement of cases in the Village Karatuang Bantaeng District such as the case experienced by Mr. Kamaruddin can be Resolved by filling a lawsuit, both law","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121126313","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN KREDIR PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH","authors":"M. Azis, Nila Sastrawati","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161","url":null,"abstract":"Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? Pokok masalah tersebut  selanjutnya di- breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?, 2) Bagaimana tinjauan syariat pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan secara sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada Nasabah. Di dalam akad Murabahah ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Kata Kunci: Amanah, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. Abstract The main problem of this research is how the review of Islamic law on the mechanism of credit distribution for Amanah products at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian? The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the mechanism for providing trustworthy product credit at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?, 2) How is the review of the mandate product credit provision in PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?. This type of research is classified as qualitative with a juridical empirical approach with a sociological approach. The data sources of this research are the Operational Leaders and Managers of PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. Hasanuddin Branch Syariah Pegadaian uses the Murabahah Akad on the Amanah financing product offered by PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian to Customers. In this Murabahah contract, PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian Providing financing accompanied by guarantees, where sale and purchase in the form of service leases which end in transfer of ownership. Keywords: Amanah, Islamic Law, Sharia Pawnshop.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114801994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH","authors":"Randi Saputra, Ashabul Kahfi","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i1.15164","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15164","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115089651","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar)","authors":"S St.Nurhaniza, Sohrah Sohrah","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i1.14921","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.14921","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"754 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122974005","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR","authors":"Risaldi Risaldi, M. T. Maloko, A. Cahyani","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026","url":null,"abstract":"Abstrak Pelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah,  jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur riba, maysir dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip al-hururriyat atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode historical cost jika diteliti terdapat unsur riba diidalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist. Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan J asa, Penerapan A kad . Abstract Services and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths. Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114114047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Ahmad Fatur Rahman, H. Mapuna","doi":"10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207","url":null,"abstract":"Abstrak Pokok pemasalahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah apabila barang jaminan ( marhun ) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang dan apakah pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan ( marhun ) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dengan Asuransi. Kata Kunci : Barang Jaminan, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. Abstract The main problem that is used as the basis for the discussion of this thesis is what is the form of Sharia pawnshop accountability if the collateral (marhun) entrusted by the customer is damaged or lost and whether the liability for compensation provided by the Palopo City Branch Sharia Pegadaian is in accordance with the provisions of Islamic law. The results show that the responsibility provided by Sharia Pawnshops is in accordance with the provisions of Islamic law, namely the amount of compensation of 95% of the estimated value of collateral (marhun) or according to mutual agreement between the customer and the pawnshop. Settlement of customer losses is carried out with kinship. Anticipation made by the Palopo City Branch Sharia Pawnshop aside from the tightly guarded storage area also the existence of insurance carried out by Sharia Pawnshops on collateral, where this insurance is not borne by the customer but a separate agreement between the Sharia Pawnshop and Insurance. Keywords: Collateral, Islamic Law, Sharia Pawnshop.","PeriodicalId":343920,"journal":{"name":"Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133484958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}