REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum最新文献_第5页

KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN BENTUK TUBUH DI MEDIA SOSIAL 在社交媒体上对身体羞辱的刑法政策

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2020-05-09 DOI: 10.29103/reusam.v8i1.5242

Zulkifli Z

{"title":"KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN BENTUK TUBUH DI MEDIA SOSIAL","authors":"Zulkifli Z","doi":"10.29103/reusam.v8i1.5242","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.5242","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap Penghinaan Bentuk Tubuh Di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian di ketahuai bahwa Kebijakan Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penghinaan bentuk tubuh (body shaming) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan penghinaan bentuk tubuh (body shaming), dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Penghinaan bentuk tubuh (body shaming) merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut dapat diakses oleh umum. Penegakan Hukum di Indonesia dalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pengguna media sosial di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE.","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"2 11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129297269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-11-15 DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2245

H. h

{"title":"Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM","authors":"H. h","doi":"10.29103/reusam.v7i2.2245","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2245","url":null,"abstract":"Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan keluasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kehidupan dan pembangunan di Aceh sesuai dengan Syariat Islam, pe-runtukan ini diperkuat dengan keluarnya UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah. Artinya secara hukum pemerintah Indonesia mengakui dan memberikan atau mengizinkan penerapan Syariat Islam di Aceh. Pada awal penerapan Syariat Islam di Aceh banyak mendapatkan tantangan dan rintangan baik secara internal, yaitu masyarakat yang tinggal di Aceh maupun eksternal yaitu dari luar Aceh juga dunia internasional dan pegiat HAM. Seiring perjalanan waktu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah diterima oleh semua pihak. Penegakkan syariat Islam di Aceh me-rupakan hak kebebasan dasar bukan saja tidak dilarang, melainkan dilindungi oleh Negara Indonesia. Legitimasi penegakan syariat Islam didasarkan pada HAM Internasional dan bebe-rapa Konvenan Hukum Internasional seperti Konvenan DUHAM 1948, konvensi mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (ICCESR) 1996 dan konvensi internasional tentang hak-hak sosial dan politik (ICCPR) 1996. Secara konstitusional UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya negara dan pemerin-tah Republik Indonesia berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perla-kuan yang adil dan proposional, melainkan juga memberikan dukungan terhadap penegakan syariat Islam di Aceh sebagai wahana yang memberikan penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"97 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127904219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Pe-radilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj) 法定货币及法定货币实践(上诉编号:23/pdt.g/2013/ bj)

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-11-15 DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2244

Laila M. Rasyid

引用次数: 0

Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI 版权法从商业竞争的法律角度来看，是对HKI业务实践的限制

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2019-10-15 DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2248

Sofyan Jafar

{"title":"Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI","authors":"Sofyan Jafar","doi":"10.29103/reusam.v7i2.2248","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2248","url":null,"abstract":"Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125260807","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi 对企业的刑事责任规划政策

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2015-05-16 DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1957

H. Husni

{"title":"Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi","authors":"H. Husni","doi":"10.29103/reusam.v3i1.1957","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1957","url":null,"abstract":"According to criminal law regulation, the human is only the subject to be blamed in term of criminal action. A human can be as a guilty party of any criminal case. . However, this regulation has been abandoned by the Indonesian law system because of the perspective change that beside human, the corporate bodies are also as the subject of guilty party if the legal regulation is specificly determined by Legal Code in term of specific case. Therefore, based on the legal regulation, the corporate bodies are treated as equal as human in term of the subject of lawsuit so the , the rejection of prosecution toward corporate bodies based on Delinguere University’s doctrine- non potest has been changed by accepting the concept of functional doer. (fungtioneel daderschap). Although the constitution considers the corporate bodies as the subject of the lawsuit, the responsibility of criminal prosecution will be treated in a different ways from humans as a subjet of lawsuit. Although the corporate bodies can be prosecuted, the issue in implementing the case still remains due to the variation of the terminology used. Additionally, the other challenge is because the regulation implemented relating to corporate bodies’ lawsuit is still not determined specifically in criminal code. It is also insufficient and inconsistent prosecution regulation regarding to corporate body lawsuit.","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2015-05-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130218358","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman 为货物损失和损坏制定法律保护地面运输服务用户

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2015-05-16 DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1958

F. Fatahillah

引用次数: 0

Tipologi Korupsi Serta Penanganan yang Berkepastian Hukum dan Keadilan 腐败的提法以及法律和正义的执行

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2015-05-16 DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1956

Y. Yusrizal

引用次数: 1

Akses dan Pembagian Manfaat di dalam Draft Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika 在《基因资源管理法案》学术草案中获得和分享的好处

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2015-05-15 DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1949

Y. Yulia

引用次数: 0

Lelang Jabatan dalam Sistem Hukum di Indonesia 拍卖印尼的法律体系职位

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2015-05-15 DOI: 10.29103/reusam.v3i1.1950

E. Sari

引用次数: 0