{"title":"CERAI GUGAT ISTRI TERHADAP SUAMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen)","authors":"Muhammad Athariq","doi":"10.29103/reusam.v11i1.10002","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10002","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"253 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134060304","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING PT.BANK SYARIAH INDONESIA UNIT KCP CHIK JOHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"S. Andrian, Dian Eriani, F. Faisal","doi":"10.29103/reusam.v11i1.11158","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.11158","url":null,"abstract":"Saat ini internet merupakan sarana media utama di Indonesia untuk aktivitas transaksi, komunikasi dan informasi. Dalam industry perbankan, system teknologi juga dapat memberikan kemudahan dan pelayanan secara baik untuk melakukan transaksi secara online. Penilaian konsumen terhadap produk layanan tidak hanya terhadap layanan yang berkualitas dan ramah tetapi juga memberikan fasilitas pendukung yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi serta merasa puas dalam menggunakan layanan perbankan. Dengan demikian perlu dibentuk suatu system yang secara efisien dan praktis untuk memenuhi segala kebutuhan","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116438679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi","authors":"Arif Rahman, T. Kurniasari","doi":"10.29103/reusam.v11i1.10766","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766","url":null,"abstract":"Studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi yang mengambil produk Unit Link terhadap risiko penurunan nilai investasi. Produk asuransi sekarang tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah berkembang dengan kombinasi produk investasi. Produk ini dikenal sebagai Unit Link. Unit link adalah produk asuransi yang tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung. Namun sama denganproduk investasi lain, Unit Link juga tidak bebas risiko. Antara lain risiko penurunan nilai investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan bagaimana skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabah serta perlindungan hukum nasabah unit link dalam risiko penurunan nilai investasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (legal research) untuk menemukan apakah hak nasabah asuransi dalam memilih produk asuransi di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Perasuransian. Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko penurunan nilai investasi telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 22 ayat (4) mewajibkan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah preventif dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administrasi dan Pasal 74 ayat (2) mengatur sanksi pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara instrumen hukum. negara telah hadir melindungi warga negaranya sebagai nasabah Unit Link. Hanya pelaksanaan penegakkannya yang masih perlu mendapat perhatian intens mengingat masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal asuransi, ","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123339906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital","authors":"M. Triadi","doi":"10.29103/reusam.v11i1.10178","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10178","url":null,"abstract":"Theft of personal data is a crime that results in many victims experiencing material and psychological losses. However, legal protection for victims has not been clearly regulated in the current law regarding legal protection for victims of personal data theft. This study discusses two important issues, namely how legal protection for victims of personal data theft through digital media and how legal protection policies for victims of personal data theft through digital media. This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. The nature of this research is descriptive analytical. The collection of legal materials is carried out by literature study and data analysis techniques are carried out qualitatively. The policy of protection for victims of personal data theft in terms of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"2015 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127261405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU 2024 DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DALAM MAHKAMAH KONSTITUSI","authors":"Yara Shafa Alcika","doi":"10.29103/reusam.v11i1.10165","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10165","url":null,"abstract":"Demokrasi merupakan harapan dari para masyarakat terhadap pemerintah baik dalam hal partai politik maupun pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat, dengan melalui pemilihan umum maka kekuasaan masyarakat dapat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasan dan hak mereka kepada wakilnya yang berada di parlemen pemerintahan. Studi ini membahas gagasan ide mengenai penundaan pemilihan umum 2024 yang masih terus diperbincangkan, wacana ini merupakan ungkapan dari sebagian kelompok yang ingin memuaskan desakan politik dan menikmati candu kekuasaan. Justru dari argumentasi ini jika terus menerus didorong, hal ini justru dapat menghancurkan demokrasi dan ekonomi, namun tidak ada argumentasi yang jelas dalam melegitimasi gagasan penundaan sebagai pilihan politi k.Banyaknya gemuruh suara dari para akedimisi , aktivis serta kalangan para mahasiswa yang menolak langsung adanya penundaan pemilu 2024. Salah satunya BEM UMM yang dengan tegas menyatakan bahwa penundaan pemilu atas alasan apapun tidak dapat dibenarkan.","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"312 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132895808","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Rekonstruksi Kewenangan MK dalam Proses Amandemen UUD NKRI 1945 untuk Meneguhkan Supremasi Hukum","authors":"Ayu Raihanny O.M.SULTAN","doi":"10.29103/reusam.v11i1.10541","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10541","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"172 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121257499","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PLATFORM DIGITAL : MARKETPLACE MELALUI PENETAPAN HARGA DAN PENGUASAAN PASAR","authors":"T. Kurniasari, Arif Rahman","doi":"10.29103/reusam.v10i2.9577","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124246621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Praktik Persengkongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha","authors":"Yara Shafa Alcika","doi":"10.29103/reusam.v10i2.9255","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9255","url":null,"abstract":"Pemasokan barang/jasa pada proyek sebuah instantsi pemerintahan sering memintasi proses tender. Hal tersebut di harapkan penyelenggara tender untuk mendapatkan tarif barang atau jasa yang lebih rendah mungkin, namun dengan kapasitas sebaik mungkin.Tender dalam hukum persaingan usaha suatu aktivitas menjual barang atau jasa yang melibatkan penyelenggara lelang atau tender, kemudian disertakan oleh beberapa vendor/penyedia yang saling “mengadu” harga penawaran satu sama lain. Penyelenggaran tender pengadaaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari adanya persengkokolan, justru hal tersebut mengakibatkan persaingan yang tidak sehat sehingga berbenturan dengan keadilan sosial. Selain itu dapat merugikan staf pelaksana tender oleh pihak dan pihak peserta tender yang beritikad baik. Tender dilakukan secara terbuka melalui E-Procurement, sehingga prosuder nya berlangsung dengan adil dan sehat, maka pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya.","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"2000 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123546762","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM BERPERAN MENGONTROL ADMINISTRASI PEMERINTAH","authors":"Lia Ana Ananda","doi":"10.29103/reusam.v10i2.9382","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9382","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115079848","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie)","authors":"Cut Nela Ulfira, F. Faisal, Sulaiman Sulaiman","doi":"10.29103/reusam.v10i2.9664","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9664","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":340965,"journal":{"name":"REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115313056","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}