UNES Journal of Swara Justisia最新文献

{"title":"Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang","authors":"Solihandracem Solihandracem, Muhammad Hasbi, Yasniwati Yasniwati","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.390","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390","url":null,"abstract":"Tulisan ini menelaah mengenai Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Kota Padang. Bagaimana pelaksaanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan percerian di Pengadilan Agama Padang? Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang? Dalam penelitian ini menunjukkan bahw Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Terdapat beberapa alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami dan adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh: (a) Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu. (b) Tidak adanya kesadaran. (c) Anak diasuh oleh ibunya. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikkut: (a) Faktor yuridis yang belum lengkap. (b) Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi. (c) membutuhkan waktu lama. (d) sulit menunjukkan harta suami.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135646434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang","authors":"Bobby Borisman, Fadillah Sabri, Syofirman Syofyan","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.389","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.389","url":null,"abstract":"Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi Hak-haknya, anak harus mendapat kesempatan seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun sipiritual, termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan Hukum juga memilik hak yang harus dilindungi oleh Negara, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi anak Balai Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam melindung hak-hak anak berhadapan dengan hukum, salah satu perlindungan hak anak adalah adanya pendampingan pada saat anak dihadapkan dalam persidangan anak di pengadilan sehingga anak terjamin hak-haknya selama persidangan berlangsung. Prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kota Padang ditemukan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum pada proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakantan padahal, setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dalam hal ini penulis fokus untuk melihat proses pelaksanan pendampingan tersebut.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135788624","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik","authors":"Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, Yoserwan Yoserwan","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.408","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408","url":null,"abstract":"Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (eer) maupun nama baik (goeden naam) seseorang. Namun dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang diterapkan oleh hakim selaku aparat penegak hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE harus merujuk pada Pasal 310 KUHP. (2) Dari putusan nomor 1909K/Pid.Sus/2021 yang penulis teliti, maka dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah menyimpangi beberapa poin pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE, tepatnya poin (j) dan (k). Padahal Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE dikeluarkan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian hukum.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"232 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135788420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA di Kota Semarang","authors":"Listyaningrum Damaryanti, Wenny Megawati","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.391","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.391","url":null,"abstract":"Dimasa sekarang ini, penyalahgunaan narkotika semakin meluas bahkan merambah ke kalangan pelajar SMA, tidak terkecuali di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Badan Nakotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Semarang beserta hambatan pelaksanaanya. Metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, yakni di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang, dilihat dari data rawan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat apatisme dari beberapa pihak, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135788625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia","authors":"Baharuddin Badaru","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.402","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum terhadap Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanggulangan untuk terpidana mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Rekomendasi penelitian adalah jika hukuman mati masih menjadi salah satu pemidanaan di Indonesia dari instansi penegakan hukum maka harus dilakukan evaluasi setiap rangkaian proses peradilan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman mati Namun hukuman seumur hidup jauh lebih bisa memberi efek jera sebab manusia pada umumnya memiliki ketakutan yang jauh lebih besar saat kebebasannya dibatasi di dalam sel tahanan","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135948494","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Lewat Pendekatan Holistik dan Legal dengan Perjanjian Izin Kompensasi Perubahan Bentuk Lahan","authors":"Defi Adrian, Yusup Hidayat, Anas Lutfi","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.387","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.387","url":null,"abstract":"Konflik pembangunan jalan tol Trans Sumatara seksi Padang-Sicincin telah berlarut larut serta menimbulkan permasalahan yang kompleks dan memakan waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Penulis yang ditugaskan sebagai Project Manager dari pembangunan jalan tol ini lalu berdiskusi dan mencoba menemukan jalan tengah penyelesaian ini dengan melakukan metode systematic literature review untuk dapat membandingkan permasalahan sejenis pada negara lain. Hasil dari penelitian menunjukan penyelesaian masalah akusisi lahan harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan mempertimbangkan aspek aspek seperti sosial, politik dan hukum secara holistik untuk dapat menemukan solusi yang mampu diterima semua pihak.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135948493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)","authors":"Assyifa Mahend Zaradiva, Wenny Megawati","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.384","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.384","url":null,"abstract":"Eksploitasi anak jalanan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi akhir-akhir ini, banyak anak jalanan yang kehilangan haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya anak jalanan, maka melalui peran Dinas Sosial Kota Semarang memberikan perlindungan terhadap eksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan memberikan perlindungan hukum serta hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum dan mengacu pada hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara Dinas Sosial Kota Semarang. Hasil Penelitian yang didapat bahwa peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban eksploitasi yaitu melalui tahapan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 terdiri pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment),bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan rujukan. Hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya komunikasi, Dinas Sosial Kota Semarang seringkali kesulitan dalam pendekatan terhadap anak yang terjaring razia.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136199433","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana","authors":"Agnesia Wettry Sagita, Fadillah Sabri, Siska Elvandari, Syofirman Syofyan, A. Irzal Rias, Nilma Suryani","doi":"10.31933/ujsj.v7i3.378","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.378","url":null,"abstract":"Topik baru di dalam ilmu kesehatan Indonesia melahirkan pertanyaan terhadap kedudukan rumah sakit untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap penerapan sistem patient safety dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan. Patient safety atau dikenal dengan keselamatan pasien menjadi topik penting dalam menghindari bahaya atau kemungkinan cedera pada pasien selama masa rawatan inap di rumah sakit. Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh stafnya berdasarkan hubungan kerja yang terjalin di antara keduanya. Saat ini, dalam menetepkan tanggung jawab pidana rumah sakit dilakukan dengan melakukan proses penemuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kebijakan hukum lainnya yang memiliki relevansi. Dalam penerapannya, patient safety sudah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1691/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatannya dilakuaan dengan pemberian asuhan keperawatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136199435","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MAKNA SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI CITA HUKUM","authors":"Delfina Gusman, Sri Arnetti","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.385","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.385","url":null,"abstract":"Cita hukum yang dicita-citakan masyarakat Indonesia adalah cita hukum terkandung dalam Pancasila, salah satunya adalah Hukum itu BerKe-Tuhanan Yang Maha Esa. cita hukum yang bagaimana yang terkandung dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, sehingga begitu penting sebagai pedoman atau sumber dalam pembentukan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara historis peradaban bangsa Indonesia itu adalah peradaban yang luhur yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau dapat dikatakan sebagai alat rekayasa peradaban dalam negara modern, hokum yang akan dibentuk haruslah mampu menjaga nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai tersebut tidak ‘punah’ dalam peradaban bangsa Indonesia di kemudian hari. Kedua, pembentukan hukum untuk kebajikan seluruh umat manusia sebagai representasi dari dasar moral yang luhur yang terkandungan dalam semua ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, bukanlah representasi dari “religieusitas” agama tertentu.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135841099","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASAL USUL DI SUMATERA BARAT","authors":"Efren Nova","doi":"10.31933/ujsj.v7i2.383","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.383","url":null,"abstract":"Keadilan Restoratif menjadi wacana yang sangat populer di seluruh dunia termasuk Indonesia, ditengah ketidakpuasan masyarakat melihat hukum formal yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Keadilan Restoratif membuka kesadaran baru bahwa penyelesaian perkara antara pihak-pihak dalam perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam tetapi dengan jalan perdamaian melalui musyawarah sehingga semua pihak memperoleh manfaat atas keputusan yang disepakati bersama serta untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, adat dan budaya , hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki persekutuan- persekutuan yang disebut dengan masyarakat hukum adat. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan umumnya khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peradilan adat. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat serta model mediasi dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan metode Yuuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). hampir semua nagari menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak / tindak pidana ringan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara,pelaku,korban dan keluarga ( orang tua, mamak) untuk mengembalikan ke bentuk semula/ perdamaian . Hal ini terungkap dalam pepatah : bulek aia dek pambuluah , bulek kato dek mufakat . Apabila kesepakatan sudah tercapai maka kedua belah pihak harus menaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik, terungkap dalam pepatah :kok bulek ala bisa digolongkan dan kok picak ala bisa dilayangkan. 2).Model mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 8 ( delapan ) nagari yang menjadi lokasi peneltian : 1). dengan membuat surat perdamaian , saling memaafkan antara kedua belah pihak model ini terdapat di 5( limo ) nagari yaitu : Tigo Jangko, Pariangan, Kapau, Koto baru dan Cupak. Dinagari Situjuah Banda Dalam model mediasi adalah dengan surat perdamian kedua belah pihak dan di buang dari nagari,, di Nagari Gantung Ciri dengan surat perdamaian dan di buang sepanjang adat.. Selanjutnya di Nagari Situjuah Batuah terdiri 3 ( tiga ) sanksi adat yaitu : Karek pucuak dijatuhkan sanksi 1 ekor kambing, kubuang batang dengan sanksi 150 kg beras dan karek urek dijatuhkan sanksi 300 kg beras.","PeriodicalId":335092,"journal":{"name":"UNES Journal of Swara Justisia","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136083964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}