SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum最新文献

{"title":"PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Wera-Ambalawi)","authors":"Ridwan Dan Abdul Kader","doi":"10.52266/sangaji.v3i2.486","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.486","url":null,"abstract":"Kenakalan remaja saat ini semakin lama semakin menjadi-jadi, keresahan masyarakat-pun terus berlanjut. Hal ini terjadi menyeluruh di Indonesia, terdengar berita dimana-mana, baik media online, televisi maupun koran menyuarakan tentang tindakan kriminalitas yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa namun bahkan oleh anak di bawah umur. Sungguh ironis, anak yang seharusnya menginjak usia bermain dan mengenyam pendidikan, harus berurusan dengan yang berwajib oleh perbuatan dan tindakannya. Demikian orang dewasa yang belum bahkan sudah menikah, yang seharusnya mengurus keluarga dan anak, harus mendekam dalam penjara. Kasus ini juga terjadi di Kecamatan Wera-Ambalawi sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh penulis, yang sebagian terjadi karena tekanan, kebutuhan, pengaruh sosial atau bahkan ada yang karena hanya untuk bersenang-senang.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123713870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"POLEMIK ISBAL DAN SOMBONG SERTA PENDAPAT ULAMA TERKAIT MUKHTALIF AL HADITS","authors":"A. Armansyah","doi":"10.52266/sangaji.v3i2.471","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.471","url":null,"abstract":"Dalam beberapa kajian ilmu khususnya kajian keislaman, seringkali masyarakat mendengar beberapa pendapat yang berbeda-beda terhadap masalah yang sama dari seorang ustadz atau ulama yang menyampaikan. Hal ini sering kali menjadikan masyarakat awam, khususnya yang baru belajar menjadi bingung pendapat mana yang harus digunakan. Maka sudah seharusnya seorang ustadz atau ulama yang menyampaikan bersikap bijak dengan menyebutkan semua yang ia ketahui tertang hal yang ditanyakan, termasuk perbedaan yang terjadi dalam hal tersebut jika ada. Dengan demikian, ketika masyarakat awam menemukan orang lain yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang ia yakini maka tidak dengan mudahnya menghukumi, menyalahkan apalagi sampai mencaci sehingga menyebabkan terputusnya silaturrahim yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Termasuklah permasalahan yang hendak di angkat oleh penulis di sini, yaitu tentang isbal (memanjangkan kaki celana hingga menutupi mata kaki), karena menurut hemat penulis masih banyak di antara kaum intelektual sekalipun belum memahami secara utuh tentang hal tersebut. Beberapa di antaranya menganggap sudah tidak relefan dengan zaman, kadaluarsa dan lain sebagainya, sebagian lain menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau wajib sehingga ketika tidak melakukannya dianggap berdosa bahkan di anggap thagut. Na’udzubillah. Selain itu, ada kata sombong yang diungkapkan Rasulullah Saw. dalam hadits riwayat Shahih al Bukhâri, Shahih Muslim, Al Tirmidzi, Al Nasâi, Abu Daud, Ibnu Mâjah, Ahmad bin Hanbal, Imam Mâlik, dan Al Dârimî.  , apa makna didalamnya, apakah semua pelaku atau ada kriteria lain?, dan terakhir penulis hendak menjelaskan tentang mukhtalif al hadits terkait masalah isbal.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125182029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ISLAM DAN POLITIK ORDE LAMA; “DINAMIKA POLITIK ISLAM PASCA KOLONIAL SEJAK KEMERDEKAAN SAMPAI AKHIR KEKUASAAN SOEKARNO”","authors":"Jainuddin Jainuddin","doi":"10.52266/sangaji.v3i2.470","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.470","url":null,"abstract":"Setelah mengeluarkan dekret, Soekarno yang sudah terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia, memaksa pembubaran partai Masyumi pada 17 Agustus 1960. Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno ternyata menimbulkan respon yang beragama dari kalangan partai Islam. Ahmad syafi’i ma’arif membagi era Demmokrasi Terpimpin ini menjadi periode kristalisasi dan Periode Kolaborasi. Periode kristalisasi ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, pendukung dan oposisi terhadap kebijakan Soekarno tersebut. Sementara periode kolaborasi ditandai dengan kerja sama partai-partai Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk dengan komunis, yang merupakan salah satu pilar penyangganya. Islam dipandang sebagai salah satu unsur Nasakom dengan NU sebagai wakil utamanya, Partai-partai Islam yang lain dalam menghadapi berbagai isu politik lebih banyak meniru gaya NU sebagai kekuatan Islam terbesar saat itu. \u0000 ","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129638346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MEWAJIBKAN WALIMATUL ‘URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN","authors":"A. Sofyan","doi":"10.52266/sangaji.v3i2.485","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485","url":null,"abstract":"Hal yang seringkali dikeluhkan oleh sebagian besar kaum adam sebelum pernikahan adalah mahar. Akibat besarnya permintaan mahar dari pihak wanita, tidak jarang pernikahan ditunda bahkan batal dilaksanakan. Harus diakui bahwa mahar adalah memang salah satu syarat wajib yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebelum menikah. Dibeberapa daerah di Indonesia sendiri, besarnya mahar ditentuntukan oleh tingginya derajat dan pendidikan dari calon istri. Semakin tinggi pendidikan yang capai oleh calon istri, semakin tinggi pula permintaan mahar yang akan diajukan kepada calon suami. Dan ternyata hal seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara yang terkenal dengan khazanah keislamannya, sebut saja Mesir. Ternyata walaupun negara ini sangat dikenal sebagai negara yang penghasil ulama yang notabenenya paham akan ilmu agama, juga mengalami hal yang sama terhadap tingginya mahar dalam pernikahan. Maka tidak jarang di negara tersebut banyak ditemukan bujang tua dan perawan tak laku; yang bujang tidak mampu membiayai mahar pernikahan sehingga mengakibatkan banyak wanita yang tidak laku karena tingginya mahar. Saat ini di Indonesia sepertinya, kejadian di negara Mesir sedang tumbuh berkembang yang suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan akan banyak yang mati sebagai bujang dan perawan. Namun penulis melihat ada perbedaan dari dua negara ini terkait mahar; Indonesia dan Mesir, di Mesir, mahar yang diserahkan oleh calon suami akan sepenuhnya diberikan kepada calon istri dan tidak digunakan untuk sesuatu yang lain. Sedangkan di Indonesia, mahar sering kali digunakan untuk keperluan dapur dan repepsi atau walimatul ‘urs, bahkan lebih buruknya adalah tidak sepeserpun yang sampai kepada calon istri. Lalu bagaimana hukumnya jika hal tersebut benar-benar terjadi, dan seberapa besar seharusnya mahar yang dianjurkan oleh Islam untuk meminang calon istri sebelum menikahinya. Inilah yang hendak dijelaskan oleh penulis, dengan harapan memberikan mafaat bagi penulis sendiri dan untuk para pembaca.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"175 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115940670","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HUKUM IKUT BERJIHAD KE PALESTINA MEMBELA ISLAM","authors":"Muh. Yunan Putra","doi":"10.52266/SANGAJI.V3I2.465","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/SANGAJI.V3I2.465","url":null,"abstract":"Islam adalah agama yang membawa risalah perdamaian bukan hanya untuk orang Islam saja tapi bahkan kepada non-muslim, maka tidak heran Allah menyebutnya sebagai agama rahmatan lil alamin. Namun beberapa kelompok dan golongan menganggap Islam adalah agama yang ekstrim sehingga  membuat kekacauan dan keributan serta peperangan dengan mengusung kata jihad. Adanya sebuah peperangan antara Islam dan kafir pada zaman Nabi dan para sahabat murni terjadi karena diawali dari pihak lawan, entah karena menyerang lebih dulu atau karena penghianatan dari para kaum kafir. Apa yang terjadi di India, Miyanmar, Surya, terutama yang terjadi di Negara Palestina saat ini. Serangan yang dilakukan Israel, tidak sedikit negera-negara Islam lain marah dan geram terhadap tindakan tersebut yang seakan tidak menganggap bahwa nyawa manusia tidak berharga sama sekali. Di Indonesia-pun demikian, namun tidak ada yang bisa dilakukan selain berdo’a dan memberikan bantuan baik sandang, pangan dan papan untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara di Palestina dan tidak jarang diantara orang Islam di Indonesia berangkat ke Palestina dengan tujuan berjihad menegakkan panji Islam dalam upaya merebut kembali tanah Palestina","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"287 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128893483","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH","authors":"Yayuk Kusumawati","doi":"10.52266/sangaji.v3i2.472","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.472","url":null,"abstract":"Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, tentunya dalam perjalanan membangun organisasi tidaklah mudah butuh perjuangan ekstra dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 oleh pendiri KH.Ahmad Dahlan, salah datu pelopor pendidikan pertama di Indonesia yang mendirikan sekolah yang terdapat di Belitung sebelum munculnya Ki Hajar dewantara hal ini adalah sebagai bentuk manifestasi dari gerakan untuk membangun dan menyadarkaan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan generasi bangsa dari keterpurukan penjajah, dalam perjalanan membangun organisasi para tokoh tidak bertentangan dengan hadirnya pancasila sebagai ideology bangsa seperti contoh ada tiga tokoh penting Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakir dan Mr. Kasman Singodimenjo bersama para tokoh lainnya mengambil peran aktif di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta masih baanyak tokoh lainnya, maka jelas bahwa negara pancasila merupakan hasil kesepakatan, kesaksian, dan konsesus bersama (dar al-ahdi) yang dimana muhammadiyah juga terlibat di dalamnya melalui para tokohnya sebagai salah saatu perintis kemerdekaan bangsa Indonesia.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124267309","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERADILAN PIDANA PRESPEKTIF ABOLISIONISME: KRITIK TERHADAP MODEL PEMIDANAAN FISIK MENUJU PEMIDANAAN PSIKIS","authors":"Hajairin Hajairin","doi":"10.52266/sangaji.v3i2.469","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.469","url":null,"abstract":"Paham abolisionisme memunculkan kritikan terhadap prosedural peradilan pidana yang di anggap cacat sehingga pemidanaan yang di ciptakan tidak selamanya dapat di berikan sanksi pidana, seperti kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian ayam yang harganya kurang dari seratus ribu rupiah, namun karena prosedural yang cukup administrative dalam peradilan pidana sehingga pencuri ayam tersebut dapat di hukum sesuai dengan perbuatanya tampa kita perdulikan berapa anggaran Negara yang di habiskan dalam penangan perkara pencurian ayam yang nominalnya cukup besar. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Konsep Peradilan Pidana Prespektif Abolisionisme dari Pemidanaan Fisik Menuju Pemidanaan Psikis, dengan Metode penelitian yang di gunakan dalam menjawab masalah tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan sosiologi hukum, sementara sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum sementara konsep analisis bahan hukum yaitu dengan cara analisis yuridis konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemikiran abolisionisme ini dapat dijadikan dasar perubahan paradigma dalam pemberian sanksi pidana melalui peradilan pidana, dari model pemidanaan yang bersifat fisik menuju model pemidanaan yang bersifat psikis, hal ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hukum yang bermuara pada tegaknya nilai keadilan dan ketertiban sosial, sebab dalam konsep pemidanaan kita perlu menjelaskan tentang tujuan pemidanaan yang memberikan ketertiban sosial, seperti pemidanaan itu harus bisa merubah pola pikir dan perilaku manusia melalui pemidanaan itu sendiri dengan contoh pencuri ayam tersebuh dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, paham abolisionisme mencoba merubah pandangan manusia dari pemidanaan yang berfokus pada pemidanaan fisik menuju pemidanaan psikis sebagai tujuan dari pemidanaan","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126885446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA HUKUM PEMBAGIAN WARIS 2:1 DALAM PENDEKATAN TEORI QATH’I ZHANNI","authors":"A. Robin","doi":"10.52266/sangaji.v2i1.265","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.265","url":null,"abstract":"In inheritance law of Islam, the Qur’an has idealized and specified clearly that sons inherit twice that of daughters. Instead of legal practice some communities in Indonesia that the sons received the same parts with the daughters. Even dividing when the heir is still alive because their lack of understanding of the text qath’i zhani. Qath’i al-dalalah Islamic inheritance texts about the distribution of 2: 1 between sons and daughters, according to the ulama not absolutely necessary, as the opinion of Munawir Sjadazali. Thus it was stated by Mashdar Farid Mas'udin, that the qath’i was only the principles of justice are conceived by the verses of the Islamic inheritance and not the provisions of section men who got twice that of women. But this kind of division has implications for the strength of law, if there is a dispute in the future then it is incapable to be accountable because distribution is outside of the provisions of the Qur'an and Law and also, this sort of thing would have implications for the impartial justice in Islamic inheritance law of the balance between the rights of the estate obtained by the obligations or burdens that must be borne or fulfilled among the heirs. Therefore, the sense of justice in Islamic inheritance law is not measured by the similarity degree between the heirs, but is determined based on the large-small burden or responsibility entrusted to them, in terms of generality state/human life.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"119 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133600634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM HUKUM ISLAM","authors":"Muhammad Ilham","doi":"10.52266/sangaji.v2i1.266","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.266","url":null,"abstract":"Pengangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Kondisi akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Namun banyaknya kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar bahkan yang dipidana dengan hukuman mati menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia untuk bebas dari jeratan hukuman di luar negeri. Pemerintah seharusnya bersikap proaktif dalam memberi perlindungan hukum dengan cara memperkuat diplomasi antarnegara dan menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak para TKW Indonesia di luar negeri. Adapun menurut hukum Islam menjadi TKW yang bekerja di luar negeri hukumnya haram, berdasarkan 2 (dua) alasan utama, Pertama: Karena TKW telah bekerja di luar negeri tanpa disertai mahram atau suaminya. Kedua: Menjadi TKW juga haram ditinjau dari segi lain, yaitu keberadaan TKW telah menjadi perantaraan munculnya berbagai hal yang diharamkan syara’. Misalnya, terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar. dalam  kaidah fikih Al-Dharar yuzaal (segala macam bahaya wajib dihilangkan).","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125890741","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TALFIQ DAN PENGARUHNYA TERHADAP IBADAH MASYARAKAT AWAM SERTA PANDANGAN-PANDANGAN ULAMA FIKIH","authors":"Muh. Yunan Putra","doi":"10.52266/sangaji.v2i1.267","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.267","url":null,"abstract":"Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak, bahkan menempati posisi teratas. Hal tersebut sebagaimana yang dikutip dari CIA World Factbook,  kurang lebih 23,2% jumlah penduduk dunia yang beragama Islam, maka 3%-nya berasal dari masyarakat Indonesia. Dari sekitar 225,25 juta jiwa penduduk Indonesia maka 87,2%-nya beragama Islam. Namun meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, hal paling disayangkan adalah daya tarik masyarakat berpenduduk mayoritas Islam ini terhadap Islam sendiri sangatlah kurang bahkan jauh dari yang diharapkan. Pembuktian dari stagman tersebut adalah kurangnya minat masyarakat terhadap pelajaran agama, terutama bagi para pelajar atau penuntut ilmu. Sehingga pondok-pondok pesantren-pun menjadi lembaga pendidikan yang sepi peminat. Belum lagi dorongan dari para orang tua yang memotivasi anak-anak mereka agar lebih memilih pendidikan yang berbasis non-agama, di tambah juga dengan minimnya lapangan kerja yang menyediakan tempat bagi para lulusan agama/pesantren dan masih banyak lagi alasan-alasan lain sehingga permasalahan ini menjadi polemik yang sulit dipecahkan di tengah masyarakat Indonesia. Karena kurangnya pendidikan agama, maka tidak heran walaupun berpenduduk mayoritas Islam, negara Indonesia tidak mampu menerapkan hukum Islam, banyak masyarakatnya yang tidak menjalankan syariat Islam bahkan lebih parahnya Islam dianggap sebagai agama yang radikal atau keras dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan syariat Islam ini, sebenarnya tidak hanya berdampak pada yang disebutkan di atas tadi, tapi juga berpengaruh terhadap tatacara dan tingkah laku masyarakat dalam menjalankan ibadah sehari-hari, misalnya saja shalat. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan shalat yang apabila di tanya makna dan hakikat shalat itu sendiri tidak tahu, dasar perintah shalat-pun begitu terlebih lagi ketika dihadapkan kepada mereka tentang mazhab-mazhab dalam fikih, singkatnya mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-nya dengan cara taqlid (ikut-ikutan).","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128779466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}