Ilmu Hukum Prima (IHP)最新文献

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)","authors":"Sonya Airini Batubara, Mazmur Septian Rumapea, Yusriando Yusriando","doi":"10.34012/jihap.v3i1.935","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.935","url":null,"abstract":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) \u0000  \u0000sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id \u0000mazmursrumapea@unprimdn.ac.id \u0000Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia \u0000Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112 \u0000  \u0000  \u0000Abstract \u0000Hospital is an institution that provides comprehensive health services that are preventive, promotive, curative and rehabilitative for the general public as stipulated in Article 1 paragraph (3) of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, which says \"Comprehensive health services including promotive health services , preventive, curative, and rehabilitative services In addition, hospitals are institutions that are capital, technology and human resource intensive, so that they have the potential to cause problems both internal and external.The hospital was previously considered a social institution that provides medical assistance to the public, but At present the position of the hospital has undergone a change, which has shaped a social institution into an institution in the form of a corporation established under the law that has rights and obligations as a legal entity that leads to a dominant profit - the search for health services. in the present, in the case of k In hospitals, patients file a doctor's case, especially criminal law, and never ask the hospital for responsibility for corporate crime that its establishment has a legal entity (rechts persoon). That the authors are interested in reviewing whether a hospital as a corporation can be held liable for criminal liability. \u0000This study aims (1) To find out the sanctions imposed on hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Organizing Agency (BPJS) (2) To determine the responsibility of hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Administering Board (BPJS). The method used in this research is analytical descriptive using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used are (1) primary data in the form of interviews with Sari Mutiara Hospital, (2) secondary data through a literature study on various laws and regulations / books / journals to obtain expert opinions. The results of this study are expected to be published through (1) scientific articles in the Accredited National Journal and (2) teaching materials in Criminal Law courses at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. The results of this study indicate that hospitals are criminally responsible because hospitals as corporations are legal entities (rechts persoon) that have rights and obligations. \u0000Through this publication it is hoped that sanctions and accountability by hospitals for falsification of the amount of bills given to BPJS are clearer so that they do not incur losses in large costs that must be borne by the state. ","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"871 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124945142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT.G/2012/PN. MLG)","authors":"S. Ginting","doi":"10.34012/jihap.v3i1.934","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.934","url":null,"abstract":"ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI  HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT YANG DIBUAT \u0000DI BAWAH TANGAN \u0000(STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT.G/2012/PN. MLG) \u0000  \u0000Satria Ginting, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: muarifarif11@gmail.com \u0000tryaginting@gmail.com \u0000  \u0000  \u0000Intisari \u0000Penggunaan akta bawah tangan dalam melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sering kali menjadi dasar atau peluang dalam kecurangan atau melaksanakan itikad tidak baik oleh salah satu pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg menjadi bahasan penelitian terkait adanya itikad tidak baik penjual pada jual beli yang dilakukan secara bawah tangan. Mengetahui sekaligus menganalisis pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang bersertifikat menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam jual beli hak atas tanah dikaitkan dengan Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg, perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli hak atas tanah yang bersertifikat yang dilakukan di bawah tangan dikaitkan dengan Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan  sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perjanjian secara bawah tangan menyangkut hukum dan kedudukanya. Hasil penelitian yaitu Proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi: pertama, persiapan pembuatan akta jual beli hak atas tanah. Kedua, pelaksanaan pembuatan akta PPAT. Ketiga, pendaftaran peralihan hak, PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan kabupaten/kota selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Keempat, penyerahan sertifikat. Kedudukan para pihak dalam jual beli pada Putusan No. 130.Pdt.G/2012/PN. Mlg tidak ada yang salah hal ini karenakan perjanjian bawah tangan tidak menjadi larangan dalam jual beli hal ini dipertegas oleh  Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/ 1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa :“Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Perlindungan hukum berdasarkan putusan terhadap pembeli yang mana penjual wanprestasi yaitu disahkanya perjanjian bawah tangan, mewajibkan penjual menyerahka","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131888445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR","authors":"Tri Adiyatmika, Sudi Fahmi, Bagio Kadaryanto","doi":"10.34012/jihp.v3i2.2057","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihp.v3i2.2057","url":null,"abstract":"Penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara. Di Kabupaten Rokan Hilir, dalam wilayah hukumnya dalam beberapa perkara diselesaikan dengan mengunakan penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan ADR. Dalam prosesnya, muncul permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan penanganan penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian berjenis kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Sampel ditetapkan sebanyak 10 responden menggunakan tehknik purposive random sampling. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terstruktur dan non struktur dan ditambah dengan melakukan kajian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir masih belum berjalan secara optimal, beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan dispute resolution yang dilakukan.","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124355538","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PENELITIAN DI PT. BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU MATANG GEULUMPANG DUA KABUPATEN BIREUEN ACEH)","authors":"Asmaul Husna","doi":"10.34012/jihap.v3i2.1290","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1290","url":null,"abstract":"In banking practice, a loan is usually realized in form of an agreement of acknowledgment of debt by debtor to creditor, in which the creditor acknowledges to have made a loan of some amount of money to a bank, under particular terms. When a debtor defaults, a creditor can file a request to Head of Court for execution of the contents of their agreement with a grosse deed because it has executorial force. However, in this research, the creditor does not directly execute the guarantee when the debtor defaults. Instead, they issue a Letter of Declaration of Willingness to discharge the rights over the collateral that is guaranteed and signed by the debtor. The research problems are how about the legal force of execution of collateral in a deed of acknowledgement of debt in a loan agreement, how about the legal consequences for the debtor in the deed of acknowledgement of debt in case of a default in a loan agreement in Matang Geulumpang Dua Village, and how about the legal efforts that can be made by the creditor in the execution of the collateral in the deed of acknowledgment of debt in the loan agreement.","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128851595","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH","authors":"S. Rizal, Mahyaya Mahyaya, Yusriando Yusriando","doi":"10.34012/jihap.v3i1.928","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.928","url":null,"abstract":"PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH \u0000  \u0000Said Rizal1, Mahyaya2 \u0000Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia1, \u0000Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Aceh2 \u0000Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara \u0000Email : saidrizal@unprimdn.ac.id \u0000  \u0000ABSTRAK \u0000Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi  mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Terhadap anak, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam prakteknya masih banyak  kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana yang ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang pertimbangan Hakim untuk melakukan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan dampak penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelaahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil-hasil penelitian, penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan imforman yang terkait dalam penanganan masalah anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Banda Aceh menunjukkan, maka  pertimbangan Hakim melakukan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, dan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Namun dampak penahanan, staf lembaga bantuan hukum dan Akademisi anak  mengatakan, penahanan kepada anak pelanggar hukum berdampak buruk, anak akan mendapat ancaman kekerasan di tahanan baik oleh petugas atau tahanan lain. Si anak akan rentan terhadap pelecehan seksual oleh tahanan lain. \u0000  \u0000ABSTRACT \u0000Based on the provisions of Article 1 number 21 of the Criminal Procedure Code, law enforcers such as Investigators, Public Prosecutors, or Judges at the District Court or High Court level have the authority to make detention, in terms of and according to the method regulated in this law. Against children, based on Article 16 paragraph (3) of Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children, arrest, detention, or a criminal offense for juvenile prisons is only carried out in accordance with applicable law and can only be done as a last resort. In practice there are still many cases of children who commit crimes held by the Banda Aceh High Court Judge. The purpose of writing this thesis is to explain the Judge's","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127387970","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"BATASAN DAN UKURAN ISTITHA’AHH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER","authors":"S. Rizal, Yusriando Yusriando","doi":"10.34012/jihap.v3i1.926","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.926","url":null,"abstract":"   BATASAN DAN UKURAN ISTITHA’AHH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER \u0000  \u0000Oleh Said Rizal \u0000Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia \u0000Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara \u0000Email : saidrizal@unprimdn.ac.id \u0000  \u0000Abstrak \u0000Hajj is a worship that is meant for every Muslim, both men and women with certain conditions. One of these conditions is istitha’ah (able). Istitha'h is the ability to carry out the hajjis in terms of physical health and supplies sufficient to depart and return, as well as supportive security during the pilgrimage and implementation. This discussion aims to determine the boundaries of istitha’ah in the Hajj according to contemporary fiqh. To obtain data in this discussion, a literature study was carried out, namely by studying the Al-Quran, Al-Hadith and fiqh books relating to the chapter of the pilgrimage and other books that are related to the problems in this study. From the results of the discussion it can be seen that, someone who has a healthy body, able to hajj. \u0000  \u0000Keywords: Hajj, Law, Fiqh, Istitha'h, boundary \u0000  \u0000  \u0000Intisari \u0000Ibadah haji merupakan ibadah yang difardhukan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu dari syarat-syarat tersebut adalah istitha’ah (mampu). Istitha’h adalah kemampuan untuk melaksanakan haji yang dilihat dari segi kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui batasan istitha’ah dalam berhaji menurut fiqh kontemporer. Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini, maka dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan bab haji serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa, seseorang yang mempunyai sehat badan, sanggup berhaji. \u0000  \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131342652","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL MICROBUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT.G/2012/PN. MDN.)","authors":"Hendri Dwitanto","doi":"10.34012/jihap.v3i1.932","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.932","url":null,"abstract":"WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI \u0000MOBIL MICROBUS (STUDI KASUS PUTUSAN \u0000NOMOR 40/PDT.G/2012/PN. MDN.) \u0000HENDRI DWITANTO \u0000Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: hendri.dwitanto@gmail.com \u0000ABSTRACT \u0000A sale and purchase is a mutual agreement in which one party is committed themselves to transfer ownership rights over something, whereas another party promises to pay some amount of money in return for acquiring the ownership rights. There is a dispute over a sale and purchase in the Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn. which is interesting to study i.e. how a verbal agreement is fulfilled so that it binds both parties, what legal consequences are there if one party defaults on a verbal sale and purchase agreement, and how the Judges’ legal consideration is concerning the dispute over a default on the sale and purchase agreement of microbus in accordance with Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn. pursuant to the prevailing laws. This is a descriptive juridical normative research. It uses secondary data. It applies descriptive analysis and is concluded using deductive reasoning method. A verbal agreement is legally binding when all parties involved meet and agree to sell and purchase. A sale and purchase is considered to have taken place when all parties involved have agreed about something and its price, although the item is not handed and paid yet. The legal consequence for a default on a sale and purchase agreement is that it causes rights for one of the parties who is injured, to file a claim over four things, namely: fulfilment of agreement, fulfilment of agreement with compensation, cancellation of agreement, and cancellation of agreement with compensation. The Judges’ legal consideration on the dispute over the sale and purchase agreement of microbus in Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn., is that the agreement has substantially been in line with prevailing laws; nevertheless, the judges still fail to notice some things. \u0000  \u0000Keywords: Verbal Agreement; Sale and Purchase; Default \u0000  \u0000Intisari \u0000Jual beli ialah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Terdapat satu sengketa jual beli menurut Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. yang cukup menarik untuk dikaji berkaitan dengan bagaimana menentukan waktu tercapainya kesepakatan sehingga berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang tidak tertulis, dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam sengketa tentang wanprestasi atas perjanjian jual beli mobil microbus menurut Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. telah sesuai dengan","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123798235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KOTA BANDA ACEH","authors":"Muarif Muarif","doi":"10.34012/jihap.v3i1.933","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.933","url":null,"abstract":"IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KOTA BANDA ACEH \u0000MUARIF \u0000Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: muarifarif11@gmail.com \u0000ABSTRACT \u0000Financing agreement develops in the community. Mortgage rights have become an essential need to guarantee that debt settlement will be pursuant to the agreement. The research problems are how about the legal provisions concerning mortgage rights in Musharakah according to the laws and regulations prevailing in Indonesia, how sharia principles in mortgage rights binding in Musharakah Financing are implemented at PT BNI Syariah in Banda Aceh, and how about the legal consequences resulted from mortgage rights binding in Musharakah Financing at PT BNI Syariah in Banda Aceh. The theories applied in this research are Theory of Legal Protection and Theory of Social Justice (Kemaslahatan). It employs normative juridical approach which is analytically descriptive. The research materials consist of secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is library study.The results demonstrate that according to Law No. 4/1996 on Mortgage Rights over land, hereinafter is referred to as Mortgage Rights, it is the collateral that is charged to land titles as stipulated in Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Principles. It is also demonstrated that sharia principles have all been implemented in Musharakah Financing whereas some of sharia principles are already implemented in mortgage rights binding and some others are not implemented yet.  \u0000  \u0000 Keywords:Mortgage Right, Musharakah Financing, Collateral \u0000  \u0000Intisari \u0000  \u0000Perjanjian Pembiayaan yang berkembang dimasyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian, dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah antara lain, bagaimana ketentuan hukum Pengikatan Hak Tanggungan dengan Musyarakah menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, bagaimana implementasi Prinsip-Prinsip syariah dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah di kota Banda Aceh, bagaimana Akibat Hukum dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah di Kota Banda Aceh, Teori dipergunakan dalam penelitian ini Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kemaslahatan, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil pembahasan dari Rumusan masalah dalam Penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan (HT), adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana sebagaimana d","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132441706","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang","authors":"Kartina Pakpahan, Maggie Maggie, Christian Agung Prawito, Wico Dwi Pratama","doi":"10.34012/jihap.v3i1.929","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.929","url":null,"abstract":"Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang \u0000Kartina Pakpahan, Maggie, Christian Agung Prawito, Wico Dwi Pratama \u0000  \u0000  \u0000  \u0000  \u0000  \u0000  \u0000Abstract \u0000 \u0000 \u0000 \u0000  \u0000 \u0000 \u0000  \u0000  \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia \u0000Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara maggielie52@gmail.com \u0000  \u0000  \u0000              Written statutory regulation has given a role to the Notary regarding to eradication of the criminal offence of money laundering. Basically the duties and obligations of a Notary are to make a deed in accordance with the statement made by the parties before the Notary based on what is seen and heard by the Notary. The Notary's capability in implementing its duty related to the truth statements of the parties and testimony of the truth of what is seen and heard by the Notary, it is only confined to the formal truth and not the material truth. Based on its capability, it is difficult for the Notary to seek for the material truths that can prove the existence of a criminal offense of money laundering. The Notary’s role in identifying the perpetrator of money laundry by the Notary as regulated in statutory regulation is still ineffective or not in line with expectations because the regulation has not gone well and cannot yet become an accurate indicator in identifying a crime at the early stage of the perpetrators of money laundering by the Notary. In the future, the Notary in carrying out its duties require an accurate indicator to be able to identify the perpetrators of money laundering crime optimally based on statutory regulations. \u0000  \u0000Intisari \u0000 \u0000 \u0000 \u0000  \u0000 \u0000 \u0000  \u0000  \u0000 \u0000 \u0000 \u0000  \u0000  \u0000              Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataaan para penghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Kemampuan Notaris dalam menjalankan tugasnya atas kebenaran pernyataan para penghadap dan kebenaran apa yang dilihat serta didengar oleh Notaris tersebut hanya sampai kebenaran formil tidak sampai kebenaran materiil. Berdasarkan kemampuannya, sulit bagi Notaris untuk mencari kebenaran materiil yang membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Peran notaris dalam mengenali pelaku pencucian uang oleh Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum efektif atau tidak sesuai dengan harapan karena peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi indikator yang akurat dalam mengenali pelaku kejahatan pencucian uang oleh Notaris. Kedepannya, Notaris dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu indikator yang akurat untuk dapat mengenali pelaku kejahatan pencucian uang secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan.. \u0000  \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130266512","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambangan Umum","authors":"Masri Masri, Ardiansah -, Bagio Kadaryanto","doi":"10.34012/jihp.v3i1.1956","DOIUrl":"https://doi.org/10.34012/jihp.v3i1.1956","url":null,"abstract":"The existence of Kampar Regency Regional Regulation No. 09 of 2008 concerning General Mining Management demonstrates the local government's desire to improve people's lives while also preserving the environment. However, there are still issues with implementing this regional rule, such as the fact that there are still miners from the neighboring community who do not have licences to carry out the present mining activities. The goal of this study was to see how the Kampar Regency Regulation No. 9 of 2008 on General Mining Processing was implemented, particularly in the categorization of excavated mining material type c. The Civil Service Police Unit of Kampar Regency was used as the research venue for sociological legal research. Primary, secondary, and tertiary data were used, and 9 persons were allocated to responders who clearly understood the situation. The authors utilize observation, structured interview and documentation study. Data analysis was carried out using qualitative legal methods, which entails describing and describing the data obtained based on supporting theories in order to be able to make a conclusion that ranges from broad to particular. According to the findings of the study, quarry miners in Kampar Regency were subjected to both preventive and repressive law enforcement in order to comply with regional laws. The presence of traditional miners in the local community, who are hereditary, is an impediment. The lack of public knowledge and government socialization has resulted in a lack of enforcement of these regional rules.","PeriodicalId":322379,"journal":{"name":"Ilmu Hukum Prima (IHP)","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128855226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}