Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum最新文献

{"title":"PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Kartika Fitriani R, Zulhas’ari Mustafa","doi":"10.24252/shautuna.v1i2.13724","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13724","url":null,"abstract":"AbstrakMakassar merupakan salah satu kota dengan jumlah perokok yang cukup besar. Rokok elektrik (Vape) sendiri sudah terdapat di Makassar sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai obat-obatan. Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi pecanduan rokok supaya berhenti merokok. Karena rokok tetaplah rokok yang harus digunakan sesuai batas normal supaya terhindar dari masalah kesehatan dari dampak rokok tersebut.. Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penggunaan rokok elektrik (vape) di kota makassar dalam perspektif hukum islam. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat tentang rokok elektronik lebih sehat dan aman dari lingkungan dan Dampak sosial di sekitar ialah segelintir orang risih banyaknya berita hoax, rokok tembakau juga masih menjadi pilihan bagi masyarakat umum yang masih setia terhadap rokok tembakau serta Rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama yang menjadikan keduanya dihukumi makruh. Akan tetapi juga didefinisikan dihukumi hukum makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, apabila merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi haram.Kata Kunci: Rokok Elektrik; Vape; Hukum IslamAbstractMakassar is a city with a large number of smokers. The electric cigarette (Vape) itself is already in Makassar as a commodity for the trade of other electronic devices, not as a medicine. Electronic cigarettes are seen as a tool for addicts to quit smoking. Because cigarettes are always cigarettes which should be used within normal limits in order to avoid health problems due to the effects of these cigarettes. The author is encouraged to conduct research on the use of electric cigarettes (vape) in the city of Makassar from the perspective of Islamic law. The author uses a type of normative legal research that uses bibliographic studies and interviews to obtain data. The author may conclude that the public understanding of electronic cigarettes is healthier and safer than the environment and the social impact around is a handful of people uncomfortable with the many hoax news, tobacco cigarettes are also still an option for the general public who are still loyal to tobacco cigarettes and conventional cigarettes and e-cigarettes which were the same as the two punished makruh. However, he is also defined as being punished by Makruh law as long as he does not harm himself and others, if he harms himself and others, the law becomes haram.Keywords : Vape Electric Cigarettes; Islamic Law.","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131457800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"CORAK FIKIH JAMA’AH AL-NADZIR DALAM BERMAZHAB (Studi Kasus Jama’ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)","authors":"Suandi Suandi, Achmad Musyahid","doi":"10.24252/shautuna.v1i3.14907","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak fikih jama’ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tentang praktek ataupun rituan keagamaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, manhaj instinbath jama’ah Al-Nadzir di perkampungan Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dan pandangan ulama MUI Sulawesi Selatan terkait dengan corak fikih jama’ah Al-nadzir di perkampungan Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan Syar’i, budaya atau kebiasaan, fenomenologis, dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini  yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, buku catatan atau alat tulis, kamera dan alat perekam. Sedangkan teknik pengolahan data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jama’ah di perkampungan Al-Nadzir memiliki kebiasaan baik dalam urusan ritual keagamaan maupun kehidupan sehari-hari yang cenderung berbeda dengan masyarakat ataupun organisasi Islam pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan jama’ah bahwa sebaik-baik ummat adalah merekan yang senantiasa menegakkan hukum Allah dan Sunnah Rasulullah. Pandangan ini membuat jama’ah di perkampungan Al-Nadzir memanfaatkan sebaik mungkin waktunya untuk beribadah dan menjalankan Sunnah Rasul yang dianggap sebagai cerminan atas kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mereka mempunyai visi misi yakni menegakkan hukum Allah dan melestarikan keteladanan-keteladanan yang ada pada Rasulullah. Jama’ah ini lebih keseringan beraktifitas di perkampungan Al-Nadzir saja, seperti mengerjakan aktivitas keagamaan, pertanian dan kegiatan sosial lainnya. Dalam hal penentuan waktu sholat, masalah kewarisan atau harta, fikih praktis lainnya memang memiliki perbedaan yang menonjol dengan masyarakat Islam pada umumnya.Kata Kunci : Fikih; Al-Nadzir; Mazhab.  AbstractThis study aims to determine the nature of jurisprudence of Al-Nadzir, Romang Lompoa Sub-district, Bontomarannu Subdistrict, Gowa Regency, about practices or religious observations that are different from the general public, manhaj instinbath of Al-Nadzir sub-district in Al-Nadzir Sub-District, Romont Lompoa Sub-district, Bowa District, Bontomarannu District Gowa Regency, and the view of the MUI ulemas of South Sulawesi related to the Jurisprudence style of Al-Nadzir in the Al-Nadzir village, Romang Lompoa Sub-district, Bontomarannu District, Gowa Regency. This type of research is a qualitative descriptive study using the Shariah approach, culture or habits, phenomenology, and sociology. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods used were observation, interviews and documentat","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126900904","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"JAMINAN KAFALAH HUTANG BAGI ORANG MENINGGAL TANPA HARTA; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi’Iyah dan Mazhab Hanafiyah","authors":"Juita Fitriani, Adriana Mustafa","doi":"10.24252/shautuna.v1i3.15455","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455","url":null,"abstract":"AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini ada dua yaitu: yang pertama, Proses  Pembayaran Hutang Bagi Orang yang Meninggal dan Tidak Memiliki Harta, dan yang kedua, Pandangan Mazhab Syafi’yah dan Mazhab Hanafiyah Mengenai Pembayaran Hutang Atas Orang yang Meninggal dengan tidak Meninggalkan Harta. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama Untuk Mengetahui Proses Pembayaran Hutang Bagi orang Meninggal dan Tidak Meninggalkan Harta, dan yang kedua yaitu Untuk Mengetahui Pandangan Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah Mengenai Pembayaran Hutang Atas Orang yang Meninggal dengan Tidak Meninggalkan Harta. metode pendekatan normatif dan dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif selanjutnya metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu library research atau Penulusuran Pustaka. Setelah melakukan penelitian, hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa jangan sekali-kali meremehkan hutang karena apabila seseorang telah meninggal yang sebenarnya urusan dunianya itu sudah terputus tetapi orang tersebut masih memiliki hutang yang belum ditunaikan maka jiwanya akan terkatung-katung sampai ada orang yang bersedia untuk menunaikan untuknya. Dan terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi’iya dan mazhab Hanafiyah mengenai orang yang sudah mati dan tidak meninggalkan warisan atau harta. Menurut Mahab Syafi’I diperbolehkanya menanggung hutang orang meninggal tanpa harta sedangkan mazhab Hanafi tidak membolehkan hal tersebut. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang tentang bahayannya berhutang, dan peneliti berharap dapat bermanfaat bagi orang yang membacannya.Kata kunci: Jaminan; Kafalah; Hutang; Harta. AbstrakThe main problems in this study are twofold: the first, the Debt Payment Process for People Who Died and Has No Assets, and the second, the Syafi'yah School of Views and the Hanafiyah School of Debt Payment for People Who Died Leaving the Property. The purpose of this study is the first to find out the process of payment of debts for people who died and did not leave property, and the second is to find out the views of the Shafi'ite School and the Hanafiyah School of Paying Debt for people who died without leaving a treasure.In preparing this thesis the writer uses the normative approach method and in this study uses a qualitative research method then the method of data collection that I use is library research or library research. After conducting research, the results obtained from the study are that you should never underestimate debt because if someone has died that his real world affairs have been interrupted but that person still has debt that has not been fulfilled then his soul will be in limbo until someone is willing to fulfill it for her. And there is a difference of opinion between the Shafi'iya school and the Hanafiyah school of people who have died and have not left an inheritance or property. According to Mahab Syafi'I it is permissible to be","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133663483","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTIMBANGAN MASLAHAT-MUDARAT TERHADAP PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN PINRANG","authors":"Akbar Subandi, Darsul S. Puyu","doi":"10.24252/shautuna.v1i2.13727","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13727","url":null,"abstract":"Abstrak Tulisan ini membahas permasalahan tentang pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua dan Pandangan hukum islam terhadap Pengasuhan Anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua di kabupaten Pinrang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan hukum islam terhadap pengasuhan anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Konsep pengasuhan anak ialah mendidik dan membina anak menurut ajaran Islam dan as-sunnah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa api neraka. Serta pengasuhan anak secara islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qura’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar orang tua di kabupaten Pinrang menerapkan pengalihan pengasuhan anak yang cenderung otoriter dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pengalihan pengasuhan anak ialah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.Kata kunci: Pengasuhan, Tinjauan Hukum Islam, Mattiro Sompe, Pinrang.                                                              AbstractThis paper discusses issues regarding the transfer of childcare by parents and Islamic legal views on childcare by parents and the factors causing the transfer of childcare by parents in Pinrang district. This writing aims to determine the view of Islamic law on parenting by parents and the factors causing the transfer of parenting by parents. This type of research is field research because this research study is part of the discourse on the study of legal sociology. The concept of parenting is to educate and nurture children according to the teachings of Islam and as-Sunnah is a way desired by God so that our children can be awake from the torments of hellfire. And Islamic childcare is a unified whole of the attitudes and treatment of parents of young children in caring, educating, fostering, accustoming, and mentoring children optimally based on Al-Qura'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. Most of the parents in Pinrang district apply the transfer of childcare that tends to be authoritarian and the very significant influence in the transfer of childcare is economic factors and educational factors.Keywords: Parenting, Islamic law review, Mattiro Sompe, Pinrang","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"8 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116923235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TRANSAKSI JUAL BELI OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU BISNIS MENURUT IMAM SYAFI’I DAN HANAFI (Analisis Maqashid al-Syariah)","authors":"S. Aprianti, S. Aisyah","doi":"10.24252/shautuna.v1i3.14919","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14919","url":null,"abstract":"Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep transaksi jual jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku bisnis menurut Imam Syafi'i dan Hanafi (Analisis Maqashid al-Syari'ah). Pokok masalah tersebut dirinci ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1)Bagaimana penerapan transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syari'at, 2) Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai transaksi jual beli oleh anak, 3) Bagaimana analisis maqashid al-Syariah terhadap transaksi jual beli dalam menjaga harta. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum dan pendekatan syar'i.  Penelitian ini merupakan library research dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, penerapan transaksi yang dibenarkan yaitu yang sesuai dengan syari'at. Kedua, Imam Syafi' i dan Hanafi berbeda pendapat mengenai transaksi yang dilakukan oleh anak. Namun, para ulama telah sepakat bahwa transaksi bisa saja dilakukan jika barangnya sederhana. Ketiga, Maqashid Syariah merupakan tujuan hukum. Salah satu unsurnya menjaga harta dengan cara bermuamalah transaksi jual beli. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya dan bisa memahami transaksi jual beli oleh anak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan transaksi jual beli.Kata kunci: Transaksi; Jual Beli; Anak; Pelaku Bisnis.AbstractThe main problem in this study is how the concept of buying and selling transactions carried out by children as business people according to Imam Shafi'i and Hanafi (Maqashid al-Syari'ah Analysis). The subject matter is broken down into several sub-problems, namely: 1) How is the application of buying and selling transactions that are justified by shari'ah, 2) How are the views of Imam Syafi'i and Hanafim regarding the sale and purchase transactions by children, 3) How is the analysis of maqashid al-Sharia against buying and selling transactions in safeguarding assets.In answering these problems, researchers used a legal approach and a shar'i approach. This research is a library research with qualitative research type. The results of this study indicate that; First, the application of a justified transaction that is in accordance with shari'ah. Secondly, Imam Syafi 'i and Hanafi differ in their opinions about transactions carried out by children. However, the scholars have agreed that the transaction could have been done if the goods were simple. Third, Maqashid Sharia is a legal goal. One of the elements is protecting the assets by means of buying and selling transactions.The implications of this research are so that it can be used as learning material for future researchers and can understand buying and selling transactions by children so that there is no misunderstanding in defining buying and selling transactions.Keywords: Transactions; Buying and Selling; Children; Business Actors","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"157 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133518597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)","authors":"Asiah Nur, Abdi Wijaya","doi":"10.24252/shautuna.v1i2.13725","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725","url":null,"abstract":"AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah Problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018. Sebagaimana latar belakang penulis dengan melihat angka perceraian di pengadilan agama yang cukup tinggi maka penulis melakukan penelitian dengan sub masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sungguminasa? 2. Bagaiman problematika mediasi di pengadilan agama sungguminasa?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan hakim serta melaui buku, catatan ataupun arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018, dan untuk mengetahui problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari – desember 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan sebagaiman mestinya dengan tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi dan tahap ketiga yaitu tahap akhir mediasi. Adapun problem yang di temukan penulis dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pertama kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, kedua akumulasi kekecewaan salah satu pihak, ketiga tindakan yang di perbuat salah satu pihak tidak dapat di terima, keempat para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), kelima ketidak hadiran salah satu pihak, dan keenam adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak. Dengan melihat uraian problem selama dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka penulis berpendapat bahwa masalah masalah yang menghambat proses mediasi yaitu para pihak itu sendiri karena dengan  berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan yang di lakukan pengadilan khususnya  dalam menyukseskan proses mediasi telah sejalan dengan anjuran aturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Kata kunci: Para pihak; Mediasi; Perceraian.","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125664414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PARADIGMA MAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF","authors":"Mursyida Syafruddin, Hamsir Hamsir","doi":"10.24252/shautuna.v1i3.14916","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14916","url":null,"abstract":"Abstract The author's reasons raised the title of this thesis to find out understanding the perspectives of Islamic law and positive law towards aanslag and knowing and understanding how to sanction aanslag in Islamic law and positive law. This type of research is a qualitative research with a normative approach and is a research library. The results showed that there were similarities and differences between Islamic law and positive law in its perspective on aanslag. There are differences in the elements of aanslag as well as differences and similarities in the imposition of sanctions against perpetrators of aanslag. Islamic law and Positive law impose capital punishment as the main sanctions for perpetrators of aanslag. In the difference, there is a substitute Islamic law in the form of ta'zir to the perpetrators of aanslag, while in Positive law there is no substitute punishment but there is only additional punishment for perpetrators of aanslag. Keywords: Aanslag; Comparison; Islamic Law; Positive Law. Abstrak Latar belakang penulis mengangkat judul Skripsi ini untuk mengetahui memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap makar serta mengetahui dan memahami bagaimana sanksi tindak pidana makar dalam hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan merupakan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam perspektifnya terhadap makar. Terdapat perbedaan dalam unsur-unsur makar serta perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana makar. Hukum Islam dan hukum Positif menjatuhi hukuman mati sebagai sanksi pokok bagi pelaku tindak pidana makar. Dalam perbedaanya, hukum Islam adanya hukuman pengganti berupa ta’zir kepada pelaku tindak pidana makar, sedangkan dalam hukum Positif tidak ada hukuman pengganti melainkan hanya ada hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana makar. Kata Kunci : Makar, Perbandingan, Hukum Islam, Hukum Positif.","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121313428","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PANDANGAN ISLAM TENTANG MAKAM (STUDI KASUS BANGUNAN MAKAM DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA)","authors":"M. Muhajir, A. Alimuddin","doi":"10.24252/shautuna.v1i2.13719","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13719","url":null,"abstract":"Abstrak Tulisan ini membahas tentang Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana konsep Islam tentang bangunan pada makam.?, 2) Bagaimana fenomena pada masyarakat terkait eksistensi bangunan makam di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? Tulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskrptif, yaitu jenis penelitian yang di dalam proses memperoleh data penelitian langsung dari lapangan. Dengan diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Kuburan dalam Islam pada umumnya hanya berbentuk persegi panjang, disertai dengan batu yang menandakan makam pria dan wanita, yakni tunggal untuk pria dan genap untuk wanita. Selain itu bangunan makam juga disertai gundukan tanah yang tidak lebih dan tidak kurang dari sejengkal. 2) Bangunan makam yang berada di kecamatan somba opu menjadi sangat populer karena dipercayai memiliki suatu kelebihan tertentu. Hal tersebut kian berkembang seiring berjalannya waktu sehingga menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga tercipta budaya yang semestinya tidak ada. kebanyakan bangunan makam tersebut dibangun karena adanya hajat dari sang peziarah yang jika hajatnya/permintaannya terkabul maka akan membangun bangunan makam tersebut yang pada awalnya hanya terdiri dari gundukan tanah.Kata kunci: Makam, Pandangan Islam, Somba Opu, Gowa.AbstractThis paper discusses the Islamic View of the Tomb (Case Study of the Tomb Building in Somba Opu Subdistrict, Gowa Regency). The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1) How is the Islamic concept of the building on the tomb ?, 2) How is the phenomenon in the community related to the existence of a tomb building in Somba Opu District, Gowa Regency? This paper uses descriptive qualitative research methods, namely the type of research in the process of obtaining research data directly from the field. With strengthened by the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that: 1) Graves in Islam are generally only rectangular in shape, accompanied by stones which mark the graves of men and women, which are single for men and even for women. Besides the tomb building is also accompanied by a mound of land that is neither more nor less than a span. 2) The tomb building in the Somba Opu sub-district is very popular because it is believed to have certain advantages. This is increasingly developing over time so that it becomes a habit of the local community to create a culture that should not exist. most of the tomb buildings were built because of the intention of the pilgrims who if his intentions / requests were granted then the tomb building would be built which at first consisted only of mounds of land.Keywords: tomb, Islamic view, Somba Opu, Gowa.","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131299033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROBLEMATIKA SOMPA TANAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA WAJI KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE","authors":"Neneng Hafidah, Rahman Syamsuddin","doi":"10.24252/shautuna.v1i3.15466","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466","url":null,"abstract":"AbstrakPokok masalah penelitian ini terkait hak kepemilikan sompa tanah pasca perceraian dalam kedudukannya sebagai mahar perkawinan yang masih dikuasai pihak laki-laki. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yan dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor yang menghambat peralihan sompa tanah pasca perceraian adalah faktor kebudayaan masyarakat yang menengok pada kebiasaan leluhur bahwa pemberian sompa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yaitu secara kabu, haru na teme anak, atau sompa sandra. Selanjutnya faktor lokasi sompa tanah juga ikut menjadi penghambat peralihan serta tidak melakukan pembalikan hak peralihan atas tanah. 2) penyelesaian kepemilikan sompa tanah pasca perceraia dapat dilakukan dengan jalur non litigasi yakni, mediasi secara kekeluargaan yang dibantu Kepala Desa setempat atau dilakukan dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama yang berwenang. Melalui penelitian ini penulis menyarankan bahwa: 1) Penyerahan sompa tanah sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang mahar. 2) Jika terjadi sengketa tanah mahar, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan karena memakan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan banyak biaya, namun jika perkala tidak terselesaikan barulah dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama.Kata Kunci: Sompa; Perceraian; Kompilasi Hukum Islam AbstractThe subject of this research concerns the right of post-divorce sompa estate in his position as still dominated marriage dowry. As for the type of research is field research that leaves behind observations and findings of social facts approach. The study suggests that: 1) a factor that impedes the transition of the sompa after divorce is the cultural factor   of the people who look at the ancestral customs that the sompa administration is based on the initial agreement of kabu, haru na teme, or sompa Sandra. In turn, the location factors of the sompa region also contribute to a transition impediment and hold back from reversing the transition right to the soil. 2) the completion of the sompa ownership of the post-divorce can be done with the non-litigation line, a familial mediation with the local village chief or with the litigation through litigation by appealing to the imperial court for the right to decide. Through this study the authors suggest that: 1) we surrender of sompa tanah should take care of the terms of the law governing mahar. 2) if there is a dispute over mahar's land, it is best to be settled familial because it takes a short time and does not cost much, but if it is not settled then it can appeal the dowry case to the Pengadilan AgamaKeywords: Sompa, divorce,KHI.","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126637198","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan Agama Maros)","authors":"Indah Sucianti, Kasjim Salenda","doi":"10.24252/shautuna.v1i3.14911","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14911","url":null,"abstract":"Abstrak Skripsi ini membahas tentang implementasi pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian terhadap kasus perdata dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat bukti pelengkap utamanya dalam kasus perdata kebendaan, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai kedudukan pemeriksaan setempat itu sendiri sehingga terkadang hasil yang didapatkannya membuat masyarakat itu sendiri kecewa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan normatif dan empiris untuk metode normatif pengumpulan datanya ditempuh dengan mengkaji dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun teori hukum, dan untuk metode empiris, pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa, Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.Kata Kunci : Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Hukum Acara Pedata. Abstract This thesis discusses the implementation of local examination as supporting evidence of civil cases in the perspective of civil procedural law and Islamic law. This study aims to reinforce the position of the local examination (descente) as a complementary evidence, especially in the civil civil case, because there are still many people who do not understand the local examination position itself so that sometimes the results obtained make the community itself disappointed. This research is a field research, with the research method used is a combination of normative and empirical for normative methods of data collection pursued by reviewing and using various secondary data such as legislation, court decisions, or legal theory, and for empirical methods, data collection is taken by interview. The results of this study indicate that the results of the local examination function to obtain certainty and more detailed information relating to the object of the dispute, both its location, extent, and boundaries of the dispute object, that the local examination is a court hearing even though it is carried out outside the Court building, so the results obtained from the local examination are equated with the facts found in the trial.Keywords: Implementation, Local Examination, Proof, Pedata Procedure Law.","PeriodicalId":321272,"journal":{"name":"Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1970-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124316957","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}