Media of Law and Sharia最新文献_第3页

Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 公证人在基于恢复公正的刑事司法方面作出的和平协议

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-04-07 DOI: 10.18196/mls.v3i2.14379

Rosnia Agussari, Djoni S Gozali, Achmad Faishal

{"title":"Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif","authors":"Rosnia Agussari, Djoni S Gozali, Achmad Faishal","doi":"10.18196/mls.v3i2.14379","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14379","url":null,"abstract":"Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya di selesaikan di kantor polisi dengan mengedepankan perdamaian antara pihak pelaku pidana dan pihak korban. Apabila tercapai suatu perdamaian maka hukum pidana terhenti, melainkan di lanjutkan dengan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian di kantor polisi berupa bentuk tanggung jawab pelaku pidana seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana dengan dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian oleh petugas kepolisian. Adapun upaya para pihak dalam mencari keadilan serta perlindungan hak dan kewajiban apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian tersebut, para pihak dapat meminta notaris untuk membuat akta perdamaian dan akta tambahan lainnya yang dianggap melindungi pihak korban untuk memperoleh haknya kembali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan akta perdamaian serta kewenangan notaris dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif demi mencapai keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian perdamaian.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122802475","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Upaya Hukum Banding Administratif Pasca Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat ASN 执行死刑后的法律上诉行政工作

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-04-07 DOI: 10.18196/mls.v3i2.14329

Farid Wahyu Kurniawan, B. Hidayat

{"title":"Upaya Hukum Banding Administratif Pasca Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat ASN","authors":"Farid Wahyu Kurniawan, B. Hidayat","doi":"10.18196/mls.v3i2.14329","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14329","url":null,"abstract":"Sengketa di ranah kepegawaian dalam aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan aparatur sipil negara, namun impelementasi dari peraturan tersebut sampai sekarang belum terealisasi. dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian, merupakan lembaga yang berwenang menerima banding administrative dari aparatur sipil negara, dan peradilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian berupa banding administrative. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa banding administratif diajukan secara tertulis oleh aparatur sipil negara kepada badan pertimbangan kepegawaian sebelum empat belas hari setelah surat keputusan hukuman disiplin berat diterima secara sah disertai dengan alasan serta bukti-bukti. Apabila aparatur sipil negara tidak puas atas putusan badan pertimbangan kepegawaian, aparatur sipil negara dapat mengajukan banding administratif berupa gugatan ke Pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tenggang waktu sembilan puluh hari seteleh putusan badan pertimbangan kepegawaian diterima. Didaftarkan kepada kepaniteraan setelah lolos proses dismissal maka akan diperiksa dalam peradilan dan akan dikeluarkan keputusan atas sengketa kepegawaian tersebut. Mulai dari tenggang waktu, kurangnya wawasan dan pemahaman atas banding administratif, prosedur gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang daerah hukumnya badan pertimbangan kepegawaian sehingga menghabiskan baik materil maupun immaterial merupakan faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133124047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online 在线买卖协议的法律建议书

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-04-07 DOI: 10.18196/mls.v3i2.14333

Yonisha Sumual, Danang Wahyu Muhammad

{"title":"Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online","authors":"Yonisha Sumual, Danang Wahyu Muhammad","doi":"10.18196/mls.v3i2.14333","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14333","url":null,"abstract":"Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli dimana perdagangan terus meningkat degan sangat seknifikat yang telah mengubah sistem ekonomi konvensoional menjadi digital. Tanggungjawab dalam jual beli secara online sebagai bentuk untuk menguragi kerugian yang di terima. Karena platform marketplace shopee harus secara andal,aman,dan bertangungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara parapihat yang terkait dan bentuk tanggungjawab platform marketplace shopee dalam kasus pengiriman barang yang tidak sampai ke konsumen. Jenis penelitian ini menggunakan Normatif. Jenis data yang digunakan yaittu primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data mengunakan analisis perprektif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian konsumen mendapatkan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli secara online dan mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi.Penelitian yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan Platform Marketplace Shopee melaksanaka bentuk tanggungjawab dalam bertraksaski jual beli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128515397","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

The Aftermath of 21st Century Sharia Implementation in Northern Nigeria 21世纪伊斯兰教法在尼日利亚北部实施的后果

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-04-07 DOI: 10.18196/mls.v3i2.14253

Muhammad Duku

引用次数: 0

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pengembang 在解决开发商住房纠纷时，对购房进行了法律保护

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-01-03 DOI: 10.18196/mls.v3i1.13222

Muhammad Boma Adichandra, R. Setianingrum

{"title":"Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pengembang","authors":"Muhammad Boma Adichandra, R. Setianingrum","doi":"10.18196/mls.v3i1.13222","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13222","url":null,"abstract":"Pengembang perumahan dalam menjalankan usahanya dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari pihak lain. Namun seringkali dalam perjanjian utang-piutang pengembang perumahan atau debitor tidak dapat melunasi utangnya hingga waktu jatuh tempo. Sehingga pengembang perumahan dapat dimohonkan pailit oleh kreditornya. Sehingga rumah yang belum beralih kepemilikannya kepada pembeli akan menjadi boedel pailit dan berada di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas. UUK dan PKPU tidak memberikan kejelasan kedudukan pembeli dalam kepailitan. Posisi ini memberikan kerugian kepada pembeli dalam proses kesepakatan pembayaran piutang. Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Pengadilan Niaga Nomor : 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pembeli dalam perjanjian jual-beli rumah dengan pengembang perumahan yang diputus pailit dan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembagian pembayaran piutang kepada para kreditor khususnya kepada kreditor konkuren yang proposional sehingga mewujudkan pembayaran piutang yang adil. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridsi normatif, kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa segera dilakukan pemecahan sertifikat induk. Pemberian hak milik atas rumah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Sehingga apabila ditengah jalan pengembang perumahan dinyatakan pailit, status rumah tersebut tidak akan menjadi boedel pailit. Pembayaran kepada kreditor konkuren melalui presentase, yang selanjutnya pembagian menggunakan prinsip pari passu pro rata parte. Yang berarti harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka. Dalam UUK dan PKPU memberikan title eksekusi kepada seluruh kreditor yang tagihannya belum dibayar lunas untuk menuntut pemenuhan pembayaran utang dikemudian hari.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122102261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Covid-19大流行期间工作安全和健康的权利

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-01-03 DOI: 10.18196/mls.v3i1.13227

Nadia Rifka Safira, Bagus Sarnawa

{"title":"Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19","authors":"Nadia Rifka Safira, Bagus Sarnawa","doi":"10.18196/mls.v3i1.13227","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13227","url":null,"abstract":"Pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, karena dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja akan dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja. Dalam masa pandemi covid-19 ini program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja, yaitu penyebaran virus corona (covid-19). Toserba Mulia Godean merupakan tempat umum dimana semua orang dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan jual beli yang mana jika terdapat banyak orang, peluang penyebaran covid-19 dapat dikatakan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja di Toserba Mulia Godeanpada masa pandemi covid-19 serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data primer dimana untuk mendapat data tersebut harus dilakukan secara langsung melalui wawancara dan/atau kuesioner serta data sekunder, yaitu dengan penelaahan kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Metode penentuan sample yang digunakan adalah random sampling, yaitu pengambilan sample secara acak kepada pekerja di Toserba Mulia Godean. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah dilakukan, yaitu dengan mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial yang berupa BPJS Ketenagakerjaan, namun belum maksimal karena ada beberapa hambatan, seperti masa pekerja yang tidak tetap dimana pekerja dapat mengundurkan diri dari pekerjaanya sewaktu-waktu.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130015497","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender 解决操纵投标案件的证据

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-01-03 DOI: 10.18196/mls.v3i1.13223

Hendi Indra Prasetya, D. Muhammad

{"title":"Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender","authors":"Hendi Indra Prasetya, D. Muhammad","doi":"10.18196/mls.v3i1.13223","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13223","url":null,"abstract":"Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang sangat penting. Persekongkolan tender dilakukan oleh PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama pada tender perbaikan jalan. Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan pelaku usaha tidak dibolehkan menentukan pemenang tender karena berdampak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Panitia tender melaporkan tindakan kecurangan uploud dokumen elektronik kepada KPPU. KPPU mengizinkan dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Bukti langsung berupa surat baik berwujud dokumen penawaran serta akta pendirian perusahaan. Bukti tidak langsung ditemukan KPPU melalui pengakuan saksi-saksi serta pengakuan kedua pelaku usaha yang termanifestasikan sebagai petunjuk. Perkara di ajukan kasasi oleh KPPU mendapat penolakan oleh Majelis MA. Tujuan penelitian dilaksanakan untuk mempelajari bagaimana proses pembuktian yang terjadi di KPPU dan MA. Alat-alat bukti apa yang digunakan KPPU dalam membuktikan perkara PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama. Pertimbangan-pertimbangan Majelis MA dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk. Penelitian dilakukan secara penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan penelitian memakai UU Antimonopoli, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, KUHPerdata dan HIR. Hasil penelitian diperoleh alat bukti digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender menggunakan alat bukti saksi, alat bukti surat, sumpah dan alat bukti ahli elektronik. Pertimbangan MA atas permohonan kasasi PN tidak salah menerapkan hukum.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134223248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19 《区域检疫政策恢复》是COVID-19大流行法规实施的结果

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-01-03 DOI: 10.18196/mls.v3i1.13151

Yanuar Ramadhana Fadhila, Sri Bintang Ayu Ningrat, Titi Mahira A’dawiyah, N. Hidayat, Anang Dony Irawan, Al Qodar Purwo Sulistyo

{"title":"Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19","authors":"Yanuar Ramadhana Fadhila, Sri Bintang Ayu Ningrat, Titi Mahira A’dawiyah, N. Hidayat, Anang Dony Irawan, Al Qodar Purwo Sulistyo","doi":"10.18196/mls.v3i1.13151","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13151","url":null,"abstract":"Wabah Covid-19 terjadi hampir di seluruh penjuru dunia yang kemudian muncul kebijakan tentang karantina wilayah yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menerapkan kebijakan karantina wilayah tersebut. Tentu hal ini berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat yang salah satunya pada sektor ekonomi. Dengan melihat kondisi seperti itu, kami mencoba untuk melakukan studi kasus untuk mengetahui dampak dan solusi serta dasar hukum yang ada untuk menyelesaikan dampak ekonomi, termasuk efektivitas kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak yang disebabkan penyebaran wabah Covid-19 ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi dari kebijakan Pemerintah atas penanggulangan dampak Covid-19 agar tidak semakin meluas dengan salah satunya menerapkan karantina wilayah, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa taraf efektivitas karantina wilayah membaik seiring berjalannya waktu. Namun tidak akan turun hingga ke titik nol dengan cepat dan masih memerlukan proses yang relatif panjang.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131514021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah 统一制定地区所有制企业资本参与地区法规的内容材料

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-01-03 DOI: 10.18196/mls.v3i1.13224

Madha Agsyanohabi Rukmanda, Nanik Prasetyoningsih

{"title":"Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah","authors":"Madha Agsyanohabi Rukmanda, Nanik Prasetyoningsih","doi":"10.18196/mls.v3i1.13224","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13224","url":null,"abstract":"Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita cita Negara Indonesia, dalam proses mewujudkan tersebut diperlukanlah suatu produk hukum yang mengatur tata cara pemerintahan yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Suatu produk hukum yang mengatur tersebut dapat tercipta dengan melalui berbagai runtutan alur yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana saja proses dan alur penyusunan produk hukum tersebut. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses pembahasan perancangan produk hukum daerah ternyata banyak dalam pembahasan penyusunan produk hokum akan melewai banyak tahapan, salah satunya harmonisasi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yakni Normatif-Empiris. Kemudian dari yang didapat akan diolah secara deskriptif dengan memberikan pemaparan tertulis yang lengkap dan mendalam untuk mengungkap apasaja materi yang dibahas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Data yang digunakan oleh penulis diambil dari lokasi yang relevan dengan pembahasan serta menggunakan tambahan dari wawancara, studi pustaka dan internet. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu produk hukum diperlukan tahapan tahapan yang panjang, salah satunya adalah harmonisasi materi muatan, tahapan harmonisasi tersebut dintara pembicaraan terhadap pandangan umum dan pembahasan frasa bahasa peraturan daerah. Hal ini dilakukan agar produk hukum yang dibentuk sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134578714","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary 使用网络符号的电子证明能力

Media of Law and Sharia Pub Date : 2022-01-03 DOI: 10.18196/mls.v3i1.13229

Musdamayanti Musdamayanti, Ahdiana Yuni Lestari

{"title":"Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary","authors":"Musdamayanti Musdamayanti, Ahdiana Yuni Lestari","doi":"10.18196/mls.v3i1.13229","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13229","url":null,"abstract":"Penandatangan akta otentik merupakan salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Akta otentik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tingkat orisinalitas atau keasliannya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain untuk memiliki beberapa syarat terhadap alat bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentangkekuatan pembuktian tanda tangan elektronikmenggunakan cyber notary. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik analisis preskriptif yang bertujuan memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, sehingga kedudukan akta ini dipersamakan dengan akta dibawah tangan.","PeriodicalId":272345,"journal":{"name":"Media of Law and Sharia","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124149267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0