Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam最新文献

{"title":"Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga","authors":"M. Fauzi","doi":"10.25217/jm.v5i1.902","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.902","url":null,"abstract":"Seorang non Muslim tidaklah mendapatkan warisan dari Muslim atau sebaliknya, begitu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang adanya waris beda agama, hal itu juga seirama dengan fatwa MUI yang juga mengharamkan adanya waris beda agama, namun di sisi lain muncullah putusan Mahkamah Agung yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan dasar hukum normatif dan hukum positif di Indonesia, yaitu Putusan No. 368K/AG/1995 dan Putusan No. 51K/SG/1999, serta Putusan No. 16 K/AG/2010. Illat putusan hukum tersebut tidak diqiyaskan kepada ahli waris beda agama yang tidak mendapatkan warisan, namun diqiyaskan kepada bentuk sedekah atau hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yurisprudensinya Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan dengan memberikan hak ahli waris non kusus yaitu menetapkan hukum Islam kontemporer, memakai kaidah hukum apabila orang tua beragama berbeda dengan anak maka dianggap meninggalkan wasiat yang disebut wasiat wajibah. Dan mengambil keputusan dengan memberikan hak ahli waris non Muslim berdasarkan wasiat wajibah.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114973604","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Zakat Tanaman: Konsep, Potensi dan Strategi Peningkatannya di Indonesia","authors":"Ahmad Lutfi Fikri, Mufid Arsyad","doi":"10.25217/jm.v5i1.718","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.718","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat terutama zakat tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai Negara agraris. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pengumpulan data sekunder dari berrbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat tumbuhan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun demikian, potensi zakat yang besar ini tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelolanya, terlebih lagi terdapat stigma dalam masyarakat yang megidentikkan bahwa zakat tumbuhan hanya sebatas pada jenis tumbuhan padi saja.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116051025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Legalitas Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah","authors":"Rima Lestari, Zainal Muttaqin, Holyness N Singadimedja","doi":"10.25217/jm.v5i1.694","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.694","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000            Penelitian yang mengangkat judul ”Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Melalui Kejaksaan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah” memiliki tujuan untuk membahas dan mengetahui peran kejaksaan dalam metode penyelesaian tunggakan pajak daerah yang pada dasarnya hingga saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengingat hingga saat ini kewenangan pemungutan pajak daerah berada di tangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Pajak. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kejaksaan memiliki peran sebagai pengacara negara sehingga berhak mewakili negara maupun pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan baik dalam ranah pengadilan maupun dalam ranah luar pengadilan. Namun dalam kerja sama yang meliputi penagihan oleh Kejaksaan Negeri apabila Dinas Pendapatan tidak berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal melalui penagihan tunggakan pajak daerah belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga yaitu Wajib Pajak sebagai suatu bentuk penyelesaian tunggakan pajak daerah. \u0000Kata Kunci: Pajak Daerah; Tunggakan Pajak Daerah; Kejaksaan.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114189342","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam","authors":"A. Ansori, Moh. Ulumuddin","doi":"10.25217/jm.v5i1.755","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755","url":null,"abstract":"Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu institusi ulama yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Institusi ini mencitrakan dirinya sebagai kumpulan atau wadah yang menghimpun para ulama dari berbagai golongan dengan tujuan mempererat silaturrahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam Indonesia. \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132536134","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Relevansi Qawā’id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI","authors":"Hatoli Hatoli","doi":"10.25217/jm.v5i1.844","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844","url":null,"abstract":"Menurut jumhur ulama, kaidah-kaidah fikih (qawā’id fiqhiyyah)  merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawā’id fiqhiyyah semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya, sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurut sebagian ulama, kurangnya perhatian terhadap qawā’id fiqhiyyah termasuk salah satu penyebab keterbelakangan fikih. Maka apabila qawā’id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) muncul sebagai argumen dalam suatu ijtihad atau fatwa, seperti fatwa DSN-MUI maka berarti di situ sedang digunakan  hujjah maslahah yang berarti pula konsep maqāsid al-Syarī’ah (tujuan syariat) sedang diberdayakan dan dihidupkan di sana. Namun faktanya, dari 66 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (2008-2019), kaidah-kaidah fikih yang dimuat di dalam fatwa-fatwanya terlalu sedikit bahkan terdapat fatwa yang tidak menggunakan kaidah fikih sama sekali. Hal seperti ini dapat mengandung resiko ketidaktuntasan kajian, sehingga menghasilkan fatwa yang tidak tuntas pula, maka ini berarti tujuan kemaslahatan dari fatwa DSN-MUI tidak akan tercapai secara maksimal bahkan terkesan adanya pemaksaan diri dalam merespons perkembangan baru isu ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang menggambarkan konsep, mekanisme dan relevansi qawā’id fiqhiyyah dalam formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menjawab persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia. Materi penelitian ini diperdalam dengan cara melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan  fatwa serta mencari data-data otentik yang terdapat pada DSN-MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia yang dalam formulasi fatwanya memuat kaida-kaidah fikih. Relevansi kaidah fikih dalam suatu fatwa hanyalah sekedar pelengkap suatu fatwa (mu’ayyidun), bukan hal yang wajib ada dalam suatu fatwa (mustaqillun). Yang pokok adalah Al-Quran dan Hadits. Tetapi untuk memberikan penjelasan secara gamblang, maka kaidah-kaidah yang sifatnya operasional dan implementatif (tatbīqī), maka dicantumkanlah kaidah tersebut dalam suatu fatwa agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami suatu persoalan baru.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116673112","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita","authors":"Fuadi Isnawan","doi":"10.25217/jm.v5i1.805","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.805","url":null,"abstract":"Adolescence is a period where adolescents look for their identity. The search for his identity will also be influenced by several internal and external factors. This factor will affect the identity of adolescents. Adolescents who get factors that are less supportive in the search for their identity will have a distorted identity and tend to be more wicked in character or who are more subtle. This deviation does not bring the teenager to do some acts that are prohibited by law, can be mild or severe actions. One of the things that made me astonished was the teenagers who carried out sadistic killings and tended to be calm in executing their victims. How can a young teenager have thoughts of killing and he feels satisfied with it. This raises the question, why can such intentions arise? In this article, we will discuss why this can happen, which will be dialysisist in Criminology combined with Legal Psychology. These two analysis blades will help to answer why this happened. From this article we can take it as a joint learning so that we evaluate ourselves and society so that we do not encourage someone to do evil, either consciously or unconsciously. \u0000Keywords: Murder, Social Control Theory, Adolescents","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116766708","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Komersialisasi Pupuk Kandang Dalam Prespektif Hukum Islam","authors":"Aidil Alfin, Muhamad Rezi","doi":"10.25217/jm.v4i2.449","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.449","url":null,"abstract":"Komersialisasi (Jual beli) pupuk kandang menjadi salah satu masalah yang diperselisihkan status hukumnya di kalangan Ulama. Ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan dan jual beli pupuk kandang sekalipun hukumnya najis. Ulama syafi’iyah menganggap makruh menggunakan pupuk kandang karena najis, dan tidak membolehkannya menjadikan pupuk kandang sebagai objek jual beli, tapi boleh dengan akad pengguguran hak. Ulama Malikkiyah dan Hanabilah membolehkan pemanfaatan dan penjualan pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal dan mengharamkan untuk hewan yang haram dimakan. Dalam tataran implementatif, keluar dari khilaf adalah hal yang lebih baik. Maka menggunakan akad ijarah ‘ala al-manfaah (upah mengupah) merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126847760","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)","authors":"Dani Amran Hakim, Agus Hermanto, Arif Fikri","doi":"10.25217/jm.v4i2.527","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527","url":null,"abstract":"Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan dan pengaturan CSR di provinsi Lampung.  Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL. Peran pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan CSR menurut Pergub No. 30 tahun 2011 yaitu, membentuk forum komunikasi dan tim fasilitasi. Kedua tim tersebut memiliki kewajiban mewadahi seluruh pihak yang terlibat pelaksanaan CSR, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pergub No. 30/2011 juga mengatur pedoman mekanisme pengelolaan CSR dimulai dari; 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pembinaan dan pendampingan; 4) pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut secara khusus pemerintah kota Metro juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130036567","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum","authors":"M. Fadhil, Mochammad Imam Ghiffary","doi":"10.25217/jm.v4i2.589","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.589","url":null,"abstract":"Prinsip Miranda Rules merupakan prinsip fundamental yang imperatif sifatnya di dalam prosedur peradilan pidana. Prinsip tersebut melekat pada hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai bagian dari manusia seutuhnya. Salah satu yang menjadi bagian dari prinsip tersebut adalah adanya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum yang dibarengi dengan kewajiban penegak hukum untuk menyediakan akses bantuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP. Namun, implementasi pasal 56 KUHAP belum sepenuhnya ditegakkan. Salah satunya di Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Sgm yang di dalamnya menyebutkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkapkan problematika terdakwa di dalam putusan tersebut tidak didampingi oleh penasehat hukum selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menganalisisnya secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdakwa berdasarkan perkara a quo tidak didampingi oleh penasehat hukum dikarenakan terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa merasa kewajiban Pasal 56 KUHAP menjadi gugur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum adalah terbitnya SP2DPH sejak saat penyidikan berlangsung, pemahaman konotatif terdakwa mengenai penasehat hukum, kekuatan daya mengikat norma di dalam Pasal 56 KUHAP rendah, kurangnya koordinasi antara Pengadilan dengan Posbakum, pandangan aparat penegak hukum yang masih memandang inferior profesi advokat.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126752427","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Early Age Marriage Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam","authors":"Asman Asman","doi":"10.25217/jm.v4i2.506","DOIUrl":"https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.506","url":null,"abstract":"Maraknya praktek pernikahan dini di masyarakat, serta undang-undang yang mengatur juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia (Hukum Positif). Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan modal penting dalam mempersiapkan pernikahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Secara pengertian yang di maksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang usianya kurang dari batas usia minimal menikah. Masalah yang muncul masih terdapat di masyarakat menikahkan anaknya di bawah umur dengan alasan-alasan yang mendesak yang mengakibatkan psikologi anak terganggu. Berdasarkan alasan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Early Age Marriage ditinjau dari UU Perkawinan  No. 1 Tahun 1974 dan Analisis Konsep Hukum Islam”. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library Research). Sifat penelitian ini deskriptif analitik yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang melalui kajian kepustakaan dalam konsep UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan konsep analisis hukum Islam. Sedangkan fokus pembahasan di dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana pandangan Hukum fositif Indonesia tentang pernikahan dini 2. Bagaimana pernikahan dini dalam Konsep Hukum Islam di Indonesia 3. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. 4. Apa dampak psikologis dari pernikahan dini pada anak. 5. Rekomendasi Penulis kepada pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini itu mempunyai dampak negatif dan positifnya, apabila dalam perkara itu dapat maslahat dan kerusaka, maka menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat, jadi sebaiknya pernikahan dini itu harus dicegah mulai dari sekarang.","PeriodicalId":252786,"journal":{"name":"Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121550222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}