Halu Oleo Law Review最新文献_第5页

Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme 造物主的法律保护侵犯了他的剽窃行为权利

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/HOLREV.V2I1.4199

Guswan Hakim

{"title":"Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme","authors":"Guswan Hakim","doi":"10.33561/HOLREV.V2I1.4199","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I1.4199","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan definisi yang jelas dan seragam berkaitan dengan konsep tindakan plagiarisme dalam karya seni, sastra dan karya ilmiah dan Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta yang dirugikan dalam tindakan plagiarisme dalam karya seni, sastra dan karya ilmiah. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach). adapun hasil penelitian adalah KUHP tidak mengenal istilah plagiarisme sebaliknya UUHC tidak menyebut secara eksplisit akan tetapi plagiarisme tersirat dalam Pasal 41,42,43 dan 44 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang disebut dengan pengecualian dan pembatasan hak cipta, sedangkan pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda. UU Sisdiknas menyebut plagiarisme tanpa ada penjelasan lebih lanjut, akan tetapi menyatakan bahwa tindakan plagiarisme dapat dijadikan dasar untuk mencabut gelar akademik seseorang. Sedangkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi telah memberikan kejelasan konsep tindakan plagiarisme beserta tindakan yang dilarang. dan perlindungan hukum pada UUHC, UU Sisdiknas dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 didasarkan pada 5 parameter yaitu pengakuan hak bagi pencipta, penetapan plagiarisme sebagai tindak pidana, perumusan sanksi pidana, adanya pidana tambahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Parameter tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta yang paling memadai. kepada pelaku plagiarisme dapat dipertanggung Jawab secara Pidana, Administrasi maupun Perdata serta dapat diterapkan kepada Institusi.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134113279","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan 财政管理和破产破产管理的替代品，由破产破产的策展人

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/holrev.v2i1.4191

Raden Besse Kartoningrat, Isetyowati Andayani

{"title":"Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan","authors":"Raden Besse Kartoningrat, Isetyowati Andayani","doi":"10.33561/holrev.v2i1.4191","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4191","url":null,"abstract":"Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi juga merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mengingat penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap sangat lambat, membuang waktu dan mahal serta berbelit-belit. Di dalam Kepailitan dikenal adanya Kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator memiliki peran penting dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit untuk kepentingan debitor maupun kreditor. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi merupakan upaya positif dalam penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis dari segi biaya maupun waktu. Kurator sebagai suatu profesi yang juga mempunyai tugas dan fungsi untuk membagi harta pailit juga dapat di fungsikan sebagai mediator dalam proses kepailitan.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121459416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 5

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Mendukung Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di PT. Monex Investindo Future dan PT. First State Bali) 这一原则适用于客户对商品交易的认识，以支持对本投资和消除洗钱犯罪的研究(包括PT. Monex investment Future和PT. First State Bali)

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/HOLREV.V2I1.4193

Pande S. Yogantara, Putu Edgar Tanaya

{"title":"Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Mendukung Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di PT. Monex Investindo Future dan PT. First State Bali)","authors":"Pande S. Yogantara, Putu Edgar Tanaya","doi":"10.33561/HOLREV.V2I1.4193","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I1.4193","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip mengenal nasabah pada perdagangan berjangka dalam aturan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pialang berjangka di Bali. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian hukum empiris, yakni metode yang menggunakan data penelitian primer sebagai data utama dan data penelitian sekunder sebagai pendukung. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis konsep (analytical and conceptual approach). Kesimpulan dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam bidang perdagangan berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang mewajibkan setiap perusahaan pialang berjangka untuk menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah untuk meminimalisasi risiko usaha yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kedua, perusahaan pialang berjangka di Bali pada dasarnya telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah namun belum sesuai dengan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"22 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114060600","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 不偏不倚地打击腐败犯罪

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/HOLREV.V2I1.4192

H. Herman

引用次数: 3

Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional 通过宪法机制恢复政治权利

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/holrev.v2i1.4198

Handrawan Handrawan

{"title":"Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional","authors":"Handrawan Handrawan","doi":"10.33561/holrev.v2i1.4198","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4198","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan reasionong baru dalam teori lama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak politik bersifat dapat dibatasi (derogable right) sebab hak politik bukanlah hak sipil yang tidak boleh dibatasi (non derogable right). Pemenuhan hak politik hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya kewajiban asasi. Dalam DUHAM dan ICCPR pencabutan hak politik tidak diatur namun hal tersebut diatur di dalam peraturan-perundang-undangan nasional. Pencabutan hak politik hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan. Pencabutan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan adalah inkonstitusional sebab hak politik merupakan hak warga negara yang dilindungi baik dalam konteks hak asasi manusia maupun dalam konteks demokrasi. Pemulihan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme eksekutif melalui Pasal 14 Ayat (1) dan14 Ayat (2) UUN NRI 1945 tentang Amnesti, Abolisi, grasi dan rehabilitasi sedangkan pemulihan hak politik melalui mekanisme peradilan hanya dapat dilakukan dengan melakukan upaya hukum biasa sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Temuan dalam tulisan ini adalah pemulihan hak politik perlu dilakukan demi menjaga keutuhan demokrasi dalam konteks negara hukum sebab pencabutan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan akan menyebabkan demokrasi kehilangan makna. Demokrasi memiliki koherensi dengan partisipasi politik warga negara untuk menghasilkan kualitas demokrasi yang baik.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133639066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau 包博镇知识产权的保护法

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/HOLREV.V2I1.4194

H. Yusuf, Rahman Hasima

{"title":"Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau","authors":"H. Yusuf, Rahman Hasima","doi":"10.33561/HOLREV.V2I1.4194","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I1.4194","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji tentang kondisi perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau dan model pengembangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan historis (historical approach) dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kota Baubau mempunyai potensi yang sangat besar dalam perlindungan HKI karena memiliki keanekaragaman budaya dan hasil- hasil industri kreatif yang mampu hidup dan berkembang dalam menghadapi era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini. Namun belum ada yang mendapatkan perlindungan HKI karena terdapat beberapa kendala, di antaranya pertama, masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat bahkan pemerintah tentang hak kekayaan intelektual itu sendiri, mulai dari ruang lingkup, proses pendaftaran, dan manfaat apa yang diperoleh dari adanya perolehan hak dari kekayaan intelektual. Kedua, relatif masih rendahnya insentif atau penghargaan pemerintah atas karya cipta masyarakat hingga pada akhirnya kurang memicu para seniman, peneliti ataupun penemu untuk menghasilkan karya yang inovatif. Ketiga,kurangnya informasi tentang HKI yang disebabkan oleh jauhnya jarak letak tempat penemu/pengrajin terhadap pusat- pusat informasi HKI. Sedangkan Model pengembangan perlindungan Hak kekayaan intelektual masyarakat kota Baubau dapat meliputi : 1)Pembentukan payung hukum berupa perda yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, 2) Pendokumentasian HKI masyarakat Kota Baubau, 3) Peran aktif pihak terkait/pemerintah untuk melindungi dan menumbuhkan kesadaran kepada pengrajin/penemu/seniman akan pentingnya HKI, 4) Membangun budaya hukum bagi masyarakat melalui seminar- seminar atau lokakarya budaya, 5) Pelatihan pencatatan dan pendaftaran HKI.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132078102","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan 从人权、经济和发展的角度来看，工作关系

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/HOLREV.V2I1.4195

Joko Ismono

引用次数: 3

Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia

Halu Oleo Law Review Pub Date : 2018-06-06 DOI: 10.33561/holrev.v2i1.4197

Ruliah Ruliah

{"title":"Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia","authors":"Ruliah Ruliah","doi":"10.33561/holrev.v2i1.4197","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4197","url":null,"abstract":"Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat ketimpangan kewenangan antara DPD dan DPR. Pada Undang-Undang tersebut, DPR diberikan kewenangan untuk dapat memutuskan perundang-undangan melalui persetujuan bersama dengan presiden. Sedangkan pada Dewan Perwakilan Daerah tidak terdapat pasal pada UUD 1945 mengenai kewenangan DPD RI untuk dapat memutuskan perundang-undangan seperti halnya DPR RI melainkan hanya fungsi legislasi DPD yang sekedar memberi pertimbangan saja. Kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif dalam rangka pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah terbatas baik dilihat dari bentuk kelembagaan maupun dilihat dari lingkup kewenangannya. Oleh karena itu adanya pembatasan terhadap bentuk kewenangan dibidang legislasi tersebut, yaitu hanya terhadap mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan, adalah jelas merupakan penyimpangan dari status dan kondisi yang dikehendaki dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan. Model ideal penataan kewenangan DPD dalam proses pembentukan Undang-Undang ke depan meliputi: penerapan Sistem Bikameral Efektif, Penguatan Kewenangan DPD RI melalui Interpretasi Yudisial, dan Reformasi Kewenangan Legislasi DPD.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126706221","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 5