Halu Oleo Law Review最新文献

{"title":"Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah","authors":"M. Udin, Ali Rizky, Arifai","doi":"10.33561/holrev.v8i1.113","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.113","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Indonesia merupakan isu serius yang mengancam keberlanjutan sektor energi dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemberian subsidi BBM bertujuan untuk mendukung sektor transportasi dan industri serta meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, kami menganalisis berbagai modus operandi pelaku, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi meter, dan keterlibatan dalam distribusi ilegal, serta implikasinya terhadap keberlanjutan sektor energi dan kerugian negara. Hasilnya menyoroti perlunya tindakan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"28 18","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140360690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia","authors":"Nurzamzawiah Kudus, Safril Sofwan Sanib, H. Yusuf","doi":"10.33561/holrev.v8i1.111","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.111","url":null,"abstract":"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan serta penyelesaiannya menggunakan jalur litigasi. Selain itu, juga untuk mengetahui kedudukan royalti hak cipta dalam perkawinan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai sebagai harta bersama dalam proses pembagian harta dalam pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian status hak royalti atas hak cipta merupakan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, Hak Cipta masuk kategori harta karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. In casu a quo upaya yang dilakukan oleh Innara Rusli adalah proses penyelesaian melalui tahap litigasi pada Pengadilan Agama dengan ketetapan hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"132 47","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140369853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi","authors":"Jabalnur, Idris Saputra, Jumiati Ukkas, Udiyo Basuki","doi":"10.33561/holrev.v8i1.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.112","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan Direksi yang telah diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS Luar Biasa serta akibat hukum Direksi yang diberhentikan melalui RUPS Luar Biasa semenjak berakhirnya RUPS. Perubahan komposisi pengurus perusahaan melalui mekanisme RUPS Luar Biasa sering kali membuat terjadi perbedaan penafsiran akibat adanya wajib daftar perusahaan dan wajib daftar perubahan anggaran dasar serta perubahan komposisi pengurus perusahaan dalam hal ini direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar harus didaftarkan, sedangkan perubahan pengurus dalam hal ini Direksi dan komisaris cukup didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga penelitian ini memberikan penegasan kewenangan dan dampak hukum perubahan direksi oleh RUPS Luar biasa menyangkut wajib daftar perusahaan.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140369313","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peningkatan Pengakuan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Tidak Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah","authors":"Deity Yuningsih, Ruliah, Siti Suciati, Sukring, Endah Widyastuti","doi":"10.33561/holrev.v8i1.108","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.108","url":null,"abstract":"Peralihan hak atas tanah di Indonesia masih banyak dilakukan secara lisan dan secara di bawah tangan dalam melakukan perjanjian jual beli, pewarisan, tukar menukar maupun hibah. Hal itu kental dipengaruhi transaksi dalam hukum adat yang bersifat terang dan tunai. Padahal Regulasi yang berlaku mengharuskan dalam proses peralihan hak atas tanah dilakukan berdasarkan Akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 tahun 1994. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus untuk mengetahui dan mengkaji konsep-konsep hukum positif berupa regulasi-regulasi dan menemukan solusi-solusi hukum untuk meningkatkan pengakuan hak atas tanah yang belum dilakukan berdasarkan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bersandarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Peraturan Pemerintah terkait Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi yang tepat dan kredibel. Di samping itu, menggunakan juga pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual untuk menelusuri teori dan doktrin-doktrin hukum terpercaya yang relevan, sedangkan pendekatan kasus untuk mengeksplorasi dokumen putusan-putusan hakim di pengadilan yang berhubungan peralihan hak atas tanah yang tidak berdasarkan akta pejabat Pembuat Akta Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan praktik peralihan tanah tidak berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun demikian, masih  dimungkinkan untuk dilakukan peningkatan pengakuan hak atas tanah sebagai alas hak yang sah bila didukung oleh bukti saksi, pengakuan, kuitansi tanda pembayaran, perjanjian peralihan di bawah tangan, Surat Keterangan Izin Pengelolaan tanah, atau surat sejenis yang menyatakan penguasaan tanah sepanjang dibuatkan dokumen yang ditandatangani kepala desa/lurah dan disahkan oleh pemerintah kecamatan setempat, sehingga menjadi dokumen penting dalam proses sertifikasi. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat perlu dilakukan pula sosialisasi secara berkala dan terhadap kepala desa/lurah penting untuk dilakukan lokakarya dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitasnya yang komprehensif dalam memahami dan melayani masyarakat.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":" 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140385671","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.","authors":"A. Riyanto, Budi Santoso, Paramitha Paraningtyas, Adzan Fariq Darmawan","doi":"10.33561/holrev.v8i1.109","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.109","url":null,"abstract":"Ratio decidendi tidak hanya dikenal dalam dunia peradilan tetapi juga di luar peradilan. Di bidang Pasar Modal terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ratio decidendi OJK dalam menetapkan sanksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam pelanggaran laporan keuangan. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undangan. Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana kronologis pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan bagaimana ratio decidendi OJK dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah OJK dalam menetapkan sanksi terhadap laporan keuangan menggunakan rasio keputusan sesuai kewenangannya dan keputusan OJK dalam menetapkan kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sanksi administratif.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":" 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140385991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia","authors":"Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, Hendrik Murbawan","doi":"10.33561/holrev.v6i2.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7","url":null,"abstract":"Pada sistem peradilan Indonesia membagi beberapa ranah pengadilan di antaranya yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usah Negara. Dalam Pengadilan Negeri itu sendiri dapat membedakan antara pengadilan umum dan pengadilan khusus. Apabila ditinjau dari sisi peran, peran sendiri memiliki arti sebagai suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang atau sekelompok orang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan cara formal maupun informal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan cerminan dari peran jaksa itu sendiri. Yang mana dalam pasal tersebut pada bidang pidana perdata maupun tata usaha negara kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa dalam hal ini baik dalam bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kekayaan negara dan melindungi kepentingan masyarakat.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"24 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120818011","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat","authors":"Sahrina Safiuddin, Rizal Muchtasar, Heryanti","doi":"10.33561/holrev.v6i2.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.6","url":null,"abstract":"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya administratif sebagai instrumen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat dan faktor apa yang mempengaruhi penerapannya. Metode penelitian dan penulisan hukum yang digunakan adalah normatif (normative legal research) dengan bertumpu pada data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara deskriptif yang memberikan gambaran utuh atas masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa (1) upaya administratif sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah diatur dengan jelas secara substantif meliputi perubahan paradigma terkait administrasi pemerintahan dan telah runut secara prosedur yang ditempuh masyarakat jika terdampak hukum akibat tindakan pemerintahan baik akibat pembuatan keputusan maupun tindakan faktual. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dilihat berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum tampak terkendala pada struktur hukum yang belum memadai ditambah dengan budaya hukum masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa upaya administratif tidak akan berjalan optimal kecuali melalui gugatan ke pengadilan.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"417 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117323093","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan","authors":"Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. Prasetya, Ali Rizky","doi":"10.33561/holrev.v6i2.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4","url":null,"abstract":"Teori tujuan pemidanaan mengalami perkembangan secara terus-menerus. Teori tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi, teori tersebut merupakan teori tua yang meskipun sampai saat ini masih eksis dan tetap digunakan dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan teori tujuan pemidanaan yang selama ini hanya dikenal tiga teori pemidanaan (teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan) dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu metode penelitian normatif dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah selain ketiga teori tersebut masih terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang mungkin nantinya dapat digunakan dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain teori keseimbangan dan teori kontemporer, dan teori pengayoman.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114551358","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Renegosiasi Kontrak Pekerja pada Saat Pandemi COVID-19","authors":"Andrean Gregorius Pandapotan Simamora, Ghozi Naufal Qois, Nathania Nurianto, Michelle Warokka Putri","doi":"10.33561/holrev.v6i2.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.2","url":null,"abstract":"Adanya pandemi COVID-19 membuat banyak perusahaan yang mengalami kerugian baik dari sisi ekonomi dan relasi komunikasi tentunya. Beberapa dari perusahaan tersebut melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap pekerjanya karena tidak mampu membayar upah, seharusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha harus memenuhi prestasi berupa pembayaran upah agar terciptanya asas keadilan dan proporsionalitas dalam kontrak. Harus ada upaya hukum seperti renegosiasi kontrak pekerja agar terciptanya asas keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121156761","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perspektif Xenotransplantasi (Transplantasi Organ Hewan ke Manusia) Ditinjau dari Hukum Islam","authors":"M. Nazar, La Sensu, Muh. Sjaiful","doi":"10.33561/holrev.v6i2.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.3","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi di bidang kesehatan berkembang sangat pesat termasuk pada metode transplantasi. Transplantasi menjadi pilihan yang dapat memperpanjang usia harapan hidup manusia dalam bentuk transfer organ. Tetapi, terdapat pula hambatan berupa tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa akibat waktu tunggu cukup lama/antrean dalam menemukan organ manusia yang sesuai. Xenotransplantasi merupakan jenis transplantasi dari hewan ke manusia yang dapat dijadikan alternatif serta telah diuji coba di beberapa negara. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pembahasan mengenai xenotransplantasi ditinjau dari aspek filosofis, yuridis serta hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aspek filosofis, xenotransplantasi dapat digunakan sebagai pilihan kesembuhan seutuhnya atau sebagai media sementara hingga menemukan organ manusia yang tepat. Aspek yuridis yakni pemerintah Indonesia belum mengatur regulasi resmi terkait xenotransplantasi, tetapi terdapat referensi sebelumnya mengenai transplantasi yakni UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 53 Tahun 2021. Kemudian, dalam aspek hukum Islam terdapat panduan mengenai transplantasi yang diatur berdasarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2019. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa xenotransplantasi dalam hukum Islam berdasarkan fatwa MUI berpegang pada 3 kondisi penting yaitu Ad-Dharurah, Al-Hajah serta Tahsiniyat. Dalam artian xenotrasplantasi tidak diperbolehkan dalam kondisi pasien yang tidak mendesak sehingga disarankan untuk mencari pengobatan lain dengan pertimbangan keamanan, serta kehalalan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan tenaga kesehatan dapat bekerja lebih keras untuk menggunakan aspek syar’i dalam melakukan tindakan medis, serta diwujudkan dalam bentuk regulasi oleh pemerintah.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126017797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}