Halu Oleo Law Review最新文献

{"title":"Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Korporasi yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi","authors":"Muhammad Dahlan Moga","doi":"10.33561/holrev.v3i1.5480","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.5480","url":null,"abstract":"Hakekat CSR adalah komitmen korporasi untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menyumbangkan sebagian keuntungannya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporasi maupun masyarakat pada umumnya. CSR tidak hanya sekadar aktivitas kedermawanan (charity) atau aktivitas saling mengasihi (stewardship) yang bersifat sukarela, namun dalam perkembangannya di Indonesia menjadi suatu kewajiban korporasi sebagaimana tertuang UU Perseroan Terbatas. Dalam penyaluran CSR dilakukan secara bervariasi oleh korporasi, ada yang dilaksanakan langsung oleh korporasi, namun juga terkadang korporasi bermitra dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah. Dalam praktiknya, prosedur penyaluran bantuan CSR oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara berbeda yaitu dengan tanpa mekanisme APBD (penyaluran langsung) dan penyaluran melalui mekanisme APBD. Bilamana CSR tersebut dalam penyaluran dan pengelolaannya terjadi suatu penyimpangan hukum seperti perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya kerugian Negara atau daerah maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika terjadi pelanggaran hukum dalam penyaluran dan pengelolaan CSR korporasi secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD, maka implikasi hukumnya terbagi dua macam yaitu; perbuatan melanggar hukum yang masuk dalam wilayah hukum perdata dan tindak pidana umum yang masuk wilayah hukum pidana.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132892594","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kedudukan Harta Bersama yang Dihibahkan Ayah kepada Anak","authors":"S. Jalil","doi":"10.33561/holrev.v2i2.4722","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4722","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta Bersama yang telah dihibahkan orang tua kepada anak dan untuk mengetahui akibat hukum apabila orang tua yang menghibahkan menarik kembali harta gono-gini tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach). Hasil penelitian adalah Akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan juga masih dapat ditarik kembali jika harta hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah). serta Penarikan kembali harta bersama yang dihibahkan kepada anak, dari kasus penarikan/pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Kolaka, dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak itu terbukti tanpa persetujuan dari pihak istri/suami, atau pemberian hibah itu melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama. Hal ini mengingat di dalam harta bersama yang dihibahkan itu juga terdapat harta anak-anak yang lain sebagai ahli waris. Di mana sesuai Pasal 210 ayat (2) KHI harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu, walaupun hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, namun penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul derden verzet (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka niet bevinding atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126300427","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tanggung Jawab Pengangkut dan Pengawas Pelayaran Pada Pelayaran Rakyat","authors":"Jabalnur Jabalnur","doi":"10.33561/holrev.v2i2.4659","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4659","url":null,"abstract":"Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranan sebagai penghubung antar wilayah, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan upaya kesejahteraan rakyat. Namun hingga saat ini otoritas perhubungan laut belum maksimal dalam menjalankan kewenangannya dalam memeriksa kelaik-lautan kapal. Dalam Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang hendak berlayar harus berada dalam kondisi sea worthness atau laik-laut. Artinya, kapal harus mampu menghadapi berbagai cara termasuk kejadian ombak besar dan badai dalam pelayaran.Pihak penyelenggara pelayaran di beberapa pelabuhan masih belum melakukan penilaian dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaikan kapal sehingga kerusakan secara tak terduga dan atau kecelakaan sering dialami kapal pada saat berlayar. Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan barang dan orang baik itu dalam pelayaran rakyat, antar pulau maupun penyeberangan feri, masing-masing pihak bertanggung jawab berdasarkan peran dan fungsi masing-masing. Pihak pengangkut nakhoda dan pemilik kapal sebagai pelaku langsung “kejahatan” (actus reus), sedangkan pihak pengawas dalam hal ini syahbandar maupun dinas perhubungan daerah bertanggung jawab tidak langsung. Dan apabila terbukti melakukan kesalahan maka dapat dikenakah pasal 302 dan atau 303 Undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang pelayaran Jo pasal 359 KUHP ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.5 Miliar.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"143 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121142798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","authors":"M. S. Sinapoy","doi":"10.33561/holrev.v2i2.4513","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4513","url":null,"abstract":"Hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan atau disebut sebagai kawasan hutan. Berdasarkan unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, kemudian untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Terkait dengan keberadaan masyarakat adat suku Moronene yang mendiami sebagian wilayah TN.RAW telah diakui dan dipertahankan keberadaannya secara turun—temurun sebelum wilayah hutannya menjadi Taman Nasional. Eksistensi keberadaan masyarakat suku Moronene tersebut dalam mengeksploitasi kekayaan alam hutan TN.RAW hanyalah untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara pengetahuan kearifan lokalnya yang didapatkan dari para ”leluhurnya“.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127664085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa","authors":"Syahbudin Syahbudin, H. Herman, La Ode Abdul Syukur","doi":"10.33561/HOLREV.V2I2.4512","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I2.4512","url":null,"abstract":"Sumberdaya aparatur desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan penatalaksanaan pemerintahan desa. Sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan desa merupakan aspek fundamental khususnya berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan peraturan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam  penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada diatasnya.Desa sebagai daerah otonom yang secara mandiri membentuk peraturannya sendiri guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian hendaknya dalam perumusan peraturan desa harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Sasaran yang ingin dicapai diantaranya untuk memberikan pemecahan masalah (problem solving) secara ilmiah terhadap masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menyusun peraturan desa. Hal ini bertujuan agar penyusunan peraturan desa sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sekaligus sebagai aspek kebijakan (policy) yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten. Aspek ini merupakan suatu rekomendasi ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian normatif sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan dan mekanisme  penyusunan peraturan desa. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi seluruh aparatur desa di Kabupaten.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122693717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perspektif Hukum Perjanjian Kerja Perseroan Terbatas State Development and Investment Corporation (SDIC) Papua Indonesia Cement Manokwari","authors":"Anace Nauw","doi":"10.33561/HOLREV.V2I2.4359","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I2.4359","url":null,"abstract":"Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja/karyawan dengan PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan isu penelitian pada tataran praktis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari pada dasarnya merupakan kesepakatan pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja, namun demikian kedudukan yang tidak berimbang secara ekonomis, mengakibatkan kesepakatan berjalan satu arah dimana perusahaan lebih dominan dalam menentukan isi kontrak, sehingga asas kebebasan berkontrak kurang terpenuhi. Pelaksanaan perjanjian antara pekerja/karyawan dengan PT. SDIC Papua Indonesia Cement Manokwari dalam memperoleh hak-hak dasar Pengupahan kurang terimplementasi dengan baik. ","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114386848","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Reconstrues Legislation: The Effectiveness of Presidential Veto in Government System in Indonesia Based on the State of The Republic of Indonesia 1945 Constitution","authors":"L. Elwan","doi":"10.33561/HOLREV.V2I2.4511","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I2.4511","url":null,"abstract":"In the Indonesian Government System, the president is the supreme authority of the government under the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. After 4 (four) amendments to the 1945 Constitution, the presidential power experienced a shift in function and role as a result of the magnitude of the flow of political interests, so that almost all the power of the president on the authority of legislation in the 1945 Constitution of the 1945 Constitution largely lacked a permanent legal power and formal juridical. We know that the substance of the authority of presidential legislation if based on the presidential system of government does not exist and is not given real space. Consequently, the president as the mandate of the people's sovereignty must be able to control the system of government even though the fact that there is dominance of the legislative institution to the presidential institution together with the cabinet that is the authority of presidential legislation in the constitution of the state 1945 Constitution has no law forces so that the wheel of development does not run normally -target is planned. The hope is that our country's constitution must be able to guarantee the principle of balance of authority and mutual supervision that governs the legislation of the president against the product of the law. Writing methodology based on the literature review contained in books, papers, newspapers, scientific articles, journals, and legislation as the object under study. The results of the study and analysis conclude: (1) The Veto of the President is not effective when reviewed in the constitutional document of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; (2) The inconsistency of the Presidential Government System of Indonesia with the contents of the articles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; (3) it is recommended that the fifth amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the revision of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation to be followed up by MPR RI and the President; (4) The Presidential Regulation in Lieu of Law, according to the authors must be absolutely given to the President without the intervention of the House of Representatives because the President as Head of State and has the Highest Government Authority under the 1945 Constitution between State Institutions.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125233402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengiriman Paket Menggunakan Grab Express Beserta Dengan Bentuk Pertanggungjawabannya","authors":"Hilda Yunita Sabrie, Dina Kusuma Ratih","doi":"10.33561/HOLREV.V2I2.4348","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I2.4348","url":null,"abstract":"Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (PP No. 74/2014, sepeda motor dapat digunakan sebagai alat angkut barang dengan catatan harus memenuhi syarat teknis. Selain itu penggunaan sepeda motor juga dirasa lebih efektif dan efisien untuk pengiriman barang karena dapat menjangkau tempat tujuan dengan lebih cepat. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi, akhirnya memunculkan suatu inovasi baru berupa penggabungan teknologi dengan pengadaan jasa pengangkutan. Inovasi tersebut berupa layanan pemesanan kendaraan melalui aplikasi pada ponsel pintar. Kemunculan inovasi ini di Indonesia cukup disukai oleh masyarakat karena lebih efektif dan efisien. Melihat permintaan masyarakat yang cukup banyak, hal ini membuat suatu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Sehingga sampai saat ini banyak bermunculan perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi yakni Go-Jek Indonesia, Uber Indonesia dan Grab Indonesia. Permasalahan yang timbul dengan adanya transportasi online ini adalah bentuk tanggung jawabnya dalam hal melakukan pengangkutan. Sehingga perlu kiranya diketahui lebih jauh agar pengguna transportasi online dapat lebih aman dan nyaman ketika menggunakan jasa yang ditawarkan terutama untuk aplikasi Grab Express. Artikel ini mengambil sampel Grab Indonesia sebagai bahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normative artinya semua yang dikaji adalah berdasar peraturan perundang-undangan. Selain itu pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah conseptual approach dan research approach. KataKunci: Transportasi Online; Grab Indonesia; Grab Express; Pengangkutan; Tanggung Jawab.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129525045","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi","authors":"Marten Bunga, A. Aswari, Hardianto Djanggih","doi":"10.33561/HOLREV.V2I2.4318","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I2.4318","url":null,"abstract":"This paper aims to analyze the management of village funds from corruption. The problem focuses on how the concept of saving village funds from corruption? This research is in the form of normative legal research with approach of legal norm and legal principles. The result of the research shows that the concept of fund grant from villages from corruption bundles, namely, First, MoU with community with the aim of committing to build village together with village fund monitoring team; Second, establishing an independent team of supervisors to oversee the running of village fund management processes; third, ready to be sworn the village apparatus in the oath by using the scriptures of each religion; four strict sanctions with a view to providing perpetrators of village funds.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116503744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia","authors":"Prawitra Thalib","doi":"10.33561/HOLREV.V2I1.4196","DOIUrl":"https://doi.org/10.33561/HOLREV.V2I1.4196","url":null,"abstract":"Hukum Islam di Indonesia telah menjadi jati diri rakyat di Indonesia, hukum Islam telah tumbuh dan berkembang sebelum Negara tersebut berdiri dan telah mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya. Sekalipun Indonesia bukan Negara Islam hal tersebut bukanlah menjadi penghalang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam tersebut merupakan nadi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, nilai tersebut tidak jarang nilai-nilai tersebut diinterpretasikan ke dalam norma oleh para ahli hukum kontemporer. Hukum Islam di Indonesia menggunakan suatu parameter kemaslahatan mengenai perlu atau tidaknya suatu hukum dalam suatu persoalan tertentu. Sebagai tambahan, peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap hukum Islam yang dinormakan tersebut tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Quran dan Sunnah.  Dengan mengaplikasikan hukum Islam ke dalam setiap upaya pembuatan atau pun penafsiran suatu hukum, maka dapat dipastikan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk di aplikasikan ke dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian hal ini tidak dikhawatirkan hukum tersebut akan menimbulkan persoalan baru atau menimbulkan konflik norma dalam pengaplikasiannya.","PeriodicalId":249335,"journal":{"name":"Halu Oleo Law Review","volume":"203 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131772327","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}