JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi最新文献_第3页

Implementasi Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama 2015年《日宗教部长条例》执行宗教部公务员出勤纪律

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2021-03-10 DOI: 10.58258/jihad.v3i1.2989

Dodo Susanto

引用次数: 0

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia 印尼通过社交媒体建立诽谤法律

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2021-03-10 DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2988

Abustam Abustam

引用次数: 0

PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 履行州行政法律职能

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2021-03-03 DOI: 10.58258/jihad.v3i1.2348

Evi Rosdiyanti

引用次数: 0

ASAL MULA HUKUM ADAT DAERAH BIMA

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2020-09-22 DOI: 10.58258/jihad.v2i2.3665

Nani Anggriani

引用次数: 0

HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia) 国际法作为国家法律的合法来源(从国际法律和国家法律关系的角度来看)

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2020-09-19 DOI: 10.58258/jihad.v2i2.3029

Evi Rosdiyanti, Abustam Abustan

引用次数: 1

Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 根据2014年第6条关于该村的规定，村长的职责、权力、权利和义务

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2020-09-06 DOI: 10.58258/jihad.v2i2.1677

Ramli Ramli

引用次数: 0

Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 根据2004年第32届地方政府的职责、权力和义务

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2020-03-18 DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1676

Ramli Ramli

{"title":"Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah","authors":"Ramli Ramli","doi":"10.58258/jihad.v2i1.1676","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676","url":null,"abstract":"Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenag, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuagan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Pada dasarnya pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) menyatakan bahwa: susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang. Pembagian urusan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsif demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalahnya adalah apasaja Tugas, Wewenang serta kewajiban kepala daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas dan Wewenag serta Kewajiban Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125936625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENEGAKAN HUKUM KONFLIK SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 逐步执行社会冲突法的观点

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2020-03-14 DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1108

S. Suhardin

{"title":"PENEGAKAN HUKUM KONFLIK SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF","authors":"S. Suhardin","doi":"10.58258/jihad.v2i1.1108","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108","url":null,"abstract":"Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Proses-proses penegakan hukum dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya, sehingga aspek tingka laku sosial dari penegakan hukum tampak jelas.Penegakkan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecendrungan-kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat.Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam perturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjakau pula sampai kepada pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menetukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.Sebagai alternatif dalam konflik sosial akan digunakan Alternatif Despure Resolution, yang mengedepan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat, ada beberapa tahap penyelesaian sengeta di luar pengadilan asas kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan, mulai dari Negosisi dan jika tidak kesepakatan akan dilanjutkan ke tahap Mediasi.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122780198","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS FUNGSI PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 对防止和消除洗钱犯罪的PPATK功能进行分析

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2020-03-14 DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1107

Adhar Adhar

{"title":"ANALISIS FUNGSI PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG","authors":"Adhar Adhar","doi":"10.58258/jihad.v2i1.1107","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan dan menganalisis fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach) yaitu pendekatan historis, dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berdasarkan Pasal 40 huruf a dan Pasal 41 kewenangan PPATK mempunyai fungsi pencegahan tindak pidana Pencucian Uang, dan aturan pelaksanaan Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dari fungsi PPATK tersebut tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, PPATK hanya diberi kewenangan menganalisis transaksi keuangan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh negara atau korban dari tindak pidana dilakukan, sehingga PPATK berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Maka dilihat dari fungsinya PPATK tidak masuk kepada sistem peradilan pidana terpadu (Criminal Justice System Integrand) hanya membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116810930","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MILIK MASYARAKAT UNTUK KEPERLUAN REKONSTRUKSI SEMENTARA PASCA BENCANA GEMPA BUMI PADA DAERAH PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT 在龙目岛西部民居和住宅区发生地震后，公共土地用于重建

JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Pub Date : 2020-03-14 DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1111

M. Mansyur

{"title":"PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MILIK MASYARAKAT UNTUK KEPERLUAN REKONSTRUKSI SEMENTARA PASCA BENCANA GEMPA BUMI PADA DAERAH PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT","authors":"M. Mansyur","doi":"10.58258/jihad.v2i1.1111","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1111","url":null,"abstract":"Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Lombok menyebabkan rumah beserta tempat beribadah menjadi rusak dan tidak bias ditempati. Sejalan dengan itu, upaya rekonstruksi rumah pasca bencana gempa bumi di Lombok Khususnya di Lombok Barat merupakan kebutuhan dasar dan merupakSan bentuk dari hak asasi manusia. Penyedian lahan pertanahan yang luas untuk kebutuhan rekontruksi pasca bencana alam gempa bumi sangatlah penting, dimana permasalahan yang terjadi saat ini adalah Penggunaan tanah pertanian milik pribadi masyarakat untuk keperluan Rekontruksi sementara dalam hal pembangunan tempat beribadah di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yaitu Bagaimana Upaya dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Masyarakat yang digunakan tanah pertaniannya untuk kepentingan rekontruksi sementara Pasca bencana Gempa Bumi. bahwa Pemerintah khususnya Pemda Lombok Barat sedang dalam proses untuk melakukan Upaya rekontruksi pada daerah pemukiman dan perumahan yang terdampak gempa bumi di Lobar, dan pemerintah didalam melakukan rekontruksi tetap mengacu pada aturan dan atau undang-undang yang berlaku serta berpedoman terhadap inpres nomor 5 tahun 2018. Akan tetapi pemda Lombok Barat belum melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang dipergunakan tanahnya untuk keperluan rekontruksi sementara.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123454792","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0